PA/KPA atas usulan PPK; ataub.

Seharusnya sejak awal Penggugat melampirkan syarat yang diperlukandalam usulan perubahannya.

RivaiAbdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, mengajukan usulan penetapansanksi daftar hitam an. PT.

Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitamditerima.

Permintaanrekomendasi, Pemeriksaan usulan; dan e.

Nuraini Yusuf (Pimpinan Seksi Pemasaran) untukmembuat dan menandatangani dokumen rekomendasi dan selainditandatangani oleh saksi Nuraini Yusuf, sebagian dokumen rekomendasitersebut juga ditandatangani oleh saksi Amril Daud (Pimpinan SeksiOperasional) yang tidak berhak dan berwenang menandatangani notisi /rekomendasi usulan kredit tersebut, yaitu berupa : Surat Usulan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Investasi ; Taksasi Barang Jaminan ; Analisa Keuangan / Laporan Penghasilan ;dan Terdakwa Khairil Rusli

Marga Sari Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atasnama NURYANTO berupa Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kuitansi Penerimaan Uang,Hal. 48 dari 141 hal.

(KI) DesaSako Marga Sari Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atasnama ASMANI berupa Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kuitansi Penerimaan Uang,Hal. 53 dari 141 hal.

Investasi (KI) DesaSako Marga Sari Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atasnama ASMANI berupa Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kuitansi Penerimaan Uang,Hal. 90 dari 141 hal.

berupa FormulirPermohonan Kredit, Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK),Perjanjian Kredit (PK), Notisi / Usulan Kredit, Taksasi Kredit, KuitansiPenerimaan Uang, Pemindahbukuan Pencairan Kredit, DaftarHal. 112 dari 141 hal.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yangdisyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggung JawabTim Penulisan Usulan ( TPU ).e.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.f.

huruf fmenyebutkan:Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yang disyaratkanmenjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkan ketentuan yangada dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah tugas dan tanggungjawab Tim Penulisan Usulan (TPU).(2) Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewengan adalahpermasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu:a.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yangdisyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggungJawab Tim Penulisan Usulan ( TPU ).h.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.i.

Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) An.ABDUL GAFAR, BE. berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Akta Kuasa Untuk MenjualNotaris Veronika Junita Cristiani, SH., Agunan Kredit, Foto kopiKTP, Foto Kopi Kartu Keluarga;= === =2.

Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) An.ABDUL ROZAK berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Akta Kuasa Untuk MenjualNotaris Veronika Junita Cristiani, SH., Agunan Kredit, Foto kopiKTP, Foto Kopi Kartu Keluarga;3.

Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Akta Kuasa Untuk MenjualNotaris Veronika Junita Cristiani, SH., Agunan Kredit, Foto kopiKTP, Foto Kopi Kartu Keluarga;= =Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) An.AGUS WIYONO berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan

Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Akta Kuasa Untuk MenjualNotaris Veronika Junita Cristiani, SH., Agunan Kredit, Foto kopiKTP, Foto Kopi Kartu Keluarga;= =Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) An.AHMAD RONI berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar

Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Akta Kuasa Untuk MenjualNotaris Veronika Junita Cristiani, SH., Agunan Kredit, Foto kopiKTP, Foto Kopi Kartu Keluarga; === =Asli Bundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) An.ALINAN S berupa : Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (Pk),Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kwitansi Penerimaan

Paket Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan, dengansurat usulan Nomor :19.02/ULPBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 255.Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV.WARNA KOMPUTERdengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 166.150.000,Paket Pengadaan Komoditi Padi Sawah, dengan surat usulan Nomor :19.03/ULPBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007pemenang an.

Paket Pengadaan Komputer PC, Notebook, Printer dan Alat Pemotretan, dengansurat usulan Nomor :19.02/ULPBJ/DPPKP/UPJPL/VIII/2007 tanggal 25Agustus 2007 dengan calon pemenang an Rekanan CV.WARNA KOMPUTERdengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 166.150.000,4. Paket Pengadaan Komoditi Padi Sawah, dengan surat usulan Nomor :19.03/ULSsPBJ/DPPKP/UPJPL/VII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan calonpemenang an.

Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Usulan CalonPemenang yang diajukan oleh Tim Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa TahapII yang diketuai oleh Sdr. Ir. HUSAI KALUTI, telah membalas surat Timtersebut untuk menetapkan/menunjuk Pemenang Lelang yang akan mengerjakanpekerjaan tersebut, surat mana ditanda tanganinya beberapa hari sesudah iamenerima surat usulan calon pemenang tersebut.

EDY SUWIRYOPUTRA asli surat itu ada padanya ;Bahwa setelah ditunjukkan foto copi Surat Usulan Pemenang Lelang untukpengadaan Pakaian Dinas Hansip, Pembangunan Los Pasar Meko I,Pembangunan Los Pasar Sulewana, Pengadaan Komoditi Padi Sawah danPengadaan Sepatu Lars yang diserahkan oleh Pemeriksa BPKP Perw. Sulteng,menurutnya ternyata antara foto copi Usulan Penetapan Pemenang Lelang yangditerimanya dari Sdr.

Bahwaterhadap surat usulan calon pemenang lelang tersebut diatas,terdakwa RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. Alias Ir.

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL.16. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TIK SLAN BERSATU .17. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN BARU.18. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR.19. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU.20. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANI

KARYA.21. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani PADANG HARAPAN.22. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU I.23. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANAH DEWA.24. 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SINAR PAGI.25.

Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani SUKA MAJU Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani SUKA MAJU.29.

Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani PADANG HARAPAN Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani PADANG HARAPAN.31. Rekomendasi PPK Tahap Pertama, Kedua, usulan Pencairan Dana tahap ketiga serta rekomendasi tahap ketiga dan rekomendasi tahap keempat.32.

Surat Usulan Pencairan Dana tahap Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Cetak Sawah dari Ketua Kelompok Tani TANA DEWA Serta Rekomendasi PPK kepada BRI Unit Pondok Kelapa untuk pencairan Dana Bantuan Sosial Atas Nama Kelompok Tani TANA DEWA33.

Percetakan Sawah Kelompok Tani TIK SLAN BERSATU 17 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN BARU18 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR19 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU20 =1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANI KARYA21 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani PADANG HARAPAN22 ~=1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU 23 =1 (satu) berkas Usulan Percetakan

Percetakan Sawah Kelompok Tani TIK SLAN BERSATU 17 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN BARU18 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR19 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU20 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANI KARYA21 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani PADANG HARAPAN22 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU 23 1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL.16.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TIK SLANBERSATU .17.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN BARU.18.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPANMAKMUR?.

19.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU.20.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANI KARYA.21.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani PADANGHARAPAN.22.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU I.23.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANAH DEWA.24.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SINAR PAGI.25.Surat Usulan Pencairan Dana tahap pertama, kedua, ketiga dan keempatCetak Sawah dari Ketua

Yang menerangkanhalhal sebagai berikut : Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Kepegawaian dan Keuangan di LapasTerbuka Klas IIB Mataram, yang sudah menjabat selama 9 tahun dan saksimengetahui proses usulan kenaikan pangkat Penggugat 5 Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah masalah dan selama ini lancarlancar saja untuk setiap urusan usulan kenaikan pangkat ; Bahwa usulan Penggugat dikirim pada tanggal 12 Januari 2016 dan usulanyang dikirim terdiri 2 berkas terdiri untuk atas nama Pemohon dan!

DEWA Bahwa usulan kenaikan pangkat untuk Penggugat IlVa ke IIb, dan untuk DEWA GDE ARIMBAWA Ilo ke Ic, dari kedua usulan tersebut, yangsudah turun SK.

usulan biasanya dari Kanwilakan menghubungi lewat telepon ke Kaur Kepegawaian ; Bahwa yang membuat Usulan Kenaikan Pangkat adalah bagiankepegawaian, saya yang membantu pengetikan surat tersebut dan hanyamengantar langsung Berkas Usulan Kenaikan Pangkat tersebut ; Bahwa dalam berkas usulan Kenaikan Pangkat atas nama Penggugatsudah ada lampiran DP3 atas nama Penggugat 5 Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya permasalahan DP3atas nama Penggugat, saksi ikut membantu pengetikan perubahan DP3tersebut

Dan baru kali ini terjadi pada Penggugat ;Bahwa setiap usulan kenaikan pangkat yang masuk ke bagiankepegawaian dari setiap satuan kerja, akan melampaui tahapantahapantertentu ; + == 22 = 2 222 noone nn nnn nnn nnnBahwa untuk usulan kenaikan pangkat atas nama Penggugat sudahmelewati tahapan telaah sebanyak 2 (dua) kali.

Disposisi : Ditunda karena melampaui pangkat atasan langsung ; Bahwa apabila dalam setiap ada usulan, dan usulan tersebut adakekurangan, maka usulan tersebut harus dilengkapi dulu kekurangannya,apabila sudah lengkap baru di kirim usulan tersebut ; Bahwa Telaah Il (Kedua) : Untuk DP3 atas nama Penggugat sudah dirubahyang ditandatangani oleh Kalapas dan Kepala Divisi, saksi menerima DP3perubahan tersebut tanggal 1 Maret 2016, diterima tibatiba di meja kerjaSaksi, tanpa adanya pengantar ;Putusan Nomor

Rumayanto (nama fiktif ) kedalam nota Dinasnomor : ND800/80/BKDD seolah olah sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat untuk usulan pemberian biayapengobatan dan perawatan di lingkungan pemerintahProvinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 4.200.300,(empat juta dua ratus ribu' tiga ratus rupiah)padahal nama Drs.

Rusdiansyah (nama fiktif) kedalam nota Dinas nomor : ND800/115/BKDD seolaholah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DiknasProvinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberianbiaya pengobatan dan perawatan di lingkunganpemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp6.077.100, (enam juta tujuh puluh tujuh~ ribuseratus rupiah) padahal nama Drs.

Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalamnota Dinas nomor : ND800/118/BKDD seolah olahsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Barat untuk usulan pemberianbiaya pengobatan dan perawatan di lingkunganpemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp.6.228.700, (enam juta dua ratus dua puluh delapanribu. tujuh ratus rupiah) padahal nama Drs.

Rumayanto (nama fiktif ) ke dalam nota Dinas nomorND800/80/BKDD seolah olah sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Baratuntuk usulan pemberian biaya pengobatan dan perawatandi lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Baratsebesar Rp. 4.200.300, (empat juta dua ratus ributiga ratus rupiah) padahal nama Drs.

Aldi Irwansyah (nama fiktif) ke dalam nota Dinasnomor : ND800/118/BKDD seolah olah sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanBarat untuk usulan pemberian biaya pengobatan danperawatan di lingkungan pemerintah Provinsi KalimantanBarat sebesar Rp. 6.228.700, (enam juta dua ratus duapuluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) padahal namaDrs.

Tidak mempertimbangkan laju inflasi/IHK ;Bahwa faktanya berdasarkan kajian Gubernur Jawa Timur usulan UpahMinimum Kabupaten Gresik tidak mempertimbangkan usulan UpahMinimum Daerah sekitar Kabupaten Gresik yaitu :a. Usulan UMK Tahun 2011 Kota Surabaya sebesar Rp. 1.115.000,00;b. Usulan UMK Tahun 2011 Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.1.107.000,00 ;c.

dimaksud, dengan hasil usulan/rekomendasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasandan Pengkajian Usulan UMK tahun 2011 tanggal 12 November 2010dan tanggal 19 November 2010, kecuali Kabupaten Gresik ;Bahwa, berkaitan dengan rekomendasi dari Dewan PengupahanProvinsi Jawa Timur dan/atau rekomendasi/usulan Bupati/Walikota diJawa Timur, Termohon Keberatan (Gubernur Jawa Timur) telahmenerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

menerbitkan surat tanggal 20November 2010 Nomor 560/5115/031/2010 perihal Kajian Usulan UpahMinimum Kabupaten Gresik Tahun 2011, yang antara lain menyatakanbahwa berdasarkan hasil kajian usulan Upah Minimum KabupatenHal. 15 dari 22 hal.

UMK Gresik Tahun 2011 ;Foto Copy Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 November 2010 No.560/15421/106.04/2010 perihal Kajian Usulan Upah MinimumKabupaten Gresik Tahun 2011 ;Foto Copy Surat Bupati Gresik tanggal 12 November 2010 No.560/2162/437.58/2010 perihal Kajian Usulan UMK Gresik Tahun 2011 ;Hal. 17 dari 22 hal.

Foto Copy Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 18 November 2010 No.560/15976/106.04/2010 perihal Kajian Usulan Upah MinimumKabupaten Gresik Tahun 2011 ;10. Foto Copy Surat Bupati Gresik tanggal 19 November 2010 No.560/2195.437.58/2010 perihal Usulan UMK Gresik Tahun 2011 ;11. Foto Copy Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 November 2010 No.560/5115/031/2010 perihal Kajian Usulan Upah Minimum KabupatenGresik Tahun 2011 ;12.

denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;

Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro;

Bojonegoro Usulan lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 Nomor 521/880/412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006;

REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,.EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN), nilai usulan Rp.300.000.000,.H. KHAFID ALAMIN (UD. BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesarRp.300.000.000..H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000.,.SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..YANI BASIT (UD.

SULUNG PUTRA) Nilai usulan sebesar Rp.500.000.000..BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesarRp.500.000.000..H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesar Rp.450.000.000..FATKUR MUIN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesarRp.400.000.000..H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesarRp.350.000.000..H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,.H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,.EDI PURNOMO, SE (UD.

P.A.P), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000..H. YASMO (UD. SIDO MAKMUR), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000..SAMSIR (UD. SUMBER WANG)), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000..Ir. MOCH. YAHYA (UD. SRI REZEK)), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,.MUNASIR (UD. SUMBER REZEK)), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..SUPARAN (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR), nilai usulan Rp.200.000.000,.SLAMET HARIYADI (UD. SUMBER REJEKI Kec.

SULUNG PUTRA) WNilai usulan sebesarRp.500.000.000..BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesarRp.500.000.000..H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesarRp.450.000.000..FATKUR MUIN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesarRp.400.000.000..H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesarRp.350.000.000..H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000..H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesarRp.300.000.000..EDI PURNOMO, SE (UD.

BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesarRp.300.000.000..10) H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesarRp.200.000.000,11) H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesarRp.200.000.000..12) H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesarRp.200.000.000,13) SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesarRp.200.000.000..14) YANI BASIT (UD. DEWI SRI), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000..15) ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU Il), nilai usulan sebesarRp.150.000.000,16) H. MUALI (UD.

UsulPersetujuan/Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga PengajarPerguruan Tinggi, Proses Usulan Penetapan Angka Kredit DosenPerguruan Tinggi dan penilaian Angka Kredit Dosen yang pada saat inimasih berlaku;5.

;Sehingga Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas tidakditerbitkan surat usulan kenaikan Jabatan Guru Besar dan hakhukum Penggugat untuk memperoleh keadilan telah dilanggar olehTergugat.;8.2. Hasil penelaahan terhadap Dupak (Daftar Usulan Penetapan AngkaKredit)a. Jurnal Ilmiah dirasa terlalu minimal.

Pihak IPB yang diwakili olen Direktur SDM dan Ketua DepartemenProteksi Tanaman mengakui ada kelalaian /keterlambatan dantidak memberikan kejelasan serta kepastian terkait tahapanproses usulan Guru Besar Penggugat.;b.

Bahwa Surat dari Rektor IPB/Tergugat kepada Ketua Komisi OmbudsmanRepublik Indonesia Nomor 10363/IT3/KP/2014, perihal: PenjelasanPerkembangan Proses Usulan Kenaikan Jabatan Guru Besar a.n. Dr.

Tetapi justru tidakmenyetujui usulan kenaikan jabatan Guru Besar tersebut, walaupunTermohon Kasasi/Terbanding/T ergugat telah mengetahui bahwa semuapersyaratan substantif usulan kenaikan Jabatan Fungsional PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat menjadi Guru Besar telah dipenuhiuntuk diusulkan oleh pihak IPB kepada Menteri Pendidikan Nasionalmelalui Dirjen Pendidikan Tinggi.

P4 yang berisi :1.1 (satu) bundel Usulan kegiatan wilayah Bina MargaPapua Barat, Papua, Maluku Utara, SDA Papua Barat,SDA Maluku, dan usulan Kegiatan Provinsi Malukusatker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi ProvinsiMaluku TA 2016.2.2 (dua) lembar Usulan Sumber Daya Air ProvinsiSulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan,Maluku Utara, Usulan penambahan reguar Prov MalukuUtara, Kalimantan Plan 2016..

SALIMFAKHRY, SE, MM..2 (dua) lembar print out Nama Kegiatan, Daerah,Jumlah, Keterangan dengan nama Pengusul H.M.SALIM FAKHRY, SE.MMB yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatanlokasi, Jumlah18.2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan programkegiatan sarana Air minum.19.220.2hwo Wwo1DE yang berisi :. 1 (Satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalPariwisata.. 1 (Satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua.1 (satu) lembar Usulan Pembangunan

sampai ke Papua terkait usulan Biro yanginformasinya adalah usulan dari aspirasi, dilakukan validasi baikteknis maupuan administrasinya secara umum.

/PN.Jkt.Pst 9.1 (satu) lembar Usulan Pembangunan JembatanPropinsi Papua10. 2 (dua) lembar usulan nama kegiatan , lokasi danjumlah21.2F yang terdiri dari : 5 (Lima) lembar Usulan AspirasiProgram Pembangunan Daerah Dapil Provinsi SulawesiTenggara22.2G yang berisi: 2 (dua) lembar Aspirasi APBN 201623.2H yang berisi :5.1 (satu) lembar print out Usulan Plan 2016 SumberDaya Air6. 1 (satu) lembar asli Daftar usulan Rencana KegiatanKabupaten Yahukimo yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran

SALIM FAKHRY,SE.MM17.2B yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatanlokasi, Jumlah18.2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan program kegiatansarana Air minum.19.2D20.2E yang berisi :11. 1 (satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga12. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalHal 395 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Pariwisata.13. 1 (satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua14. 1 (satu) lembar Usulan Pembangunan Jembatan PropinsiPapua15. 2 (dua) lembar usulan nama kegiatan

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan usulan pergantian antar waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa atas Penggugat Hernest L.4. Menyatakan putusan perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verset atau banding maupun kasasi dari pihak Tergugat5.

dan sesuai dengan PutusanMahkamah Agung No. 206 K/Pdt.SusParpol/2017 dan No. 375 K/Pdt.SusParpol/2017, Putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat diinternal Partai dan harus dijalankan oleh partai politik sesuai tingkatannya.Bahwa TERGUGAT bukanlah pihak yang berkepentingan untuk memintaklarifikasi atau menguji kebenaran dari usulan partai politik namun sesuaiPasal 406 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD hanya bertugas untuk menjalankan usulan pergantian antar waktu

Gowa, gugatanPenggugat juga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur,karena: Pengajuan/usulan PAW terhadap sdr. Andi Lukman, MM Dg. Nabasebagai anggota DPRD Kabupaten Gowa yang dilakukan oleh PengurusDPC Partai Demokrat Kab.

Sehingga dengan demikian denganadanya surat tersebut membuktikan jika usulan PAW dari DPC PDKabupaten Gowa tidak berdasar untuk diproses.

Dalam konteks usulan PAW yang diusulkan oleh DPCPartai Demokrat Gowa, justru masih ada kewajiban atau keharusandari pengusul (DPC Patrai Demorat) yang belum dipenuhi yakni SuratKeputusan Pemberhentian Sdr. Andi Lukman MM Dg.

Gugatan penggugat prematur oleh karena pengajuan/usulan terhadap sdr.Andi Lukman, MM Dg. Naba sevagai anggota DPRD Kabupaten Gowayang dilakukan oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kab.

dan verifikasi dilakukan sendiri oleh Terdakwaselaku Koordinator Tim Sekretariat ;Bahwa dalam proses pemeriksaan atau verifikasi daftar usulan Gurucalon penerima subsidi (Dana Insentif) sebagaimana tertuang dalam Form 02Auntuk Sekolah Swasta dan Form 02B untuk Sekolah Negeri, Terdakwa NoulaPinontoan, S.Pd selaku Koordinator Tim Sekretariat melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu merubah sendiri daftardaftar usulan yang diajukan olehKepala Sekolah dengan memasukkan namanama Guru yang tidak memenuhisyarat

RB PONGANTUNG, Dkk, namunpada kenyataannya usulan tersebut oleh Terdakwa Noula Pinontoan, S.Pdselaku Koordinator Tim Sekretariat dirubah dengan memasukkan namanamaGuru yaitu R.F.

KALUNDANG, Dkk yang berstatus sebagai PNS yang tidakberhak menerima Subsidi Guru (Dana Insentif) ;Bahwa setelah Terdakwa Noula Pinontoan, S.Pd selaku Koordinator TimSekretariat merubah sendiri daftar usulan Guru sebagaimana tertuang dalamForm 02A untuk Sekolah Swasta dan Form 02B untuk Sekolah Negeriselanjutnya ia Terdakwa Noula Pinontoan, S.Pd selaku Koordinator TimSekretariat membuat hasil seleksi daftar usulan tersebut dalam bentuk DaftarUsulan Form 03A untuk Sekolah Swasta dan Form 03B untuk

usulan Gurucalon penerima subsidi (Dana Insentif) sebagaimana tertuang dalam Form 02Auntuk Sekolah Swasta dan Form 02B untuk Sekolah Negeri, Terdakwa NoulaPinontoan, S.Pd selaku Koordinator Tim Sekretariat telah menyalahgunakankewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya denganmerubah sendiri daftardaftar usulan yang diajukan oleh Kepala Sekolah denganmemasukkan namanama Guru yang tidak memenuhi syarat dan tidak berhakmenerima Subsidi Guru (Dana Insentif), yakni antara lain Kepala

RB PONGANTUNG, Dkk, namun pada kenyataannya usulan tersebutoleh Terdakwa Noula Pinontoan, S.Pd selaku Koordinator Tim Sekretariatdirubah dengan memasukkan namanama Guru yaitu R.F.

Usulan SkalaPrioritas di APBNP untuk peningkatan sarana dan prasarana UniversitasBangka Belitung kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemdikbud RIyang memuat 7 (tujuh) usulan yang antara lain adalah :1.

(Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur JendralPendidikan Tinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor:2148/E1.1/A/2012 perihal Persiapan APBNP Tahun Anggaran 2012yang meminta kepada Rektor untuk mengirimkan usulan kegiatanyang menjadi skalaprioritas dengan ketentuan usulantersebutdisusun menurut prioritas dan dibatasi menjadi 5 urutanprioritas,usulan kegiatan harus mempertimbangkan keterlaksanaannya padatahun anggaran 2012 dan usulan tersebut harus dilengkapi denganTOR

(Term Of Reference) dan Rencana Anqggaran Biaya (RAB).Bahwa setelah adanya petunjuk dari Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI tersebut, Rektor Universitas Bangka Belitung SaksiBustami Rahman memerintahkan saksi Dedin Sapjah, S.T, M.Sc untukmenyusun usulan untuk APBNP Universitas Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui surat nomor :644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBNP TahunAnggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran

perubahan jumlah dan skalaprioritas di APBNP untuk peningkatan sarana dan prasaranayang memuat 8 (delapan) usulan yang isi usulannya samadengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihalPengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah)Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud Rlmengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihal PersiapanAPBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektoruntuk mengirimkan usulan kegiatan

untukmenyusun usulan untuk APBNP Universitas Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 dan kembali mengirimkan usulan melalui surat nomor :644/UN50/TU/2012 Tanggal 16 Mei 2012 perihal usulan APBNP TahunAnggaran 2012 yang sudah disertai dengan Rencana Anggaran Biaya(RAB) dan TOR (Term Of Reference), yang salah satunya terdapat pakettitipan dari terdakwa Franchisca Anggela untuk pengadaan Solar CellSystem dan Listrik PLN sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyarrupiah).

ini bertujuanuntuk melakukan pemeriksaan bersama terkait usulan penetapan daftarhitam sehingga PT.

penyampaian usulan penetapan Sanksi DaftarHitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ;(2) Penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan SanksiDaftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :a.

Nomor 7/G/2021/PTUN.PLGhari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantumandalam Daftar Hitam diterima.

Rivai AbdullahPalembang Tahun Anggaran 2020 mengajukan usulan penetapansanksi daftar hitam an. PT.

paling lambat 5 (lima) hari sejaktembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam diterima..

Dikarenakan usulan terdahulu masih tidak memenuhi syarat untukditeruskan kepada Tergugat maka Menteri Kesehatan meminta ulangHalaman 43 dari 105 halaman.

Bahwa dikarenakan Para Pihak pada usulan terdahulu masih tidakmemenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada Tergugat makaHalaman 44 dari 105 halaman.

;Pertimbangan terhadap kepentingan usulan dari para Penggugat telahdilakukan secara seksama, taat prosedur dan objektif.

Perihalpermintaan usulan calon ke anggotaan KKI periode 20192024, tanggal 20 Februari 2019.(fotokopi dari fotokopi);Surat No 471/Adm/AFDOKGI/2018, perihal usulan calonke anggotaan KKI periode 20192024, Tanggal 1 MaretHalaman 57 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.2019. .(fotokopi dari fotokopi);57. BuktiP56 : Surat No 501/Adm/AFDOKGI/2019, perihal usulan calon keanggotaan KKI periode 20192024, Tanggal 28 Juni 2019. ..

ahli bernama Sony Maulana memberikan pendapatbahwa ketika usulan yang berasal dari asosiasi profesi misalnya tidak memenuhisyarat lalu Menteri tidak bisa mengusulkan usulan tersebut, maka Menteri dalamkonteks ketiadaan usulan, dapat menggunakan kewenangannya untuk membuatperaturan untuk mengatasi masalah ini, hal tersebut sebenarnya sudah terjawab diHalaman 101 dari 105 halaman.

Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan sertaproses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap anggotaDPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie,S.S., S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugatsebagaimana dimaksud dalam surat nomor B62/DPDPG/LPG/VIII/2016 perihal Usulan Pemberhentian dan PergantianAntarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai GolonganKarya tertanggal 15 Agustus 2016;6.

Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan sertaproses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap AnggotaDPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie,S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan oleh Penggugatsebagaimana dimaksud dalam surat nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 perihal Usulan Pemberhentian dan PergantianHalaman 6 dari 11 hal. Put.

Memerintahkan Tergugat untuk segera melaksanakan usulan sertaproses pemberhentian dan pergantian antarwaktu terhadap AnggotaDPRD Provinsi Lampung dari Partai Golongan Karya atas nama Mirzalie,S.S., S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV) untuk digantikan olen Penggugatsebagaimana dimaksud dalam surat nomor B62/DPDPGI/LPG/VIII/2016 perihal Usulan Pemberhentian dan PergantianHalaman 7 dari 11 hal. Put.

(/ima puluh miliarrupiah), Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh = miliar rupiah) danRp25.000.000.000,00(dua puluh lima miliar rupiah).Bahwa selain usulan tanggal 13 Oktober 2015, ada usulan lain dariTerdakwa, Terdakwa 2(dua) kali mengajukan usulan, pada tanggal 13Oktober 2015 Terdakwa merubah usulan M.

Terdakwa merubah usulan M.

TOHA,Terdakwa juga menyampaikan usulan baru menggantikan usulan M.

Bahwa saat mengusulkan tanggal 13 Oktober 2015, Terdakwamenandatangani usulan atas permintaan AYI HASANUDDIN, karenamerupakan usulan baru, sebelumnya telah ada usulan, apabila adapenggantian setidaknya ada pengesahan untuk usulan tersebut sebagaiusulan kapoksi yang baru, untuk meyakinkan pengusul pertama.

kegiatan dan apakahTerdakwa mengganti usulan M.

22 Juni 2012;Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasipembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utaraatas fee penagihan rekening air bulan Juni 2012 sebesarRp1.577.508.800,00 tanggal 23 Juli 2012;7) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasipembayaran oleh PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utaraatas fee penagihan rekening air bulan Juli 2012 sebesarRp1.603.049.100,00 tanggal 23 Agustus 2012;8) Usulan Pembayaran oleh Koperasi Karyawan dan realisasipembayaran oleh PDAM

Bulan Mei 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan DanaKerja untuk Bulan Juni 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran557.10.11.12.13.

2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan DanaKerja untuk Bulan Desember 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran BiayaAkuntan Publik dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar

dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil1688. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untukBulan Agustus 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadi Rekapitulasi Kas Kecil9. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Penambahan Dana Kerja untukBulan September 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Seksi Pembukuan kepada

Pembayaran luran Jamsostekuntuk bulan Pebruari 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaran Laporan Sekretaris kepada Bapak Ketua Kopkar Tirtanadiperinal Usulan Pembayaran luran Jamsostek bulan Pebruari 2012 Rincian luran Pendaftaran Tenaga Kerja Rincian luran Tenaga KerjaNota Penyetoran luran Jamsostek Khusus Peserta CabangMedan bulan Pebruari 201240. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Bank (Voucher) Pembayaran luran Jamsostekuntuk bulan Maret 2012 dengan lampiran : Usulan pembayaranLaporan Sekretaris