Ditemukan 33196 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wanprestasi Keputusan walikota Efendi Walikota batam Pemilihan walikota Surakarta Surono vs walikota surabaya; Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota 14g2013 Mahfut Walikota balikpapan Mulyadi vs walikota bengkulu; Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013 Surat keputusan walikota denpasar
Pengadilan PN Sanana Pidana Khusus Pemilu
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN Sanana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Snn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
BAGAS ANDY SETIYAWAN, S.H
Terdakwa:
HAIDIR UMASANGAJI Alias DEJAN
92 — 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2021
Tanggal 29 Oktober 2021 — WALIKOTA PEKANBARU VS RAIMON, SE;
105 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PEKANBARU VS RAIMON, SE;
    tinggaldi Jalan Angkasa Nomor 24, RT.001/RW.001, KelurahanDelima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Te2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota
    Menyatakan sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil An. Raimon, S.E., tanggal 8 Juni 2020;3. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 31/G/ 2020/PTUN.PBR., tanggal 10 Desember 2020;4. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor 58/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 23 April 2021;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — WALIKOTA SURABAYA VS HERMAN SOEJANTO;
225 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA SURABAYA VS HERMAN SOEJANTO;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/3531/436.7.11/2018 tanggal 04 Juni 2018tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor188.45/0980P/436.6.18/2015 tanggal 17 April 2015 dengan obyekTanah di Jalan Simohilir XlI/41 Surabaya atas Nama HermanSoejanto;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaSurabaya Nomor 188.45/3531/436.7.11/2018 tanggal 04 Juni 2018Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor188.45/0980P/436.6.18/2015 tanggal
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA SURABAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 40 PK/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 April 2020, Dr. H.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 30-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 11-04-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 1542/PID.SUS/2020/PT SBY
Tanggal 27 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
86 — 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ADOLFIEN SUPIT VS WALIKOTA TOMOHON;
169 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADOLFIEN SUPIT VS WALIKOTA TOMOHON;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Tomohon Nomor230 Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir.Adolfien Supit;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaTomohon Nomor 230 Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019, tentangHalaman 1 dari 5 halaman.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 11-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : Jimmy Manurung, S.H.
Terbanding/Terdakwa : GUSPAN ARDODI alias DODI Bin alm ABDUL KADIR
107 — 27
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-10-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 27 Maret 2024 — Penggugat:
ASMURADI
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
105 — 78
  • Penggugat:
    ASMURADI
    Tergugat:
    WALIKOTA SAMARINDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2021
Tanggal 9 Februari 2021 — NAMO GINTING, SE VS WALIKOTA MEDAN;
118 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAMO GINTING, SE VS WALIKOTA MEDAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2021
Tanggal 2 Juni 2021 — SAIMA LIKAWA, S.E VS WALIKOTA TOMOHON;
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAIMA LIKAWA, S.E VS WALIKOTA TOMOHON;
    Putusan Nomor 174 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penangguhan Objek Gugatan:(1) Mengabulkan permohonan Penangguhan Objek Gugatan yangdimohonkan Penggugat tersebut;(2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai
    Pegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa(Penggugat) sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;(1)Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugatberupa Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat) adalahPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig overheids
    daaa);Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa:Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 358 Tahun 2019 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat);Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tomohon Nomor : 358 Tahun 2019 tentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Saima Likawa (Penggugat);Mewajibkan Tergugat
    merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 190/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 7 Desember 2020 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor14/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 23 Juli 2020 ;Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — ,M.Si VS WALIKOTA PEKANBARU;
128 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Si VS WALIKOTA PEKANBARU;
    Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 733Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Juarman,S.Sos., M.Si, sampai perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.
    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 733 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Juarman, S.Sos., M.Si:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaPekanbaru Nomor 733 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 20/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 20 September 2016 — HERY ALAMSYAH, ST; melawan Walikota Samarinda;
184 — 79
  • HERY ALAMSYAH, ST;melawanWalikota Samarinda;
    Pejabat yang berwenang dengan pertimbanganpertimbangan tertentu bisa memberikan sanksi maksimal berupapemberhentian / pemecatan atau sebaliknya TERGU GAT cukup menjatuhkansanksi administrasi saja.Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD11.12.13.Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 SK/BKD11.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil an.
    Penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun., PeraturanPemerintah R.I No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Surat Keputusan Walikota tersebut diatas bertentangan juga padaBAGIAN KELIMA dalam Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan,Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.
    Hery AlamsyahST. dan PENGGUGATmenghadap pada Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarindaapakah PENGGUGAT bisa turun kerja dijawab tidak usah turun kerjakarena tidak digaji begitu juga PENGGUGAT menghadap Kepala BKDterdahulu dan Kepala Bidang Hukum Kepegawaian jawabannya sama saja .pada waktu yang tak terlalu lama PENGGUGAT menghadap Walikota danHalaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMDWakil Walikota hanya memberi disposisi ditujukan pada Sekretaris/Assisten IV/ BKD. sampai
    beberapa kali menghadap Walikota tidak adakejelasannya sampai sekarang ini dan malah mendapatkan suratPemberhentian tidak dengan Hormat melalui Kantor Pos pada tanggal 6Juni 2016.DALAM POKOK PERKARA1.
    Syaharie Jaang, SH, M.si pada tanggal 20 Mei 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dikaitkan denganketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Walikota Samarindaberwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo, oleh karenanya penerbitan objeksengketa oleh Walikota Samarinda dari Aspek Kewenangan baik itu segi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 22-06-2010 — Putus : 31-08-2010 — Upload : 04-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — WALIKOTA PONTIANAK vs HADI TIONO, DKK;
161 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PONTIANAK vs HADI TIONO, DKK;
    PUTUSANNo. 239 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan RahadiUsman No. 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,dalam hal ini memberi kuasa kepada1.Hadi Suratman, SH, Msi., jabatan Advokat, beralamat diJalan Zainudin No. 17, Pontianak ;Yaya Maulidia, SH.
    ., jabatan Kabag Hukum SetdaKota Pontianak, beralamat Kantor Walikota Pontianak diJalan Rahadi Oesman, Pontianak ;Dede Aries Dermawan, SH, M.Si., jabatan KasubbagBantuan Hukum Setda Kota Pontianak, beralamat KantorWalikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak ;Kus Panca Diarto, SH., jabatan Kasubbag PengkajianDan Dokumentasi Hukum Setdako Pontianak, beralamatKantor Walikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman,Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.6/ST/Huk.B/Tahun 2009 tanggal 11 Desember
    dalam perkara ini pada Tergugat ;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah para Penggugatkemukakan tersebut di atas, maka dengan ini para Penggugat mohondengan hormat agar sudilan kiranya Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :1,2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha NegaraNomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGBdi atas HPL No. 7 yang diterbitkan oleh Tergugat Walikota
    No. 239 K/TUN/2010HPL No. 7 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Walikota Pontianaktertanggal 21 April 2008 ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan TataUsaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan IzinPerpanjangan HGB Di Atas HPL No. 7 Yang Diterbitkan OlehTergugat Walikota Pontianak tertanggal 21 April 2008 ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Memproses Dan MenerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Berupa Izin atau Rekomendasi atasnama para Penggugat Guna Memperpanjang Sertifikat
    permohonan kasasi secara lisandilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2009,sedangkan memori kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22Januari 2010, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telahmelampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1)UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WALIKOTA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — FONG AKIE WIYONO VS WALIKOTA SURABAYA;
196 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FONG AKIE WIYONO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/3530/436.7.11/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tentangPencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017tanggal 13 April 2017 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir XII/4,Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono;3.
    Oleh karena itu,secara a contrario berwenang pula mencabutnya; Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa yangberisi pencabutan IPT harus dimaknai sebagai pendelegasian wewenang,dan karenanya pihak yang tepat didudukan sebagai Tergugat dalamsengketa ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah,bukan Walikota;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — MARISCA MUKTI WIDODO VS WALIKOTA SURABAYA;
230 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARISCA MUKTI WIDODO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018,tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin PemakaianNomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012 denganobjek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20 Surabaya atas namaMarisca Mukti Widjojo selama pemeriksaan berlangsung sampaipada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atasperkara ini:B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — NG, JOHANES WIJAYA VS WALIKOTA SURABAYA;
133 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NG, JOHANES WIJAYA VS WALIKOTA SURABAYA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ., S.T VS WALIKOTA BIMA;
187 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.T VS WALIKOTA BIMA;
    tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta Nomor 02, Kelurahan Penatol, Kecamatan Mpunda,Kota Bima, Nusa Tenggara Barat;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BimaNomor: 188.45/363/800/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang:Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatanuntuk atas nama MUHAUJIRIN, H.1, S.T.tersebut;Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/20204.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — ABDUL JUMRAH VS WALIKOTA PEKANBARU;
76 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL JUMRAH VS WALIKOTA PEKANBARU;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 73/7 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungan Dengan Jabatan a.n. Abdul Jumroh, Tanggal 26Desember 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaPekanbaru Nomor 737 Tahun 2018 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan a.n.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Desember 2021 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR VS BUDI UTARI, AP;
95 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PEMATANGSIANTAR VS BUDI UTARI, AP;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — HERMAN SERADI, S.H VS WALIKOTA BENGKULU;
113 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMAN SERADI, S.H VS WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — NOFRI ANDRIAS SUMENDA VS WALIKOTA TOMOHON;;
108 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NOFRI ANDRIAS SUMENDA VS WALIKOTA TOMOHON;;