Ditemukan 33196 data
69 — 21
Syihab No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;L A W A NWALIKOTA MEDAN Cq. Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, beralamat di Jalan Pinang Baris No.114 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
366 — 245
Penggugat:EFENDITergugat:WALIKOTA BATAM
Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam,Nomor : SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;3.
., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor : SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;4.
EFENDI, A.Md, tanggal 25Maret 2021 (Sesuai dengan asli);Surat Nomor : 01/V1/2021, tanggal 07 Juni 2021 Perihal:Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.31/BKPSDMHK/III/2021 (fotokopi sesuai fotokopicatatan : tandaterima asli);Surat Walikota Batam Nomor: 299/BKPSDM/PPKPA.1/V1/2021, Hal : Tanggapan atas Keberatan Sar.Efendi, A.Md, tanggal 08 Juni 2021 (Sesuai dengan asili);Kartu Pegawai Negeri Sipil, NIP : 420013541, atas namaEfendi, A.Md (fotokopi sesuai fotokopi);Petikan Keputusan Walikota
;Surat Walikota Batam Nomor : 299/BKPSDM/PPKPA.1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 Hal : Tanggapan atasKeberatan Sdr.
TPI,seharusnya Walikota menerbitkan SK pencabutan terlebih dahulu,baru kemudian menerbitkan SK PTDH kembali;Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.
175 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Walikota Nomor188.45/4139/436.7.11/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang PencabutanSurai Izin Pemakaian tanah Nomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal16 September 2003 dengan objek tanah yang terletak di Jalan PucangAnom Timur Nomor 32 Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n.Perguruan Ilmu Sejati;3.
Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/4139/436.7.11/2017tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pencabutan Surai Izin Pemakaian tanahNomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal 16 September 2003 denganobjek tanah yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 32Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n. Perguruan Ilmu Sejati;4.
berakhirnya masa pemberian Izin PemakaianTanah kepada Penggugat yaitu tertanggal 12 September 2008 danmeskipun telah beberapa kali permohonan perpanjangan diajukan olehPenggugat kepada Tergugat, tetap dijawab oleh Tergugat bahwapermohonan perpanjangan IPT tersebut tetap tidak dikabulkan denganalasan akan dibangun fasilitas parkir (park and ride) untuk kepentinganumum, oleh karenanya tidak terdapat hubungan hukum lagi antaraPenggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupaKeputusan Walikota
120 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 110
MAHFUT, DKK;melawanWALIKOTA BALIKPAPAN;
Bahwa dengan dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPANNomor : 188.4512/2013, TENTANG PENUTUPAN KOMPLEK LOKALISASIWANITA TUNA SUSILA KM.17 KELURAHAN KARANG JOANG KECAMATANHalaman 9 dari 55 hlm, Putusan No. 14/G/2013PTUNSMD .......BALIKPAPAN UTARA, oleh Walikota Balikpapan, tanggal 21 Januari 2013, makaWalikota telah melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 31 Tahun 2000pada pasal 1 angka 7 (tujuh) tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 12 Tahun 2012, tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBalikpapan 20122032, Walikota Balikpapan didalam menerbitkan SK PenutupanLokalisasi KM.17 tanpa memperhatikan hasil kajian kajian yang dilakukan oleh DinasTenaga Kerja Dan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan yang dilakukan padabulanSeptember 2010 mengenai pengendalian dampak sosial penutupan lokalisasi KM.17Balikpapan.
Dimana saat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersebut;, Walikota tidakmemperhatikan akan dampak yang timbul atas PENUTUPAN kompleks lokalisasiKM.17. Jika tetap dilakukan PENUTUPAN, maka para pelaku prostitusi akan mewabahdijalanjalan atau segala tempat dimana saja di)Kota Balikpapan hingga menggangukenyamanan masyarakat atau penduduk kota ,.
Bahwa di dalam Perkara ini, yang dijadikan obyek sengketa oleh PARAPENGGUGAT adalah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4512/2013tentang Penutupan Komplek Lokalisasi Wanita Tuna Susila KM.17 KelurahanKarang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (selanjutnya disingkat SK Walikota),dimana SK Walikota tersebut bukan termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana Pasal angka 9 UU PTUN, sebab SK Walikota tersebutmerupakam pengaturan yang bersifat unum yang memuat normanorma hukum yangkekuatamberlakunya
Pada tanggal 23 Januari 2013diberikan kepada Sdr.M.THOLIBIN ......... poin ini menunjukan adanyapengakuan dari PARA PENGGUGAT bahwa M.THOLIBIN notabene selakupengelola komplek KM. 17 (di dalam Gugatan selaku PENGGUGAT angka 6) padatanggal 23 Januari 2013 telah menerima keputusan Walikota Balikpapan yangdijadikan sebagai obyek gugatan ; b.
215 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
257 — 62
Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakanhak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggaHalaman 1 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN Japsuara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilihcalon tertentumelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) hurufc Undangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
dan Wakil Walikota).
Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilin dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang sebagaimana dakwaan
179 — 70
Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangsebagaimana
MAKS KRAKUKO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* pemilih yang dengansengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberianHalaman 1 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Japatau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf cUndangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
dan Wakil Walikota).
Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundangsebagaimana dakwaan
Arfiansyah Nasution,SH
Terdakwa:
RUSMAN BANJARNAHOR
155 — 87
387 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;
Spesifik mengenai peraturan walikota, dengan mengacupada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ternyataterdapat tahapantahapan yang =musti dilalui sebelumdiundangkannya suatu peraturan walikota;17.Bahwa dalam penyusunan peraturan walikota, sesuai dengan Pasal2/ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentangPedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah:Halaman 37 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019i.
Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P5):. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentangPerubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun2009 tentang Pasar (Bukti P6);.
Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota YogyakartaHalaman 58 dari 126 halaman.
Walikota;.
KBP dan KIP yang diatur dalam Peraturan Walikota;5.
117 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERWIN HAMONANGAN VS WALIKOTA PASURUAN;;
1.YUDI SATRIYO NUGROHO, S.H.
2.ANTON SUSILO,S.H.
3.YAYAN ALFIAN,S.H.
Terdakwa:
Irma Liambana Alias Irma Alias Ibu Kades
115 — 0
LA ODE MUHAMMAD NUZUL,SH
Terdakwa:
FIRMAN ABD. MAJID ALIAS IMANG
204 — 95
114 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA BALIKPAPAN VS KETTY KWEE;
1.ADIK SRI S,SH
2.R. YURI ANDINA PUTRA,SH.
3.LUH PUTU DENNY WITARI,SH.
4.GEDION ARDANA RESWARI , SH.MH.
Terdakwa:
AHMAD ZAENI BIN SUNARIP
191 — 76
132 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA SORONG VS YAKOB KARET;;