Ditemukan 33240 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan walikota Wanprestasi Pemilihan walikota Surakarta 14g2013 Mahfut Walikota balikpapan Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota Mulyadi vs walikota bengkulu; Surono vs walikota surabaya; Surat keputusan walikota padang Surat keputusan walikota denpasar Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 22-06-2010 — Putus : 31-08-2010 — Upload : 04-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2010
Tanggal 31 Agustus 2010 — WALIKOTA PONTIANAK vs HADI TIONO, DKK;
165 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PONTIANAK vs HADI TIONO, DKK;
    PUTUSANNo. 239 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan RahadiUsman No. 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,dalam hal ini memberi kuasa kepada1.Hadi Suratman, SH, Msi., jabatan Advokat, beralamat diJalan Zainudin No. 17, Pontianak ;Yaya Maulidia, SH.
    ., jabatan Kabag Hukum SetdaKota Pontianak, beralamat Kantor Walikota Pontianak diJalan Rahadi Oesman, Pontianak ;Dede Aries Dermawan, SH, M.Si., jabatan KasubbagBantuan Hukum Setda Kota Pontianak, beralamat KantorWalikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman, Pontianak ;Kus Panca Diarto, SH., jabatan Kasubbag PengkajianDan Dokumentasi Hukum Setdako Pontianak, beralamatKantor Walikota Pontianak di Jalan Rahadi Oesman,Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.6/ST/Huk.B/Tahun 2009 tanggal 11 Desember
    dalam perkara ini pada Tergugat ;Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah para Penggugatkemukakan tersebut di atas, maka dengan ini para Penggugat mohondengan hormat agar sudilan kiranya Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :1,2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha NegaraNomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan HGBdi atas HPL No. 7 yang diterbitkan oleh Tergugat Walikota
    No. 239 K/TUN/2010HPL No. 7 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat Walikota Pontianaktertanggal 21 April 2008 ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan TataUsaha Negara Nomor : 011/211/Huk.B Perihal : Permohonan IzinPerpanjangan HGB Di Atas HPL No. 7 Yang Diterbitkan OlehTergugat Walikota Pontianak tertanggal 21 April 2008 ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Memproses Dan MenerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara Berupa Izin atau Rekomendasi atasnama para Penggugat Guna Memperpanjang Sertifikat
    permohonan kasasi secara lisandilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2009,sedangkan memori kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 22Januari 2010, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telahmelampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1)UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WALIKOTA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — FONG AKIE WIYONO VS WALIKOTA SURABAYA;
200 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FONG AKIE WIYONO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/3530/436.7.11/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tentangPencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/0552B/436.7.11/2017tanggal 13 April 2017 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir XII/4,Surabaya atas nama Fong, Akie Wiyono;3.
    Oleh karena itu,secara a contrario berwenang pula mencabutnya; Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa yangberisi pencabutan IPT harus dimaknai sebagai pendelegasian wewenang,dan karenanya pihak yang tepat didudukan sebagai Tergugat dalamsengketa ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah,bukan Walikota;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — MARISCA MUKTI WIDODO VS WALIKOTA SURABAYA;
232 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARISCA MUKTI WIDODO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2859/436.7.11/2018,tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin PemakaianNomor 188.45/2725P/436.6.18/2012 tanggal 3 Agustus 2012 denganobjek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 20 Surabaya atas namaMarisca Mukti Widjojo selama pemeriksaan berlangsung sampaipada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atasperkara ini:B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — LILIANA OENTARYO, S.KOM VS WALIKOTA SURABAYA;
193 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LILIANA OENTARYO, S.KOM VS WALIKOTA SURABAYA;
    associates,beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 800/10457/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor188.45/2878/436.7.11/2018, Tentang Pencabutan Surat Izin PemakaianNomor 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 denganobjek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 8 atas nama LilianaOentaryo, S.Kom, tanggal 30 April 2018;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor188.45/2878/436.7.11/2018, Tentang Pencabutan Surat Izin PemakaianNomor 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 denganobjek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 8 atas nama LilianaOentaryo, S.Kom, tanggal 30 April 2018;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — ., DKK VS WALIKOTA SURABAYA;;
96 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS WALIKOTA SURABAYA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — HERMAN SERADI, S.H VS WALIKOTA BENGKULU;
117 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMAN SERADI, S.H VS WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — NOFRI ANDRIAS SUMENDA VS WALIKOTA TOMOHON;;
111 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NOFRI ANDRIAS SUMENDA VS WALIKOTA TOMOHON;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — SUNJUYO USODO VS WALIKOTA SURABAYA;
315 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUNJUYO USODO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/2865/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentangPencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dengan Obyek Tanah di JalanSimohilir Barat Nomor 10 Surabaya, atas nama Ir. Sunjoyo Usodo,M.Sc.;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untukmenunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor188.45/2865/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 Tentang PencabutanSurat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22Agustus 2013 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10Surabaya atas nama Ir. Sunjoyo Usodo, selama pemeriksaanberlangsung dan sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap atas perkara ini;Halaman 3 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 33 PK/TUN/2020Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembaliseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/2865/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 TentangPencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1189B/436.6. 18/2013,tanggal 22 Agustus 2013 dengan objek tanah di Jalan Simohilir BaratNomor 10 Surabaya atas nama Ir.
    Sunjoyo Usodo;Mewajibkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabutSurat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2865/436.7.11/2018,tanggal 30 April 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor188.45/1189B/436.6.18/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dengan objektanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 10 Surabaya atas nama Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — POLLATU JOSEPHINA, SE vs WALIKOTA AMBON;
216 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • POLLATU JOSEPHINA, SE vs WALIKOTA AMBON;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Ambon,Nomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaPollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2 014;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 Atas NamaPollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2 014;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5.
    Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor: 50/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 20 April 2020 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor21/G/2019/PTUN.ABN., tanggal 19 Desember 2019;MENGADILI KEMBALIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota
    AmbonNomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 Atas NamaPollatu Josephina, S.E., NIP: 19640321 198603 2014;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 305 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 April 2019 Atas NamaPollatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — HARMAN SAHUPALA, S.E vs WALIKOTA AMBON;
141 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARMAN SAHUPALA, S.E vs WALIKOTA AMBON;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 298 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHARMAN SAHUPALA, SE, NIP. 19740820 199603 1 002;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaAmbon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 25 April2019 atas nama HARMAN SAHUPALA, SE, NIP. 19740820 199603 1002 dan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon yang barutentang Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil:4.
    Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHARMAN SAHUPALA, S.E., NIP : 19740820 199603 1 002;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHARMAN SAHUPALA, S.E., NIP : 19740820 199603 1 002;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455 K/TUN/20204.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 12-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — AMRASUL ABDULLAH, S.T VS WALIKOTA PEKANBARU;
200 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMRASUL ABDULLAH, S.T VS WALIKOTA PEKANBARU;
    ., selama perkara ini berjalanhingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewi/sde);Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor:736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentiankarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama AmrasulAbdullah, S.T., sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
    ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 736 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentangpemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanatas nama Amrasul Abdullah, S.T.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 25-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — LEVINA ADRIANNE TANZA VS WALIKOTA BANDUNG;
237 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEVINA ADRIANNE TANZA VS WALIKOTA BANDUNG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 299 K/TUN/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — THOMAS TRIJONO, DKK VS WALIKOTA SAMARINDA
60 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • THOMAS TRIJONO, DKK VS WALIKOTA SAMARINDA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — WALIKOTA MAKASSAR VS PT. KENCANA ROYALINDO
119 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA MAKASSAR VS PT. KENCANA ROYALINDO
    Putusan Nomor 41 K/TUN/2015utama dari bangunan Hotel di Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (vidediktum kedua Keputusan Walikota Makassar a quo) ;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 tersebutdiserahkan oleh Petugas dari Kantor Walikota Makassar dan telah diterimaPenggugat melalui Karyawan P.T. Kencana Royalindo pada hari Jumiattanggal 05 April 2013.
    Majelis Hakim yang terhormat;Gugatan ini diajukan oleh karena Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal O5 April 2013 (objek gugatan), telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan jugatelah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(algemene beginselen van behoorlijke bestuur).Alasannya :* Sehubungan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal O05 April 2013 tersebut.
    ;Maka sekali lagi, surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tersebut telah diterbitkan secaramenyimpang dan bertentangan dengan ketentuan prosedur yang harusnyaHalaman 7 dari 19 halaman.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor503/676/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin GangguanNomor 503/0143/IGP/O1/KPAP yang diberikan kepada PT KencanaRoyalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar;3.
    Apakah terdapat dalamPeraturan Nomor 5 Tahun 2012 atau Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004ataukah Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2005.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — S.H VS WALIKOTA JAMBI;
183 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S.H VS WALIKOTA JAMBI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2019
Tanggal 1 Nopember 2019 — IWAN HARJANTO TANOKO VS WALIKOTA SURABAYA;
173 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IWAN HARJANTO TANOKO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat IzinPemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21Desember 2015 dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 9atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — WALIKOTA MATARAM vs TJATUR TOTO HARDYANTO;
251 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA MATARAM vs TJATUR TOTO HARDYANTO;
    Menyatakan batal Keputusan Walikota Mataram Nomor820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota MataramNomor 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April2019;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2020
Tanggal 13 Oktober 2020 — YUSLIFAR ARTADI, S.T vs WALIKOTA MATARAM;
143 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUSLIFAR ARTADI, S.T vs WALIKOTA MATARAM;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Mataram Nomor820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019. Atas NamaYuslifar Artadi, ST NIP. 196711081997031006;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/415/BKPSDM/IV/2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — WALIKOTA DUMAI vs PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI;
201 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA DUMAI vs PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI;
    Membatalkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 70/BAPENDA/201/7,tanggal 22 Agustus 2017, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 14.75.011.001.0030377.0 tahun2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118763.18/2017/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA DUMAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — WALIKOTA PEMATANGSIANTAR vs BUDI UTARI, AP;
110 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PEMATANGSIANTAR vs BUDI UTARI, AP;