;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya;Halaman 21 Putusan Pidana No.1116/Pid.B/2019/PN.Jkt.utrMenimbang, bahwa barang bukti berupa :23 (dua puluh tiga) lembar copy rekening tahapan BCA KCU Muara Karangnomor rekening 05920066790 atas nama KWEEK SOK TJAN periode bulanOktober 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016;8 (delapan) buku tabungan BCA KCP Kaveling Polri nomor rekening05920066790

Karena barang bukti hanya berupa photo kopy maka barang buktitersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Sebab, merupakan fakta hukumsebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa hubunganhukum antara para pihak dalam perkara a quo terkait dengan objek perkaraa quo tentang Pemanfaatan Aset TNI Angkatan Udara berupa tanah seluas21 ha yang terletak di Bandar Udara Halim Perdanakusuma berhubunganlangsung dan tidak dapat dilepaskan apalagi dipisahkan dari perananTentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

terdahulu, Pemohon PK pada pokoknyamenyatakan bahwa gugatan Termohon PK/Penggugat ceroboh karenakurang pihak, karena ternyata pihakpihak yang digugat tidak lengkap.Merupakan fakta hukum sebagaimana didalilkan Termohon PK/Penggugat dalam gugatannya, bahwa hubungan hukum antara parapihak dalam perkara a quo terkait dengan objek perkara a quo,khususnya namun tidak terbatas pada perihal pemanfaatan tanah seluas21 Ha yang terletak di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma,berhubungan langsung dan tidak dapat dilepaskan

dipegang oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, dan Terdakwa Wareta Bin Yong Soo yang memeluk bagian paha sebelah kanan, dan Aman Jaya BinDursah yang memeluk paha sebelah kiri, setelah Mayat Korban Rito Riadi Alias NdiBin Alm Dolon Garis Ambung terangkat, selanjutnya Terdakwa III Atir MuhammadAlias Gusdur Bin Supiansyah langsung mengikat leher Mayat Korban Rito Riadi AliasNdi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah berhasil terikat, mayat Korban Rito RiadiAlias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung langsung dilepaskan

dipegang oleh Terdakwa II Bangtomo Bin Japen, dan Terdakwa Wareta Bin Yong Soo yang memeluk bagian paha sebelah kanan, dan Aman Jaya BinDursah yang memeluk paha sebelah kiri, setelah mayat Korban Rito Riadi Alias NdiBin Alm Dolon Garis Ambung terangkat, selanjutnya Terdakwa Ill Atir MuhammadAlias Gusdur Bin Supiansyah langsung mengikat leher mayat Korban Rito Riadi AliasNdi Bin Alm Dolon Garis Ambung, setelah berhasil terikat, mayat Korban Rito RiadiAlias Ndi Bin Alm Dolon Garis Ambung langsung dilepaskan

hukum tersebut adalah hubungankeperdataan (lihat pasal 1235 KUHPerdata) sehingga dengan demikianTerdakwa telah melakukan wanprestasi yaitu ada prestasi tetapi tidaksebagaimana mestinya (niet behoorlijk pres terar)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti akantetapi perbuatan Tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanyasesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslahdinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum (ontslag van alie reehtsVervolging)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka kepada Terdakwa harus pula dipulinkan haknya dalamkemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dan selanjutnyamengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutputusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 1268/Pid.B/2019/PN Mks tanggal19 Oktober 2020 yang dimintakan banding haruslah dibatalkan, selanjutnyaPengadilan

Salman Luthan, S.H.M.H. berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum28harus dikabulkan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama (satu) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dibebaskan /dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakimtersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182

ayat (6) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 30 UndangUndang No. 5 Tahun 2004 joUndangUndang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambilkeputusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dantuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan

tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara yangtimbul akibat tindakantindakan yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali, terlebin lagi tindakan tersebut bukan merupakankehendak atau "kesengajaan" dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, baik "kesengajaan sebagai maksud", "kesengajaan sebagaikepastian", "kesengajaan sebagai kemungkinan" sehingga kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dimintaipertanggungjawaban pidana oleh karenanya Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana harus dilepaskan

Kembali danmendasarkan kepada Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; maka cukuplah beralasan hukum untukdinyatakan bahwa terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdimintai pertanggungjawaban pidana;oleh karenanya Terdakwa hams dilepaskan

No. 98 PK/Pid.Sus/2017dalam Risalah Permohonan Peninjauan Kembali ini, maka cukuplahberalasan hukum pula agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskandari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van rechtsvervolging) tidakdapat dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan oleh karena itucukup beralasan pula agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan darisegala tuntutan dan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat danmartabat Pemohon Peninjauan Kembali harus dipulihkan;53.

Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;54.

Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentangPembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaanpembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil Sekretaris IImempunyai tugas sebagai berikut yang mempunyai tugas : Mengadakanpenelitian dan invetarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atastanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian statushukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, memberikan penjelasan

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan bendabenda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atastanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akandilepas,atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.12. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah,bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hakatas tanahnya akan di lepaskan atau diserahkan..

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.09 tahun 2007 dan juga berdasarkan SuratKeputusan Bupati Karimun No.11 A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentangPembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan diKabupaten Karimun, terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan dan juga selakuWakil/Sekretaris II harus mengadakan penelitian dan invetarisasi atas tanah, kaitannyadengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.

Bupati No.31.A tahun 2007tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunanpanitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan diKabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil Sekretaris IImempunyai tugas sebagai berikut : Mengadakan penelitian daninvetarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atastanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakanpenelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskanatau. diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,memberikan penjelasan atau penyuluhan

Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitiapengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di KabupatenKarimun terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si selaku WakilSekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut : Mengadakanpenelitian dan invetarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah,yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan,146147Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya,memberikan

Dikaki tidak ada bekas tusukan, dan kaki itu bengkak karenapembusukan ;Apakah pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ?Ya, pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ;Apakah ada sdr lakukan pemeriksaan bagian dalam korban tersebut ?Tidak ada saya lakukan pemeriksaan bagian dalam korbantersebut karena kepala sudah pecah ;Menurut Sdr apa penyebabnya korban tersebut meninggal dunia ?

Kalaupun ada pihakpihak yang mengklaimatas kepemilikan objek Asset yang telah dijual atau dilepaskan olehTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada perseroan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal, adalah merupakan tanggung jawabdari pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal selaku Penjual,sesuai kesepakatan persetujuan jaminannya yang disepakati tersebut,sehingga tidak ada keterkaitan lagi dengan peralihan kepemilikan objekmenjadi asset mirik perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/PenggugatAsal

Bahwa objek asset yang telah dijual dan dilepaskan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal berdasarkan Akta Nomor 19 sampai dengan 36 yangdibuat di hadapan Notaris Soeparno,S.H., Notaris di Medan, tertanggal 24Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1189 K/Pdt/2013September 2010, saat ini telah memperoleh Hak ljin Lokasi UsahaPerkebunan atas Nama Perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dari Bupati Mandailing Natal Kep.

yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan TanahKabupaten Manggarai, kemudian dilepaskan/diserahkan untukPembangunan Proyek Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa TenggaraTimur dan selanjutnya Tergugat melakukan proses Penerbitan SertifikatHak Penglolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi tanggal 21April 1994 Nomor 628/1994 atas nama Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;Kenyataannya dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Buktibertanda

telahdibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai danselanjutnya dilepaskan kepada Negara sesuai Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November1984. Pengukuran Bidang Tanah tersebut oleh Petugas Ukur KantorPertanahan Kabupaten Manggarai dilakukan secara terbuka, tidaksembunyisembunyi, diketahui oleh semua orang termasuk PenggugatIntervensi yang saat itu menjabat sebagai Direktur dan Muliadi Candrasebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai;2.

Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 10x5x3 sentimeter,berat 50 gram. Warna merah konsistensi padat.b. Ginjal kiriTertutup jaringan lemak. Selaput sukar dilepaskan. Ukuran 11x6x3 sentimeter,berat 51 gram. Warna merah konsistensi padat.6. LidahUkuran 7,4x6x1 sentimeter. Warna merah muda. Tidak terdapat luka luka.7. KepalaKulit kepala dibuka terdapat luka 7x1 sentimeter dari garis tengah belakang 6sentimeter dan tepat diatas garis telinga.

No. 909 K/Pid/2010mendasarkan dari segi formalitas saja dapat Pemohon Kasasi temukandalam putusan a quo halaman 262 alinea ke 1 dan ke 2 yaitu :"Menimbang bahwa dalam mencermati dan menganalisis perkara aquo, Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya perbuatan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dilepaskan atau tidakterpisahkan sebagai satu kesatuan bagian integral dari akta perjanjiankerja sama Nomor : 122 Tahun 2007, yang mengawali atau mendasarihubungan kerja antara saksi korban dan

KEFA. tanggal 19 Januari2010 yang telah memasukan pertimbangan dan pendapat non yuridisdalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikiantelah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, sepertitermuat dalam putusannya seperti berikut ini :Menimbang bahwa dalam mencermati dan menganalisis perkara a quo,Pengadilan Negeri berpendapat bahwasanya perbuatan hukum yangdilakukan oleh Terdakwa, tidaklah dapat dilepaskan atau tidakterpisahkan sebagai satu kesatuan bagian integral dari Akta

Oleh karena itu Judex Facti keliru sebab Terdakwasebagai orang yang melakukan (pelaku/peserta) dinyatakan dilepaskan,sebaliknya Nurhuda sebagai orang yang turut serta dinyatakan terbuktibersalah ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamAnggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telahbermusyawarah dan diambil kKeputusan dengan suara terbanyak yaitu menolakpermohonan kasasi dari Pemohon

ALDIAPRIANTO PRATAMA bin ANDI FRENANDES bukan merupakan Geng MotorMonraker, sehingga dilepaskan kembali, selanjutnya terdakwa BAMBANGHERMANTO dan temantemannya termasuk 4 (empat) orang teman dari Cileduglangsung mengejar kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TOPANRUMANSYAH membonceng Sdr. ALVIN FLORIO dan Sdr.

ALDI APRIANTO PRATAMA bin ANDI FRENANDES bukanmerupakan Geng Motor Monraker, sehingga dilepaskan kembali, selanjutnya terdakwaBAMBANG HERMANTO dan temantemannya termasuk 4 (empat) orang teman dariCiledug langsung mengejar kembali sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. TOPANRUMANSYAH membonceng, sdr. ALVIN FLORIO dan sdr. HADI RIYANTO, namun dijalanraya Desa Kanci pintu rel kereta api menutup karena sedang melintas kereta api,sehingga baik sepeda motor yang dikendarai oleh sdr.

yang akan menimbulkan kemadaratan, hal ini ditegaskan puladalam salah satu dari panca kaidah utama hukum Islam yang berbunyi: ) JlJl yang artinya bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan;Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang MajelisHakim pahami dari beberapa ayat alQuran atau hadits antara lain dari Surat AlBagqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapatdipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatanpernikahan yang suci itu mau dilepaskan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isisurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Suratdakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya,selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidakmenemukan adanya alasanalasan pemaap atau pembenar yang menunjukan adanya12kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasanalasan lain yangmenyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan

Dan Allah Maha Luas KaruniaNyalagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengarketerangan orangorang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehinggamaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik, sehingga kemungkinan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga demiterpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum, maka ikatan perkawinanPenggugat dan Tergugat harus dilepaskan dengan perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hakimberkesimpulan sama dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum bahwaTerdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan melakukan tindak pidana tanpa hakmemiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ,namun mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurutMajelis Hakim dipandang terlalu berat tuntutan dari Penuntut Umum olehkarenanya permohonan lisan dari Terdakwa dapat dipertimbangkan sedangkanpembelaan Terdakwa agar Terdakwa dilepaskan

sikap sangat benci kepadasuaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminyakepada isterinya.Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan

f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa in casu pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagiuntuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohonkarena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembalisebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan