Ditemukan 11193 data
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
410 — 122
Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PTNai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV DutaPanca Laksana1 (Satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M) , APBDProvinsi Jambi dengan PT.
Rudy Agung Laksana.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.
Sarolangun , APBD ProvinsiJambi dengan PT Nai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan PembanguHalaman 677 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb148.149.150.152.152.153.154.155.156.nan Box Culvert di DS.
Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9M) , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab.
Rudy AgungLaksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. JembatanDesa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. GiantEka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT.
49 — 20
.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.
Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten TanggamusPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 7 dari 152 halaman30313233346363738nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh KepalaKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
Tanggal 20 Januari2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamusnama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan olehKepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampaidengan 19 Januari 2012.
93 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kementerian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA201 1;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PTANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
23 — 5
Tanah Sawah, terletak di desa Sidorejo, kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, PersilNo.105, Petok C No.908, Klas S.II, Luas : + 2350 M2, tercatat atas nama Puji Astutik,620;Zl22.23.dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Sawah M. Kboliq Mujadi dan Imam;Timur : Sawah H.
117 — 33
Atas dasar ini, kami mohonkepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima.Berbagai putusan pengadilanpengadilan Indonesia terdahulumenunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antaralain terlihat dalam putusanputusan berikut :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.SbvMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIPutusan No. 620 K/Padt/1999 Tanggal 29 Desember
Terbanding/Tergugat I : Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kantor Cabang Lahat
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Lahat
Terbanding/Tergugat III : M. Yani AB
93 — 30
Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangpengadilan negeriHalaman 6 dari 47 Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT PLG9.
Pembanding/Penggugat I : AKURNIADI Diwakili Oleh : GITO ABDUSSALAM SH MH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR CABANG PEMBANTU KCP PT BANK CENTRAL ASIA BCA Tbk CABANG PEMBANTU AHMAD YANI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS BADAN PENANANAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BPMPT PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
35 — 38
Hal tersebut juga selarasdengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 620 k/Padt./1999 tanggal 29 Desember 1999 yang pada intinyatelah memutuskan bahwa "Bila yang digugat adalah badan atau pejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan neger'.Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagiMajelis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
336 — 136
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M2 berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec.
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomorM09433238;1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah denganluas 620 M?* berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec.Sandubaya, Kota Mataram;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di DesaKidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah denganluas tanah 12.100 M?
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
108 — 0
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
98 — 30
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanla Makanan dan Minanian 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Betana.roteeopy, Getakdan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Pelatla Makenar Galt MInanan 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 Halaman 29 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.15.26. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002152.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*) Halaman 68 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk 2.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,0021526. Belanja Fotocopy, Cetak dan 230..000,00Penggandaan21527. Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00Rapat2.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00Kegiatan*)2.1.6. Kegidfan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,0021627. Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00Rapat2.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
Belanja Alat Tulis 620..000,00KantorBelanja Fotocopy,2.1.5.2.6. Cetak dan 230..000,00Penggandaan2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan 600.000,00 Halaman 178 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIk Minuman Rapat Belanja Makanan dan 2.1.5.2.25. Minuman Keglatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan 17.500.000,00Jasa2.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis 1.990.000,00Kantor2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan 2.310.000,00Minuman Rapat2.1.6.2.23.
I NYOMAN SANDI
Tergugat:
1.I MADE AGUS CAHYADI
2.NI NYOMAN MURNI
3.NI MADE RAI KARMI
4.I PUTU GEDE DARTA
5.V. I MADE RAI ADNYANA
6.NI NYOMAN AYU NOVI DEWI
7.VII. KEPALA KANTOR TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
87 — 39
Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas menurut hemat Tergugat danTergugat Il adalah Obyek sengketa menyangkut Perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat Tata Usaha Negara yakni sengketa yang timbulantara orang perorangan atau Badan Hukum Perdata dengan Pejabatatau Badan Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, vide YurisprudensiMahkamah Agung No.620 K/PDT/1999 dengan kaidah hukumnya Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
81 — 40
Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan jilid IHukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi)Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni: Hak atas tanahyang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudahmenyerahkan secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhikewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajib dilakukanperbuatan hukum lain yang disebut "PENYERAHAN YURIDISdalam bahasa Belanda JURIDISCHE LEVERING, yang diatusdalam pasal 616 dan 620
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
RIZKA ARIFIANDI
126 — 61
Iwan Sulistiono;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. Iwan Sulistiono.
(13) Barang Bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
1.PARNI
2.GUNARMO
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Banten Persero Tbk Kantor Cabang Solo Manahan
2.NOOR SAPTANTI, S.H., M.H.
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
80 — 26
tanggal 2 Oktober 2018 ;Fotokopi Surat Pemberitahnuan Hasil Lelang HakTanggungan Nomor 210/LelangPPK/10/2018 tertanggal 22Oktober 2018 dikirim melalui Kantor Pos Indonesia denganlampiran Resi Pos dengan = nomor transaksi1857100000000352212 ;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan Nomor 001/210/Solo/LelangPPK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, denganlampiran Resi Pos dengan nomor Transaksi185710000000019343 ;Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Risalah LelangNomor 620
93 — 28
Karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri dalam putusan menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard); Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 memberikan kaidahhukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha NegaraDan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negarabukan
711 — 1181 — Berkekuatan Hukum Tetap
SQ NS 490 83. 620 9. 440 99440 473.440erancis . / .P 2.360 2.260 NCO 22.600 2.260 33.900 65.540Inggris AWS TSAO, 24. 850 22.600 33.900 106.220Spanyol 6.X80 TH8 4 8.820/31. 640 49.720 51.980 167.324 Pora@l f = 2.260 2.260 2.260 6.780Jerman : 2.260 2.260Hongari AKA 2 2.260 2.260 4.520~~ Rumania 2 2.260 = 2.260 NSas YL 9.040 9.040 WYShQTeial 35.000 88.224 133.340 185.010 203.400 262.160 907.134Toial Jumlah Karton (24 Kaleng Per Karton)il gfe Negara2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total6 USA 214.271134.889
92 — 46
NO. 620/Pjt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalah Badan / Pejabat TataUsaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, masalah yang diberi wewenang untukmengadili perkara tersebut, adalah Pengadilan Tata Usaha Negarabukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian berpedomanpada Yurisprudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri /Olm(Hakim Perdata) tidak berwewenang untuk mengadili perkara ini ;7.
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
116 — 23
. : 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalahmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena hal yang digugat dalam perkara aquodidalamnya termasuk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka badan
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonII Kasasi bahas dalam memori kasasi ini;Bahwa sekedarnya dapat Pemohon II Kasasi ingatkan disini akan ketentuanhukum dalam perjanjian penyerahan barang atau benda, hak atas benda beralihpada saat penyerahan benda itu, sedangkan dalam perkara ini, penyerahan tidakpernah terjadi, karenanya tidak pernah pula terjadi peralihan hak dari yangmenyerahkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada (setidaknya belum ada) hakPenggugat atas benda tersebut, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 612s/d 620
62 — 29
pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620