Ditemukan 11447 data
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
403 — 200
hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
395 — 11
yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
157 — 31
Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
80 — 39
Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
105 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
353 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
31 — 8
Mandiri Finance);Bahwa Saksi mengetahui mengenai penarikan mobil tersebut yaitupada saat itu Saksi menjadi Calek partai, Kemudian ada pembicaraandengan Penggugat bahwa Saksi akan menyewa mobil milik Penggugattersebut untuk dipakai kampanye, lalu pada saat Saksi akan mengecekmobil tersebut ternyata sudah tidak ada, terus Saksi bicara denganPenggugat bagaimana pembicaraan tersebut, kemudia Penggugatmenyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Penggugat sudah ditarik olehTergugat;Bahwa setahu Saksi mobil Penggugat
52 — 14
Saksi SUWATNOBahwa saksi menjadi anggota DPRD Pemalang, tanggal 7 September2009 dari Partai Patriot ;Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2005 di tempatpengajian;Bahwa awal mulanya pada tahun 2005, saksi kenal dengan H.UMAR KUMPUL SUTRISNO yang waktu itu menjabat sebagaiKetua DPRD Kab.
TEUKU HAFNIBAR
Tergugat:
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH
357 — 177
Dengan demikian LPJKNasional dan LPJK Provinsi bukanlah entitas yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, melainkan sebagai Lembaga Paguyuban MasyarakatJasa Konstruksi sama halnya dengan Lembaga Kamar Dagang danIndustri (KADIN), GAPENSI, PERADI, dan Organisasi Partai Politikyang tupoksinya adalah memberikan pelayanan bagi anggotanyamasingmasing, namun semua organisasi tersebut dibentukberdasarkan peraturan perundangundangan;Keanggotaan LPJKN dan/atau
114 — 39
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
65 — 9
Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
121 — 56
., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
96 — 41
Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
152 — 60
Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
123 — 46
memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai