Ditemukan 15684 data
22 — 20
menyatakanpermohonan itsbat nikah poligami meskipun dengan alasan demikepentingan anak tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingananak dapat mangajukan permohonan asal usul anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah paraPemohon tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
13 — 4
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
7 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
11 — 2
Oktober2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang tersebut;Hal 9 dari 11 hal Put.No.xxx/Pdt.G/2016/PA.LtMenimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah di rubah
12 — 6
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
12 — 2
RI Nomor : 28/TUADAAG/2002 tanggal 22 Oktober2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimanadimaksud oleh UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah di rubah
19 — 10
Penetapan No.43/Pdt.P/2022/PA.Prgperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim menyatakan
9 — 1
tidakkeberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal174 HIR suatu pengakuan merupakan bukti yang lengkap dan sempurna ;Menimbang, bahwa selain itu meskipun Tergugat dianggap telahmengakui terhadap dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhikehendak ketentuan Pasal 163 HIR, dan juga secara khusus memenuhiketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, joPasal 134 KHI jo Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah di rubah
14 — 2
Ltmengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Lahat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon(verstek);Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, yang telah di rubah dengan UndangUndang
6 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
26 — 13
pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Pemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di Dusun Bela, Desa Bela,Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
9 — 1
memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalamHalaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0577/Pat.P/ 2018/PA.Pdgberita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaanPenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah
20 — 14
Yunus, tempattanggal lahir Aceh Tengah 17 Juli 1969;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyakehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalamdua buku Kutipan Akta Nikah tersebut sehingga sama dengan biodata ParaPemohon dalam ijazah dan KTP, untuk Pemohon tanggal lahirnya di rubahdari 20 tahun menjadi tempat tanggal lahir Tingkem Asli tanggal 01 Juli 1969dan untuk Pemohon II nama dan tempat tanggal lahirnya di rubah dariSalwaty binti M.
11 — 6
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patutdikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal 01121996 di Desa Tayapu, Kota Kinabalu,Malaysia, adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang
6 — 3
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
13 — 0
26Juli 1971;Bahwa biodata Pemohon dan biodata Pemohon II yang tertulis dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah, maupun yang tertulis dalam dokumendokumenlainnya adalah identitas dari orang yang sama, yaitu Pemohon danPemohon II;Bahwa Pemohon dan biodata Pemohon II merubah biodata tersebutdipergunakan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak;Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon dan Pemohon IImenuntut agar biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB/12/Kua.13.19.16/Pw.01/02/2018 di rubah
26 — 5
penulisan nama anakPemohon dan nama pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat dan keterangan SaksiSaksitersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahirananak Pemohon tertulis NIKEN RAVIKY WARDANI dan nama pemohon tertulisMUHAMAD FADZOL AZHARI maka terhadap apa yang diinginkan Pemohonsebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaikinama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernamaNIKEN RAVIKY WARDANI di rubah
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
23 — 19
XXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
14 — 13
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada