Memutuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar(KB) menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak April 2014 adalah sebesar Rp2.135.954,00 (Duajuta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan pajakyang sudah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar Rp84.454.872,00(Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu delapanratus tujuh puluh dua rupiah) sehubungan

tanggal 27Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00059/207/14/062/16, tanggal 1 Juli 2016, Masa Pajak April 2014, atasnama PT Humpuss, NPWP 01.365.470.2.062000, beralamat di GedungGranadi Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blk X1, Nomor 89, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak adalahsebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 94.209.742.048,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

Rp 7.246.453.114,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.028.191.939,00Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 1.781.738.825,00 Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masaRp 1.782.956.802,00 berikutnyaPPN yang kurang dibayar Rp 1.217.977,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 1.217.977,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 2.435.954,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Putusan Nomor 3729/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.435.954,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 94.209.742.048,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp7.246.453.114,00Pajak

Masukan yang dapat diperhitungkan Rp9.028.191.939,00 Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp1.781.738.825,00Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masaRp = 1.782.956.802,00 berikutnyaPPN yang kurang dibayar Rp 1.217.977,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 1.217.977,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 2.435.954,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 34.800.687,004 Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar 0,005 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13(2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13(5) KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 183A KUP 0,00e.

Jumlah Sanksi Administrasi 0,006 Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada MaijelisHakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar: Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal; Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding; Mohon kiranya Majelis Yang Terhormat dapat menerima danmengabulkan permohonan banding ini dengan seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa

Rp 282.070.297,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 135.393.743,00Jumlah PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar Rp 417.464.040,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Januari 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 08 Juni 2020 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2012 dengan Nomor00013/204/12/059/16, tanggal 17 November 2016,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa PPh Terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak September 2012 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut: Uraian suman(Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 yang Terutang 59,633,258Kredit Pajak 34,800,687Pajak yang tidak/kurang dibayar 24,832,571Sanksi Administrasi:Bunga PPh Pasal 13 ayat (2) UU KUP 11,919,634Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp417.464.040,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 1.945.550.592,00PPh Pasal 26 yang Terutang Rp 316.870.984,00Kredit Pajak Rp 34.800.687,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 282.070.297,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 135.393.743,00Jumlah PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar Rp 417.464.040,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

Sangaji Nomor 11 LM, PetojoUtara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan jumlah PPNyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: No. URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 1.292.000.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0,004 PPN yang kurang dibayar 0,005 Sanksi administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 699/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor KEP00157/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10Agustus 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00021/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.188.874.8037.000 sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0,004 PPN yang kurang dibayar 0,005 Sanksi administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

Jumlah (a) 2.077.759.622 2077.759.622 .PPN yang Kurang dibayar 104.343.809 (104.343.809)Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 104.343.809 (104.343.809)Jumlah PPN harus dibayar 208.687.618 (208.687.618) Halaman 2 dari 9 halaman.

RasunaSaid Kav.C5, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut : NUraian Jumlah (Rp)oO, Dasar Pengenaan Pajak R 5.618.413.764,00pPajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar R 313.873.645,002 sendiri p7 Pajak yg dapat diperhitungkan R 2.391.221.145,00pJumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) R (2.077.347.500,004dibayar p )5 Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya R 2.077.759.622,00p6 PPN yang kurang / (lebih) dibayar R 412.122,00p Halaman 3 dari 9

Putusan Nomor 1902/B/PK/Pjk/2019 Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3)R 412.122,00 UU KUP pp Jumlah PPN yang masih harus dibayar R 824.244 00p Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 Mei 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

Bahwa dengan demikian, alasanaiasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembaii menjadi sebesar Rp824.244,00; dengan perincian sebagaiberikut :Dasar Pengenaan

Pajak R 5.618.413.764,00pPajak Keluaran yg harus dipungut/dibayarsendiri R 313.873.645,00pPajak yg dapat diperhitungkan R 2.391.221.145,00pJumlah Perhitungan PPN yang kurang/ (Lebih)dibayar R= (2.077.347.500,00)pDikompensasikan ke masa pajak berikutnya R 2.077.759.622,00pPPN yang kurang / (lebih) dibayar R 412.122,00pSanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) R 412.122,00UU KUP pJumlah PPN yang masih harus dibayar R 824.244 00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,Halaman 7 dari 9 halaman

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)Cc: Diperhitungkanc.1SKPLBc.2 SKPPKPc.3 Jumlah (c.1+c.2)d. Jumlah pajak yang diperhitungkan (b.6 c.3)e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a d)3.

Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f 3.c) 203.483.530 3.

C4, RT 007, RW002, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga PPN dihitung kembali sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 296.693.706.281,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 24.858.163.247,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 29.739.621.994,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (4.881.458.747,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 5.062.179.693,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 180.720.946,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KU P Rp 0,00Kenaikan Pasal 13 (3

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp361.441.892,00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak PPN Rp 296.693.706.281 ,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 24 .858.163.247,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 29.739.621.994,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (4.881 .458.747,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 5.062.179.693,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 180.720.946,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KU P Rp 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KU P Rp 180.720.946 00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 361.441.892,00Menimbang, bahwa berdasarkan

Sehingga perhitunganPPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding untuk Masa Pajak Oktober 2013 adalah NIHIL dengan perincianperhitungan sebagai berikut: No. Uraian Menurut Wajib Pajak1 Dasar Pengenaan Pajak 02 PPh Pasal 26 yang terutang 03 iKredit Pajak 04 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasia.

Bunga Pasal 13(2) UU KUP 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113341.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP00213/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan

O.PPh yang kurang dibayar Rp. 965.241 .648, Sanksi Pasal 13 ayat (2) VU KUP Rp. 463.315.991,Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp. 1.428.557.639,Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 6 November 2018 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi :a.

Bunga Pasal 13(2) UU KUP Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanHalaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1912/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut113341.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

terhutang menurut perhitungan PemohonBanding untuk Masa Pajak Januari Desember 2010 adalah sebagai berikut: Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2010Contractor Equity Share USD 64,976,501.25Lifting Price Variance (USD 976,197.42)Less: Gross Domestic Requirement (USD 23,455,501.00)Add: Domestic Requirement Adjustment USD 233,918.00Penghasilan Kena Pajak PPh Badan/ Taxable Share USD 51,768,720.83PPh Badan Terutang (45%) USD 23,295,924.37Kredit Pajak PPh Badan (USD 23,146,689.00)Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar

USD 149,235.37Sanksi Administrasi (48%) USD 71,632.98Jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar USD 220,868.35Perhitungan PPh 26 ayat (4) Tahun Pajak 2010Penghasilan Kena Pajak PPh Badan USD 51,768,720.83PPh Badan Terutang (45%) USD .23,295,924.37Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) USD 28,472,796.46PPh Pasal 26 ayat (4) Terutang (20%) USD 5,694,559.29Kredit Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) (USD 5,658,079.00)Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar USD 36,480.29Sanksi Administrasi (48%) USD 17,510.54Jumlah

PPh Pasal 26 ayat (4) yang masih harus dibayar USD 53,990.83 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112985.13/2010/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00198/KEB/WPJ.07/2017tanggal 23 Februari 2017, tentang

Sudirman Kav. 52, Senayan, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, sehingga jumlah yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1692 B/PK/Pjk/2021Dasar Pengenaan Pajak USD 28,515,908.09 PPh Terutang USD 5,703,181.62Kredit Pajak USD 5,658,079.00PPh yang Kurang / (Lebih) bayar USD 45,102.62Sanksi Administrasi :a.

Sudirman Kav. 52, Senayan,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, sehingga jumlah yangmasih harus dibayar adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak USD 28,515,908.09PPh Terutang USD 5,703,181.62Kredit Pajak USD 5,658,079.00PPh yang Kurang / (Lebih) bayar USD 45,102.62Sanksi Administrasi :a.

Nafkah selama masa Iddah, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

AKHMADtersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupaiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu) bulan; -Menghukum Terdakwa H. ABDUL HANAN BIN H.

AKHMADuntuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 91.576.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu ripah) dengan ketentuan jika uang 79 pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana

ABDUL HANAN BIN H.AKHMADtersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupaiah ) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu) bulan;5. Menghukum Terdakwa H. ABDUL HANAN BIN H.

AKHMADuntukmembayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 91.576.000, (sembilan puluhsatu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu ripah) dengan ketentuan jika uang79pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantimaka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu

Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Pemohon untuk beri mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000.00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Tahun 2008, KantorPelayanan Pajak Pratama Langsa menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00004/203/08/105/10tanggal 3 Agustus 2010 untuk Tahun Pajak 2008 ("SKPKB PPh Pasal 23Tahun 2008") yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayarsebesar Rp484.672.156,00, dengan perincian sebagai berikut: Jumlah31.792.363.1582.147.480.6171.756.615.975Uraian Penghasilan/Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 23 yang TerutangKredit Pajak Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar

390.864.642Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 93.807.514Jumlah yang Masih Harus Dibayar 484.672.156 2.

Bahwa jumlah yang kurang dibayar sebesar Rp484.672.156,00 tersebuttelah dibayarkan sebesar 50% atau sebesar Rp191.966.989,00 melaluiSurat Setoran Pajak tanggal 24 November 2011 yang telah dilaporkankepada KPP Pratama Langsa pada tanggal 25 November 2011;Bahwa Pemohonkeberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2008 dengan Surat Nomor011/TAXPPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima olen KPPPratama Langsa;Banding kemudian mengajukan permohonanBahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor

Kesimpulan dan Usul;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon Pengadilan Pajak agar membatalkan Keputusan TerbandingNomor KEP379/WPJ.25/2011 tanggal 18 Oktober 2011 denganperhitungan jumlah pajak yang kurang/(lebin) dibayar menjadi sebagaiberikut:Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 714/B/PK/PJK/2017Dasar Pengenaan Pajak Rp 29.195.067.485 PPh Pasal 23 Terutang Rp 1.756.615.975PPh Pasal 23 yang telah dibayar Rp 1.756.615.975PPh Terutang Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0PPh

ThamrinKav. 2830, The Plaza Office Tower Lt.36 Jakarta 10350, sehingga PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2008 dihitung kembali sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp 29.195.067.485PPh Pasal 23 Terutang Rp 1.756.615.975PPh Pasal 23 yang telah dibayar Rp 1.756.615.975PPh Terutang Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar Rp 0Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.60467/PP/M.XIB/12/2015, tanggal 25

Banding diajukan dengan disertai alasanalasan yang jelas, dandicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukanapabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (limapuluh persen);Halaman 2 dari 31 halaman.

sendiriDikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan44.002.114.380406.759.33812.979.606.50244.002.114.380406.759.33812.356.914.652 Jumlah perhitungan Pajak Kurang (Lebih) Bayar(12.572.847.164)(11.950.155.314) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaJumlahPPN yang kurang dibayarSanksi administrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP(12.572.847.164)(12.572.847.164)622.691.850622.691.850 Jumlah PPN ymh dibayar 1.245.383.700 a.

Putusan Nomor 625/B/PK/PJK/2014Dasar Pengenaan Pajak PPN Ekspor Rp 36.661.771.020,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 4.067.593.360,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 3.272.750.000,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 44.002.114.380,00Pajak Keluaran Rp 406.759.338,00Pajak Masukan (Rp 12.979.606.502,00)Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar (Rp 12.572.847.164,00)Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 12.572.847.164,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa

Dengan demikian,penentuan Pajak Masukanyang dibayar untukperolehan BKP dan/atau perolehan JKP dapatdikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada adatidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yangdiperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;Bahwa mengingat TBS merupakan Barang KenaPajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPN dapat dipahami : Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;.

Dengan demikian,penentuan Pajak Masukanyang dibayar untukperolehan BKP dan/atau perolehan JKP dapatdikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada adatidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yangdiperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;Bahwa mengingat TBS merupakan BKP yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPPN, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapatdipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;.

sehingga menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.461.682.948,00 denganalasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor:2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;Bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankanPajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut: Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI Nomor: 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012

Muladi, SH,hal 64.Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untukmelakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harusdiketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melaluipenerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakanyang harus ditempuh duluan;6.

Apalagi hasil perhitungan DUP itu tidakbisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain,yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untukmenetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalammenetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf cUU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapbkan dandisahkan dengan

Muladi, SH, hal 64.Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 941.535.800,00b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 451.937.184,00c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar Rp 1.393.472.984,00Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan PutusanMahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012. Padahal dalam perkara pidana tersebut, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa.2.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yangpengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ...

Muladi, S.H., halaman 64.Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkankerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telahdilaksanakan pembayarannya.

Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/201623.1) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnyamerupakan kerugian pada pendapatan negara.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 552.384.355 552.384.355 Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah PPN Barang dan Jasa yang masihharus dibayar untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah nihil dengan penjelasansebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyak kelapasawit di mana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan PK, bukan Tandan Buah Segar (TBS);Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Bandingmengelola perkebunan kelapa

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 4.605.000.786b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.602.148.946c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.851.8403. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) =c. Jumlah (a+b) 04. PPN yang kurang bayar 2.851.8405. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13(3) KUPb. Jumlah6.

Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp 4.605.000.786,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 4.537.320.102,00menurut Majelisc. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 67.680.684,003. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp berikutnyaJumlah PPN yang kurang bayar Rp 67.680.684,00Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 32.486.728,00b. Kenaikan Pasal 13 ayat (8) UU KUP Rp c.

Semua Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar(sebagal Pajak Masukan) untuk perolehan alatalatperusahaan dan bahan pembantu yang dipakai dalamkegiatan agraria (menghasilkan kelapa sawit) tidak dapatdikreditkan/dikompensasikan atau diminta kembali,karena Pajak Pertambahan Nilai tersebut berkaitandengan usaha menghasilkanBukan Barang Kena Pajak.Penyerahan hash!

dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.11.6.

=Rp. 5.910.941.Rp. 45.317.217.Upah belum dibayar sejak bulan Oktober 2019 s/d Maret 2020= OXRP. 2.449.000 nnwenennenneneeenneeeeees = Rp. 14.694.000,Total = Rp. 60.011.217, (enam puluh juta sebelas ribu dua ratus tujuh belas rupiah)29.

=Rp. 6.755.361.Rp. 51.791.105.Upah belum dibayar sejak bulan Oktober 2019 s/d Maret 2020= 6X Rp. 2.449.000 9 anne = Rp. 14.694.000,Total = Rp. 66.485.105, (enam puluh eenam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratuslima rupiah)34.

=Rp. 6.755.361.Rp. 51.791.105.Upah belum dibayar sejak bulan Oktober 2019 s/d Maret 2020= 6X Rp. 2.449.000 9 nee = Rp. 14.694.000,Total = Rp. 66.485.105, (enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratuslima rupiah)36.

Bahwa oleh karena Para Penggugat diberi upah/gaji secara harian, makapembayaran gaji/upah harian Para Penggugat dibayar setiap minggunya yaituminggu pertama dibayar pada tanggal 8, minggu kedua dibayar pada tanggal15, minggu ketiga dibayar tanggal 22 dan minggu keempat dibayar tanggal 1dan yang menerima gaji/upah dari Tergugat adalah ketua secsion darimasingmasih shiff, selanjutnya ketua secsion tersebut memberikannyakepada Para Penggugat sesuai dengan jumlah hari kerjanya pada setiapminggunya dan

dibayar secara tunai/cass sejak Para Penggugat bekerja padaTergugat hingga Para Penggugat terakhir bekerja;8.

AMBRI ANANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;

MenjadiUraian (Rp) aie (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 182.733.251 + 182.733.251Sanksi Bunga 73.195.407 + 73.195.407Sanksi Kenaikan 23.612.802) + 23.612.802)WYumlah Pajak ymh/(lebih) dibayar 279.541.460 279.541.460Permohonan Banding.Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP204/WPJ.19/2012 tanggal 6 Maret 2012 denganperincian sebagai berikut: 7 Menurut Menurut Ic. Pennialet Pemohon Banding Terbanding Korea1. Dasar Pengenaan Pajak:la.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 8.673.899.0039, 8.673.899.039 +lb. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.697.511.841 8.514.778.590 182.733.251ic. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (23.612.802) 159.120.449) 182.733.2513. Kelebihan Pajak yang sudah:la. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 23.612.802) 23.612.802 lb. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena 7 1pembetulan) i Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 310/B/PK/PJK/2016 ic.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar + 279.541.460 279.541.460 Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah PPN Barang dan Jasa yangmasih harus dibayar untuk Masa Pajak April 2009 adalah nihil denganpenjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang industri minyakkelapa sawit di mana produk yang dijual oleh Pemohon Banding adalahminyak kelapa sawit (CPO) dan PK, bukan Tandan Buah Segar (TBS);.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 8.673.899.039b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.697.511.8441c. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (23.612.802)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 23.612.802b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 23.612.8024. PPN yang kurang bayar 0b. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13(3) KUPb. Jumlah6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Halaman 5 dari 33 halaman.

Dengandemikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkanpada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKPyang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapatdipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBStidak dapat dikreditkan

melalui transfer ke rekening Nomor.737201000218538 atas nama anaknya saksi YUNI MARDYANINGTYAS sebesarRp. 15.600.000, dan dibayar tunai sebesar Rp.20. 400.000, sehingga total uangyang sudah dibayar adalah Rp. 36. 000.000, karena belum lunas tidak diberikanbukti kwitansi.4) Setanjutnya pada hari Minggu bulan Juli 2011 jam 13.00 Wib saat saksi AGUSSUHERMAN bersama lagi dengan saksi ANDY MACHFUD dan saksiSUHERDIONO ke Desa/Kecamatan Wonosalam kerumah terdakwa kembalimenawarkan tanah kebun seluas 1,5

hanya uang mukanya saja sebesar Rp .13. 000 .000, 4).Dari uang sebesar R p.30 .000.000, yang seharusnya digunakan untuk membelitanah kebun seluas 1.5 Ha dengan tanaman sengon di atasnya, oleh terdakwadigunakan untuk tanah yang terletak di Dusun Junggo Mangirejo Desa/KecamatanWonosalam kabupaten Jombang seluas 1 Ha dan baru dibayar sebesarRp.13.000.000,5).

Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 14.00 Wib saksiAGUS SUHERMAN bersama dengan sopirnya saksi ANDI MACHFUD datang keDesa Wonosalam dan bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa kemudianmenawarkan 2 ekor sapi masing masing ekor betina dan 1 ekor sapi jantan denganharga Rp.10.000.000, serta 4 ekor kambing betina seharga Rp.5 000.000, untukditernak atau dikembangbiakkan, atas tawaran tersebut oleh saksi AGUS SUHERMANdibeli dan dibayar sebesar Rp.15.000.000, Selanjutnya pada

melalui transfer ke rekening Nomor.737201000218538 atas nama anaknya saksi YUNI MARDYANINGTYAS sebesarRp. 15.600.000, dan dibayar tunai sebesar Rp.20. 400.000, sehingga total uangyang sudah dibayar adalah Rp. 36. 000.000, karena belum lunas tidak diberikanbukti kwitansi.4) Setanjutnya pada hari Minggu bulan Juli 2011 jam 13.00 Wib saat saksi AGUS5)SUHERMAN bersama lagi dengan saksi ANDY MACHFUD dan saksiSUHERDIONO ke Desa/Kecamatan Wonosalam kerumah terdakwa kembalimenawarkan tanah kebun seluas

kemudian membayar melalui transfer rekeninganaknya sebesar Rp 15.600.000, dan kemudian dibayar secara tunai sebesar12Rp 20.400.000, sehingga total uang yang sudah dibayar Rp 36.000.000,karena belum lunas tidak diberikan bukti kwitansi.bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Minggu bulan Juli 2011 jam13.00 WIB. saat saksi bersama ANDY MAHFUD dan SUHERDIONO ke DesaWonosalam, terdakwa menawarkan lagi tanah kebun seluas 1,5 ha dengantanaman sengon seharga Rp 45.000.000,bahwa saksi menerangkan

.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara