Ditemukan 15684 data
11 — 2
2006, dan perubahan kedua UndangundangNomor 50 tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosesmediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 dan 5 Peraturan MARINomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, makasesuai dengan Ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang telah di rubah
13 — 3
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, olehkarenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah pertama Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah
19 — 6
dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KabupatenWakatobi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
25 — 13
pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Pemohon Il, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang telahdilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di Dusun Bela, Desa Bela,Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tersebut patut untuk disahkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
12 — 2
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan denganmenyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
16 — 6
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yangdijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendakiketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah
9 — 1
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam), dan ternyata Termohon telahdinyatakan tidak hadir, maka karenanya permohonan Pemohonharusdikabulkan dengan Verstek (vide Pasal 70 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun1989 yang telah dua kali di rubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 dan Pasal 125 HIR);Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala sesuatu. yangdipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapatcukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas,sehingga pengadilan
25 — 6
XXXXXXX,maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RINomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakimmemandang perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untukmencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama xxxxxxxxXx Xxxxxxx, Kabupaten Mamuju Tengah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah
15 — 1
orang atau badan yang dalamkenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihatketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai ibu kandung sendiri yangsejak lahir merawatnya, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yangmenyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan,pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas, sedangkan permohonantersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 yang telahdi rubah
8 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harushalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam
10 — 5
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
11 — 7
ketentuan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 254/Pdt.G/2017/PA JprNegeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN untukmelakukan perceraian telah mendapatkan Surat Izin dari Atasan atau Pejabatyang berwenang, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di rubah
11 — 3
), makamerujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesiapermohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepadaPemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon didepansidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makasegala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohonberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yangtelah di rubah
9 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harusdibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
57 — 8
tercatat dalam Kutipan Akta KelahiranNomor : 155/1961 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Kediri untukgolongan Tionghoa, atas nama GIOK THOO, tanggal 12 September 1961, yangdi syahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri tertanggal 15 September1961dan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 24/WNI/1989, bahwa di Kediripada tanggal03 Juli 1989, telah di langsungkan perkawinan antara RICHARDdan TAN GIOK THOO, tertanggal 03 Juli 1989 dan Pemohon meminta agarnama di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di rubah
11 — 5
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sahperkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
5 — 4
Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah di rubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, segalabiaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
18 — 4
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakansah perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadapara
63 — 21
angka 37 Pasal 49huruf (a) angka (9) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanpertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makaperkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai7ketentuan pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3tahun 2006 dan di rubah
97 — 6
Penetapan No.219/Pat.P/2019/PA.BgrMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan keduanya UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, makamajelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuaidengan