Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamatdi Jalan Raya Lintas Pendopo Cinta Kasih Desa Cinta Kasih KecamatanBelimbing Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepadaJONI ALBIZAR selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa KhususNomor B. 151/KCIV/MKR/01/2019 tanggal 28Januari 2019 dari PemimpinCabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati, saat ini bertempattinggal di Cirebon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbkberdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, olehkarena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , dalam hal inibertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkanKuasa Khusus Nomor B. 1448 KCIV/MKR/05/2018 tanggal 4 Mei2018 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakansubstitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karenaitu berdasarkan Anggaran Dasar PT.

B2116XIll.KC/ADK/09/2018 tanggal 19September 2018 dan Surat Tugas B.2117XIll.KC/ADK/09/2018 tanggal 19September 2018 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari SuratKuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk. Maros di Maros, selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANTergugat1.

Unit Cinta Kasih, Yang beralamatdi Jalan Raya Lintas Pendopo Cinta Kasih Desa Cinta KasihKecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dalan hal ini memberikanKuasa Kepada JONI ALBIZAR selaku Kepala Unit bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus NomorB.881/KCIV/MKR/ 04/2017 tanggal O06 April 2017 dari PemimpinCabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat KuasaNo. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan AnggaranDasar PT.

KANTOR CABANGKEFAMENANU, beralamat di Jalan Mayjend El Tari No.30 PO BOX 5 Kefamenanu, Timor Tengah Utara, NusaTenggara Timur;Dalam hal ini bertindak dalam jabatnnya tersebutmewakili Direksi diwakilkan oleh kuasanya : AgusPurwanto Bone, Fransiskus Funan Kosat, Maria E.Naibobe dan Nahor Pieter Alexander Hauteas,berdasarkan Surat Tugas No.B.1735a.GSKCXI/MKR/08/2020 dan Surat Kuasa No.

,M.Kn Notaris di Jakarta, sehingga komposisi PemegangSaham dan Dewan Direksi di Tergugat III berubah menjadi : (Vide P2)1) Tergugat sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar sah atau senilaiRp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah);2)Penggugat sebanyak 100 (seratus) Iembar saham atau senilai Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);Dan Komposisi Dewan Direktur Tergugat III adalah :Direktur Utama : Tergugat ;Direktur : Penggugat;4.

Pemegang saham yang hendak memindahkanhak atas saham, harus mengajukan permohonan secara tertuliskepada Direksi;(3) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dariinstansi yang berwenang, jika peraturan perundang undanganmensyaratkan hal tersebut;Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 262/PDT/2018/PT.BDG.Namun PENGGUGAT lupa atau memang purapura lupa, jika anggarandasar tersebut hanya berlaku untuk penjualan sahamsaham yangditerbitkan oleh perseroan TERGUGAT III/PT.

Perseroan dansurat tertanggal 14 Februari 2013 yang ditujukan kepada Dewan KomisarisPerseroan, kepada TERGUGAT Ill agar dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa guna membahas pengangkatan Direktur Utamabaru mengingat TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dilacak keberadaannya;9.Bahwa namun 2 (dua) surat yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT,masingmasing ditujukan kepada Direksi Perseroan dan Dewan KomisarisPerseroan, tidak mendapatkan respon atau tanggapan apapun dariTERGUGAT III;10.

Bank Artha Graha Internasional, Tbk;Namun agenda tersebut tidak dapat diputuskan karena keberadaanTERGUGAT tidak diketahui hingga hari Jawaban ini disampaikan;b.Pengangkatan/ Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroansementara;Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 262/PDT/2018/PT.BDG.Bahwa susunan pengurus perusahaan TERGUGAT sementarasampai TERGUGAT dapat mempertanggungjawabkan kewajibannyasecara hukum kepada PT.

Bahwa PENGGUGAT dalam butir A.9Q mendalilkan jika PENGGUGATsebagai Pemegang Saham dan Direksi pada TERGUGAT III berhak untukHalaman 59 dari 71 Putusan Nomor 262/PDT/2018/PT.BDG.memperoleh dan/atau menerima laporan pertanggungjawaban dan/atauLaporan Keuangan serta hak untuk menerima hasil penjualan ataspembayaran Jual Beli saham tersebut dari TERGUGAT selaku DirekturUtama TERGUGAT Ill.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, danDewan Komisaris (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007);3.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupundi luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (vide Pasal 1 angka5 UU No. 40 Tahun 2007)Menimbang, bahwa dalam hukum perdata yang menjadi subyek hukumadalah orang dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Oleh karenaitu maka Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 pada pokoknya mengatur bahwaperseroan dapat bertanggung jawab penuh melakukan pengurusan Perseroan untukHalaman 38 dari 45 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mrhkepentingannya dan melakukan pengurusan/perbuatan hukum baik didalam dandiluar pengadilan dengan cara diwakili oleh Direksi yang merupakan organperseroan.

Direksi dalam praktiknya juga disebut Direktur atau para Direktur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapatdiketahui bahwa subyek hukum berupa badan hukum yaitu perseroan dalam hal iniPT. Tribuana Mas dapat melakukan perbuatan perbuatan dengan segala akibathukumnya. Apabila salah satu perbuatan tersebut ada yang menimbulkan suatukerugian maka PT. Tribuana Mas dapat digugat atau dimintai ganti kerugian baikyang dilakukan didalam maupun diluar Pengadilan. Agar PT.

TribuanaMas harus diwakili oleh Direksi, dalam hal ini adalah Direktur PT. Tribuana Mas.Direktur PT.

PELNI (Persero) cabang Sorong, kesalahan mencantumkan cabangSorong telah menyebabkan Gugatan Kabur dan tidak jelas maksud dantujuan Penggugat mengajukan Gugatan apakah kepada Kantor Cabangatau kepada Badan Hukum yang diwakili oleh Direksi dari kantor pusat,PT.

PELNI (Persero) cabang Sorong adalah tidak tepat,yang berwenang mewakili adalah Direksi Badan Usaha Milik Negarasebagaimana tercantum pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 25UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (BUMN), yang berwenang mewakili badan hukum adalah DireksiPerseroan bukan kepala cabang oleh karena itu semua gugatan yangditujukan kepada badan hukum harus ditujukan ke kantor pusat, akibatdari ketidakjelasan pencantuman Tergugat menyebabkan Gugatanmenjadi tidak

Notaris di Jakarta, kKemudian diberi tanda (T19) ;Foto Copy Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No : SE03/MBU/2009 Tanggal 23 Februari 2009 ditujukan kepada Direksi Badan UsahaMilik Negara yang mengatur pengamanan asset BUMN, kemudian diberi tanda(T20) ;Foto Copy Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No : SE09/MBU/2009 Tanggal 25 Mei 2009 ditujukan kepada Direksi Badan UsahaMilik Negara. kemudian diberi tada (T21) ;halaman 28 dari 46 hal.

PER03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, danPemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, kemudian diberitanda (T23) ;Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1, T7, T12, T13, T17 dan T18 berupa foto copy dari copy.

PELNI (Persero)cabang Sorong adalah tidak tepat, yang berwenang mewakili adalahDireksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 15sampai dengan Pasal 25 UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berwenang mewakilibadan hukum adalah Direksi Perseroan bukan kepala cabang oleh karenaitu Semua gugatan yang ditujukan kepada badan hukum harus ditujukan kekantor pusat, akibat dari ketidakjelasan pencantuman Tergugatmenyebabkan Gugatan menjadi tidak

Sus/20184) Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor 047/030/DIR/KRD.RTLtanggal 31 Desember 2009 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kredit UsahaPembibitan Sapi:3.

Keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Terdakwaselaku Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim tidak dapat menjadikanalasan untuk mengalihkan atau membebaskan tanggungjawab atas dirinyadalam melaksanakan perbuatan a quo karena adanya perintah dariSaudara Bambang Waluyo sebagai Pimpinan Cabang Bank Jatim CabangJombang sebagaimana Surat Direksi Bank Jatim Nomor 048/015/SDM/tanggal 3 Mei 2010.

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyasebagai penyelia operasional kredit pada Bank Jatim sesuai SuratKeputusan Direksi Nomor 046/152/Kep/D/PRN tanggal 7 November 2008;9. Bahwa penyelia bersama analis kredit melakukan kunjungan kelapangan yaitu di Koptan Bidara Tani di Desa Bareng untuk melihatusaha dan agunan Koptan Bidara Tani tersebut dan dari hasil Kunjungandituangkan dalam laporan untuk diusulkan kepada pimpinan mengenaikondisi usaha dan agunan.

Bahwa, telah terbukti selaku kuasa dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah bertindak untuk atas nama dan kepentingannya sendiri, akan tetapiJudex Facti mengabaikan fakta hukum tersebut, Judex Facti malahberpendapat lain, dengan menyatakan kedudukan Termohon Kasasi dalamRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 adalah selaku standby buyer, karenapada tanggal 23 Desember 2010 Dewan Direksi dan Dewan KomisarisTermohon Kasasi II telah meminta Termohon Kasasi untuk mengirim danake rekening Termohon Kasasi Il

Nomor 1549 K/Pdt/20156.1 Untuk menetapkan seseorang sebagai standby buyer, tentunya harusditetapkan terlebin dahulu dalam suatu RUPS sebelumnya, bukanditetapkan oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris.

menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai denganfakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakanTergugat hadir dalam RUPSLB yang diadakan oleh Tergugat Il tanggal30 Desember 2010 selain atas nama Penggugat juga atas nama pribaditersebut adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya Para Tergugat telahberhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa kehadiran Tergugat dalam RUPSLB tanggal 30 Desember 2010 adalah atas undangan Direksi

Fotocopy SPPK yang telah ditandatangani pihak Bank Bukopin yaituKepala Divisi Bisnis Hub Il selaku yang berwenang mewakili BankBukopin, berikut Surat Kuasa Direksi Bank Bukopin kepada 2 (dua) orangPejabat yang ditunjuk dan berwenang menandatangani aktaaktamewakili Bank Bukopin yang disertakan dengan Fotocopy KTP masingmasing Pejabat yang ditunjuk;b.

Fotocopy SPPK yang telah ditandatangani pihak Bank Bukopinyaitu Kepala Divisi Bisnis Il Jakarta selaku yang berwenang mewakiliBank Bukopin, berikut Surat Kuasa Direksi Bank Bukopin kepada Pejabatyang ditunjuk dan berwenang menandatangani aktaakta mewakili BankBukopin yang disertakan dengan fotocopy KTP Pejabat yang ditunjuk.b. Anggaran Dasar PT.

Fotocopy KIP Direksi dan Dewan Komisaris serta ParaPemegang Saham PT. Flora Fortuna, berdasarkan aktaakta hingga yangterakhir dengan Akta PT.

Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 20 atas nama Pieter ChundaTamara mewakili Direksi PT Flora Fortuna sebagai debitur dengan PTBank Bukopin Tbk sebagai kreditur dibuat oleh Notaris Nuraini Zachmantanggal 19 Desember 2007, diberi tandaT.1/3 ;Fotokopi Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 14 atasnama Pieter Chunda Tamara mewakili Direksi PT Flora Fortuna sebagaidebitur, Eko Basuki Trimurtiono mewakili PT Bank Bukopin Tbk sebagaiBank, Klaudia Catharina Anita Tamara dan Jennie Jeane SyanekeTumengkol

Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor 15 atas nama Pieter ChundaTamara mewakili Direksi PT Flora Fortuna sebagai debitur dengan PTBank Bukopin Tbk sebagai kreditur dibuat oleh Notaris Haji RakhmatSyamsu Rizal tanggal 19 April 2010, diberi tanda T.1/5 ;.

untuk berdamai dengan menempuhpenyelesaian secara kekeluargaan dan tidak akan mempersalahkan satuhalaman 2 dari 14 putusan nomor 1/Pat.G/2019/PN Crpsama lainnya, baik terhadap masalah yang telah selesai ataupun terhadapmasalah lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari, termasuk tetapi tidakterbatas untuk tidak mengajukan tuntutantuntutan baik secara pidanamelalui pengajuan laporan polisi ataupun secara perdata denganmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasikepada pegawai, Direksi

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk berdamai dengan menempuhpenyelesaian secara kekeluargaan dan tidak akan mempersalahkan satusama lainnya, baik terhadap masalah yang telah selesai ataupun terhadapmasalah lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari, termasuk tetapi tidakterbatas untuk tidak mengajukan tuntutantuntutan baik secara pidanamelalui pengajuan laporan polisi ataupun secara perdata denganmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasikepada pegawai, Direksi, Komisaris PIHAK

pekerja dan bukan mengaturtentang jabatan Direktur pada Perseroan Terbatas (PT), mohon dibaca kembalibunyi Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 ; Bahwa demikian pula dalil Penggugat bahwa pengunduran diri sebagaiDirektur karena adanya hubungan yang tidak harmonis dengan Tergugat, ituhanyalah dalil belaka tanpa ada bukti secuilpun karena sepanjangpersidangan tidak pernah dibuktikan, terlebin para saksi Penggugat sendiritidak pernah tahu kalau ada hubungan yang tidak harmonis diantaraPenggugat dengan para Direksi

kepada Tergugat yang cukup banyak untuksetiap bulan sehingga hingga saat ini utang Penggugat pada Tergugat masihbelum terbayarkan sebesar Rp. 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu jutarupiah) ;Bahwa berkenaan dengan krisis moneter global sebagaimana sudahdikemukakan di atas maka adalah kewajiban Penggugat / Tergugat dan halmana bersesuaian dengan Pasal 90 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas yang telah diubah dan diganti dengan UU No. 40 Tahun2007 sesuai Pasal 72 ayat (6) bahwa Direksi

S.H bertindak selaku yang mewakili Direksi PT. BPRFianka Rezalina Fatma baik secara sendirisendiri ataupun bersamasama,dan selaku demikian sah dan berwenang mewakili Direksi Tersebut.Masingmasing adalah Pegawai bagian hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat FiankaRezalina Fatma. Tindakan tersebut tercantumdalam Surat Kuasa KhususTertanggal 11 Mei 2020 No.17/S.K/BPRFRF/V/2020, yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah nomor :163/SK/2020/PN.

Ls 1,00 15.680.000,002 Pembersihan Lokasi (A) M2 10.394,00 4.981.220,563 Pengukuran Uitzet Km 6,07 8.085.240,004 Pembuatan Direksi Keet/Gudang M2 28,00 23.474.050,60Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 52.220.511,16VII. JPEKERJAAN PEMBUATAN JALAN MI 2.124,001 Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3) M3 8.761,50 1.281.869.744,26JUMLAH D.I.

Pengukuran Uitzet 6.07 1,210,909.09 7,350,218.184, Pembuatan Direksi Keet/ Gudang 28.00 800,480.46 22,413,452.98Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 93,795,784.35VII PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN 2,124.001.

Ls 1,00 15.680.000,002 Pembersihan Lokasi (A) M2 10.394,00 4.981.220,563 Pengukuran Uitzet Km 6,07 8.085.240,004 Pembuatan Direksi Keet/Gudang M2 28,00 23.474.050,60Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 52.220.511,16VII. PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN M1 2.124,001 Timbunan Tanah Setempat (Alat/3.2.3) M3 8.761,50 1.281.869.744,26 JUMLAH D.I.

Pembuatan Direksi Keet/Gudang 28.00 800,480.46 22,413,452.98 Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 93,795,784.35VI. PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN 2,124.001.

Pengukuran Uitzet 6.07 1,210,909.09 7,350,218.184, Pembuatan Direksi Keet/ Gudang 28.00 800,480.46 22,413,452.98Jumlah Pek. Persiapan D.I. Empiyang 93,795,784.35VIII PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN 2,124.001.

sebesarRp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) berhubung PemohonKonvensi pada bulan oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 masihmenjabat sebagai Kepala Cabang PELNI FAKFAK Papua denganmemperoleh gaji lebin kurang Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dandari Januari tahun 2020 sampai dengan Juli 2021 Pemohon dalam masaPersiapan Pensiun memperoleh gaji lebin kurang sebesar Rp13.842.400,00(tiga belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)berdasarkan informasi dari direksi

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menolak dengantegas Replik Termohn Konvensi/Pemohon Rekonvensi butir 8 berbunyikarena mengada ada dan sok tahu bunyinya diulang kembali...Bahwa.....dst...bahwa termohon rekonvensi sebagai Kepala Cabang PT.PELNI FakFak Papua dari Januari 2017 sampai dengan Desember 2020memperoleh gaji lebin kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dst.enaces , hal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direksi PT.

:Dan perlu diketahui bahwa terkait gaji baik pegawai maupun pada MasaPersiapan Pensiun bukan menjadi kewenangan Direksi, karena Direksitelah mendelegasikan kewenangan kepada Divisi Sumber Daya Manusia,jadi salah besar, bohong besar jika Termohon Konveksi/PemohonHim. 28 dari 65 him.

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.PbrRekonvensi membawabawa nama Direksi dalam hal gugatan Rekonvensiterkait gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, yang jika diketahuiDireksi mungkin bisa dilaporkan kerena adanya dugaan pencemaran namabaik Direksi;9.

Fotokopi Petikan Surat keputusan Direksi Nomor:12.03/03/SK/HKO.01/2019. dikeluarkan oleh PT. Pelayaran NasionalIndonesia (Persero), tanggal 03 Desember 2019, atas nama Pemohon, SE.(Pemohon), bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya/telahdinazegelen,dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan danternyata cocok, bukti P.2;3.

Proton Edar Indonesia sangat mengetahui dan menyetujui adanya penempatan dana pembayaran pembelian kendaraan dari PT.Mersindo Putra Pratama yang mendapat fasilitas pinjaman kredit dari BankBumiputera untuk digunakan sebagai Cash Collateral dan atau SinkingFund, namun Direksi PT. Proton Edar Indonesia tidak melaporkannyakepada pemilik PT. Proton Edar Indonesia di Malaysia sehingga untukmenghindari kecurigaankecurigaan pihak Malaysia, maka Direksi PT.Hal. 59 dari 169 hal. Put.

Proton Edar Indonesia,karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Direksi dan KomisarisPT.

Proton Edar Indonesia, karena tanpasepengetahuan dan persetujuan dari Direksi dan Komisaris PT.

Mersindo Putra Pratama saksi tidak ingat berapajumlahnya;= Bahwa yang saksi maksud Direksi pada saat itu dalam laporan adalahDjunaedi Hadi Wijaya selaku Presdir, Hamdan Moch Nur selaku Direktur danDwi Sasetia selaku Direktur, sedang masalah pembelian mobil proton yangdibeli oleh PT.

tetapi untuk jumlah 5000 USDke atas harus ada Conter dari Presdir, sedangkan untuk peti cashsejumlah Rp 5 juta, kasir berhak untuk mengeluarkannya namuntetap harus ada aproval dari Direksi;Bahwa surat tertanggal 1 November yang Terdakwa tanda tanganitelah disetujui oleh Direksi;Bahwa surat tersebut ditandatangani saat kantor PEI masih di"Standard Charter Bank, saat itu ada Terdakwa , Terdakwa II danTerdakwa Ill serta DWI, mereka sudah ada di tempat tersebutsebelumnya, namun apakah untuk rapat atau

Bahwa, seharusnya di dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mencantumkanSurat Pengangkatan TN.LEE CHIEU MENG sebagai Direksi apa di PerusahaanPenggugat yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diPerusahaan Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 Ayat (1) JoPasal 98 ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas yangbunyinya dikutip sebagai berikut :Pasal 94 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS Pasal

98 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan 3.

diangkat oleh RUPS Pasal 98 Ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan Bahwa oleh karena Terbanding tidak ada mencantumkan di dalamgugatannya mengenai Surat Pengangkatan TN.LEE CHIEU MENGsebagai Direksi apa di Perusahaan Terbanding yang diangkat berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Perusahaan Terbanding, makajelaslan kedudukan Terbanding dalam perkara aquo adalah error inpersona, hal ini sesuai dengan

TAIKO PERSADA INDOPRIMA, tidak mengaturpembagian tugas masingmasing direksi, sehingga seluruh direksiberhak untuk mewakili Perseroan Terbatas, maka LEE CHIEUMENG, selaku salah seorang direksi, berdasarkan Akte PendirianNomor : 41 Tanggal 8 September 2008 dihadapan Notaris EDYSIMIN,SH, Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari MenteriHukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU 94027.

PTPN II atas nama Marisi ButarButar sebagaiDirektur PTPN II dan Surat Keputusan Direksi PTPN II Nomor :2.11/Kpts/269/VII/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Pemindahandan Pengangkatan (Promosi) Karyawan Pimpinan PTPN Il atasnama Kennedy NP Sibarani,SH sebagai Pjs.Kabag Hukum danPertanahan PTPN Il, serta Surat Keputusan Direksi PTPN IlNomor : 2.5/Kpts/364/IX/ 2016 tertanggal 21 September 2016tentang Penetapan Jabatan Dan Pemindahan Karyawan PimpinanPTPN II atas nama Edwin Fauzi,SH,M.Kn sebagai Kepala

Terdakwa melakukan penagihan termiyn pembayaranpekerjaan 100%/pencairan pembayaran dengan mengajukan ataumenyerahkan dokumendokumen sebagai syarat kelengkapan penagihantermiyn pembayaran pekerjaan 100% antara lain: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi dengan kesimpulanantara lain penyedia Barang/Jasa telah benarbenar melaksanakanpekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100%, yang harusditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima HasilPekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi

SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup(BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPASKPD/XI/2013 tanggal 1November 2012:7) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaYogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/X1I/2013 tanggal 15 November 2013tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/I/2013 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi

47) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota YogyakartaNomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013:48) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta YogyakartaNomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013:49) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi

Nomor 1871 K/Pid.Sus/201750)51)52)Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atasKeputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), PejabatPengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) danDireksi

Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup KotaYogyakarta.Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor188/011/Kep/2013 tentnag Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan LingkunganHidup Kota Yogyakarta.22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:CV.Henry dan