Ditemukan 33248 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Keputusan walikota
Wanprestasi
Pemilihan walikota
Surakarta
Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota
Surono vs walikota surabaya;
14g2013
Mahfut
Walikota balikpapan
Mulyadi vs walikota bengkulu;
Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Surat keputusan walikota padang
Surat keputusan walikota denpasar
Register : 19-03-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 03-06-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 1270/Pdt.G/2012/PA.Sby Tanggal 18 April 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 2
10 — 2
Walikota Surabayadan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos(Nazeglen), kemudian ditandai dengan (P.1);2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX atas nama TERGUGATdan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya 07 Oktober 1993 dan telahdicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos(Nazeglen), kemudian ditandai dengan (P.2);3.
Walikota Surabaya dantelah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos(Nazeglen), kemudian ditandai dengan (T.1);Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX atas nama TERGUGAT danPENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya 07 Oktober 1993 dan telahdicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan dicap pos(Nazeglen), kemudian ditandai dengan (T.2);Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat danTergugat tersebut
Register : 01-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 03-07-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 0079/Pdt.G/2016/ Tanggal 21 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 7
28 — 7
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesualidengan ketentuan yang berlaku;SUBSIDAIR:Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan MajelisHakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Walikota Lhokseumawesesuai
Tergugat telah datang menghadapdalam persidangan secara pribadi dan Mahkamah Syariyah telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yangditetapkan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi, akan tetapiusaha perdamaian itu tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Walikota
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1044/Pdt.G/2019/PA.Bgr Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 9
33 — 9
Fotokopi Petukan Keputusan Walikota Bogor Nomor 823.4535 Tahun2015, yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor pada tanggal 1 April 2015,bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;7. Fotokopi NPWP Nomor 54.741.112.4.404.000 an. Nama dan KartuTaspen Nomor 48016084100 an.
Register : 20-03-2013 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.PP Tanggal 15 April 2013 —
14 — 1
14 — 1
tanggal 09 April 2013, danketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;halaman 3 dari 12 halaman perkara nomor 89/Pdt.G/2013/PA.PPMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sesuaidengan Surat tanggal 8 April 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota
Tergugat, maka ketentuan pasal 82 ayat (1 dan4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berlakuketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan PemerintahNo. 45 Tahun 1990 dan ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Izin dari Pejabatyang berwenang untuk melakukan perceraian tersebut sesuai dengan Surat tanggal 8April 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota
Register : 17-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 47/B/2018/PTTUN.MKS Tanggal 7 Juni 2018 — STEVE OUSTEN LEONARDO RERE (P) VS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA (T)
77 — 31
77 — 31
tanggal 14 Maret 2017 DPD PAN KotaKendari mengusulkan pemberhentian dan Pengantar Antar Wakiu atas namaPenggugat (Terbanding) kepada Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara, padatanggal 31 Juli 2017 dikirim surat dari DPP Partai Amanat Nasional kepadaKetua DPD PAN Kota Kendari terkait dengan persetujuan dan penarikan atasnama Penggugat (Terbanding) selanjudnya pada tanggal 16 Agustus 2017Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari mengirimkan surat UsulPemberhentian atas nama Penggugat (Terbanding) kepada Walikota
Kendaridan terakhir Walikota Kendari melanjutkan mengirim kepada GubernurSulawesi Tenggara pada tanggal 22 Agustus 2017 yaitu tentang usulPemberhentian Antar Waktu) Anggota DPRD atas nama Penggugat(Terbanding) ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis HakimTinggi berpendapat bahwa syarat syarat pemberhentian dan prosedurPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari khususnya atas namaSTEVE OESTEN LEONARDO RERE (Terbanding dahulu Penggugat) adalahsudah sesuai prosedur sebagaimana
Register : 08-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA CIREBON Nomor 825/Pdt.G/2016/PA.CN Tanggal 14 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin perceraian dari Walikota Cirebonsebagai Kepala daerah Kota Cirebon (keputusan Walikota Cirebon nomor472.2/Kep.406BK.DIKLAT/2016);Hal. 2 dari 14 Put. No. 0825/Pdt.G/2016/PA.CN9. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untukmenggugat cerai terhadap Tergugat;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agarBapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut.1.
Register : 02-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0149/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn Tanggal 13 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
10 — 5
10 — 5
Sedangkanternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan olehsuatu alasan yang sah;Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS di Dinas kebersihan danPertamanan Kota Madiun sebagai staf, telah mendapatkan ijin perceraiandari Walikota Madiun dengan nomor 800.043/1 70/401.205/2016;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohonmelalui mediasi
ke persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan inioleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalahsuami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1997 lalu, semularumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis,namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 tahun 1 bulanlamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempattinggalnya dengan jelas;Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Pemberian jin Perceraiandari Walikota
Register : 11-04-2012 — Putus : 15-05-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 501/Pdt.G/2012/PA. JB Tanggal 15 Mei 2012 — Siti Rahmawati binti Rahmat
Endar Ariyanto bin Tugiman
10 — 0
10 — 0
XXXXXXX,yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang tanggal 9 Agustus 2011;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor Nomor XXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, telahdicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKalideres, Kota Jakarta Barat, tanggal 03 April 2001 (bukti P);Menimbang, bahwa di samping alat bukti
XXXXXXX,yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang tanggal 9 Agustus 2011 (haltersebut sejalan dengan perintah PP No. 10 tahun 1980 Jo, PP No. 45 tahun1990);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahuipokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat danTergugat sejak sekitar tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga keduanya dan sejak tanggal 24 Mei 2009 Penggugatdan Tergugat telah pisah rumah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di
Register : 03-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 87/Pdt.P/2019/PN Pbl Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
SARWO WIBOWO
26 — 2
SARWO WIBOWO
26 — 2
PENETAPANNomor. 87/Pdt.P/2019/PN.Pbl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimanatersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:SARWO WIBOWO, Tempat / tanggal lahir : Blora, 14 Februari 1970, JenisKelamin : Laki laki, Alamat Jalan Walikota Gatot / GriyaSurya Indah 1, Rt / Rw 006 / 006, Kelurahan Kanigaran,Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
Walikota Gatot / Griya Surya Indah 1 Rt 006 Rw 005 KelurahanKanigaran Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk wilayahhukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian PengadilanNegeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonanpemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang berupa Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 580/K/2003, tertanggal 29 Desember 2003 atas namaValentinus Sarwo Wibowo, dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwaPemohon mempunyai akte Perkawinan
Register : 10-12-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 136/G/KI/2019/PTUN.BDG Tanggal 25 Februari 2020 — PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
VS
ALI MUKMIN
276 — 138
276 — 138
dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitasPemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atauidentitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warganegara Indonesia 5 +++ $ noo nn nnn nnn non noe nnn noe nee ene enePasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan Dalam menyelenggarakan kewenangansebagaimana dimaksud dalam pasal 17 hurufg Bupati/Walikota
tanggung jawab keuangannegara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LembagaNegara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan LayananUmum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yangmengelola keuangan negara. 5 Pasal 15 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 TentangPedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas PemerintahInspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota
Register : 17-01-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA MAROS Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 5
8 — 5
Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehSurat izin perceraian dari Kantor Walikota Makassar Nomor:800/5217/BKPSDM/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018;8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugatmerasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumahTangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.
oleh Kuasanya untuk datangmenghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebutdisebabkan suatu halangan yang sah,berdasarkan pasal 149 ayat (1)Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .Menimbang bahwa oleh karena Penggugat seorang PegawaiNegeri Sipil maka Penggugat sesuai PP NO 10 tahun 1983 joperubahan UndangUndang no 45 tahun 1990 maka Penggugat harusmemperoleh surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian danPenggugat telan memperoleh surat izin dari Kantor Walikota
Putus : 24-04-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 K/Pid/2012. Tanggal 24 April 2013 — PAULUS LUGITO FRANDI anak ANDREAS AGUS FRANDI
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) tanda bukti hak milik No.456/1975, pemegang hak atas namaAlexius Frandi, surat ukur No.456/975.e 1 (satu) tanda bukti hak milik No.457/1975, pemegang hak atas namaAlexius Frandi, surat ukur No.457/1975.e 1 (satu) lembar Surat Ijin Bangunan atas nama Petrus Pitoyo Frandi No.644/003/RG/84628/B83/BANG tertanggal 21 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak A.
7bulan.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tanda bukti hak milik No.456/1975, pemegang hak atas nama Alexius Frandi, surat ukur No.456/1975 ;1 (satu) tanda bukti hak milik No.457/1975, pemegang hak atas nama AlexiusFrandi, surat ukur No.457/1975 ; 1 (satu) lembar surat ijin bangunan atasnama Petrus Pitoyo Frandi No.644/003/RG/84 628/B83/BANG tertanggal 21Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Walikota
Putus : 08-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pdt/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — PT BANK BUKOPIN CABANG TASIKMALAYA VS YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, dkk.
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Walikota Tasikmalaya (Tergugat Il) untuk dapatmenerima pengembalian dana PPKIPM dari Bank Bukopin senilaiRp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khususatas nama Koperasi Pasar HIPPATAS, untuk dimasukkan ke dalamAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan kemudiandigulirkan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yangmengaturnya tentang PPKIPM;5.
Memerintahkan Walikota Tasikmalaya (Tergugat II) untuk dapatmenerima pengembalian dana PPKIPM dari Bank Bukopin senilaiRp3.370.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)khusus atas nama Koperasi Pasar HIPPATAS, untuk dimasukkan kedalam APBD Kota Tasikmalaya dan kemudian digulirkan secaraberkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnyatentang PPKIPM;5.
Register : 01-07-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 849/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
19 — 3
Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Hasil Bimbingan Konseling danPembinaan Kepegawaian serta Rekomendasi Perceraian PNS atas namaPenggugat Nomor : 867.782/BKPSDMPKAP.3Pdg/2019 tanggal 15 Mei2019 pada akhirnya telah keluar pula Surat Keputusan Walikota PadangNomor : 870.739/SKBKPSDM/2019 tentang Pemberian Izin PerceraianKepada Penggugat hal mana sekaligus membuktikan bahwa Penggugatsebagai seorang pegawai negeri sipil telah mendapatkan izin untukmelakukan perceraian dengan Tergugat;9.
tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun olehkarena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan,namun Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembalidengan Tergugat , akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapigugatannya dengan Surat Keputusan WaliKota
Register : 04-07-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PA AMBON Nomor 351/Pdt.G/2017/PA.Ab Tanggal 30 Juli 2018 — -Pemohon
-Termohon
56 — 18
56 — 18
Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin dari Walikota
kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk berceraidengan Tergugatserta mohon putusan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHal 7 dari hal 13 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2017/PA.AbMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Walikota
Register : 12-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 1055/Pdt.G/2019/PA.Dpk Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 14
12 — 14
DpkBahwa Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Izin untuk melakukanperceraian atas Pemohon berupa Surat Keputusan Walikota Depok Nomor860/KEP363/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Januari 2019;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohondalam sidang tertutup untuk umum.
Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yangsah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telahdipanggil secara resmi dan patutMenimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atas Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atas Pemohon berupa Surat Keputusan Walikota
Putus : 08-08-2002 — Upload : 18-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2596K/PDT/2000 Tanggal 8 Agustus 2002 — PT. N E F O S ; BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (Bank BTPN), ASMAD SOENGKONO
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
ituadalah sah apalagi isi suatu penetapan itu suatu perintah pelelangan terhadapbarang milik Pelawan yang jelas merugikan Pelawan ;Suatu perlawanan (verzet) tidak terbatas berlaku hanya terhadap suatu penyitaantetapi juga terhadap suatu putusanputusan Pengadilan, suatu contoh Pasal 129HIR mengatur tentang perlawanan terhadap putusan verstek ;Mengenai panggilan terhadap turut Terlawan tidak harus melalui iklan disuratkabar tetapi menurut ketentuan Pasal 390 HIR panggilan dilakukan melaluiBupati / Walikota
tempat tinggal Pelawan / Penggugat yang seterusnya akanmengumumkan melalui penempelan di papan pengumuman di kantor Bupati /Walikota, pengumuman itu juga dilakukan melalui penempelan dipapanpengumuman Pengadilan Negeri dimana perkara ini dipasang oleh sebab itupanggilan itu sudah sah ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriSurabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Juli 1998No.162 / Pdt.G / 1998 / PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Tentang Eksepsi
Register : 05-11-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 227/Pdt.P/2019/PN Bit Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon:
HIRONIMUS PELATING TUKAN
31 — 11
HIRONIMUS PELATING TUKAN
31 — 11
Maria Nura Tukan(masih hidup);Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2019/PN BitBahwa seorang saudara kandung Pemohon yang bernama LEONARDUSTUKAN sekarang ini telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 21September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7172KM230920190008 tertanggal 23 September 2019;Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum LEONARDUSTUKAN pernah bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yangdiangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor :
Foto copy Petikan Keputusan Walikota Bitung Nomor 813.2/BKDPP/202/SK/2014, diberi meterai cukup diberi tanda P3;. Foto copy Kenaikan Gaji Berkala atas nama Leonardus Tukan, SE,Nomor 822.3/BKPPD/1021, yang sesuai dengan aslinya dan diberimaterai cukup diberi tanda P4;. Foto copy Surat Kuasa Nomor AS.140/54/PEM/2019 yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa yang diketahui olehCamat Tanjung Bunga, yang sesuai dengan aslinya dan diberi meteraicukup diberi tanda P5;.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 13 Mei 2015 — RIZAL, SE bin ISMAIL
104 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotocopy Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 644.2/KEP.335/IMB/KPTS A tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 29 April2002 ;d Fotocopy Laporan Hasil Musyawarah Penyelesaian Perum ArgasariPermai tanggal 9 Februari 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.
Fotocopy Keputusan Walikota Tasikmalaya No.644.2/KEP.335/IMB/KPTS A tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 29 April2002 ;d.
Register : 02-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Bky Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 11
20 — 11
relaas panggilan nomor 389/Pdt.G/2017/PA.Bky Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itudisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Majelis Hakim mengingatkan tentang kedudukan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat harus mentaati tentangtatacara perceraian sehingga Penggugat harus mendapatkan izin perceraiandari atasan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan Surat IzinCerai Nomor tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota
Nomor 45 Tahun1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, makaseharusnyalah setiap Pegawai Negeri, yang akan melangsungkan Perkawinanatau Perceraian terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari atasan pejabatyang berwenang di instansi masingmasing sebelum mereka mengajukangugatan perceraian di Pengadilan;Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilsebagaimana tersebut di atas, telah mendapatkan izin perceraian Nomor tahun2017 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota