Ditemukan 33138 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wanprestasi
Keputusan walikota
Pemilihan walikota
Surakarta
Efendi
Walikota batam
14g2013
Mahfut
Walikota balikpapan
Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota
Surono vs walikota surabaya;
Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Mulyadi vs walikota bengkulu;
Surat keputusan walikota padang
Register : 21-12-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1732/Pdt.G/2015/PA.Pbr Tanggal 29 Februari 2016 — penggugat vs tergugat
5 — 1
5 — 1
berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkansurat izin Atasan Nomor: 74 tahun 2016 dikeluarkan oleh Walikota
Walaupundemikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatiPenggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untukmemenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahanterhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinandan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin AtasanNomor: 74 tahun 2016 dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tanggal 27 Januari2016
Register : 02-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Bn Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
Nurdawati binti Wakir
Tergugat:
Lisardi bin Basardin
23 — 15
Nurdawati binti Wakir
Tergugat:
Lisardi bin Basardin
23 — 15
Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telahmemperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari suratizin perceraian No. 800/90/BKPP.III/TAHUN 2020 tanggal 17 Juli 2020yang ditanda tangani oleh atas nama Walikota Bengkulu SekretarisDaerah Kota Bengkulu;8.
menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Perceraian No.800/90/BKPP.III/TAHUN 2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani olehatas nama Walikota
Register : 25-08-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PA DENPASAR Nomor 299/Pdt.G/2014/PA.Dps Tanggal 29 September 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
9 — 6
9 — 6
oleh Pemohon akantetapi Termohon meminta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi olehPemohon yaitu kKedua orang anak diasuh dan dipelihara oleh Termohon dannafkah kedua orang anak tersebut di tanggung oleh Pemohon setiap bulanRp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Termohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya Pemohonmengajukan buktibukti sebagai berikut :1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PemohonNomor : 5171023112800028. yang dikeluarkan oleh Walikota
Denpasartanggal 13 Juli 2013, fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandaidengan (P.1);1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TermohonNomor : 517102800880005. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasartanggal 13 Juli 2013, fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya, serta diberi materai secukupnya selanjutnya ditandaidengan (P.2);3.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta NikahNomor
Register : 22-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Kdr Tanggal 8 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
No. 0015/Pdt.P/2018/PA.Kar.oleh Walikota Kepala Daerah Kotapradja Kediri, telah bermeterai cukupdan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, bukti (P.7);8.
Fotokopi Surat Pernjataan Ganti Nama atas nama IBU PEMOHONBerdasarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal29 Maret 1966, yang dikeluarkan oleh atas nama Departemen Kehakimanpetugas Walikota Kepala Daerah Kotapradja Kediri, telah bermeteraicukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, bukti (P.8);9.
Register : 11-08-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan MS LANGSA Nomor 0189/Pdt.G/2015/MS.Lgs Tanggal 2 September 2015 — Penggugat Vs Tergugat
20 — 7
20 — 7
yang sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehatiPenggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipildan telah mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagaimana tersebutdalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Peg.800/1978/2015yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipildan telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya sebagaimanatersebut dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian NomorPeg.800/1978/2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota
Register : 23-10-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PA WONOSARI Nomor 1225/Pdt.G/2013/PA.Wno Tanggal 21 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
41 — 7
41 — 7
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan SuratKeterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannya Nomor 05/PERC/BKD/2014 yangdi keluarkan oleh Walikota Yogyakarta tanggal 4 April 2014 yang kesimpulannya bahwaalasanalasan dan buktibukti yang dikemukakan oleh XXXX dan XXXX tersebut untukmelakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat
suatuapapun lagi dan mohon agar Majlis menjatuhkan putusan yang seadilMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhal yangtercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dariputusan 1ni;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan SuratKeterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannya Nomor 05/PERC/BKD/2014 yangdi keluarkan oleh Walikota
Register : 27-11-2014 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 120/Pdt.G/2015/PA.Prob Tanggal 6 Mei 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 1
14 — 1
Mohammad Saleh kota Probolinggo telahmelampirkan surat dari atasannya Nomor : X.863/10/425.203/2015 tentang PemberianIzin Perceraian tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota ProbolinggoHj. RUKMINI ,SH.
Foto kopi Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/10/425.203/2015 tanggal18 Februari 2015, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh WalikotaProbolinggo tanggal 18 Februari 2015 ( P.2);B. Bukti SaksiPemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama SAKSII dan SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaiberikut :1. Saksi I Pemohon : SAKSI I, menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keponakanPemohon. .
Register : 13-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PA PEKANBARU Nomor 708 /Pdt.G/2015/PA.Pbr Tanggal 11 Juni 2015 — Pemohon vs Termohon
8 — 3
8 — 3
Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkantalak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dariatasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sesuaidengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 80 Tahun 2015 tanggal27 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai
berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan paitut,kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Keputusan Izin Perceraian dari Walikota
Register : 22-12-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA CIREBON Nomor 916/Pdt.G/2015/PA.CN Tanggal 2 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 6
36 — 6
relaas panggilan JurusitaPengadilan Agama XX Nomor XX/Pdt.G/XX/PA.CN masingmasing tanggal tanggal 18Januari 2016 dan 16 Februari 2016, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan serta tidak datangnyabukan disebakan oleh sesuatu hal yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS sudah mendapatkan jinuntuk bercerai dari pejabat yang berwenang Nomor : XxX/Kep.XxXBK.DIKLAT/XX tanggal XX Desember XX yang dikeluarkan oleh Walikota
ketidakhadiran Tergugat ituHalaman 7 dari 14 halamanPutusan Nomor XX/Pdt.G/XX/PA.CNdisebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason),maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS sudah mendapatkan jinuntuk bercerai dari pejabat yang berwenang Nomor : XX/Kep.XxXBK.DIKLAT/XX tanggal XX Desember XX yang dikeluarkan oleh Walikota
Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 07/G/2009/PTUN-MTR Tanggal 6 Agustus 2009 — MAHSUN ;
BUPATI LOMBOK TENGAH ;
72 — 33
72 — 33
/atau ;f.melanggar larangan bagi kepala desa ;Pasal 17 ayat (4) berbunyi : Usul pemberhentianKepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf c, huruf d, huruf e dan huruf fdisampaikan oleh BPD kepada Bupati / WalikotaME LALUL.cesesceeesmelalui Camat berdasarkan keputusan musyawarahBPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggaota BPD; Pasal 17 ayat (5) berbunyi : Pengesahanpemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan denganKeputusan Bupati/Walikota
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak usul diterima; Pasal 17 ayat (6) berbunyi : Setelah dilakukanpemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkatPenjabat Kepala Desa ;14b.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa BabXIII Pasal 40 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d,e, f, ayat (3), (4), (5) dan (6) yang berbunyisebagai berikut :1).Pasal 40 ayat (1) huruf c Kepala Desaberhenti
Register : 02-05-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 0512/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tanggal 2 Agustus 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izindari Walikota Bandar Lampung dengan Nomor : 879 / 05 / Ill.25 / 2016tanggal 15 April 2016;9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan AgamaTanjungkarang Kelas IA dengan Nomo Perkara : 0733/ Pdt.G/ 2015/PA.Tnk. Namun dicabut dikarenakan surat izin atasan belum keluar.
TnkMenimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun denganTergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadirdi persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru padaSMPN 1 Bandar Lampung telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yangberwenang sebagaimana surat bernomor 879/05/III.25/2016, bertanggal 15April 2016 dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung
Putus : 14-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Maret 2017 — ROBERT FACHRUN VS NURBAITI, S.H.
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Tergugat, kemudian Penggugat melakukansanggahan atas bangunan tambahan milik Tergugat tersebut dengan alasanbahwa sewaktu Tergugat hendak mendirikan bangunan tambahan tidakadanya izin dari Penggugat selaku tetangga dari Tergugat yang ditujukankepada Dinas Tata Kota Palembang;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat melayangkan sanggahankepada Dinas Tata Kota Palembang, dan pada tanggal 12 November 2013Dinas Tata Kota Palembang, dengan Surat Nomor 640/838/DTK/2013mengusulkan kepada Bapak Walikota
Surat Peringatan tanggal 18 Oktober 2013 Nomor 640/721/DTK/2013;Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tata Kota Palembang perihal PeringatanPembongkaran yang ditujukan kepada Walikota Palembang, atasHalaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 601 K/Pdt/2016didirikannya bangunan tambahan tanpa izin milik Tergugat, jelas telahmelanggar Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2010 (tentang Izin MendirikanBangunan);7.
Register : 21-05-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BAUBAU Nomor 207/Pdt.G/2014/PA Bb. Tanggal 16 Juli 2014 —
47 — 21
47 — 21
Bahwa, pemohon sebagai pegawai negeri sipil, telan memperoleh surat izinuntuk menikah lagi (poligami), yang dikeluarkan oleh atasan langsungpemohon yaitu, Walikota Baubau, nomor 873.4/965 tertanggal 17 April2014.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusansebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan pemohon.2.
Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dantermohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohontetapi tidak berhasil.Bahwa, pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah mengajukanKeputusan Pemberian Izin Menikah Nomor 873.4/965 tertanggal 17 April 2014yang dikeluarkan oleh Walikota Baubau.Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan
Register : 20-11-2014 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA MALANG Nomor 2194/Pdt.G/2014/PA.Mlg Tanggal 11 Juni 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
16 — 4
16 — 4
. , tanggal 25 Nopember2014 yang ditujukan kepada Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian LuarNegeri RI di Jakarta dengan tembusan kepada Duta Besar RI di Hongkongmeskipun tidak ada balasan sampai batas waktu 6 (enam) bulan sejak suratpermohonan pemanggilan dikirimkan, maka pemeriksaan pokok perkara tetapdilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilsudah memperoleh Surat Keputusan Walikota Malang Nomor:bee ee eee e eens eee eeeneaes ,, tentang
tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,permohonan cerai diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputitempat kediaman Pemohon, dan berdasarkan bukti P1 domisili Pemohonberada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang oleh karena itu secara relatifPengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudahmemperoleh Surat Keputusan Walikota
Register : 02-02-2012 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 42/PID/2012/PT-MDN Tanggal 23 Februari 2012 — KHAIRUL HADI LUBIS,SH
20 — 12
20 — 12
Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran No. 5276/Disp/2004 An.Helse Yoan yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Walikota TebingTinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil Ir. H. Abdul Hafiz Hasibuan tanggal08 Nopember 2004 ; 5 (lima) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Swasta WR Supratman INo. DN.07Dd0081838 An.
Helse Yoan yang sudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Walikota TebingTinggi .....Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil Ir. H. Abdul Hafiz Hasibuan Tanggal08 Nopember 2004, 5 (lima) Iembar fotocopy ljazah Sekolah DasarSwasta WR Supratman I No. DN.07Dd0081838 An. Helse Yoan yangsudah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Rosa Chandrina,A.Ma.Pd tanggal 26 Juni 2006, 5 (lima) lembar fotocopy Kartu KeluargaNo. 1271043007070011 An. Alfa Hanim Br.
Register : 04-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 479/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 27 Oktober 2016 — SUKAMTO KALIMAN >< SRI ROHANAH CS
91 — 89
91 — 89
WALIKOTA ADMNISTRATIF JAKARTA BARAT, beralamat di JalanRaya Kembangan Nomor 2 Jakarta Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. SIT SUMIYATI, S.H., 2. KEN IMADAMAYANTI, SH. M.AP., 3. WUKIR PRABOWO, S.H.,M.H., 4.HILMI ROSYIDA, S.H., M.M., 5. DANA FIRLIANTHI, S.H., 6.BENY ISKANDAR, S.H.
Surat Rekomendasi dari Walikota Jakarta Barat/TERGUGAT.II tidakkeberatan tanah tersebut dimohonkan oleh SOEKAMTOKALIMAN/PENGGUGAT, tertanggal 20 Agustus 1997; c. Penjelasan tanah kavling No.9, Blok L.7 dari Perusda PembangunanSarana Jaya juni 2004 yang dikatakan masih atas nama PASHMAR; d. Surat Pengantar dari RT.0O9, RW.007, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres,Jakarta Barat untuk pembayaran PBB, tertanggal 23 Maret 2011; e. Surat Keterangan untuk mengurus Pembuatan PBB dari Lurah Tegal Alur,Kec.
Register : 01-12-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA DENPASAR Nomor 95/Pdt.P/2014/PA.Dps Tanggal 10 Desember 2014 — PARA PEMOHON
46 — 22
46 — 22
Tanda Penduduk atas nama Titin Lifatin Nada Nomor5171046005690004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30042013,selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkandengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yangberlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);4.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aufa Yusro Nomor 5171022509740002yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10092014, selanjutnya alat10.11.bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku,kemudian ditandai dengan (P.4);Fotokopi Surat Nikah Nomor 64/18/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Karang Kinangun, Kabupaten Lamongan tanggal 14 Juni1968, selanjutnya alat
Register : 03-12-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2014/PTUN.JPR Tanggal 1 April 2015 — 1. LUKAS NAA, S.H.
2. Drs. YAKOB KARETH, M. Si.;
VS
1. Plt. BUPATI MAYBRAT
2. ANTONIUS RANYABAR, S.Sos., M.Si.
FERDINANDUS TAA, SH., M.Si.
97 — 36
97 — 36
berwenang atau melampaui wewenangnya untuk memberhentikan parapenggugat dari jabatannya; 10.Bahwa selain itu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 200911tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 398ayat (2) menyebutkan, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kabupaten/Kotayang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota
Lukas Naa,SH. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Maybrat, yang dikatakanbertentangan dengan UndangUndang No. 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 398 ayat(2) yang menyebutkan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kotayang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota ataspersetujuan pimpinan DPRD Kabupaten
Bahwa, di dalam surat gugatannya Para PENGGUGAT menyatakan bahwapemberhentian PENGGUGAT dari jabatan Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat adalah bertentangan denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 389 ayat (2) yang menyebutkan,Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dandiberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota
Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPRSedangkan dalam Pasal 130 ayat (1) disebutkan bahwa pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Eselon Il padaPemerintah Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelahberkonsultasi kepada Gubernur.
Putusan Nomor : 18/G/2014/PTUN.JPRdiberhentikan dengan Keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;(3) Sekretaris PRD Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat DPRD Kabupaten/Kota berasal dari pegawai negeri sipil;Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas diketahui bahwasannyaPelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah adalah dilarang untuk melakukan mutasipegawai, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri(Bukti P11) dan sekretaris DPRD Kabupaten/
Register : 13-12-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 19-02-2013
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2535/Pdt.G/2011/PA.Mr Tanggal 18 Januari 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Walikota Mojokerto, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilMojokerto, tanggal 18112008 (P.1) 2. Foto Kopi kutipan Akta Nikah, Nomor: 48/8/II/2008, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, tanggal 22Februari 2008, (P.2) b. SAKSISAKSI :Selain bukti suratsurat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksisaksi, yaitu :1. Re eee, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempatkediaman di Mentikan Gg.
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
105 — 25
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
105 — 25
Bahwa tahapan / proses pengadaan tanah pada tahun 2019, yaitusebagai berikut: Awalnya KPU Pusat dan KPU Kota Sungai Penuh mengirimkansurat kepada Walikota Sungai Penuh perihal permohonan tanah hibahuntuk usulan pembangunan gedung KPU Kota Sungai Penuh. Kemudian Walikota Sungai Penuh membuat disposisi kepada KadisPerkim untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
Sedangkan untukmenentukan lokasi tanah sepengetahuan saksi hal itu ditetapkan dalamHalaman 138 dari 346 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Keputusan Walikota Sungai Penuh berdasarkan usulan / proposal darimasingmasing SKPD. Bahwa seingat saksi ke 9 lokasi tanah tersebut sudah ada SKPenetapan dari Walikota Sungai Penuhnya, namun saksi tidak ingat secarapasti.
JEKKY KURNIAWAN, A.Md., dan yang menjadi pedoman dalampenyusunan dan pembuatan RAB tersebut adalah standar harga satuanyang telah ditetapkan oleh Walikota Sungai Penuh.
Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 900/ Kep.14/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan WaliKota Sungai Penuh Nomor 900/ Kep. 748/2016 tentang PenunjukanBendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di LingkunganPemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017.72.
Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 900/Kep.819/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang PenunjukanBendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di LingkunganPemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.91. Petikan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 821.23/ Kep.02/BKPSDM3.3/I/2019 07 januari 2019 atas nama ROBBY WIJAYA, ST92.