Ditemukan 33138 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wanprestasi Keputusan walikota Pemilihan walikota Surakarta Efendi Walikota batam 14g2013 Mahfut Walikota balikpapan Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013 Surono vs walikota surabaya; Mulyadi vs walikota bengkulu; Surat keputusan walikota padang
Pengadilan PN MEDAN
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/PDT.G/2012/PN.MDN
Tanggal 6 September 2012 —
67 — 21
  • Syihab No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;L A W A NWALIKOTA MEDAN Cq. Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan, beralamat di Jalan Pinang Baris No.114 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2007 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2007 — GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUSNELIDAR ; WALIKOTA PADANG PANJANG
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 25-06-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat: EFENDI Tergugat: WALIKOTA BATAM
348 — 236
  • Penggugat:EFENDITergugat:WALIKOTA BATAM
    Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam,Nomor : SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;3.
    ., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor : SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;4.
    EFENDI, A.Md, tanggal 25Maret 2021 (Sesuai dengan asli);Surat Nomor : 01/V1/2021, tanggal 07 Juni 2021 Perihal:Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.31/BKPSDMHK/III/2021 (fotokopi sesuai fotokopicatatan : tandaterima asli);Surat Walikota Batam Nomor: 299/BKPSDM/PPKPA.1/V1/2021, Hal : Tanggapan atas Keberatan Sar.Efendi, A.Md, tanggal 08 Juni 2021 (Sesuai dengan asili);Kartu Pegawai Negeri Sipil, NIP : 420013541, atas namaEfendi, A.Md (fotokopi sesuai fotokopi);Petikan Keputusan Walikota
    ;Surat Walikota Batam Nomor : 299/BKPSDM/PPKPA.1/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 Hal : Tanggapan atasKeberatan Sdr.
    TPI,seharusnya Walikota menerbitkan SK pencabutan terlebih dahulu,baru kemudian menerbitkan SK PTDH kembali;Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 23-10-2003 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/HUM/2000
Tanggal 23 Oktober 2003 — H. Mudrick Setiawan Sangidu ; H Zaenal Ma'arif, SH. ; Moh. Rido ; Haryoko ; Seno Hadisumitro ; Triharyono ; DPRD Kota Surakarta
109 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
164 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURONO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Walikota Nomor188.45/4139/436.7.11/2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang PencabutanSurai Izin Pemakaian tanah Nomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal16 September 2003 dengan objek tanah yang terletak di Jalan PucangAnom Timur Nomor 32 Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n.Perguruan Ilmu Sejati;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/4139/436.7.11/2017tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pencabutan Surai Izin Pemakaian tanahNomor 188.45/2358P/436.4.22/2003 tanggal 16 September 2003 denganobjek tanah yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 32Surabaya, atas nama Surono, S.Sn, M.Si a.n. Perguruan Ilmu Sejati;4.
    berakhirnya masa pemberian Izin PemakaianTanah kepada Penggugat yaitu tertanggal 12 September 2008 danmeskipun telah beberapa kali permohonan perpanjangan diajukan olehPenggugat kepada Tergugat, tetap dijawab oleh Tergugat bahwapermohonan perpanjangan IPT tersebut tetap tidak dikabulkan denganalasan akan dibangun fasilitas parkir (park and ride) untuk kepentinganumum, oleh karenanya tidak terdapat hubungan hukum lagi antaraPenggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupaKeputusan Walikota
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 16-05-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 2 Oktober 2013 — MAHFUT, DKK; melawan WALIKOTA BALIKPAPAN;
158 — 107
  • MAHFUT, DKK;melawanWALIKOTA BALIKPAPAN;
    Bahwa dengan dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BALIKPAPANNomor : 188.4512/2013, TENTANG PENUTUPAN KOMPLEK LOKALISASIWANITA TUNA SUSILA KM.17 KELURAHAN KARANG JOANG KECAMATANHalaman 9 dari 55 hlm, Putusan No. 14/G/2013PTUNSMD .......BALIKPAPAN UTARA, oleh Walikota Balikpapan, tanggal 21 Januari 2013, makaWalikota telah melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor : 31 Tahun 2000pada pasal 1 angka 7 (tujuh) tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 12 Tahun 2012, tentang
    Rencana Tata Ruang Wilayah KotaBalikpapan 20122032, Walikota Balikpapan didalam menerbitkan SK PenutupanLokalisasi KM.17 tanpa memperhatikan hasil kajian kajian yang dilakukan oleh DinasTenaga Kerja Dan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan yang dilakukan padabulanSeptember 2010 mengenai pengendalian dampak sosial penutupan lokalisasi KM.17Balikpapan.
    Dimana saat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tersebut;, Walikota tidakmemperhatikan akan dampak yang timbul atas PENUTUPAN kompleks lokalisasiKM.17. Jika tetap dilakukan PENUTUPAN, maka para pelaku prostitusi akan mewabahdijalanjalan atau segala tempat dimana saja di)Kota Balikpapan hingga menggangukenyamanan masyarakat atau penduduk kota ,.
    Bahwa di dalam Perkara ini, yang dijadikan obyek sengketa oleh PARAPENGGUGAT adalah Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4512/2013tentang Penutupan Komplek Lokalisasi Wanita Tuna Susila KM.17 KelurahanKarang Joang Kecamatan Balikpapan Utara (selanjutnya disingkat SK Walikota),dimana SK Walikota tersebut bukan termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana Pasal angka 9 UU PTUN, sebab SK Walikota tersebutmerupakam pengaturan yang bersifat unum yang memuat normanorma hukum yangkekuatamberlakunya
    Pada tanggal 23 Januari 2013diberikan kepada Sdr.M.THOLIBIN ......... poin ini menunjukan adanyapengakuan dari PARA PENGGUGAT bahwa M.THOLIBIN notabene selakupengelola komplek KM. 17 (di dalam Gugatan selaku PENGGUGAT angka 6) padatanggal 23 Januari 2013 telah menerima keputusan Walikota Balikpapan yangdijadikan sebagai obyek gugatan ; b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 27-02-2009 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 073K/PDT.SUS/2009
Tanggal 27 Februari 2009 — Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM ; Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si, vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BAU-BAU
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 31-05-2007 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2003
Tanggal 31 Mei 2007 — WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA PADANG ; WALIKOTA PADANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-04-2008 — Upload : 06-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2007
Tanggal 15 April 2008 — I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
136 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I GUSTI MADE RUMATENAYA ; I NYOMAN DEGENG, Dkk ; WALIKOTA DENPASAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
209 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULYADI vs WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - MAKS KRAKUKO
158 — 63
  • Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undangsebagaimana
    MAKS KRAKUKO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana* pemilih yang dengansengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberianHalaman 1 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Japatau janjimelanggarPasal 187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf cUndangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
    dan Wakil Walikota).
    Menyatakan terdakwa Maks Krakuko terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (2) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundangsebagaimana dakwaan
Pengadilan PN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jap
Tanggal 27 Januari 2021 — Pidana - BANNI KUJIRO
247 — 58
  • Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
    mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakanhak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehinggaHalaman 1 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN Japsuara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilihcalon tertentumelanggarPasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) hurufc Undangundang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangundang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota
    Pelibatan perangkat desa dalampemilihan umum melanggar aturan pada Pasal 189 UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi:Calon Gubernur, Calon Bupati, danCalon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usahamilik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TentaraNasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah sertaperangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimanadimaksud Pasal 70 ayat
    dan Wakil Walikota).
    Menyatakan terdakwa BANNI KUJIRO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pemilin dengan sengaja melakukanperbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janjimelanggarPasal187A ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undangundang RI No.10 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undangundang RI No. 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangundang sebagaimana dakwaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ADOLFIEN SUPIT VS WALIKOTA TOMOHON;
165 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADOLFIEN SUPIT VS WALIKOTA TOMOHON;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Tomohon Nomor230 Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ir.Adolfien Supit;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaTomohon Nomor 230 Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019, tentangHalaman 1 dari 5 halaman.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 11-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : Jimmy Manurung, S.H.
Terbanding/Terdakwa : GUSPAN ARDODI alias DODI Bin alm ABDUL KADIR
96 — 25
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-10-2023 — Putus : 27-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 27 Maret 2024 — Penggugat:
ASMURADI
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
85 — 69
  • Penggugat:
    ASMURADI
    Tergugat:
    WALIKOTA SAMARINDA
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-01-2021 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Trt
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ADE F D SINAGA,SH
Terdakwa:
LASMA MANULLANG
166 — 135
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — TUNGGUL SITANGGANG vs WALIKOTA SIBOLGA;
203 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUNGGUL SITANGGANG vs WALIKOTA SIBOLGA;
    Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Walikota SibolgaNomor 888/537/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Jabatan atas nama drg. TunggulSitanggang dengan NIP. 196506051990101001 ditetapkan tanggal 4Desember 2018;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
107 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 04-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 24-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJM
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum V : JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM Diwakili Oleh : Abdullah Sani, S.H.,M.Ag.Dkk
141 — 38
  • diperhatikan kecamatan AluhAluh, baik dari segipembangunan infrastruktur dan perekonomiannya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota
    AbdullahKarim tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pilkada sebagaimana Dakwaan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURINo. 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015Hal 7 dari 11 Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJMtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.2. Membebaskan Syaifullah Effendi,S.AP bin (Alm) H.
    dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentangPerubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-10-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 27/G/2015/PTUN.SMD
Tanggal 13 April 2016 — ASMULYADI; melawan WALIKOTA BALIKPAPAN;
145 — 73
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;4.
    ASMULYADI;melawanWALIKOTA BALIKPAPAN;
    Bahwa, TERGUGAT adalah Walikota Kota Balikpapan yang telah menerbitkanKeputusan Walikota sebagai Objek dari gugatan ini ;2. TERGUGAT adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT dapatdiklasifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 12 Undangundang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN;3.
    Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin MendirikanBangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 An. Asmulyadi.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor.188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan IjinMendirikan Bangunan No. 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atasnama Asmulyadi.4.
    ;Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor.188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin MendirikanBangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An.
    Asmulyadi yang diterbitkan oleh WalikotaBalikpapan : (vide bukti P1=TVD);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa diterbitkan olehTergugat yaitu Walikota Balikpapan;Menimbang, bahwa pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan mengatur bahwa Pencabutan IMBditetapkan oleh Walikota dengan disertai alasan Pencabutan .Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 67 ayat (1) Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor 188.45367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;3.