Ditemukan 33240 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Keputusan walikota
Wanprestasi
Pemilihan walikota
Surakarta
Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota
14g2013
Mahfut
Walikota balikpapan
Surono vs walikota surabaya;
Mulyadi vs walikota bengkulu;
Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Pemilihan gubernur
Bupati
Dan walikota
Surat keputusan walikota denpasar
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT. Pandu Citra Mulia diwakili oleh HALIEM HOENTORO
Tergugat:
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
1284 — 1147
PT. Pandu Citra Mulia diwakili oleh HALIEM HOENTORO
Tergugat:
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
1284 — 1147
;Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa mengenai izin padamulanya merupakan kewenangan yang secara atribusi diberikan kepadaBupati/Walikota sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 37 point a UU 4/2009 yangmenegaskan bahwa :IUP diberikan oleh :a.
Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan danpemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayahkabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garispantar;b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian,serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbedaHalaman 56 dari 76 halaman.
Putusan Nomor 142/G/2021/PTUN.JKTdalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mildari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atauc.
, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan penerbitan IUP yangsebelumnya, sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati/Walikota kemudian didiversifikasi menjadi 3 kewenangan yang meliputi : Pemerintah DaerahKabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa Bahwa sejak setelah diterbitkannya objek sengketa aquo pada tanggal 12 Juni 2014 telah terjadi dua kali peralihan kewenangan dibidang pertambangan mineral
Putusan Nomor 142/G/2021/PTUN.JKTPasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1),Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK OperasiProduksi mineral atau batubara; dan/atauc. pencabutan IUP atau IUPK.3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan olehMenteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
Putus : 19-03-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3063/Pdt.P/2013/PN.SBY Tanggal 19 Maret 2013 —
7 — 0
7 — 0
Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 3578047101720010 atas nama NURUL CHOTIJAHtertanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya dan Fotocopy KartuTanda Penduduk NIK. 3578240103740001 atas nama KUSYANTO dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (bukti P3) ; 4.
Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 3578047101720010 atas nama NURULCHOTIJAH tertanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya danFotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578240103740001 atas nama KUSYANTO11dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik (bukti4.
Register : 01-03-2012 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 10-05-2012
Putusan PA CILEGON Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Clg. Tanggal 7 Mei 2012 — Perdata
12 — 10
12 — 10
Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan TergugatMembebankan biaya perkara menurut Hukum;atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (dokter gigi) padaDinas Kesehatan Cilegon untuk melakukan perceraian dengan Tergugattelah memperoleh surat izin dari Pejabat yang berwenang, No.474.2/Kep.163 BKD/2012 tangggal 29 Maret 2012 yang diterbitkan danditandatangani oleh Walikota
Asli surat ijim perceraian No. 474.2/Kep.163BKD/2012 yang diterbitkan oleh Walikota Cilegon,tanggal 29 Maret 2012, diberi tanda P.1;Bahwa selain bukti suratsurat tersebut di atas, Penggugat jugamengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawahsumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:1.
Register : 12-02-2013 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 22-05-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 68/Pdt.G/2013/PA.Prob Tanggal 1 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 13
20 — 13
Foto copy Keputusan Walikota Probolinggo tentang Pembewrian Izin PercaraianNomor :X.863/08/425.203/2013, tanggal 22 Januari 2013, atas nama Luska Vitri Ariesanti,yang dibubuhi cap dan tanda tangan. oleh H.M. Buchori, SH., M.Si. Walikota ProbolinggoP.3; Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksiyang bernama :1.
Register : 15-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 76/Pdt.P/2019/PN Dpk Tanggal 1 April 2019 — Pemohon:
Sri Rahayu
15 — 11
Sri Rahayu
15 — 11
Iskandar dan Almarhumah Sri Sundari yang lahir padatanggal 21 April 1950, sesuai dengan Akta Kelahiran 355/WK/JS1986yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan jalan Truno Joyo;2.
Fotocopy Surat kenal Lahir atas nama Sri rahayu, No.335/WK/JS/1986, tanggal 14 Mei 1986, yang dikeluarkan olehPemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan,YANG GIST TANS, DUK thes anes cxas ce exo os cen cree carey ans wares coat eee esc P3;Fotocopy Paspor atas nama Sri Rahaju Iskandar tertanggal 18 Januari2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberiTANGA DUKE... ee ccc ccccccececeeceeeceeeeceeeeceeaueeueeceeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaeeeeneeeees P4:.
Register : 18-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0523/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 15 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidakdatangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuktidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil,telah memperoleh surat izin untuk melakuakan perceraian dari pejabatberwenang dari Walikota
No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm.telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 tentangpemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, telahmengajukan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor136/BKPSDM/PPKPA.1/II/2017, yang dikeluarkan oleh Walikota Batamtanggal 22 Maret 2017;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( Kartu Tanda Penduduk)terbukti
Register : 13-02-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 112/PDT.P/2017/PN. MLG Tanggal 20 Februari 2017 — SWIE AN,
21 — 4
21 — 4
Candi Ngrimbi No. 3, RT.004 RW.003, KelurahanMojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, diberi tanda P2;Fotocopy Surat Keterangan Tentang Kewarganegaraan No. 125/K/P.N/1978 tanggal 20031978 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang atas nama SWIE AN, diberi tandaP3 ;Fotocopy Surat Ganti Nama No. 4761/As/Bpkg/1967 tanggal 12071967 yangdikeluarkan Walikota Kotamdya Malang atas nama LIAU WAN JOENG, diberi tanda P4 ;Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1937/1953 tanggal 21021977 yangdikeluarkan Kantor
Jl.Candi Ngrimbi No. 3, RT.004 RW.003, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang, membuktikan jika Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang ;Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotocopy Surat Keterangan TentangKewarganegaraan No. 125/K/P.N/1978 tanggal 20031978 yang dikeluarkan PengadilanNegeri Malang atas nama SWIE AN, membuktikan jika Pemohon sudah menjadi WargaNegara Indonesia ;Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotocopy Surat Ganti Nama No.4761/As/Bpkg/1967 tanggal 12071967 yang dikeluarkan Walikota
Register : 11-05-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 27-07-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Ptk Tanggal 20 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 6
25 — 6
PA.Ptk tanggal 20 Mei 2016dan tanggal 07 Juni 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyatadisebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksadengan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif gunamemenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di depan sidang Penggugat telahmenyerahkan surat Keputusan Walikota
Pontianak Nomor 263/BKD//2016Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 1 Maret 2016yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makausaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelistelah berusaha menyarankan agar Penggugat rukun kembali membina rumahtangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudianHal.5 dar13 hal.
Register : 17-11-2011 — Putus : 21-04-2010 — Upload : 17-11-2011
Putusan PA TANGERANG Nomor 196/Pdt.G/2010/PA.Tng Tanggal 21 April 2010 — Pemohon VS Termohon
11 — 0
11 — 0
No. 196 10h. 110 3izin atasan Nomor 474.2/KEP.52 BKPP/2010 yangditandatangani oleh Walikota Tangerang tanggal 4 Februari2010;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohontersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisansebagai berikut: Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri, menikah tanggal 28 Januari 1981; Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohontelah dikaruniai dua orang anak yang masing masingbernama ANAK LAKILAKI KEI, lahir tanggal 12Februari 1982 dan ANAK PEREMPUAN
,sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan, tetapi upaya perdamaianyang dilakukan oleh majlis dan mediator tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai pegawai negeri sipil,Pemohon telah melengkapi surat permohonannya dengan suratizin atasan Nomor 474.2/KEP.52 BKPP/2010 yangditandatangani oleh Walikota Tangerang tanggal 4 Februari2010;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dapatdinyatakan Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukanpermohonan ini, karena Pemohon
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Kdi Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 4
12 — 4
Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah telahmemperoleh izin cerai dari atasan yakni WALIKOTA KENDARI Nomor :1036 tahun 2018;9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Berdasarkan alasan / dalidalil di atas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:PRIMER :1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;2.
sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Ssecara resmi dan patutberdasarkan relaas panggilan masingmasing tanggal 23 November 2018,dan tanggal 30 November 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat adalah xxxx telah memperoleh surat izinperceraian dari atasannya dengan Surat Keputusan Walikota
Register : 21-03-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Yk Tanggal 25 Mei 2016 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
17 — 2
17 — 2
Fotokopi Surat Keputusan Walikota Yogyakarta tentang izin mengajukan/mengurus proses Perceraaian Nomor: tertanggal 26 Februari 2016bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, laludiberi tanda P.3;Bahwa, di samping bukti suratsurat, Penggugat mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil(PNS), oleh karena itu ia harus tunduk dan patuh terhadap aturan PegawaiNegeri Sipil (PNS), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mendapat surat izinperceraian dari atasannya, yaitu Wali Kota Yogyakarta Daerah IstimewaYogyakarta dengan Keputusan Walikota
Register : 22-04-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PA DENPASAR Nomor 22/Pdt.P/2013/PA.Dps Tanggal 6 Mei 2013 — PARA PEMOHON
45 — 16
45 — 16
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor :5171035204570004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar padatanggal 03 April 2011, dan telah dicocokan dengan aslinya, serta diberimaterai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor :5171011602840002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, PropinsiBal pada tanggal 16 Februari 2012, dan telah dicocokan denganaslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);.
Register : 07-01-2011 — Putus : 06-05-2011 — Upload : 03-01-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 14/Pdt.G/2011/MS-Bna Tanggal 6 Mei 2011 — WAHYUNI BINTI SUMARTO
RIDWAN BIN ABDULLAH ALI
59 — 25
59 — 25
Asli Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 800/BKPP/1476/2011 yangdikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh pada tanggal 24 Mei 2011 (P4) ;Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masingmasing bernama :1.Saksi Pertama Penggugat, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikantidak tamad SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal diKota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa Penggugat adalah anak kandung
;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 800/BKPP/1476/2011,tanggal 24 Mei 2011, ditandai P4, oleh karena itu Penggugat telah memenuhisyarat formil dalam pengajuan perkara ini sesuai maksud PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 ;Hal 9 dari 13 hal. Pts.
Register : 22-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Mks Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
Dra Sahirah Binti Gassa
Tergugat:
Abd. Kadir Umar Bin Muh Umar
15 — 4
Dra Sahirah Binti Gassa
Tergugat:
Abd. Kadir Umar Bin Muh Umar
15 — 4
Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan izinyang dikeluarkan Walikota Makassar dengan Nomor:800/5219/BKPSDMD/XII/2018.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agarkiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/5219/BKPSDMD/XII/2018,tanggal 31 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Walikota
Register : 11-06-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 22-08-2013
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 17/Pdt.P/2013/PA-TTD Tanggal 15 Juli 2013 — PEMOHON
16 — 1
16 — 1
PENETAPANNomor: 17/Pdt.P/2013/PATTDBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:NAMA PEMOHON, umur 28 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhirS1 Ekonomi, pekerjaan PNS di Kantor Walikota Tebing Tinggi,tempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi,selanjutnya
Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 5139/Disp/2003, tanggal 14 Oktober 2003 yangdikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatatan Sipil atasnama Pemohon (NAMA PEMOHON), setelah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis member tandaP.1;2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk No 1276047010840001 tanggal 01082012An.
Register : 12-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA BINJAI Nomor 464/Pdt.G/2020/PA.Bji Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
Bahwa oleh karena Penggugat merupakan seorang PNS yangbbertugas sebagai Guru di SMP Negeri 11 Kota Binjai, maka Penggugat telahada Surat izin Cerai dari Atasan yang dikeluarkan oleh Walikota Binjaidengan Nomor : 188.45771/K/Tahun 2020 tertanggal 14 September 2020;10.
orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: 188.45771/K/Tahun 2020tertanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota
Register : 25-11-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-02-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 634/Pdt.G/2015/PA.Kdi Tanggal 1 Februari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 4
12 — 4
sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 21Desember 2015 dan 13 Januari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patutyang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkansurat izin dari atasannya yaitu Keputusan Walikota
Kendari Nomor 1791 Tahun2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 20 November 2015, yangdikeluarkan oleh Walikota Kendari.Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakimdalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihakTergugat tidak pernah hadir di muka sidang sesuai Berita Acara Panggilankepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkaraini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidanganberlangsung tetap
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Gtlo Tanggal 2 Juli 2015 — Pengugat dan Tergugat
17 — 7
17 — 7
Ramlan Monoarfa, MH sebagaimediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediatortertanggal 28 Mei 2015;Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Namun sebelumnya itu Penggugat selaku PNS telah mengajukan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian, Nomor 1/BKDDIKLAT/II/1317, tanggal 28 April 2015,yang dikeluarkan oleh Walikota;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan
Penggugatdengan Tergugat, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian danPenggugat berstatus PNS, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakahPenggugat telah memenuhi persyaratan formil selaku PNS untuk mengajukanperkara perceraian ini ke Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian = IzinPerceraian, Nomor 1/BKDDIKLAT/II/1317, tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkanoleh Walikota
Putus : 23-12-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 1020/Pdt.P/2015/PN.SBY Tanggal 23 Desember 2015 — ANDY SUSILO
21 — 7
21 — 7
Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut :1Fotocopy Akta Nikah Gerejawi dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur No.07/MJSS/II/97 tertanggal 23 Maret 1997 (bukti P1 );Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 3578040203430001 atas nama ANDYSUSILO tertanggal 01 Mei 2012 dikeluarkan oleh Walikota
Surabaya (buktiFotocopy Kartu Keluarga No. 3578040501083797 dari Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANDY SUSILO (bukti P3) ; Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan PresidiumKabinet No.127/U/Kep/12/1966 dari Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 9Maret 1967 Nomer: 1095/1967 (bukti Pp4) ;Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 17 September 2015 Nomer: 3578KM170920150093 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaSurabaya, (bukti P5) ;6 Fotocopy Surat
Register : 13-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 447/PID/2017/PT MKS Tanggal 14 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : S.Pratiwi Aminuddin,S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : H. Andi Anto Paramajeng Alias Puang Anto Bin Andi Paramajeng
65 — 27
Terbanding/Terdakwa : H. Andi Anto Paramajeng Alias Puang Anto Bin Andi Paramajeng
65 — 27
Berkas perkara dan Ssuratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa H.ANDI ANTO PARAMAJENG ALIAS PUANG ANTOBIN ANDI PARAMAJENG pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul21.50 wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2017bertempat di rumah jabatan wakil walikota tepatnya di jalan Genggawa,Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki barat, Kota Parepare
No.447/Pid/2017/PT.Mks.di teras rumah jabatan Wakil Walikota bersama beberapa orang rekansaksi korban antara lain saksi ANDI ABDULLAH dan saksi H.ABDULMAJID MASUD lalu sekitar sepuluh menit kemudian datang terdakwayang dalam keadaan marah dan seketika menghampiri saksi korbanKORBAN ZAENAL AZIS MANDENGkemudian langsung melakukanpemukulan menggunakan kepalan tangan kanan yang saat itumenggenggam sebuah kunci motor Yamaha ukuran panjang 8,5 cm danlebar 1 cm ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua