Ditemukan 14303 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 30-10-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN LANGSA Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
FAJRI
Tergugat:
1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
37 — 18
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 26-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2016 — IRMANTO, S.Pd., M.M ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
205 — 106
  • Aiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;f tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenaipemilihan umum;g. melanggarketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimanadiatur dalam peraturan perundangundangan;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperundangundangan, atau;i. menjadi anggota partai politik lain.Pasal 103Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud
    cukup jelas bahwa, karena itu sebagaiorganisasi Partai Politik, maka yang menjadi Pemimpin Partai Politik adalahKetua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, namun ada beberapaPartai Politik menggunakan istilah lain misalnya Partai Keadilan Sejahteramenggunakan Presiden sebagai Pemimpin, Partai Kebangkitan Bangsamenggunakan Dewan Syuro, jadi hal ini dalam sengketanya Partai PolitikDemokrat, maka partai politik ini menggunakan Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat dari partai
    ada usul daripartai politik, bila partai politik tidak memberhentikan yang bersangkutandengan surat pertama yang kemudian ditunda oleh suratnya yang kedua,apabila surat tersebut tidak diindahkan oleh Menteri sehingga surat yangdikeluarkan oleh Menteri tersebut menjadi cacat prosedural dan tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan sudah melanggarAD/ART partai politik itu sendiri;Bahwa Saya melihat dari sisi pembuatnya, jadi dalam hukum administrasibahwa sebuah keputusan dapat
    dibatalkan oleh pembuatnya sendiri danPengadilan Tata Usaha Negara, artinya apa, bahwa surat No.71/SK/DPP.PD/VIV2015 itu) dibuat oleh Pimpinan partai politik yangbersangkutan, kemudian surat itu dibatalkan oleh partai politik yang sama,artinya kedudukan surat itu sama, bila Tergugat mempertanyakan lebih tinggimana, kalau kita mengacu pada pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009, penetapan tertulis didalam penjelasan tidak menyebutkan tentangbentuknya bisa disposisi, bisa bermacammacam tidak
    SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H., di persidangan yang menyatakan yangmenjadi Pemimpin Partai Politik adalah Ketua Umum dan SekretarisJenderal/Sekretaris Umum.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata Khusus
Register : 04-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Mayor Jenderal TNI purn Muchdi Purwopranjono
2.DR H Nadaruddin Andi Picunang ST MM MT M AP
3.Agus Kamarwan SH
4.Khairuddin
5.Muhammad Tayeb
233 — 0
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 28-10-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN DONGGALA Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 12 Januari 2023 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Turut Tergugat:
4.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
5.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA
6.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
244 — 31
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat:
AGUS SUPRAYITNO
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
Turut Tergugat:
3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO
4.BUPATI BOJONEGORO
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO
6.GUBERNUR JAWA TIMUR
83 — 41
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-03-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 129/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Mei 2022 — Penggugat:
1.H. Saiful Rahmat Dasuki, S.IP, M.SI
2.Wahyudin
3.Mujahid Samal
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Turut Tergugat:
3.H. Muhamad Yunus
4.Farhan Hasan
510 — 121
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PALU Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Pal
Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat:
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
Tergugat:
1.DEWAN PIMPIMAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN POSO
32 — 10
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 204/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
Tergugat:
1.INDRA GUNAWAN, SE
2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU
239 — 59
  • Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undangundang No. 2tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan:Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan;3.
    Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UndangundangNo. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun2008 tentang Partai Politik menyatakan : Perselisthan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalamAD dan ART dan ayat 2 menyebutkan : Penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;9.
    Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undangundang No. 2tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan:Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan;4.
    Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undangundang No. 2tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik menyatakan :Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat finaldan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan;4.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl
Tanggal 16 Februari 2024 — Penggugat:
Multajam
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Turut Tergugat:
3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
4.Bupati Kabupaten Majalengka
5.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka
6.Gubernur Jawa Barat
33 — 10
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
Dr. Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
211 — 32
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 19-01-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN RBI
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
BOYMIN, S.E.
Tergugat:
1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
2.DPP PARTAI GERINDRA
84 — 0
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 468/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
Drs. ADJID HI. KADIR
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DEWAN PENGURUS DAERAH DPD PARTAI DEMOKRAT ROVINSI PAPUA BARAT
3.DEWAN PIMPINAN CABANG DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA
153 — 55
  • UndangUndang Nomor 1 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenanton Civil and Political Rights (KovenanInternasional Tentang HakHak Sipil dan Politik) yaitu: Pasal 26: Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum danberhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasiapapun.
    Menjadi anggota partai politik lain atau;d. Melanggar AD/ART;Tetapi dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokratNomor 352/SK/DPP.PD/VII/2018 Tentang pergantian Antar Waktu AnggotaFraksi Partai demokrat DPRD Kabupaten Kaimana Provinsi Papua BaratAtas Nama DRS.
    Dengan demikian tindakan para tergugatdalam menjalankan tugastugasnya telah mengabaikan ketentuanyang diatur dalam: Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik: Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur didalamAD dan ART.
    Penjelasan:Yang dimaksud dengan perselisihanPartai Politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota PartaiPolitik; (3) pemecatan tanpa alas an yang jelas; (4) penyalahgunaankewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)keberatan terhadap keputusan Partai Politik "Selanjuntya Pasal 32ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:Penyelesaian perselisihan
    , yaitu : Pasal 32 Ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatumahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik, Ayat (3): Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutanlain sebagai mana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian;h.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Partai Politik
Register : 25-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 10/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 14 Agustus 2014 — HERNIMUS A. RIWU (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
77 — 0
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata Khusus Parpol
Register : 18-03-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 27/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Ktg
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat:
SUPHAN K HASAN
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN Kab Bolaang Mongondow Utara
2.Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.Ketua DPRD Kab Bolaang Mongondow utara
188 — 34
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus Parpol
Register : 23-10-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN SERANG Nomor 83/PdtG/2017/PN.srg.
Tanggal 5 Maret 2018 — Perdata - H. MAMAN SUDIRMAN sebagai Penggugat - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, Dkk. sebagai Para Tergugat
272 — 61
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 02-05-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN SIGLI Nomor 11/Pdt.Sus/2016/PN Sgi
Tanggal 21 Nopember 2016 — Penggugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA
Tergugat:
MUSLIM,S.HI
218 — 25
Pengadilan PT AMBON Perdata Khusus
Register : 06-11-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 35/PDT/2012/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : DRS.M.JAFAR SANI LEWENUSSA Diwakili Oleh : T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH
Terbanding/Tergugat : BASRI DAMIS ,SH,MH
Terbanding/Tergugat : SALEH TUAHUNS
205 — 42
Pengadilan PN JANTHO Perdata Khusus
Register : 29-08-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN JANTHO Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jth
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 20
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-12-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 67/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
NIKO HARTONO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
328 — 163
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata Khusus
Register : 06-06-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 03-08-2022
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 9/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lsk
Tanggal 2 Agustus 2022 — Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Aceh Utara
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
2.Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara
3.Bupati Aceh Utara
4.Gubernur Aceh
54 — 9