Banda binti Sa'benuru yang dilaksanakan pada Februari 17 Februari 1982 di Dusun Rura, Desa Sambabo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Banda binti Sa'benuru

Banda binti Sa'benuru, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rura, DesaSambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene,sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 29 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Majene pada tanggal

Banda binti Sa'benuru yang dilaksanakan padaHal. 2 dari 9 Hal. Pen.

Banda binti Sa'benuru, yang dilaksanakan padaHal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 384/Pdt.P/2015/PA.MjFebruari 17 Februari 1982 di Dusun Rura, Desa Sambabo, KecamatanMalunda, Kabupaten Majene;3.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh ; IKA MEIRANI BINTI IRWANSYAH SIREGAR

PUTUSANNomor 151 K/Pid/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telahmemutus perkara Terdakwa:Nama : IKA MEIRANI BINT IRWANSYAHSIREGAR;Tempat Lahir : Perbaungan;Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/5 Mei 1987;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Perbaungan Bawah, KelurahanPerbaungan, Kecamatan Bilah Hulu,Kabupaten

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor283/Pid.B/2017/PN.Bna tanggal 21 Desember 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Ika Meirani binti Inwansyah Siregar tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalamHal. 2 dari 6 hal. Put.

Ika Meirani tertanggal 12 Maret 2017 denganjumlah sebesar Rp5.795.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluhlima ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Vindi Vidiyanti binti Toni Riyanto;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 283/Pid.B/2017/PN.Bnayang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan

Negeri Banda Aceh tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh padaHal. 3 dari 6 hal.

No. 151 K/Pid/2018tanggal 17 Januari 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanda Aceh pada tanggal 21 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2018 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Acehpada tanggal 17 Januari 2018.

Penggugat:
YUSNIAR IDRIS
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Banda Aceh
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Banda Aceh

Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan HukumLada Sicupak (LBHLAPAK), Alamat: Jalan Kuta Inong Balee No. 10, DesaKopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 15 Maret 2019 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 18 Maret 2019, Nomor: W1U1/77/HK/02/111/2019;LAWAN1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG BANDAACEH, Berkedudukan di Jalan Cut Meutia No. 17 Banda Aceh; diwakilloleh: 1.

Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Banda Aceh ; 2. ZABLI;Jabatan: Manajer Pemasaran Kantor Cabang PT. Bank RakyatIndonesia Tok Banda Aceh; 3. KAMAL FAJAR, Jabatan: Account Officer(AO) Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok BandaAceh; 4. SYAHRWIDINATHA, Jabatan: Account Officer (AO) KantorCabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Banda Aceh; 5.SIRAJUDDIN, Jabatan: Supervisor Administrasi Kredit Kantor CabangPT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Banda Aceh; kesemuanyamemilih alamat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok. KantorCabang pada Gedung BRI Lt 12 Jalan Cut Meutia No. 17 Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.942KCI/SDM/03/2019,tertanggal 21 Maret 2019 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor: W1U1/93/HK/02/III/2019,tanggal 28 Maret 2019; selanjutnya disebut sebagal..............

AgungPrasetya, kesemuanya pejabat di lingkungan Kanwil DJIKN dan KPKNLdi Banda Aceh; beralamat di Jalan Tgk Chik Ditiro Gedung KeuanganNegara, Gedung C Lantai 1 Banda Aceh, yang kemudian telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor:W1U1/89/HK/O2/III/2019, tanggal 26 Maret 2019; selanjutnya disebutsebagai...........

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk Banda Aceh Cut Meutia, kami yang bertanda tangan dibawah ini:1. Nama : ALIAKBARJabatan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkBanda Aceh Cut MeutiaAlamat : Jalan Cut Meutia No. 17 Banda Aceh2. Nama : ZABLIJabatan : Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkBanda Aceh Cut MeutiaAlamat : Jalan Cut Meutia No. 17 Banda AcehYang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMANama : YUNIAR IDRISPekerjaan : Psikiater/PsikologAlamat : Jl. T.

Penggugat:
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh
Tergugat:
PT. USMB

PT OTO MULTIARTHA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TlNGGIBANDA ACEH cq KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEHcq JAKSA PENUNTUT UMUM

Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61 62, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H.Silitonga, S.H, dan kawankawan, Para Advokat dan/atauLitigation Officer PT Oto Multiartha, beralamat di GedungSummitmas II, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Juli 2018;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAANAGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGIBANDA ACEH cq KEJAKSAAN NEGERI BANDA

ACEHcq JAKSA PENUNTUT UMUM, berkedudukan di Jalan CutMeutia, Nomor 21, Banda Aceh, yang diwakili oleh KepalaKejaksaan Negeri Banda Aceh Husni Thamrin, dalam hal inimemberi kuasa kepada Nurhalma, S.H, dan kawankawan,Para Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banda Acehselaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Cut MeutiaNomor 21, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 3 Oktober 2013:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakanbagian

Menghukum pula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampalsaat ini ditaksir sebesar Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa kemudian pada tingkat banding atas permohonanPelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh PengadilanTinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 98/PDT/2015/PT BNA. tanggal2/ Agustus 2015;Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pelawan/Pembanding telah diputus oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia dengan

Putusan Nomor 840 K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan amar putusansebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Oto Multiarthatersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan PutusanNomor 98/PDT/2015/PT BNA. tanggal 27 Agustus 2015 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 32/Pdt.Plw/2013/PN Bna.tanggal 5 Februari 2014;Mengadili Sendiri:Dalam Provisi: Menolak provisi Penggugat seluruhnya;Dalam

Nomor 969 PK/Pdt/2018.juncto Putusan Pengadilan Negeri Kls.1A Banda Aceh Nomor32/Pdt.Plw/2013/PN Bna. tanggal 5 Februari 2014:Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri Banda Acehdalam perkara pidana Nomor 25/7/Pid.B/2011/PN Bna. atas namaTerpidana Heppi Saidi bin Saidi dan putusan perkara pidana Nomor259/Pid.B/2011/PN Bna. atas nama Terpidana M.

WALIKOTA BANDA ACEH,

AYAM LEPAAS NUSANTARA lawan KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

DaudBeureueh Nomor: 56, Gampong Beurawe,Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.Dalam hal ini diwakili oleh NURAINA,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturP.T. Ayam Lepaas Nusantara, yang beralamat diJalan Langgar, Desa Ateuk Meunjeng,Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh,dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. TEUKU RUSYDI ABD. LATIEF, S.H;2. RIDWAN ABDURRAHMAN, S.H;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum padaKantor Advokat H. Teuku Rusydi Abd.

. & Partners yang beralamat di Jalan RayaBanda Aceh Medan Nomor 07, Kutablang,Kabupaten Bireuen, Aceh 24356, berdasarkanForm02/Proksi01/KIMsurat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2016,selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH;Berkedudukan di Jalan tgk H.M. daud BeureuehNomor : 20 Kota Banda Aceh, dalam hal inimemberikan kuasa kepada; LsSIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF.

,Kepala Seksi PDI KPP Pratama Banda Aceh;ARIEF RAKHMAN, S.E.,M.Si., KepalaSeksi Pemeriksaan KPP Pratama BandaYUGA RAY ARDELLA, S.H., PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; IHWANUL MUSLIMIN, S.E., PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan II; YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H.,Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II;HERMAN ABDURRAHMAN, S.H.

MUCHSIN, S.H., Pelaksana SubbagBantuan Hukum, Pelaporan dan KepatuhanInternal Kanwil DJP Aceh; Masingmasing berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di DirektoratJenderal Pajak, menggunakan alamat kantorPelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Jalan TgkH.M. Daud Beureuh Nomor 20, Banda Aceh;berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: SKU01/WPJ.25/KP.0101/2016 tertanggal 3 Februari2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;; Form02/Proksi01/KIM1.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:02/G/2016/PTUNBNA tanggal 10 Mei 2016; 3. Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan para pihak dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; 4.

Penggugat:
CV.SANGAMARA
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan II UKPBJ Pemerintah Kota Banda Aceh
2.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh
3.Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh

Banda ; Maratun Soleha binti Pulan

/Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

. : Lettu) Adm/533723.Jabatan : Kasubdimin pers.Kesatuan : Lanud Sultan Iskandar Muda BandaAceh.Tempat dan tanggal Lahir : Banda Aceh , 19 Mei 1984.Kewarganegaraan : Indonesia.Jenis kelamin : Laki laki.Agama >: Islam.Tempat tinggal : Ji.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 1mengajukan surat permohonan menikah kepada DanlanudSultan Iskandar Muda Banda Aceh selaku atasanTerdakwa, melaksanakan proses Screning dari Satinteldan Satpomau Lanud Iskandar Muda Banda Aceh, sertapersyaratan lainnya sampai akhirnya terbit suratijin nikah dari Dan Lanud Iskandar Muda Nomor:SIK/106/IV/2009 yang diberikan kepada Terdakwa untukmenikah dengan Saksi 1 dan surat surat lainnya.7.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 1mengajukan surat permohonan menikah kepadaDanlanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh selakuatasan Terdakwa, melaksanakan proses Screningdari Satintel dan Satpomau Lanud Iskandar MudaBanda Aceh, serta persyaratan lainnya sampaiakhirnya terbit surat ijin nikah dari Dan LanudIskandar Muda Nomor: SIK/06/IV/2009 yangdiberikan kepada Terdakwa untuk menikah denganSaksi 1 dan surat surat lainnya.7.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 1mengajukan surat permohonan menikah kepada DanlanudSultan Iskandar Muda Banda Aceh selaku' atasanTerdakwa, melaksanakan proses Screning dari Satinteldan Satpomau Lanud Iskandar Muda Banda Aceh, sertapersyaratan lainnya sampai akhirnya terbit suratijin nikah dari Dan Lanud Iskandar Muda Nomor:SIK/06/IV/2009 yang diberikan kepada Terdakwa untukmenikah dengan Saksi 1 dan surat surat lainnya.7.

Menetapkan, barang bukti berupa:surat surat: 1 (satu) bendel Surat Keterangan ijinkawin dari Komandan Lanud Sultan IskandarMuda Banda Aceh No.

M E N G A D I L I :

1. MengabulkanGugatanPenggugatuntuksebahagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor679 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022, TentangPenunjukanPengacara/Penasihat Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh, tahun 2023 adalahsah dan berkekuatanhukum;
3. MenyatakansuratPerjanjianKerjaantaraPemerintah Kota Banda Aceh denganPengacara/Penasihat Hukum Nomor : 180/ 01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023 adalahsah dan berkekuatanhukum;

Tergugat:
Pejabat Walikota Banda Aceh

Penggugat:
HENG HUA SEAH
Tergugat:
1.cq Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.cq Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh

Penggugat:
Sayed Hasan
Tergugat:
PT PLN (Persero) Area Banda Aceh

Terbanding/Terdakwa : ARIANTO Alias BANDA

Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banda Aceh ; RAZI alias ATAK bin RUSLI;

YAHYA, untuk melakukan penyelidikan guna memastikankebenaran informasi;Bahwa sesampainya saksi YUSRIZAL dan saksi MUHAMMAD YAHYA diDesa Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, langsungmenuju ke rumah kontrakan Terdakwa RAZI alias ATAK bin RUSLI danmelihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, yang berarti adaorang di dalam rumah tersebut.

dan saksiMUHAMMAD YAHYA, untuk melakukan penyelidikan guna memastikankebenaran informasi;Bahwa sesampainya saksi YUSRIZAL dan saksi MUHAMMAD YAHYA diDesa Cot Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, langsungmenuju ke rumah kontrakan Terdakwa RAZI alias ATAK bin RUSLI danmelihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir, yang berarti adaorang di dalam rumah tersebut.

Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banda Aceh, penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiriberupa 1 (satu) bungkus Narkotika yang dibungkus dengan plastik bening dansetelah dilakukan penimbangan memiliki total berat 2,16 (dua koma enambelas) gram.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 182/PID/2016/PTBNA tanggal 9 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September2016, Nomor 120/Pid.Sus/2016/PNBna, yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara dalamkedua peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang

WALIKOTA BANDA ACEHKOTA BANDA ACEH2.GUBERNUR ACEH

Walikota Banda Aceh alamat JI. Abu Lam U No.7 BandaAceh disebut TERGUGAT I.2. Gubernur Aceh alamat JI. T.

Kota Banda Acehdengan Tergugat II selaku Pemerintah Aceh/Provinsi memiliki kewenangandan aset yang berbeda.

oleh PemerintahKota Banda Aceh, namun Kota Banda Aceh tidak mau untuk melaksanakankewajibannya untuk melakukan ganti rugi atas objek tersebut walaupunsudah diajukan eksekusi.

Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat pada angka 4 adalah tidakbenar, yang benar adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota BandaAceh adalah berkaitan dengan pembangunan diwilayah Kota Banda Acehdan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, danTergugat tidak seharusnya melaporkan kegiatannya kepada Tergugat IIkarena Pemerintah Kota Banda Aceh hanya berkewajiban melaporkankegiatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh,bukan kepada Tergugat Il.Berdasarkan jawaban dan

perkara adalah jalan kecamatan yangkoordinasinya berada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh, dan merupakanaset/tanah milik pemerintah Kota Banda Aceh yang berhak dan berwenangmelakukan gantirugi tanah/aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh, bahwagugatan a quo adalah berkenaan dengan obyek dan suyek yang sama dan telahdiputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Agustus 2010 No,34/Pdt.G/2009/PNBNA, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5Oktober 2011 No. 25/PDT/2011 PTBNA dan Putusan

JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH ; JUNAIDI bin ZAINAL ABIDIN ,DK

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2008 sampaidengan tanggal 8 Juni 2008 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :Bahwa ia Terdakwa . Junaidi bin Zainal Abidin dan Terdakwa Ill.

Azwarbin Samsuar pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2007 sekira pukul 17.00Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007bertempat di Pelabuhan Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banda Aceh, bersamasama mengangkut barang impor yangtercantum dalam manifest sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7A ayat(2), perobutan mereka para Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagaiberikut

: Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2007 sekira pukul 10.00 WibTerdakwa bersama Terdakwa Il sedang menunggu antrian mobil diPelabuhan Balohan Sabang untuk kembali ke Banda Aceh.

Setelah gula tertutup dengan drum aspallalu mobil truk tersebut dimasukkan ke dalam kapal menuju Pelabuhan UleeLheue Banda Aceh ; Bahwa setibannya di Pelabuhan Ulee Lheue Terdakwa mengeluarkanmobil truknya.

Beberapa saat kemudia truk tersebut ditahan oleh AparatPolsek Ulee Lheue Banda Aceh karena gula yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Il tidak memiliki Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB)untuk mengangkut gula dari Pelabuhan Balohan Sabang menuju PelabuhanUlee Lheue Banda Aceh ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 sub a Undangundang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa

• Menerima Permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Bna tanggal 4 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Pembanding/Penggugat : ZURAINI
Terbanding/Tergugat : PT Bank Mandiri Persero Tbk Banda Aceh

Leuser No. 12 Desa Suka Ramai KecamatanBaiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MuhammadReza Maulana, S.H., CPL dan Indra Patra, SHAdvokad pada Kantor MRM & Associates beralamatdi JI. Soekarno Hatta Lamreung Darul Imarah AcehBesar berdasarkan surat kuasa khusustanggal7 November 2017, selanjutnya disebut sebagaiPembanding / semula Penggugat;LawanPT. Bank Mandiri Persero Tbk. Banda Aceh, beralamat di Jl. Tgk. H.M.

Daud Beureueh No. 15 H, Banda Aceh selanjutnyadisebut sebagai Terbanding / semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 4 Juni 2018 Nomor 63/Pdt.G/2017/PNBna dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal9 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BandaHalaman 1 Putusan Nomor 73/PDT/2018/

LauserNo. 12, Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;danb. Hartaharta Tergugat lainnya yang akan ditentukan dikemudian harisebagai upaya agar Tergugat tetap melaksanakan Putusan dalamperkara a quo;18.

Bahwa Agunan sebagaimana huruf g diatas kemudian diikat dengan HakTanggungan secara yuridis sempurna sesuai Sertifikat Hak TanggunganPeringkat (Pertama) Nomor: 675/2013 tanggal 18 April 2013 sebesarRp. 337.500.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus RibuRupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Acehberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 34/2013tanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh Elly Safiana, SH selaku PPAT diKota Banda Aceh;/.

H.M.Daud Beureueh No. 15H Kota Banda Aceh;3.

., Kantor Cabang Banda Aceh, DK

., KantorCabang Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Cut Meutia,Nomor 17, Lantai 12, Kota Banda Aceh, yang diwakili olehAli Akbar selaku Pemimpin Cabang PT Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Banda Aceh,dalam hal ini memberi kuasa kepada Zabli (ManagerPemasaran (MP) Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok., Banda Aceh) dan kawankawan, beralamatdi Gedung BRI, Lantai 12, Jalan Cut Meutia, Nomor 17,Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Oktober 2018:2.

Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada GatotMuharto (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Banda Aceh) dan kawankawan, beralamat diGedung Keuangan Negara, Gedung C, Lantai 1, Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 1 dari & hal. Put.

Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriBanda Aceh) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh) untukmenjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);5.

Persetujuan harus dilaksanakandengan iktikad baik, di mana dalam perjanjian itu dijelaskanandaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melaluipengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akandan/atau telah melakukan pelelangan melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh;5.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Perkara Nomor72/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal 19 Maret 2019 juncto PutusanHalaman 5 dari & hal. Put. Nomor 184 K/Pdt/2020Pengadilan Tinggi Banda Aceh 40/PDT/2019/PT BNA., tanggal 27 Juni2019;4.

BAKHTIAR VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, dkk.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BANDA ACEH, berkedudukan diJalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh, dalam hal inimemberi Kuasa kepada Acep Hadinata, Kepala KPKNLBanda Aceh dan kawankawan, untuk bersamasama atausendirisendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cg. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Acehcq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandaAceh, berkantor di Gedung Keuangan Negara Banda AcehGedung C Lantai 1, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;. PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk.

KANTOR CABANGBANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Hasan Dek, Nomor126 AB, Kota Banda Aceh, diwakili oleh Beni Nurtantijo danLungguk Gultom, masingmasing selaku Direktur, dalam halini memberi kuasa kepada Syaukany Saleh, dan kawankawan, selaku Karyawan Bank Pundi, berkantor di KantorCabang Banda Aceh, Jalan Teuku Hasan Dek, Nomor 126AB, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Maret 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Halaman

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor128/PDT/2016/PT.BNA (Putusan PT Banda Aceh) diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2017 melalui SuratRelas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor128/PDT/2016/PTBNA;Bahwa sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung (UU Nomor 14/1985) sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangHalaman

Adapunalasanalasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasiterhadap Putusan PT Banda Aceh, pada pokoknya adalah sebagai berikut:Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Acehtelah lalai untuk melengkapi putusannya dengan pertimbangan hukum yangteliti, baik dan cermat (onvo/ldoende gemotiveerd) dan tidak mempertimbangkanatau telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidanganberupa bukti yang mendukung dalildalil gugatan Pelawan/Pembandingsekarang Pemohon