Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengkoreksi kesalahan pencantuman umur pada Kutipan Akte Kematian Bambang Suwarso dari 74 tahun menjadi 72 tahun.3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota - Surabaya untuk melakukan perubahan umur yang tercantum dalam Kutipan Akte Kematian Bambang Suwarso nomor 140/WNI/1990, tertanggal 4 Mei 1990, dari 74 tahun menjadi 72 tahun ;4.

kesalahan penulisan dalamKutipan Akte Kematian Bambang Suwarso dari 74 tahun menjadi 72 tahun.Bahwa untuk mengganti dan/atau mengkoreksi kesalahan penulisan dalam Kutipan AkteKematian Bambang Suwarso dari 74 tahun menjadi 72 tahun, ke Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tersebut, terlebih dahuluharus ada ijin dari Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraian dan alasanalasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon:1Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengkoreksi kesalahan pencantuman

tersebut diatas, maka permohonan Pemohoncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan , maka biayapermohonan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan petitum yang dimintakan olehPemohon ;Memperhatikan Undang Undang nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan lain yangberkaitan dengan permohonan ini ;MENE TAP KAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengkoreksi kesalahan pencantuman

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang menyatakan : Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulanpenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dariPPK/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung palinglambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapanatau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitamdisampaikan kepada Penyedia Barang / Jasa dan PPK /Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;Bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22tanggal 11 Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam DaftarHitam nyata tidak disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada hariyang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan PenggunaAnggaran Dinas

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamPengguna Anggaran Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;2.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;4.

pengguna anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam pengguna anggaranDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yangdikeluarkan oleh Plt.

Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rachman Heriyadi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996, sesuai dengan Akta Kelahiran No.467/U/JT/ 1997 yaitu dalam pencantuman nama anak Pemohon tertulis Rachman Heriyadi yang seharusnya Rachman Heriyadi Bani;----------------------------------

. : 904/15/X1/1989;Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai anak bernama RachmanHeriyadi, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996,anak dari suami istri yang bernama Herman M Saleh Bani dan Siti Asiyah,sesuai dengan Akte Kelahiran No.467/U/JT/1997 yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil JakartaBahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisanyaitu dalam pencantuman nama anak Pemohon tertulis Rachman Heriyadiyang seharusnya tertulis Rachman HeriyadiBani

, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri JakartaTimur, untuk penetapan sebagai berikut :e Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinanpenetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi JakartaTimur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RachmanHeriyadi, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996,sesuai dengan Akta Kelahiran No.467/U/JT/ 1997 yaitu dalam pencantuman

23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan dan peraturan perundangundangan lainnya;MENETAPKAN :1 Mengabulkan permohonan Pemohon:;2 Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinanpenetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi JakartaTimur untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RachmanHeriyadi, jenis kelamin lakilaki, lahir di Jakarta tanggal 30 Nopember 1996, sesuaidengan Akta Kelahiran No.467/U/JT/ 1997 yaitu dalam pencantuman

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;
Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah pencantuman marga pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 102/Disp/Btg/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang sebelumnya tertulis dan dibaca AMELIA INDAWATY KASEHUNG dirubah menjadi tertulis dan dibaca AMELIA INDAWATY TATANGIN;
Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus

;

Bahwa dalam Akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahanpenulisan yaitu dalam pencantuman nama pemohon tertulis AGUSTIANRANMANSYAH yang serarusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH4.

;Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan saksisaksi dibawahSumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.SAKSI SRI HARTATI: Bahwasaksi adalah mertua dari Pemohon; Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernamaPUTRI WIDIASTUTI di BEKASI pada tanggal 29 JUNI 2019; Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahanpenulisan yaitu Akta Kelahiran Nomor: No 3275LU240420200025,Pencantuman nama Pemohon tertulis AGUSTIAN RANMANSYAH yangSerarusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH; Bahwa Pemohon

ingin memperbaiki nama Pemohon dari AGUSTIANRANMANSYAH menjadi AGUSTIAN RAHMANSYAH Pada Akta KelahiranAnak Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28Maret 2020 dalam pencantuman nama Pemohon tertulis AGUSTIANHalaman 2 dari 5 Penetepan Nomor:590/Padt.P/2020/PN Jkt.TimRANMANSYAH, yang seharusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH, yangselanjutnya menyebut dirinya AGUSTIAN RAHMANSYAH;Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri Setempat.;2.

di Bekasi pada tanggal 28Maret 2020 dalam pencantuman nama Pemohon tertulis AGUSTIANRANMANSYAH, yang seharusnya AGUSTIAN RAHMANSYAH, yangselanjutnya menyebut dirinya AGUSTIAN RAHMANSYAH;Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri Setempat.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon yang bernama INARA AZWATUN NAHLA, Jenis KelaminPerempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28 Maret 2020, sesuai dengan AktaKelahiran No 3275LU240420200025 yaitu dalam pencantuman namaPemohon tertulis AGUSTIAN RANMANSYAH yang seharusnya AGUSTIANRAHMANSYAH;3.

MENETAPKAN:

• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
• Menyatakan bahwaterdapatkesalahan pencantuman bulanlahir anak Pemohon yang bernama Ahmad Hanafipada Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-24082021-0036 dan Kartu

Keluarga Nomor: 6301082808070006atas nama Kepala Keluarga Misranyang salah tertulis tanggal6 Januari 2019seharusnya yang benar adalah tanggal6 Desember 2019;

tanggal6 Desember 2019;

ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikantembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.(2)Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktupenyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).(3)Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia

PA/KPAberdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetapseebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat KeputusanPembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ;Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19ayat (3) menyebutkan:Halaman 11PA/KPA menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untukmenghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar HitamNasional dengan disertai Surat Keputusan

SADHYAGRAHACARA (Pemohon) dalam Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam melalui Surat Keputusan Termohon Nomor600.550/19/Dis.PUP/2016, tanggal 7 Nopember 2016, Perihal : KeputusanPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan KabupatenBanggai Laut Tentang Pencantuman Dalam Daftar Hitam, Pemohon tidakmendapat tembusannya, Termohon tidak pernah memberitahukan secararesmi kepada Pemohon tentang Penetapan Sanksi Pencantuman dalamDaftar Hitam terSebut; 222 222222 22Menimbang, bahwa untuk

dalam DaftarHitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 Perka LKPP Nomor 18tahun 2014 tentang daftar hitam tentang pengadaan barang dan jasapemerintah dimana PA/KPA telah menerbitkan surat nomor600.550/19/dis.pup/2016 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam,sehingga menurut majelis hakim badan atau pejabat pemerintah yaituPA/KPA yang dapat menerbitkan sanksi pencantuman dalam daftar hitamjuga

hitam (bukti P.11=T.4);Menimbang, bahwa sesuai dengan perka LKKP nomor 18 tahun 2014tentang daftar hitam dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 6menyebutkan : Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a. pengusulan;b. pemberitahuan;c. keberatan;d. permintaan rekomendasi;e. pemeriksaan usulan;f. penetapan;g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam;danh. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.Menimbang, bahwa perka LKKP nomor

Bahwa Tergugat Il telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Surat Inspektur Kota Banjarmasin Nomor : 700/094SETITKO tanggal 26Januari 2016 perihal Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam;3.

Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenyatakan batal atau tidak sah Surat Inspektur Kota Banjarmasin Nomor :700/094SETITKO tanggal 26 Januari 2016 perihal Rekomendasi PenetapanSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;Bahwa untuk mempertanggungjawabkan akibat tindakan hukum Tergugat yangmenerbitankan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kota BanjarmasinNomor : 04/DBMSekret/I/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang PenetapanSanksi Pencantuman Dalam

dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 1dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan waktu penyampaian usulanpenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (5):Bahwa atas kedua usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitamdari PPK tersebut lah, maka Tergugat telah memohonkan rekomendasipenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada Tergugat Il,sebagaimana surat tertanggal 11 Desember 2015 Nomor : 735/DBMBP/X1V2015untuk pekerjaan

Menyatakan sah dan berharga Surat Inspektur Kota Banjarmasin Nomor700/094SETITKO tanggal 20 Januari 2016 tentang Rekomendasi PenetapanSanksi Pencantuman Datam Daftar Hitam, Keputusan Kepala Dinas BinaMarga Kota Banjarmasin Nomor 04/DBMSekret/I/2016 tentang PenetapanSanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Atas PT. Sadhya Grahacara;3.

Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin Nomor: 04/DBMSekret/lV2016 tentang Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitamatas nama PT. Sadhya Grahacara tanggal 2 Februari 2016 (vide Bukti T.I.38,P.1);2.

dalam Daftar Hitam, sebagaimana SuratTermohon Nomor: 08/PPKBidHub/X1/2016, tanggal 4 November 2016,Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam,Halaman 5 dari 33 halaman.

;Pemeriksaan Usulan;Penetapan;Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan>a > 09 A209 8Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;Dan bertentangan juga dengan Pasal 8 Peraturan Kepala LKPP Nomor 14Tahun 2014, menyatakan:(1) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikantembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam kepada Penyedia Barang/Jasa.(2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksipencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Bahwa dengan tidak adanya Pemberitahuan dari Termohon atas UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Pemohonsebagaimana disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku tersebut di atas,Halaman 8 dari 33 halaman.

Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yangtimbul akibat Permohonan ini.1.10.Bahwa pencantuman dalam amar:Untuk membatalkan/mencabut Pemohon (PT.

sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,kemudian menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untukmenghapus pencantuman Penyedia Barang/Jasa dari Daftar HitamNasional dengan melampirkan putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap, selanjutnya LKPP menghapus pencantumanPenyedia Barang/Jasa dari Daftar Hitam Nasional berdasarkanpermintaan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelahdilakukan klarifikasi.Halaman 24 dari 33 halaman.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa terdapat kekeliruan pencantuman tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Parel dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301031512090109 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Huda yang dikeluarkan tanggal 21 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 6301030608170002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-27112017-0014 atas nama Ahmad

Parel yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang tercantum 2017, seharusnya 2014;

2014;

Memerintahkan Panitera/Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUSAROPAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 01 Juli 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7.965/DISP/JT/2003, yaitu dalam pencantuman nama Pemohon dan isteri Pemohon tertulis nama MUHAMAD OTIP dan TOYIBAH yang seharusnya tertulis nama KHOTIP dan TOYYIBAH ;

Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NIKITA jenis kelamin Perempuan lahir di Bukittinggi tanggal 9 Oktober 1991 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 27/CS-BKT/T/1992 yaitu dalam pencantuman tempat lahir Pemohon tertulis di Bukittinggi yang seharusnya tertulis di Padang ;3.

;

Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisanyaitu dalam pencantuman nama Pemohon tertulis Darto yang seharusnyaSudarto. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohontersebut, perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

TimOBahwa Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitudalam pencantuman nama Pemohon tertulis DARTO yang seharusnyaSUDARTO.;Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari DARTO menjadiSUDARTO dengan alasan untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon yang bernama AHMAD AZZAM, Jenis Kelamin Lakilaki lahir diJakarta pada tanggal 27 Agustus 2016 dalam pencantuman nama Pemohontertulis DARTO, yang seharusnya SUDARTO, yang selanjutnya menyebutdirinya SUDARTO.

;Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitudalam pencantuman nama Pemohon tertulis DARTO yang seharusnyaSUDARTO.;Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari DARTO menjadiSUDARTO dengan alasan untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon yang bernama AHMAD AZZAM, Jenis Kelamin Lakilaki lahir diJakarta pada tanggal 27 Agustus 2016 dalam pencantuman nama Pemohontertulis DARTO, yang seharusnya SUDARTO, yang selanjutnya menyebutdirinya SUDARTO.

nama Pemohon tertulis DARTO yang seharusnyaSUDARTO.; Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari DARTO menjadiSUDARTO dengan alasan untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon yang bernama AHMAD AZZAM, Jenis Kelamin Lakilaki lahir diJakarta pada tanggal 27 Agustus 2016 dalam pencantuman namaPemohon tertulis DARTO, yang seharusnya SUDARTO, yang selanjutnyamenyebut dirinya SUDARTO.; Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dariPengadilan Negeri setempat :Menimbang, bahwa berdasarkan

Memberi tjin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran AnakPemohon yang bernama AHMAD AZZAM, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir diJakarta pada tanggal 27 Agustus 2016, sesuai dengan Akta KelahiranNo.31.5LT041120160065 yaitu dalam pencantuman nama Pemohontertulis DARTO yang seharusnya SUDARTO.;3.

Bahwa OBJEK SENGKETA yakni Keputusan PenggunaAnggaran Nomor : 051/938/Tahun 2018 tertanggal 26 April 2018tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar2.

Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Jawa Tengahmendapatkan sanksi black list yakni sanksi Pencantuman DalamDaftar Hitam, karena semua hal yang terjadi dalam prosespekerjaan selalu bersumber dari Pejabat PembuatKomitmen;35.

/2014 menyatakan: sanksi pencantuman dalam daftar hitam yangdikenakan kepada Kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantorcabang/perwakilan lainnya dan kantor pusatperusahaan, wan nnn1.5.

Bahwa proses pencantuman/pemasukan dalam DaftarHitam oleh TERGUGAT dan proses pencantuman/pemasukandalam Daftar Hitam Nasional oleh LKPP merupakan 2 tahapHalaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.proses yang berbeda sebagai satu rangkaian tata carapengenaan sanksi pencantuman dalam daftarVide Pasal 6 Perka 18/2014 yang berbunyi sebagai berikut :"Tatacara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftarhitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a.Pengusulan; b.Pemberitahuan;c.

Pencantuman/ pemasukan dalam daftar hitam;dan ;h. Pencantuman/pemasukan dalam daftarnasional, 1.7. Bahwa TERGUGAT dalam mencantumkan PT.

strong>yang selanjutnya menyebut dirinya Muhamad Rizal Diyanto ;

M E N E T A P K A N

• Mengabulkan Permohonan Pemohon
• Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk memperbaiki Akta Perkawinan No. 211/2002 yaitu dalam pencantuman nama Para Pemohon tertulis FARNCISKUS XAVERIUS ANDON PURWANTO dan YULI INDARWATI yang seharusnya tertulis FRANCISKUS XAVERIUS ANDON PURWANTO dan YULI INDARWATI.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, sepanjang pencantuman pernyataan penolakan perlawanan pelawan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :3. Dalam Eksepsi;.- Menolak eksepsi Terlawan I dan II;4. Dalam Pokok Perkara;- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;5.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki Akte Perkawinan No. 249/1981, yaitu dalam pencantuman nama Para Pemohon tertulis Rumondor Robby Runtu dan Sri Sujati Lalo yang seharusnya tertulis ROBBY RUMONDOR dan SRI SUYATI;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentangDaftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IIIPerbuatan yang Dikenakan Sanksi Pencantuman dalam DaftarHitam Pasal 3 Ayat (2) huruf f. 7.

Demikian pula pencantuman dalam Daftar HitamNasional merupakan kewenangan LKPP, termasuk dalam halini pencantuman PENGGUGAT sebagai PerusahaanPusat dalam Daftar Hitam Nasional merupakan bentukkonkretisasi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Perka LKPP18/2014. 1.6.

Bahwa proses pencantuman/pemasukan dalam DaftarHitam oleh TERGUGAT dan prosespencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional olehLKPP merupakan 2 tahap proses yang berbeda sebagai saturangkaian tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalamHalaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.Smg.daftar hitam.Vide Pasal 6 Perka 18/2014 yang berbunyi sebagai berikut :"Tatacara pengenaan sanksi pencantuman dalam daftarhitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:a. Pengusulan;b.

Bahwa dari fakta hukum Angka 2.2 sampai denganAngka 2.4 perlu. dipertanyakan mengenai itikad baikPENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT barumengetahui pencantuman daftar hitam pada tanggal 9 April2.6.

Sedangkan pencantuman dalam daftar hitamnasional yang ditayangkan LKPP pada tanggal 23 Februari2018, yaitu pada saat proses perkara perdata sedangberlangsung pada tahap awal mediasi.

sanksi pencantuman dalam DaftarHalaman 16 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAHitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secaratertulis kepada PA/KPA disertal bukti pendukung paling lambat 5 (lima) harisejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam DaftarHitam diterima. ; Bahwa selain tidak proseduralnya usulan penetapan sanksi daftar hitam dariPPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran, yang akhirnya

;Bahwa dengan diputuskannya kontrak Nomor : O1/PKWSTBPKPBPBS/APBN/IX/2015 tanggal O4 September 2015 antaraPenggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat harus menerimakonsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut dimana salah satunyaadalah sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.; Bahwa Objek Sengketa a quo berupa Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKSKPA/2017tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa

; 779792e. pemeriksaan usulan,f. penetapan; ie eR RRR g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam;dan;h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.;Adapun mekanisme yang ditempuh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut:1.

ATAS YUDA KANDITA, S.T;MUHAMMAD ISNAINI ; Saksi menerangkan mengetahui KPA BPKS Sabang yang menerbitkanPenetapan Pencantuman daftar hitam terhadap PT. ARAZ MULIAMANDIRI;Bahwa mengetahui KPA BPKS menerbitkan Penetapan Pencantuman daftarhitam terhadap PT.

pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat KeputusanPenetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat (1) ke dalam DaftarHalaman 94 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAMenimbang, bahwa dengan telah diaturnya tata cara atau prosedurformal dan substansi materiil penerbitan keputusan sanksi pencantuman dalamDaftar Hitam, dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ObjekSengketa haruslah meliputi seluruh tahapan prosedur sebagaimana yang telahditentukan