Ditemukan 126119 data
Wahyudin Alip Gobel
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango
34 — 20
Sucipto, SH.MH
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
49 — 12
SURYA TEJA WIJAYA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
48 — 25
M E N G A D I L I
1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/202/XI/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 1 November 2016 tentang
penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 645.A/XI/2016/Ditreskrimum
tanggal 1 November 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon Pra Peradilan sejumlah
YOSEF SIUK KOSAT
Termohon:
KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR TIMOR TENGAH UTARA SELAKU PENYIDIK
70 — 7
Drs Salomo Ginting
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo
7 — 6
- MenyatakanSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: SPP.Sidik/27/V/2019/Lantas tanggal 15 Mei 2019 atas nama Rum Ginting (MD) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/27/V/2019/Lantas tanggal 15 Mei 2019 an. Tersangka Rum Ginting (MD) yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/0216/184/XI/2018/Lantas tanggal 17 Nopember 2018 dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalahsah menurut hukum.
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL.
ANDRE EFFENDI
Termohon:
KAPOLRI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung
296 — 84
Apabila dalam prosespenyelidikan ditemukan unsur pidana dan atau bukti yangcukup maka akan dilanjutkan proses penyidikan (VideHalaman 12 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pgp.Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOPPelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana).Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018tentang Penghentian Penyelidikan, termohon melakukanpenghentian penyelidikan laporan/pengaduan a.n.
dimulainya penyidikan,yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diketahui bahwa PoldaMetro Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);Bahwa sesuai bukti P5 dan T13 berupa Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan Nomor : B/332/II/2018/Dit.Reskrimsus tanggal 2 Februari2018, yang ditujukan kepada Sdr.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;c.
Faisal, S.H., M.H., yang menerangkan bahwaperbedaan antara penyelidikan dan penyidikan adalah kalau penyelidikansifatnya masih dalam kontek berupa untuk mencari peristiwa hukum dan belumdiketahui mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, selain itu penyelidikanmerupakan tahap mencari peristiwa ada atau tidak ada tindak pidananya danmenjadi dasar apakah bisa dilanjutkan atau tidaknya ke tahap penyidikan,sedangkan penyidikan adalah tahap yang telah ditemukan adanya tindakpidana, penyidik harus mencari
RUDY
Termohon:
KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
51 — 0
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor S.Tap/327.b/II/2020/Ditreskrimum tanggal 5 Februari 2020 tentang penghentian penyidikan atas nama tersangka Tanuwijaya
Pratama dan Robert Sulistian;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan/melanjutkan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang baru atas nama tersangka Tanuwijaya Pratama dan Robert Sulistian yang dilaporkan oleh Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;
TOTOK SUYONO
Termohon:
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barsel Cq Kapolres Resor Barsel Cq Kepala Kapolda Kalteng
16 — 6
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I. Cq. JAKSA AGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJATI JATENG Cq. KEPALA KEJARI KLATEN
2.Pemerintah RI Cq. Komisi Pemberantasan Korupsi
78 — 15
Linda Parida
Termohon:
1.Kapolres Batu Bara
2.Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara
52 — 7
SUWAYANTO WANGGANA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA
149 — 114
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan;
- Menyatakan tindakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) Nomor : SPPP/2783/X/2020/Direskrimum Tertanggal 14 Oktober 2020 yang menetapkan Penghentian Penyidikan terhadap Terlapor/Tersangka Tan Madra Pujianto dkk atas laporan Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April
2020 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan melanjutkan Pemeriksaan Penyidikan Perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/1565/III/2019/Ditreskrimum Tanggal 14 Maret 2019 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/1915/IV/2020/Ditreksrimum Tanggal 29 April 2020;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar nihil
Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 1 NomorB/5687/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 26 November2019c. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 2 NomorB/2249/V/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2020d. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 3 NomorB/2249/VI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2020e. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 4 NomorB/2249/X/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 20202.
Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan selesai,709 29 5 TERMOHON menuangkan hasilnya dalam Laporan HasilPenyelidikan dan melaksanakan gelar perkara dengan kesimpulanproses dari penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan;4. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan, makaTERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :a) Surat Perintah Penyidikan ;b) Surat Perintah Tugas Penyidikan; danc) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);5.
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.
proses selanjutnya yang dilakukan Termohon adalahmenerbitkan administrasi penyidikan berupa, Surat Perintah Penyidikan, SuratPerintah Tugas Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orangsaksi, melakukan penyitaan dan melakukan gelar perkara (T7, T8, T9, T10, THalaman 69 dari 74 Hal.
Penyidikan (SP3) ini ada 3 (tiga) hal yaitu,1.
LIM SI MIN
Termohon:
1.KAPOLDASU
2.KAPOLRESTA MEDAN
42 — 18
170 — 36
Bahwa Termohon telah mengirimkan SP2HP ( Surat PerkembanganPemberitahuan Hasil Penyidikan) kepada Pemohon dengan Nomor: B / 535e /IX/2014/ Reskrim tanggal 01 September 2014 perihal pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan disini sangat jelas tindakan Termohonberdasarkan prinsip transparan dan akuntabel terhadap penyidikan perkaraaquo sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.7.
cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184KUHAP..Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik / 262a / VI/2015 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 dan memberitahukan hal itu kepadaPemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor:B / 535d / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 dan telahmemberitahukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : B /288a / VI / 2015 / Reskrim, Tanggal 25 Juni
Surat ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/53/V1/2015/Reskrim,tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T7.8. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomo r: SP.Sidik/ 262.a/VI/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T8.9. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 kepada Ir.
Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik/ 262a / VI /2015 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 dan memberitahukan hal itu kepadaPemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 dan telah memberitahukan keKepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru) dengan Nomor : B/288a/V1/2015/Reskrim, Tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan pasal 109 KUHAP.Menimbang, bahwa dari jawab
Dan bukti suratbertanda T.7 berupa Surat ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap / 53 /VI / 2015 / Reskrim, tanggal 24 Juni 2015.;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.8 berupa Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor: SP.
DJASDAR, S.Sos Bin M.DJAFAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE
73 — 1
M E N G A D I L I
- Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon Praperadilan;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/25/VIII/2018/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 9 Agustus
2018 yang dikeluarkan oleh Termohon Praperadilan adalah tidak sah berdasarkan hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk:
- segera melakukan penyidikan kembali berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/171/IV/2017/SPKT/Res Bone, tanggal 15 April 2017 tentang dugaan Tindak Pidana Perbankan;
- segera menyelesaikan penyidikan Laporan Polisi Nomor TBL/290/2014/SPKT/RES.Bone, tanggal 6 Mei 2014 tentang dugaan Tindak Pidana Pengrusakan
AMRICK
Termohon:
KAPOLRI CQ KAPOLDASU CQ DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
22 — 21
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : S.Tap/426.b/XII/2023/Ditreskrimum, tertanggal 19 Desember 2023 Tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka AMRICK, dkk;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon atas diri Pemohon yang berkaitan
1.BAYU SAPUTRA
2.SUTARIYO
3.MARSUDI
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
47 — 2
Muzakir, SH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
45 — 31
AFI MEYLIA LAYADI
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRES SIDRAP SULAWESI SELATAN
2.KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG
76 — 24
1.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
2.Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia KEMAKI
Termohon:
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
23 — 12
JIMSON SILALAHI
Termohon:
KAPOLSEK BATAM KOTA
21 — 0