Ditemukan 31880 data
Direksi PT. Riau Abdi Sentosa
Tergugat:
AHMAD EFFENDI
227 — 31
Penggugat:
Direksi PT. Riau Abdi Sentosa
Tergugat:
AHMAD EFFENDI
DIREKSI PT. BPR Cinde Wilis
Tergugat:
Endang Haeni
55 — 22
Penggugat:
DIREKSI PT. BPR Cinde Wilis
Tergugat:
Endang Haeni
249 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA VS DIREKSI PT DIAN PERMANA DKK
184 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT. KENCANA ZAVIRA
Sofyan Mukhtar,S.H Law Firm, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, KomplekCentral Bungur, Nomor 40 F/G, Lantai 2, Kemayoran, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November2019;Pemohon Kasasi:LawanPT KENCANA ZAVIRA cq Direksi PT KENCANA ZAVIRA,yang diwakili oleh Ir. R.
DIAN BARGOWO, SH
Tergugat:
1.JONATHAN CHANDRA
2.DIREKSI PT. JAYA SAKTI LAS
3.Direksi PT. BANK MANDIRI Persero, Tbk
122 — 67
Penggugat:
DIAN BARGOWO, SH
Tergugat:
1.JONATHAN CHANDRA
2.DIREKSI PT. JAYA SAKTI LAS
3.Direksi PT. BANK MANDIRI Persero, TbkDIREKSI PT. JAYA SAKTI LAS, berkedudukan di Jakarta, suatuPerseroan Terbatas yang didirikan menurut hukumNegara Republik Indonesia, beralamat kantor diKomplek Industri Pelabuhan Utama, Jalan Paliat No.3,Jakarta Utara, yang diwakili oleh Jonathan ChandraDirektur Utama, dalam hal ini memberikan kuasakepada 1. Dedi Sembowo, SH.,MH., dan 2.
PENGGUGAT masuk kedalam pengurusan atau Direksi PT. JAYASAKTI LAS sampai dengan waktu 4 (empat) tahun atau waktu manayang terlebih dahulu dapat dinyatakan lunas atas OBJEK SENGKETA.b. Tenor waktu kredit pada TERGUGAT III selamalamanya 1 (Satu)tahun, atau dapat diperpanjang selamalamanya 4 (empat) kali dalamwaktu 4 (empat) tahun.C. PENGGUGAT dibebaskan dari pembayaran angsuran, bunga,provisi dan biaya lainlainnya yang akan timbul akibat dijaminkannyaOBJEK SENGKETA.d.
Pasal 1 ayat (5) Undangundang No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas berbunyi : Direksi adalah Organ Perseroan Terbatasyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, Ssesual dengan maksud dantujuan perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.
Pasal 98 Undangundang No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.Ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluarPengadilan.Ayat (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 1 (satu), yang berwenangmewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan laindalam anggaran dasar. Pasal 99 ayat (1) Undangundang No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas berbunyi : Anggota Direksi tidak berwenang mewakiliPerseroan apabila:a.
Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentinagn dengan perseroan Agar semakin terang benderang, berikut kami kutip pernyataan M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Ternatas yangberbunyi : Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badanHalaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 169/Pat.G/2019/PN. Jkt.
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANJAR SAPTORENGGO, DK VS DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
Kedua,adanya kerugian Pemohon oleh berlakunya suatu peraturan;Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo adalah perorangan warganegara Indonesia, karena haknya dirugikan oleh berlakunya SuratKeputusan Direksi PT.
Alasan Atau Dalil (Posita) Para Pemohon;V.1V.2.Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.
Fotokopi Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karenaMencapai Usia Pensiun atas nama Anjar Saptorenggo (Bukti P2);Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Dari Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Pembentukan Perundanganjelas diketahui bahwa SK Direksi BRI (khusunya SK Direksi BRI Nomor883 yang menjadi obyek Permohonan perkara a quo) tidak termasukdalam jenis dan hierarki perundangundangan, sehingga SK DireksiBRI (khususnya SK Direksi BRI Nomor 883) bukan merupakanperaturan perundangundangan dibawah undangundang;Pengertian bersifat mengikat umum adalah mengikat seluruhpenduduk di suatu daerah di indonesia atau warga negara
V tentang Alasan atau Dalil (Posita) ParaPemohon halaman 7 terdapat beberapa dalildalil Pemohon yang padaintinya menyatakan bahwa :e SK Direksi BRI Nomor 883 menghilangkan hak Pesangon atausetidak tidaknya mengaburkan hak memperoleh Pesangon;e SK Direksi BRI Nomor 883 menimbulkan korban serta kerugianmaterial bagi Pensiunan BRI;e SK Direksi BRI Nomor 883 bertentangan dengan UndangUndangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Namun dalam penyampaian dalildalil tersebut tidak ada satupunpenjelasan
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PT. SATWIKA PERMAI INDAH (PT. SPI) vs H. SAKUM SAEPUDIN, Dkk
atas gugatan Penggugattersebut, maka Penggugat memohon agar dapat kiranya Majelis Hakimmemberikan putusan yang seadiladilnya (et aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Eksepsi Salah Sasaran Pihak yang digugat (Error in Persona)TeBahwa Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat (gemisaanhoeda nigheid) in casu Tergugat dalam perkara ini;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik Direksi
Darmawan yang menjual objeksengketa kepada Pengugat untuk ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbuktiadanya dalam gugatan a quo sehingga seharusnya gugatan Penggugat dalamperkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI PT.SATWIKA PERMAI INDAH (PT.
Nomor 120 K/Pdt/2016Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKSI PT.SATWIKA PERMAI INDAH (PT.
Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
Tergugat:
WARSITO
33 — 16
Penggugat:
Direksi PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro
Tergugat:
WARSITO
93 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN vs ANTONIUS GINTING DAN DERMAWAN GINTING
Surat Undangan Direksi PD. Pasar Kota Medan Nomor005/7453/PDPKM/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;4. Disposisi Direksi PD. Pasar Kota Medan, tanggal 23 Nopember2012 ;7.
Surat Undangan Direksi PD. Pasar Kota Medan Nomor005/7571/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 ~ ;Tanpa adanya Disposisi Direksi Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan ;8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor : 300/7892/PDPKM/2012 pada tanggal 07 Desember 2012tersebut, seharusnya Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa LalangHalaman 5 dari 25 halaman.
Bahwa meskipun Izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa Lalang10.11.Kota Medan terhadap Penggugat tersebut saat itu belum berakhir, akantetapi Tergugat telah menerbitkan Keputusan Direksi Perusahaan DaerahPasar Kota Medan Nomor : 300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06Desember 2013 in casu obyek sengketa Atas nama DERMAWANGINTING, bersamaan dengan Surat Undangan Direksi PasarPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor : 005/7571/PDPKM/2013tanggal 06 Desember 2013 sebagaimana termaksud pada butir 3 (tiga)dari
Bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat diatas sangat jelasPenggugat mempermasalahkan tentang Keputusan Direksi PD PasarKota Medan yakni : Keputusan Direksi Perusahaan Daerah PasarKota Medan Nomor :300 /7892 / PDPKM/2012 tanggal 07 Desember2012 tentang izin Pengelolaan Jaga Malam di Pasar Desa LalangKota Medan atas nama Antonius Ginting (Penggugat) dan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Nomor300/7586/PDPKM/2013 tanggal 06 Desember 2013 Tentang IzinPengelolaan Jaga Malam di
Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, bukan Kepala DinasPasar Kota Medan, sehingga tidak termasuk sebagai Pejabat TataUsaha NegaraHalaman 12 dari 25 halaman.
30 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
APRIANUS NALLE, A.Md. vs DEWAN DIREKSI YAYASAN TANAOBA LAIS MANEKAT-GMIT (YTLM)
. & Rekan yang beralamat di JalanGunung Fatuleu No.25 Kelurahan Oetete, KecamatanOebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 08 Maret 2010;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:DEWAN DIREKSI YAYASAN TANAOBA LAIS MANEKATGMIT (YTLM) pada Kantor Pusat, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman No.14 Kota Kupang;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu
Jenderal Sudirman No.14 Kota Kupang, terhitung sejakbulan Juli 2003 sampai dengan sekarang terhitung dengan masa kerja 9tahun 3 bulan dengan upah terakhir gaji pokok Rp.900.000, + tunjangantetap kesra Rp.720.000, = Rp.1.620.000, per bulan;Bahwa Penggugat pada tanggal 01 Februari 2008 oleh Yayasan TanaobaLais Manekat (YTLM) Kupang dengan dikeluarkannya surat keputusanDewan Direksi YTLMGMIT Kupang No. 044/DDYTLM/SKIV08 perihalHal. 1 dari 12 hal. Put.
diangkat kembali sebagai pegawai padaYTLMGMIT Kupang, Tergugat memberikan surat tugas kepadaPenggugat dengan No.192YTLM/159PER/SIV/08 tertanggal 09 April2008 sebagai staf lapangan pada YTLMGMIT Cabang Betun, yangdilengkapi dengan SK Dewan Dereksi Penempatan Pegawai pada YTLMGMIT Cabang Betun No. 099/DDYTLM/SKIV/08 tertanggal 09 April2008;Bahwa setelah menerima surat tugas No.192YTLM/159PER/SIV/08tertanggal 09 April 2008 sebagai staf lapangan pada YTLMGMITCabang Betun, yang dilengkapi dengan SK Dewan Direksi
Bahwa adalah tidak benar Penggugat mengajukan gugatan terhadapDewan Direksi Yayasan Tanaoba Lais ManekatGMIT karena yangbertanggung jawab keluar dan ke dalam berkaitan dengan hukumadalah Badan Pengurus, bukan Dewan Direksi, karena yangbertanggung jawab ke dalam dan keluar Yayasan adalah Pengurussebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Bab VI UndangundangNomor 16 Tahun 2001 dan diubah dengan Undangundang Nomor 28Tahun 2004 tentang Yayasan.
Adalah tidak benar dan salah alamat/ domisili, Penggugatmengajukan gugatan terhadap Dewan Direksi Yayasan Tanaoba LaisManekatGMIT yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 14Kota Kupang adalah keliru karena Domisili Kantor Pusat YayasanTanaoba Lais ManekatGMIT adalah di Jalan Ahmad Yani Nomor 43Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;2.
direksi PT Anugerah Global Superintending
Tergugat:
PT RESULTANT
59 — 34
Penggugat:
direksi PT Anugerah Global Superintending
Tergugat:
PT RESULTANTtransfer danbuktinya saksi tahu, mengetahui karena pada saat itu seluruhpekerjaan operasional saksi harus tahu;Bahwa terakait dengan perkara ini, setelah selesai ada pemeriksaandari BPK ada lebih bayar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah)yang seharusnya sebagai Tergugat bertanggung jawab untukmenyelesaikan itu tetapi akhirnya tidak dan akhirnya Penggugat ikutdipanggil oleh Rekrimsus di Polda Metro Jaya yang sebenarnyaPenggugat sebagai penyandang dana harusnya sudah selesaiberdasarkan pengakuan dari direksi
(satumilyar rupiah) uang dibayarkan ke kas negara;Bahwa pada saat kerjasama KSO itu pembayarannya ke rekeningpak Wiyoso selaku direktur bukan sebagai pribadi;Bahwa segala bentuk pembayaran yang dilakukan oleh departemensosial diterima kepada rekening bersama yang dipegang olehTergugat yang tidak pernah kami ketahui;Bahwa benar semua pembayaran sudah cair semua dan sudahdipindah bukukan ke rekening milik Tergugat;Bahwa mengenai 80% untuk Tergugat dan 20% untuk Penggugat,diputuskan bersama antara direksi
yaitu direksi dengan direksi yangdituangkan dalam perjanjian, saksi tidak tahu kenapa seperti itu;Saksi IL: Wiyoso :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan;Bahwa dalam KSO kami mengerjakan kegiatan verifikasi dan validasiuntuk ke proyek departemen sosial yaitu penyandang masalahkesejahteraan sosial itu tahun 2015;Bahwa saksi di PT.
Sel.karena saksi sudah tidak bekerja di Penggugat lagi jadi hanyamendengar; Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai angka 20% itu karena tidakpernah ada laporan jumlah keuntungannya dan yang sudahdibayarkan Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah); Bahwa pada saat awalnya memang dari Penggugat karena memanguntuk urusan keuangan ini saksi sebagai direksi tidak menekenneken hal itu, saksi tahu Penggugat memberikan pinjaman modalsebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapisudah dikembalikan
94 — 29
Perdata- Direksi PT Berkah Batu Banawa (Pembanding)- CV. AD PLUS, DK (Terbanding)
SALINANPUTUSANNOMOR 63/PDT/2017/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :Direksi PT Berkah Batu Banawa, beralamat di Desa Loli Dondo, RT 5Dusun 3, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala,selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaTergugat ;MELAWAN :1. CV.
Berkah Batu Banawa, berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan adalah Organ Perseroan yang berbeda,Organ Perseroan adalah rapat Umum Pemegang Saham, Direksi danDewan Komisaris ;2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Bank Mandiri tidak digugat ;Bahwa Perjanjian Jual beli sesuai kontrak Nomor : 002/KONPlant/VII/2014,adalah dibiayai oleh pihak Bank Mandiri.
70 — 40
DJUMADI alias JUMADI alias ALAY; L A W A N ; Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas PT.MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI (MONI);Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas PT.INTIBENUA PERKASATAMA
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
VSDireksi PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, DK
Terbanding/Tergugat : PT RESULTANT
53 — 22
Pembanding/Penggugat : direksi PT Anugerah Global Superintending
Terbanding/Tergugat : PT RESULTANT
73 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
FARIYANAWATI vs KOMISARIS, DIREKSI BANK MANDIRI (PERSERO), TBK KANTOR CABANG BLITAR, dk
63 — 24
DWI YULIANTY VS Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Area Pos III
Bahwa Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sesuai dengan UndangundangNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T6) dan AnggaranDasar sebagai Perseroan Terbatas (Bukti T7) bukan merupakan pejabatadministrasi negara sehingga Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia(Persero) tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan pejabat administrasinegara (beschikking);5.
T4: Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.SK 476/AREA III/SDM/0513 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena DitahanPihak Yang Berwajib.5. T5 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor 14157/Pengaturan SDM2/A/1/1998 tentang Pengangkatan menjadi calon PenataMuda P0%. 292292 2222222 n 222 ==6. T6: Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang PerseroanTerbatas.7.
Pos Indonesia (Persero) Kantor Area Pos III yangberkedudukan di Palembang) berupa Surat Keputusan Direksi PT.
Pos IndonesiaNomor 117 tanggal 20 Juni 1995 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwastatus Pos Indonesia yang sebelumnya adalah berbentuk Perusahaan Umum (Perum)telah berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dimana Perseroan tersebutdiurus dan dipimpin oleh suatu Direksi (vide Bukti T7) ; Menimbang, bahwa karena objek sengketa diterbitkan oleh Direksi PT.
PosIndonesia (Persero) selain mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku,Direksi PT. Pos Indonesia juga menerbitkan keputusan yang terkait dengan pemutusanhubungan kerja di lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero) ; Menimbang, bahwa dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero)Nomor: KD.55/DIRUT/0712 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pemutusan Hubungan KerjaDi Lingkungan PT.
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
NJOO SWIE YONG alias YONGKY JUANDA VS DIREKSI PT DIAN PERMANA, DKK
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUAN DARMAWAN SAF, DK VS DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PERSERO)
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROIS ZUHFENDI, dk vs DIREKSI PT BANK TABUNGAN PENSIUNANNASIONAL (BTPN) KCP BLORA,