habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPPPKP INDONESIA) Kalimantan Selatan Masa Bakti 2011 2016 (T.2).

Pasal 34 ayat (4)Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.Pasal 34 ayat (6)Dalam hal pengesahan kepengurusan PartaiPolitik tingkatkabupaten / kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusanPartai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran PasanganCalon

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1(satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIPAceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik yang dinyatakansah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan(4)Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebihdari (satu

Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentangkepengurusan Partai Politik tingkat pusat,dan/atautingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kotasetelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkankeputusan Pimpinan Partai Politik tentangkepengurusan yang baru sesuai dengan peraturanperundang undangan.(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadapdokumen perubahan kepengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4).(6) Perubahan kepengurusan Partai Politik

Politik dipusatdan di daerah sewaktuwaktu bisa berubah, hanya UndangUndang Partai Politikmensyaratkan bahwa pergantian ditingkat pusat yang perlu didaftarkan keMenkumham, sementara di daerah tidak ada kewajiban tentang itu; Saksi ahli menerangkan bahwa mekanisme Partai Politik berbedabeda;Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kotadalam hal pengajuan pasangan calon Kepala Daerah, kemudian secara mendadakdilakukan pergantian oleh Pengurus Pusat dan itu kadangkadang

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H. M. ROMAHURMUZIY, DKK

Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengandedikasi yang tinggi telah berbakti kepada Partai dan selalu berperan aktifpada setiap kegiatan yang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunankhususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai dikalangan masyarakat maupun konstituen partai, dengan banyakmensosialisasikan kebijakan kebijakan partai maupun kegiatan kegiatanpartai untuk kepentingan masyarakat knususnya masyarakat

Abdul Ganidari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dariKeanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

32 UU Nomor 2Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:Ayat (1):Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2):Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain :1.

Fraksi Partai Demokrat yang setelah dibaca dandipelajari oleh Penggugat surat tersebut berisi halhal sebagai berikut: Surat Lembar Disposisi Nomor Agenda : 321/SMFPD/X1/2016Perihal Penggantian Antar Waktu AnggotaDPR/MPR RI dari Partai Demokrat a.n.

Pasal 27 ayat (2) AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga s Partai Demokrat,menyebutkan :Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawabadministrasi partai ke dalam dan keluar.IV.

Demokrat,berkaitan dengan KODE ETIK PARTAI DEMOKRAT denganpemilihan umum legislatif Tahun 2014 antar calon anggotalegislatif dari partai demokrat dengan pihak Termohon adalahPENGGUGAT in casu.

Dan jika dinubungkandengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik yaitu Yang dimaksud denganperselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. maka dapatdisimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat

.Bahwa sebagaimana yang Tergugat dan Tergugat II dalilkansebelumnya, substansi gugatan Penggugat adalah tentangperselisinan Partai Politik.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.101K/Pdt.SusParpol/2014 dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewatMahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain.

Telah terjadi perpecahan internal pada partai dan dualisme kepemimpinanpartai ;b. Tergugat tidak dapat melakukan konsolidasi dan fungsionalisasi kepemimpinanditingkat pusat dalam hubungannya secara struktural dengan pengurus partai didaerah ;c. Terjadinya kekosongan kepemimpinan Partai baik ditingkat pusat maupun didaerah ;d.

1): "Perselisihan partai politik diselesaikan di internal partai politiksebagaimana yang diatur di AD/ART.Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagaiberikut :1.

: 01/KEP/MUNASLUBPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P9 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia Nomor : 02/KEP/MUNASLUBPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P10 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P11 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P12 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV

/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P13 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P14 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P15 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P16 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi

di Cipayung, Bogor, Jawa Barat ; Bahwa setahu saksi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Pemuda Indonesiatelah memenuhi Forum menurut AD dan ART Partai Pemuda Indonesia dan telahmemilih Ketua Umum terpilih hasil munaslub saudara Drs.

Perbuatan tersebut dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa NuraidaBinti zainal Abiddin mendatangi rumah saksi Jamilah Binti Hasan lbrahim, denganmembawa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan gambar partai. SelanjutnyaTerdakwa Nuraida memperlihatkan kepada saksi Jamilah Binti Hasan Ibrahimkertas tersebut.

Suryadi dengan nomor urut 1 (satu) dari Partai Amanat Nasional (PAN) danTerdakwa Nuraida Binti zainal Abiddin juga menerangkan apabila saksi lupadengan nama calon anggota Legislatif tersebut, Terdakwa Nuraida Binti zainalAbiddin menyarankan kepada saksi Jamilah Binti Hasan Ibrahim agar melihat dikertas suara partai yang bergambar matahari lalu coblos No. 1 (satu), setalahTerdakwa Nuraida Binti zainal Abiddin menerangkan semua lalu terdakwamemberikan kepada saksi Jamilah Binti Hasan lbrahim uang sebesar

Saksi JAMILAH Binti HASAN IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa pernahmemberi uang kepada saKSI sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah)sebagai uang transportasi pada saat pencoblosan, untuk tujuan agar sayamemilin Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) an.

Urut 1 (satu)karena saya memilih Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas namaSURYADI dengan No. Urut 1 (satu);Bahwa terdakwa bisa kenal dengan Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN)yang bernama SURYADI dengan No.

Urut 1 (satu) karena melihat di poster ;Bahwa terdakwa bukan kader Partai Amanat Nasional (PAN) ;Bahwa terdakwa suka dengan Partai Amanat Nasional (PAN) karena hanyasuka saja ;Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 20.000, (duapuluh riburupiah) kepada Ibu Jamilah hanya sebagai sedekah ;Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada Ibu Jamilah ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1(satu

TanpaPenggugat diberikan surat teguran dan/ atau "Peringatan";7 Bahwa padahal undangundang tentang Piagam Perjuangan AD/ART Partai,mengatur tentang sanksi yang apabila Penggugat melanggar disiplin partaisebagaimana yang dituduhkan Tergugat I dan Tergugat II, maka seluruh kader partaitidak terkecuali MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Ketua Umum PDIPerjuangan wajib dan taat pada peraturan partai, tentang SANKSI, Pasal 19: "sanksiyang dapat dijatuhkan terhadap anggota partai atas pelanggaran Disiplin Partaiterdiri

Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang pedoman pelaksanaanRapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III Partai.

PadahalPenggugat semenjak menjadi kader partai sejak tahun 1998, telah bersusah payahmembesarkan partai dengan membentuk kepengurusan mulai dari tingkat pengurusranting, Pengurus Anak Cabang (kecamatan), sampai di tingkat pengurus cabang(kabupaten), dengan demikian tuduhan Penggugat melanggar disiplin partai sangatkeliru dan tidak berdasar;Bahwa Penggugat tidak mengakui kepengurusan Tergugat V Hi.WahidMakalalag,S.Sos., dalam hal ini, selaku Plt.Ketua, karena bertentangan antara SkepNomor 078/KPTS

hukumnya menjunjung tinggi amanat KongresIl PDI Perjuangan, yang dilaksanakan di Bali tahun 2010, sebagaimana AD/ARTketentuan Peralihan Bab III, Pasal 76, persyaratan untuk dapat dipilih sebagaipengurus partai setelah Kongres I;ayat (5) pengurus DPC Partai dipilih dari anggota partai yang berperilaku tidaktercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, yangsekurangkurangnya telah 5 (lima) tahun terusmenerus menjadi anggota partai dan/atau sekurangkurangnya pernah menjadi pengurus

partai tingkat kecamatan dan/atau badanbadan partai di tingkat kabupaten/ kota;Bahwa dengan demikian, surat keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan TergugatIl (vide SK.119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011) dalampertimbangannya mengacu pada Skep. 078/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011cacat hukum sehingga batal demi hukum;Bahwa demikian pula segala perbuatan hukum, dalam hal tugastugas partai,kegiatankegiatan dan/ atau surat menyurat atas nama partai baik ke dalam dankeluar termasuk surat

dari Partai HANURA.;3.

(1) Undang Undang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik diselesaikandengan cara musyawarah mufakat4.

Ayat (1)Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik Atau SebutanLain Yang dibentuk Oleh Partai Politik .

Politik, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai PolitikSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh SuatuMahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang DibentukOleh Partai Politik .;14.LF,16.17.18.19.20.73Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan ataumelaporkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURAatau Tergugat perihal perselisihan anggota partai politik, dimanaPartai HANURA memiliki Tim P2 PAW untuk menyelesaikanperselisihan internal partai politik, sehingga Penggugat

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Partai HANURA.

yang berbunyi : )penjaringan adalah kegiatan penggalangan dan pengenalan partai kepadaPutusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 8 dari 64 Halaman8.3.8.4.masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan ajakan untukmendaftarkan diri untuk menjadi anggota partai melaluipengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1)yang berbunyi:se/uruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pasfoto

anggota partai melaluipengisian formulir pendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1)Putusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 64 Halaman14.5.14.6.yang berbunyi : Se/uruh anggota partai wajib mengisi formulirpendaftaran anggota partai yang diterbitkan oleh partai(Lampiran 1) dengan melampirkan : a. 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 2 x 3 cm , Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : petugas penenma pendaftaran harus memastikan bahvecalon anggota yang bersangkutan telah memenuhi syaratmenjadi anggota

indonesia (PKP Indonesia) yang ditetaokan pada tanggal 31 Agustus 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : penjaringan adalah kegiatan penggalangan danpengenalan partai kepada masyarakat, yangditindaklanjuti dengan ajakan untuk mendaftarkan diriuntuk menjadi anggota partai melalui pengisian formulirpendafaftaran anggota , Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *seluruh anggota partai wajib mengisi formulir pendaftarananggota partai yang diterbitkan oleh partai (Lampiran 1)dengan melampirkan : a. 2

(dua) lembar pas foto ukuran 2Putusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 17 dari 64 Halamanx 3 cm, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : petugas penerima pendaftaran harus memastikan bahwa calonanggota yang bersangkutan telah memenuhi syaratmenjadi anggota partai, dan tidak tercatat sebagaianggota pada Partai Politik lain dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: setiap anggota yang telah sah diterimasebagai anggota partai, diberi nomor anggota dan berhakmemperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) partai,

: a. 2 (dua)lembar pas foto ukuran 2 x 3 cm, Pasal 5 ayat (1) yangberbunyi : petugas penerima pendaftaran harusPutusan Perkara Nomor : 08/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 64 Halamanmemastikan bahwa calon anggota yang bersangkutantelah memenuhi syarat menjadi anggota partai, dan tidaktercatat sebagai anggota pada Partai Politik lain danPasal 6 ayat (1) yang berbunyi :setiap anggota yang telah sah diterima sebagai anggota partai, diberi nomoranggota dan berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota(KTA) partai

HUSEIN ABDUL AZIZ MT, Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan DKI JakartaIl ;h MARCUS SILANNO, S.IP., Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I;i AHMAD RIFAI SUFTIYADI, Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Banten II ;j MARULI BUTARBUTAR, S.E., Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Riau I ;k WIENDRADININGSIH

Sulawesi Tengah ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) ; NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANKURSIIl UlI1 Partai Hanura 77.230 15 Partai Gerindra 49.9388 PKS 113.760 19 PAN 55.35213.

Nomor 144 K/TUN/2011 14 Il UlIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.841 18 PKS 302.977) 1 19 PAN 80.39113 JPKB 25.77323 Partai Golkar 131.563 124 PPP 69.53928 PDIP 162.902 131 Partai Demokrat 478.826 2 23 2 1 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6)Ini berarti ketidakadilan dan tidak proporsional karena Partai Demokratdengan jumlah perolehan suara hampir tiga kali lipat lebih dibandingkandengan Partai Gerindra atau Golkar tetapi hanya mendapat kursi 2 (kursi)sedangkan Gerindra dan Golkar masingmasing

1 (satu) kursi ;e Pembagian Kursi Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) : NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANII Ill KURSIIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.8418 PKS 302.977 1 29 PAN 80.39113. + PKB 25.77323 Partai Golkar 131.56324 PPP 69.53928 PDIP 162.902131 Partai Demokrat 478.826 2 33 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6) ;Ini berarti keadilan bagi partai yang mendapatkan suara yang besar karenajelas maksud dan tujuan

Tahun 20092014 dari Partai Demokratmewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;21Drs.

Ganding(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), HamzahLubis, Kholil, (Anggota DPRD TkIJ Mandailing Natal Fraksi Partai Hanura)dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin Efendi Lubis (AnggotaDPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. Karya Muda Nasional yangterletak di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten MandailingNatal milik Saksi H. Aswin Parinduri.

Fahrizal Efendi Nasution, SH mengatakanMasalah suara Partai Hanura bisa saya amankan untuk wilayah Dapem I danDapem IV, sehingga Saksi Korban yakin dan percaya mengingat yang datangdan mengatakan hal tersebut adalah Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku KetuaDPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), namun saatitu belum, ada keputusan/kesepakatan antara Saksi Korban H.

Ganding(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), HamzahLubis, Kholil, (Anggota DPRD T'kII Mandailing Natal Fraksi Partai Hanura)dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin Efendi Lubis (AnggotaDPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. Karya Muda Nasional yangterletak di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten MandailingNatal milik Saksi H. Aswin Parinduri.

No. 21 PK/Pid/2014Bahwa dalam internal Partai HANURA, Saksi H. Aswin Parinduri telah diprosessebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai dari tingkat CabangMandailing Natal, Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sampai tingkat pusat (DPP);Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkanSaksi H. Aswin Parinduri sebagai calon Bupati Mandailing Natal dari Partai Hanuraadalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura di Jakarta Saksi H.

AswinParinduri tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh DPP Partai Hanura yaitumemberikan uang kontribusi kepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyarlima ratus juta rupiah);Bahwa pada akhirnya Saksi H.

Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik ataugabungan partai politik itu harus dibuktikan denganmekanisme interen dalam partai, mekanisme interen dalampartai itu yang bagaimana dia diproses sampai denganterakhir, dan sampai dengan Berita Acara Penjaringan.

Di tanggal 15 Maret 2010, = adapenambahan dukungan partai politik, datanglah Ketua DPDpartai Golkardandan Sekretaris, Ketua DPD partai PKPB dan Sekretaris, Ketuapartai Gerindra dan Sekretaris dalam rangka penambahanpartai politik untuk bergabung ~~ yakni partai Gerindra.116Diserahkan pula dokumen Pencalonan Perubahan, karena SuratPencalonan model B, B1 dan B3 hanya diisi oleh partai Golkardan partai PKPB pasca tanggal 12 Maret 2010.

Oleh karena adapenambahan partai politik, maka formulir model B, Bl dan B3harus disesuaikan yakni ditambah satu partai lagi, makagabungan partai politik dari koalisi Paket Gewayan TanaLamaholot menjadi 3 partai, yakni partai Golkar, partai PKPBdan partai Gerindra. Kemudian sampai dengan tanggal 15 Maret2010 = pukul OO itu adalah batas akhir pendaftaran.

Jikalau lebihdari 1 (satu) partai, yakni 2 (dua) partai atau lebih makaperlu dibuat Keputusan gabungan partai politik, sehingga halini harus ditaati dan wajib bagi semua partai politik yangterlibat dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun2010121Bahwa Penggugat tidak lulus verifikasi karena yang dimintaadalah Keputusan gabungan partai politik bukan kesepakatanbersamaBahwa Partai Golkar, Gerindra dan PKPB hadir pada tahapsosialisasi 3 eeeBahwa tahapan pemilukada setelah verifikasi untuk sementaraKomisi

suratkeputusan partai politik.

Sus/2018/PN Prepelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kaderyang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;Bahwa penggunaan posko Taufan Pawe untuk acara rapat sebagaialternatif karena semua partai pengusung boleh menggunakan gedungtersebut;Bahwa partai lain yang pernah menggunakan gedung tersebutdiantaranya Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat;Bahwa Saksi hadir di acara tersebut setelah selesai Shalat

Salama kalau Saksi bersediajadi kader Partai PDIP; Bahwa Saksi hanya sebagai Anggota Partai PDIP; Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Saksi sebagai anggota Partai PDIP; Bahwa Saksi mengetahui Partai PDIP mengusung paslon nomor urut 1Taufan Pawe; Bahwa Saksi sebagai Anggota Partai PDIP tidak merasa wajibmendukung Taufan Pawe; Bahwa Saksi tidak pernah mengisi formulir Partai PDIP; Bahwa pada saat Saksi mengikuti acara rapat tersebut sampai diperiksaPenyidik, Saksi belum tahu bahwa Saksi telah menjadi

dari partai pengusung untuk aula pertemuan yang satunyadigunakan untuk kegiatan partai rapat kordinasi;Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 95/Pid.

semuarapat konsolidasi partai;Bahwa sepengetahuan Saksi selain Partai Demokrat dan Partai PDIP,Partai PAN pernah menggunakan aula pertemuan tersebut untuk rapatkonsolidasi Partai;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Partai PAN mengundang TAUFAN PAWE;Bahwa sepengetahuan Saksi apabila rapat Konsolidasi Partai Demokratmengundang 3 (tiga) orang dari kelurahan dan apabila kelurahan tidakbisa menghadirkan 3 (tiga) orang tersebut, maka kelurahanmenghadirkan simpatisan untuk memenuhi undangan 3 (tiga) orangtersebut

kepada kader partai pada saat rapat konsolidasi partai;Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;.

Bupati Seferinus Fenanlambir,S.sos dan Johanis Seralarat terdiri atas : No Nama Partai Politik Jumlah Suara1 2 31 Partai Amanat Nasional 448 suara2 Partai Karya Perjuagan 780 suara Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN 6)7) 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia721 suara(PPPI)4 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 386 suara5 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 334 suara6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia578 suara(PKPI)7 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 518

suara8 Partai Damai Sejahtera (PDS) 383 suara9 Partai Pelopor 397 suara10 Paratai Republik Nusantara 821 suara11 Partai Persatuan Pembangunan 487 suara12 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) 521 suara13 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) 1.071 suara14 Partai Buruh 836 suaraTotal Suara secara keseluruhan 8.281 suara Dengan demikian jika bilangan pembanginya adalah 8.281/49.375x100% = 16.78%. (49.375 adalah jumlah total suara sah secarakeseluruhan di Kab.

Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudahmengajukan bakal pasangan Calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakalpasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik dan gabungan partai politik tetapHalaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN9)menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politiktersebut dianggap

politik yang bersangkutan dilarangmengubah atau memindahkan dukungan serta dilarangmengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelahdinyatakan memenuhi syarat administrasi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan BakalPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh gabunganpartai politik yaitu : Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia, Partai Penegak Demokrasi, Partai Pelopor, Partai

PemudaIndonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia, Partai Republikan, Partai Damai Sejahtera, Partai KaryaPerjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai DemokrasiPembaharuan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Buruh untukmenggantikan pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, SE danJohanis Seralarat, karena telah menyatakan mengundurkan diri dan adanyasurat pernyataan Penarikan dan Pencabutan berkas dukungan kandidatCalon Bupati atas nama Seferinus

Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) helai bendera Partai Aceh; 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa:e 4 (empat) helai bendera Partai Aceh;e 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;Dikembalikan kepada Muchtar Bin Yusuf;1 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agarhukuman Terdakwa dipertimbangkan karena ini bukan pekerjaan pribadi tetapi atasperintah partai;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap

Dan dalam keadaanemosi terdakwa menuju ke kantor Partai Aceh dengan mengendarai sepeda motorroda 4, yang berada dijalan Rancung hendak menanyakan kenapa spanduk CalegPNA yang hendak dipasang dilarang oleh Saudara Mawardi, dan karena orang yangberada di kantor Partai Aceh melarikan diri, secara spontan terdakwa mencabutbendera partai Aceh yang berada ditengah jalan Medan Banda Aceh Desa BatuphatTimur Kecamatan Muara Satu) Kota Lhokseumawe, dan lalu terdakwamencampakkannya di atas trotoar;Perbuatan

benderaPartai Aceh;Bahwa akibat kejadian secara materil tidak ada kerugian akan tetapi secaramoril sangat berat masalah harga diri Partai Aceh;Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa ;Bahwa bendera Partai Aceh yang diturunkan pada saat itu sekitar 50 (limapuluh) bendera ;Bahwa bendera itu setelah dicabut diletakkan di atas trotoar di tengah jalan;Bahwa yang memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa yangmelakukan itu adalah M.

Nasir;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PNLsm.e Bahwa lokasi penurunan Bendera Partai Aceh itu bertempat di Jalan MedanBanda Aceh, Desa Batuphat Timur, Kec.

Aceh;e 4(empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;merupakan milik Partai Aceh, maka dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi selakuKetua DPC Partai Aceh Kecamatan Muara Satu;;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa merugikan partai lain khususnya Partai Aceh;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan

diri sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum tahun 2014, akantetapi partai asal Penggugat tidak ikut lagi sebagai Peserta PEMILU tahun 2014,karena Partai asal Penggugat tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum ; 3.

. 2Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ; =o ==Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku 1c Undangundang Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) yang menentukan aanggota partaipolitik diberhentikan keanggotaannya dari partai politi apabila: a. Meninggaldunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain;,atau d.

Melanggar AD/ART ; Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikkhususnya Pasal 16 ayat (1) tersebut di atas seharusnya yang lebih aktif tentangpemberhentian sebagai anggota Partai Politik dilakukan oleh Partai Politik yangbersangkutan, bukan oleh Tergugat I ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 TentangSusunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (1) pada intinyamenentukan pemberhentian/Pergantian Anggota DPRD dikembalikan pada PartaiPolitiknya

tentang adanya Mahkamah Partai Politik, namunMahkamah Partai Politik sebagaimana yang dimaksudkan UU ini belum terbentuk,maka persoalan perselihan partai politi antara Penggugat dengan Para Tergugatdapat diselesaikan di Pengadilan umum (ic.

PadangPanjang pada saat itu tugasnya mengurusi keuangan partai namunsemenjak menjadi bendahara saksi tidak memiliki atau tidak mengetahuiapakah partai tersebut memiliki rekening atau tidak karena selama inikeuangan hanya disimpan begitu saja oleh saksi;Bahwa saksi selama menjadi Pengurus Partai Bulan Bintang masih aktifdan sering mengikuti rapatrapat partai ;Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp.21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribudua

saksi tidak mengetahui secara pastisiapa yang hadir dari partai Bulan Bintang setelah saksi melihat daftarhadir dari Partai Bulan Bintang adalah Hendra Saputra, S.H.

HENDRA SAPUTRA, S.H. memberikan keterangan:Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota PadangPanjang sampai dengan sekarang;Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dariPemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidakdapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimanasebelumnya sudah ada perpecahan di Partai Bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk

Asdedi (wakil sekretaris) sebelum melakukan rapat dan memintaIndra,S.Ag untuk datang rapat karena ini urusan partai, namun saksiIndra,S.Ag selaku Bendahara Partai tidak datang dan akhirnya dirapattersebut disepakati yang datang untuk mencairkan dana bantuanPemerintah Kota Padang Panjang adalah Ketua Partai, Wakil Sekretarisdan Wakil Bendahara ;e Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uangbantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai BulanBintang tanggal 21 Desember

(Bendahara Partai BulanBintang) yang menandatangani adalah terdakwa (wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) ;Menimbang, bahwa sevelum Terdakwa datang bersama dengan Ketua DPC PartaiBulan Bintang dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang, sudah ada pertemuan (rapat)internal partai dimana salah satu keputusan rapat memang memutuskan yang hadir untukpencairan dana bantuan Partai Politik Kota Padang Panjang adalah Ketua DPC, WakilBendahara dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang Padang Panjang karena

atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Smr(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

melalui Internal partai politikdan atau Mahkamah Partai Politik;3.

Bahwa selain diatur pada AD/RT Partai Hanura, perihal Mahkamahpartai sebagai tempat penyelesaian konflik internal partai jugaditegaskan pada pasal (32) UndangUndang Republik IndonsiaNomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)(5)Perselisihan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud

Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT pada perkara a quo tergolongpremature, karena berdasarkan AD/RT Partai HANURA, Pasal (32)UU Partai Politik dan SEMA No. 4 Tahun 2016, PENGGUGATseharusnya melaporkan konflik/perselisinan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai HANURA namun demikianterbukti demi hukum dan tidak terbantahkan PENGGUGAT tidakpernah melaporkan konflik/perselisihan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai

internal Partai Politik sebagaimana dimaksudayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.

2013, perihal Susunan Alat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah suatu kebijakandan keputusan yang diambil oleh PartaiDemokrat melalui suatu mekanisme dan sistem yang berlaku di PartaiDemokrat, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta ;6 Bahwa dengan tidak mendudukkan pula Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat c.q Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta untuk turut

oleh Para Penggugat telah keliru dalam mengkualifikasi danmengkonstatasi suatu peraturan yang berlaku dalam Partai Demokrat(termasuk dalam AD/ART Partai Demokrat);Bahwa senyatanya kesemua Para Penggugat yang pada tanggal 9 Januari2013 telah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai19Demokrat kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokratYogyakarta sehingga jelas Para Penggugat bukan lagi menjadi anggotaPartai Demokrat.

Bahwa pengunduran diri Para Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat maka secara otomatis Para Penggugat tidakmempunyai hak dan kewajiban lagi kepada Partai Demokrat, sehinggatidak ada alasan bagi Para Penggugat yang menuntut haknya kepadaPartai Demokrat maupun kepada Tergugat I.

Bahwaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atasanggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melaluipemilihan umum (Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Yogyakarta Nomor Tahun 2010) sehingga dengan keluarnya ParaPenggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat maka jelas Para Penggugattidak bisa mewakili Partai / Fraksi Partai Demokrat untuk duduk padaAlat Perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.Bahwa tidak ditempatkannya Para Penggugat

Jutru Para Penggugat yangmengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat dan tidakmenyatakan mundur dari keanggotaan Fraksi Partai Demokrat padaDewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Yogyakarta telah menunjukkan itikad buruk dariPara Penggugat dan telah merugikan Fraksi Partai Demokrat maupunDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Bahwa Keputusanyang diambil oleh Tergugat II juga didasarkan pada sistem, mekanisme,dan ketentuan yang berlaku sehingga tindakan dari Tergugat II adalahbenar.

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGUGAT II adalah pasangan bakal calon KepalaDaerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw yang awalnyadicalonkan oleh gabungan Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Kedaulatan;1.2. Partai Buruh;1.3. Partai Demokrasi Pembaruan; dan1.4. Partai Pemuda Indonesia;Pencalonan mana tertuang dalam formulir Model BKWK.KPU Partai Politik,tentang Surat Pencalonan Nomor : 02/GABP/TAM/II/2011 tanggal 10 Pebruari2011;2.

Bahwa dukungan dari gabungan Partai Politik tersebut juga lebih dipertegas denganadanya:e Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan No.035B.

KWK.KPU PARPOL tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Para Penggugattelah dirubah dan tidak diserahkan secara prosedural, yaitu tidak diserahkan melaluiKetua Pokja Pencalonan dan Verifikasi KPU Kabupaten Tambrauw, sehingga terdapatperbedaan dari Partai Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung ParaPenggugat maupun kedudukan Pengurus Partai Kedaulatan antara Formulir Model BKWK.KPU PARTAI POLITIK tanggal 10 Februari 2011 sebelumnya hanya 3 (tiga)Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

MENASE PAA, M.Si Calon Partai Kebangkitan Bangsa.Rapeah Partai Pemuda Indonesia.Daerah . . .PASKALIS BARU, S.Pd Partai Kasih Demokrasi.Calon Wakil Partai Persatuan Pembangunan.Partai Barisan Nasional.KepalaDaerahPETRUS Y. PANGALILA Calon Partai Buruh.Kepala Partai Kedaultan.. Daerah . .Drs.

poin 7 (tujuh) gugatan a quo, melainkanPartai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Para Penggugat yang terdiridari: Partai Buruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaharuan;Khususnya, Partai Kedaulatan dalam Gugatan a quo, ternyata Para Penggugat a quo*tidak berani dan tidak mempunyai nyali hukum mempersoalkan Partai Kedaulatanyang dalam obyek sengketa tidak terdapat sebagai Partai Pengusung Para Penggugatpadahal dalam Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan sebagai Partai Pengusung