Penggugat:
1.ERAWAN HERIADI
2.MADNUR SYAHRAZI
3.Zuhaeni Ahmayadi
Tergugat:
Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tangerang

Penggugat:
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Badan Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Pembentukan Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa

KETUA TIM PEMBENTUKAN PERATURAN NEGERI NUSANIWE ,beralamat di Air Lou, RT 012/RW 03, Negeri Nusaniwe,Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II ;3. PEJABAT KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI NUSANIWE,beralamat di, Dusun Eri Negeri Nusaniwe, KecamatanNusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagaiTergugat III ;4.

Bahwa pada awalnya Tergugat Il sebagai Tim Pembentukan PeraturanNegeri Nusaniwe tentang mata rumah Parentanh pernah Mengundangkeluarga Wattilete (Penggugat) pada Tanggal 14 September 2019 untukmempresentasikan dokumen Terkait mata rumah Parentah Wattilete (SoaParentah Antong Latu ), namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan olehkarena Tergugat Ill selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwedengan tanpa alasan tidak dapat menghadiri kegiatan pembentukandimaksud, sehingga Tergugat II (Selaku

Tim Pembentukan Perneg) tidakmelanjutkan Pertemuan tersebut dengan alasan mencari waktu bersamaTergugat Ill, Untuk Penggugat mempresentasikan dokumennya, akan tetapitanpa Kehadiranya Tergugat Ill maka hal tersebut Tergugat III telahmelanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Negeri Pasal 33Tentang Kewajiban Kepala Pemerintahan:= Pasal 33 Huruf (c), (g), (k) dan (m).Huruf (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri.

Perneg adalah yangpertama pejabat sambutan kemudian sekretaris menyampaikanhasilbarulah ada dari anggota tim juga meminta untuk margamarga kalau yangsetuju dengan marga de Soysa silahkan berdiri dan tidak setuju berikanHal 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020PN.Ambalasan lalu ada keberatan yang disampaikan baru ditanggapi oleh ketuatim;Bahwa pada waktu itu ada ketua tim pembentukan Perneg;Bahwa marga yang disampaikan sebagai mata rumah oleh ketua tim Hanyamarga de Soysa sebagai mata rumah

panitiauntuk menentukan mata rumah parentah yang terbentuk pada tanggal 31Juli 2009;Bahwa Pembentukan panitia mata rumah parentah itu dari pejabatpemerintahan yang lalu;Bahwa Ketua tim pembentukan perneg mata rumah parentah adalah JackBernard;Bahwa Anggota tim pembentukan perneg ada 9 (Sembilan) orang yaituJack Bernard sebagai Ketua, Rudi Peea sebagai sekretaris, Semi Peeasebagai Bendahara, Edi Latukolan sebagai anggota, ibu Toes Tiserasebagai anggota, Rendi Peea sebagai anggota, Jhon Lopulalan

Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-------------2.1 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 ;------------------------------------------------------------------2.2 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----------------------------------------------------------------------------3.1 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 110/KBL-003/XII/2017, tanggal 03 Desember 2017, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna Kabil Berdasarkan Musyawarah Mufakat Masa Bhakti 2017-2020 ;------------------------------------------------------------------3.2 Surat Keputusan Lurah Kabil Nomor: 111/KBL-003/XII/2017, tanggal 08 Desember

2017, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Masa Bhakti 2017-2020 ;------------------------------------------------4.

Menyatakan Tidak sah:1) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 3 Maret 2014;2) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:1) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu, yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 3 Maret 2014;2) Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten

Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan danPermendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerahserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 55 Tahun 2010tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian DalamNegeri.Bahwa secara yuridis Surat berupa:1.Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/INSPEKTORAT/2014tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data BasePegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;Keputusan

Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/201 4tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan~ TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer DaerahPutusan Nomor 41/G/2016/PTUN.

(Sesuai dengan fotokopi);Keputusan Bupati Dompu Nomor 800/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPutusan Nomor 41/G/2016/PTUN. MTR Halaman 4212. T1213. T1314. T 1415. T1516.

MTR Halaman 60Bahwa saksi tidak tahu apakah BKN pernah memerintahkan kepadaBupati untuk membentuk Tim Verifikasi Data Honorer;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Surat atau Perintah dariKemenpan RB sehubungan dengan pembentukan Tim Verifikasi DataHonorer;Bahwa setahu saksi tidak ada supervisi atau ada surat dari BKNRegional X sehubungan dengan pembentukan tim verifikasi atausejenisnya;Bahwa saat akan melaksanakan tugasnya di Tim Verifikas, setahu saksitidak pernah dibahas alasan dan maksud atau tujuan

MTR Halaman 101800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu, yang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret2014;3.

SME.AJPM/0465/IN/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Youngky Assodiqi sebesar Rp 349.025.000,-

SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Hermawan Setyo Wibowo Rp 59.700.000,- an. Youngky Assodiqi Rp 249.225.000,- dengan total sebesar Rp 310.000.00,-

SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 450.000.000,-

SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 250.000.000,-

SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 300.000.000,-

Kata setiap orangmenurut sejarah pembentukan undangundang mengandung arti subjek pelakutindak pidana korupsi terdiri dan korporasi dan orang perorangan;Bahwa sedangkan pemahaman "orang perorangan terdiri dari pemangkujabatan publik pemerintahan misalnya Gubernur, Walikota, Bupati, BendaharaRutin dan sebagainya atau mereka yang mempunyai kedudukan/jabatan swastaatau privat misalnya, Direktur, Komisaris, penerima bantuan dana negara daerah atau penerima dana kredit dan sebagainya;Hal. 110 dari 133

Pembentukan kelompok (BA pembentukan kelompok, daftar anggotakelompok,daftar hadir pembentukan kelompok, ceklist kelengkapankelompok,surat keterangan, surat pernyataan tanggung renteng, suratkuasa gabungan, RDKk)Legalitas (surat ket. Domisili kelompok,surat ket usaha kelompok/terdaftar)g. PKS antara kelompok dan avalish.

Pembentukan kelompok (BA pembentukan kelompok, daftaranggota kelompok,daftar hadir pembentukan kelompok, ceklistkelengkapan kelompok,surat keterangan, surat pernyataantanggung renteng, surat kuasa gabungan, RDKK)Legalitas (surat ket. Domisili kelompok,surat ket usahakelompok/terdaftar).

Pembentukan kelompok (BA pembentukan kelompok, daftarF Pee 3 = a =141.1anggota kelompok,daftar hadir pembentukan kelompok, ceklistkelengkapan kelompok,surat keterangan, surat pernyataantanggung renteng, surat kuasa gabungan, RDKK)Legalitas (surat ket.

Pembentukan kelompok (BA pembentukan kelompok, daftarPerjanjian gadaianggota kelompok,daftar hadir pembentukan kelompok, ceklistkelengkapan kelompok,surat keterangan, surat pernyataantanggung renteng, surat kuasa gabungan, RDKK)Legalitas (surat ket.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa tertanggal 5 April 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa tertanggal 5 April 2019;

4.

Bahwa Para Penggugat saat ini masih aktif bekerja sebagaiPerangkat Desa Batunyala, namun setelah pergantian Kepala DesaDesa Batunyala saat ini dipimpin oleh Tergugat (Kepala Desa Baru),Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa BetunyalaKecamatan Praya Tengah No. 02 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa (ObjekSengketa) yang tentunya mengancam posisi jabatan Para Penggugat.4.

Bahwa di dalam Surat Keputusan Kepala Desa BatunyalaKecamatan Praya Tengah Nomor 02 Tahun 2019 tertanggal 5 April2019 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, telahmenunjuk jabatan Para Penggugat untuk dicarikan calon penggantidengan cara atau dalin melakukan pansel (panitia seleksi) yangkemudian akan menjaring Perangkat Desa baru yang kemudianhasilnya akan mengganti/ diberikan kepada posisi jabatan ParaPenggugat.5.

Bahwa Tergugat telah tidak konsisten dalam menerbitkan ObjekSengketa dimana Tergugat terhadap Objek Sengketa yangdikeluarkanya memiliki tanggal yang berbedabeda dalam satu suratyakni di dalam surat keputusan No. 02 tahun 2019 tertanggal 5 April2019 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa. ObjekSengketa ada tertanggal 5 April 2019 dan tertanggal 1 April 2019 tidakjelas sehingga dengan demikian sudah sangat layak terhadap ObjekSengketa harus dibatalkan.9.

SARAPUDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah adalah Wakil Ketua BPD Desa Batunyala; Bahwa saksi tentang Pengangkatan Para Penggugat sebagai PerangkatDesa; Bahwa saksi hadir saat musyawarah pembentukan Tim Pansel;Halaman 21 dari 35 Hal. Putusan No.40/G/2019/PTUN. Mtr.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Batunyala Kecamatan PrayaTengah Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim PengisianPerangkat Desa tertanggal 5 April 2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa BatunyalaKecamatan Praya Tengah Nomor: 02 Tahun 2019 tentang PembentukanTim Pengisian Perangkat Desa tertanggal 5 April 2019;4.

PEMBENTUKAN PPPSRS DAN MAJELIS HAKIM SANGATBERPIHAK KEPADA TERBANDING DENGAN MENGESAMPINGKANSELURUH FAKTA HUKUM SERTA TIDAK BERDASARKAN ATASHUKUM/PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. 1.

PENGGUGAT tidak hadir dalam Rapat Panmus PPPSRSmeskipun sudah diundang;> Dalam hal Pembentukan Panmus PPPSRS justru PENGGUGATmemfasilitasi terselenggaranya Panmus PPPSRS tersebut,namun untuk penyelenggaraan pembentukan PPPSRSPENGGUGAT tidak memfasilitasi;> Panmus PPPSRS diselenggarakan karena perintah UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.Keterangan saksi Sdr.

Bahwa dalam Pembentukan PPPSRS PARA PEMBANDING juga telahmengundang wakil dari Pemerintah Daerah dan PembentukanPPPSRS dihadiri oleh wakil dari Pemerintah Daerah yaituSdr. AHMAD NUGRAHA dan Sdr.

PEMBATALAN PANMUS PPPSRS DAN PEMBATALAN PEMBENTUKANPPPSRS OLEH MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI SANGAT TIDAKBERKEADILAN. 1.Bahwa PARA PEMBANDING' menolak dengan tegasPertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Facti, padahalaman 56, yang pada intinya menyatakan mengabulkanGugatan TERBANDING yaitu membatalkan Pembentukan PanmusPPPSRS dan Pembentukan PPPSRS yang diselenggarakan olehPARA PEMBANDING.

Pembentukan PPPSRS telah2020, Perihal : Undanganmengundang TERBANDING. Musyawarah Pembentukan . .10 Bukti PARA PPPSRS Kondotel Sahid (PT. Kurnia Propertindo* PEMBANDING 10 . . Sejahtera) selaku pelakuEminence tahap ke2/Akhir, .yang ditufukam kepada pembangunan sesuai PermenTERBANDING (PT.

Sebagian besar warga menolak atas persiapandan pembentukan P38SRS yang dipanitiai oleh Kelompoklegal namun Tergugat seolah tidak perduli dan bahkansampai mengesahkan pembentukan tersebut yang lalumenerbitkan keputusan yang saat ini menjadi Objek Gugatanperkara a quo.

Persiapan dan Pembentukan P3SRS.

Seakanakan Tergugatmemiliki agenda lain mengenai pembentukan dan pengesahan PPRSini.

Bahwa pembentukan P38SRS (Perhimpunan Pemilik dan PenghuniSatuan Rumah Susun) secara khusus diatur oleh Peraturan MenteriNegara Perumahan Rakyat Nomor: 15/PERMEN/M/2007 TentangTata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah SusunSederhana Milik;2.

Dikarenakan mayoritas warga rusunami city Parkmengetahui dan memahami pengesahan pembentukan P3SRSHalaman 37 dari 40 halaman.

Pembentukan peraturan perundangundangan tidak memenuhiketentuan yang berlaku ; danc.

: UndangUndang tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndanganmerupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22 A UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia yang menyatakan bahwa ; Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan UndangUndang diatur lebih lanjut dengan UndangUndang.Namun, ruang lingkup materi muatan UndangUndang ini diperluas tidak sajaUndangUndang tetapi mencakup pula Peraturan Perundangundangan lainnya,selain UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KetetapanMajelis

akanmengakibatkan Peraturan Perundangan tersebut dinyatakan tidak sah, Batal demiHukum dan tidak berlaku untuk umum, serta tidak memiliki kekuatan mengikatsecara umum, sehingga harus dicabut oleh instansi/lembaga yang menyusun danmembentuk peraturan tersebut.5 Bahwa selain ketentuanketentuan yang bersifat teknis pembentukan peraturanperundangundangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yaitu yangmenyatakan: Pasal

Winda Novita (Manager Marketing Poultry)melakukan penghalanghalangan terhadap pembentukan FSPMIdan kampaye anti pembentukan FSPMI terhadap semua karyawantetap (Adminstrasioffice), Enggineering dan Production PoultryShrimp.

Nomor 441 K/Pdt.SusPHI/20152.13.2.14.2.15.pembentukan FSPMI dan kampaye anti pembentukan FSPMIterhadap anggota FSPMI yaitu Sdr. Anwar Rusydi S dan Sadr. ArisGunardi bahwa Mr. S.G. Kim (Vice President Director) mengatakanPerusahaan CJ sedunia tidak ada yang berserikat, tapi PT.

Marwanto (CJ Jakarta) danSdri.Winda Novita (Manager Marketing Poultry) melakukanintimidasi dan penghalanghalangan terhadap pembentukan FSPMIdan kampaye anti pembentukan FSPMI terhadap Sdr.

VarisSuhartantoko melakukan penghalanghalangan terhadappembentukan FSPMI dan kampaye anti pembentukan FSPMIterhadap Sdr. M.

Bahwa pekerja sanggup bekerja seperti biasa dan menjagastabilitas produksi perusahaan;Bahwa tanggal 4 Agustus 2012 kembali terjadi dugaan melakukanpenghalanghalangan terhadap pembentukan FSPMI dan kampayeanti pembentukan FSPMI kepada karyawan yang dianggapoutsourcing dan enjadi anggota FSPMI yaitu Sdr.

Selayar Nomor 39 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Bontoharu Kab. Selayar TA. 2008;. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 37 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 2 Benteng Kab. Selayar TA. 2008;. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 38 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Bontomatene Kab.

Selayar Nomor 45 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMAN 1 Bontosikuyu Kab. Selayar TA. 2008;11.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 35 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerUPTD Diknas Kecamatan Kab. Selayar TA. 2008;12.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 36 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Benteng Kab.

Selayar Nomor 46 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMAN 1 Pasimasunggu Timur Kab. Selayar TA. 2008;2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 44 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMAN 1 Bontomatene Kab. Selayar TA. 2008;3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 43 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMAN 1 Benteng Kab.

Selayar Nomor 42 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Pasimarannu Kab. Selayar TA. 2008;5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 41 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Bontomanai Kab. Selayar TA. 2008;6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 40 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Bontosikuyu Kab.

Selayar Nomor 38 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMPN 1 Bontomatene Kab. Selayar TA. 2008;10.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 45 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerSMAN 1 Bontosikuyu Kab. Selayar TA. 2008;11.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 35 Tahun2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputerUPTD Diknas Kecamatan Kab.

Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan pembentukan kelompok tani dari Pemangku Adat Desa Segati yang telah dilegis;- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatu dari Kepala Desa SYOFIAN Segati yang telah dilegis;- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi pembatalan rekomendasi Sei Lagan Bersatu dari Kepala Desa SYOFIAN Segati yang telah dilegis;- 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi pembentukan kelompok tani Sei Lagan

Barang bukti berupa ;e 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuanpembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatudari pemangku adat Desa Segati yang dileges.e 1 (satu) lembar foto copy rekomendasipembentukan kelompok tani Sei LaganBersatudari kepala Desa Segati SYOPIANdileges.e 1 (satu) lembarfoto copy surat pembatalanrekomendasi pembentukan kelompok tani SeiLagan Bersatudari kepala Desa Segati SYOPIANdilegese 1 (satu) lembar foto copy rekomendasipembentukan kelompok tani Sei Lagan Bersatudari Camat

Langgam Faisal yang dilegese 1 (satu) lembar foto copy pembatalan suratpersetujuan pembentukan kelompok tani SeiLagan Bersatu dari Camat Langgam Faisal yangdilegesTetap terlampir dalam berkas perkara;4.

dipergunakan untuk pengurusanpelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan untukperkebunan dan pemukiman.Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2014, saksi ABDULHASHIM dengan membawa surat Persetujuan Pemangku Adat DesaSegati tersebut, mendatangi saksi SYOFIAN selaku Kepala Desa Segatiuntuk meminta rekomendasi pendirian kelompok tani dengan alasanuntuk meningkatkan perekonomian masyarakat anak kemenakan,sehingga pada tanggal 26 Desember 2012 saksi SYOFIAN kemudianmengeluarkan Surat Rekomendasi Pembentukan

dengan menggunakan kawasan hutan adalahmemanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yangberwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan,atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yangdiberikan, dan yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutanadalah menguasai kawasan hutan membangun tempat permukiman,gedung, dan bangunan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan = ahli, keterangan terdakwa dipersidangan serta34Rekomendasi Pembentukan

Tidak ada perubahan sejak UndangUndang Pajak Penghasilan (UUPPh) Nomor 7 tahun 1983 sampai dengan perubahan yang terakhir UUPPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembentukan atau pemupukandana cadangan untuk usaha asuransi jiwa (termasuk cadangan premiUnit Link);Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU PPh Nomor 7 Tahun 1983sampai dengan perubahan terakhir UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tidakada perubahan dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan untukHalaman 3 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 817/B/PK/PJK/20161.Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) atas Pembentukan CadanganPremi Asuransi Jiwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April2009 (PMK81) tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadanganyang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Bahwa perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas pembentukan/pemupukan cadangan premi oleh Perusahaan Asuransi jiwa sudahdiatur secara jelas (/ex specialis) di Pasal 9(1) huruf c angka (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Sesuai amanat UU PPh tersebut, maka MenteriKeuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atauPemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya(PMK81);Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April2009 (PMK81) tentang Pembentukan atau Pemupukan DanaCadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

,Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas, jelas bahwa pembentukan cadangan premi yang dibentuk dariHalaman 15 dari 27 halaman.

./2011 tanggal 28Desember 2011) atas pembentukan cadangan premi padahal tidak adaperubahan peraturan perundangundangan perpajakan sama sekalikhususnya mengenai pembentukan cadangan premi;Bahwa peraturan pelaksana atas pembentukan dana cadangan yangboleh dikurangkan sebagai biaya, yaitu: cadangan untuk usaha asuransiyang meliputi cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa telahdiatur secara jelas di Pasal 9 (1) huruf c angka (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana