RUSTAN SARU, MM, adalahTIDAK MEMENUHI SYARAT karena tidak ditanda tangani oleh PatriceRio Capella selaku Sekretaris Jenderal Partai NASDEM.

berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir Model B.1KWKHalaman 9 dari 30 halaman.

RUSTAN SARU, MM, adalah TIDAKMEMENUHI SYARAT karena tidak memuatNomor Surat Keputusanserta tidak melampirkan SK =Kumhamtentang PengesahanKepengurusan DPP Partai Golkar yang sah dan juga tidak dicapstempel Partai Golkar.

Putusan Nomor 01 P/PAP/2017 11.P.11.Dokumen B.1.KWK PARPOL Partai PKPIPenjelasanDitandatanggani Oleh Plt Ketua Umum.Bertentangan dengan Pasal 40 ayat 5. ketantuan UndangUndangNomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturanpemerintah penganti Undangundang Nomor 1 tahun 2014 tentangpemilinan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang 12P.12.Dokumen Model B.1 KWK PARPOL, Partai GOLKAR Tidakmemiliki Cap Partai, dan tidak ditandatanggani

Bukti T20 Keputusan DPP Partai Nasdem Tentang Persetujuan aslPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atasnama Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru ( MODEL B.1KWK PARPOL).Fotokopi sesuaiKeputusan DPP Partai HANURA Tentang Persetujuan asi21.

Dimana proses ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa dasar hukum Pengusulan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaiberikut:a Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politikmenentukan bahwa: Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya danPartai Politik apabila (b) menyatakan pengunduran diri (c) menjadi anggotaPartai Politik Lain...

yang substansipemberhentian anggota DPRD dapat dilakukan oleh Partai sebagaimana tertuangdalam amar putusan Point (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atauditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya";d Kebijakan partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/ KDP/011/VII/2013, tertanggal 31 Juli 2013 tentang Proses PAW Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang

Pertanyaannya kemudian, apakah hakhak keperdataan/politik seorangharus terganjal hanya karena perpindahan partai ?

;115 Bahwa kemudian kepindahan partai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensibelumlah bersifat final dalam arti proses ditingkat internal Partai PDK baru sepihakPara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seharusnya hal ini harus dibahasterlebih dahulu ditingkat internal Partai (PDK) untuk menyetujui atau tidakmenyetujui kepindahan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (mekanismetidak berjalan), artinya bahwa Pengurus Partai PDK telah melakukan tindakansewenangwenang terhadap Para Penggugat

, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaikeberatankeberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahlu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;1213Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai

Partai.

Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.;(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Dilakukan oleh suatu mahkamahPartai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

;6) Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Mahkamah Partai,bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

Mahkamah Partai.

sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana iaterdaftar sebagai anggota.

32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakanmasalah perselisihan partai yang penyelesaiannya harus terlebih dahuludilakukan secara internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang ditentukan oleh Partai Politik.

32ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto 12ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai KebangkitanHalaman 9 dari 16 hal.

Nomor 189 K/Pdt.SusPar.Pol/2017menempuh upaya penyelesaiaan secara internal partai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik juncto Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu melalui Majelis Tahkim;7.

BUSTOMI (terdakwa dalamberkas terpisah) Selaku Sekretaris Partai PKP! DPC Kab.

USMAN Bin USMANmenerangkan bahwa dalam kepengurusan Partai PKPI Lampung Utaraadalah Sebagai Sekretaris Partai PKPI dalam keteranganya bahwa Saksitidak pernah menerima uang / honor dari uang bantuan untuk Partai PKPIyang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 s/d 2015, bahwa saksiABDULLAH S.

berkaitan dengan Anggaran Bantuan Partai Politik.Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH S.

Tahun 2012 sebesar Rp.28.000.000 dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;b. Tahun 2013 sebesar Rp.25.000.000, dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;c. Tahun 2014 sebesar Rp.21.800.000 dari Rp. 29.500.000 yangditerima partai;d.

Menyatakan Hukum Surat Keputusan (SK) Nomor : PAN/15/A/ Kpts/K-S/020/VIII/2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur/Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2010 hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) DPD PAN Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Agustus 2008 adalah tidak sah ; -------------------5.

Menyatakan Hukum Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Lombok Timur Pimpinan Penggugat hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) II tanggal 10 Juni 2007, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PAN /15/A/KPts/K-S/VII/XII/2007 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur / Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2010 adalah satu-satunya Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Lombok Timur yang sah ; ----------------------------------------------------------------------7.

Bahwa struktur wilayah kerja PAN sesuai dengan Pasal 9 ADPAN terdiri dari ; Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan organisasi dankepemimpinan partai ditingkat nasional ; Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai ditingkat Propinsi ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai ditingkat Kabupaten / Kota ; .

Bahwa tentang pemberhentian tetap telah diatur dalam Pasal7 huruf C angka 2 ART PAN yang berbunyi pemberhentiantetap pengurus partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan partai,dua tingkat diatasnya setelah mendapat rekomendasi dariDewan Pimpinan partai sederajat tingkat diatasnya =;8.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Anggaran Rumah TanggaPartai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan bahwaPenyelesaian pengaduan atau pelanggaran,sengketa dalam tubuh partai diselesaikan dalamtubuh partai diselesaikan melalui Badan ArbitrasePartai (BAP) ; 3.

Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh dewanpimpinan partai, dan tingkat diatasnya setelah mendapatrekomendasi dari dewan pimpinan partai satu tingkatdiatasnya ; 2n oon nnn nnn nnnBahwa yang berwenang memberhentikan adalah 2 tingkatdiatasnya yaitu DPP PAN ; Bahwa tidak ada surat pemberhentian dari DPP PAN ; Bahwa atas kejadian ini upaya yang bisa dilakukan olehPenggugat adalah melalui internal partai kalau tidak bisa baruke Pengadilan ; Bahwa yang termasuk dalam fungsionaris partai adalahKetua

Bab XIV diatur mengenaiPenyelesaian Perselisihan Partai Politik, yang dalam Pasal 32 ayat (1)disyaratkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengancara musyawarah mufakat.

Politik atau gabungan partai politikPengusung mengingat pada PILKADA Tahun 2017 Partai Politik Pengusungdari Pasangan Calon Bupati NENENG HASANAH YASIN dan EKASUPRIYATMAJA adalah terdiri dari Partai GOLKAR, Partai NASDEM, PartaiPPP, PARTAI PAN.

Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilihtahun 2017 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Nasdemdan Partai Hanura.5. Bahwa Bupati Bekasi Dr.Hj.NENENG HASANAH YASIN tersangkutperkara tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana, sehinggadiberhentikan dari jabatannya, sehingga oleh karenanyaterdapatkekosongan Jabatan Bupati Bekasi yang kemudian Wakil Bupati BekasiH.EKA SUPRIA ATMAJA,SH ditetapkan dan dilantik sebagai BUPATIBEKASI.6.

Adapun dokumen tersebut berisi:Surat Pencalonan Calon Wakil Bupati yang ditandatangani diatasmaterai dan distempel basah oleh Partai Golkar, Partai AmanatNasional, Partai NASDEM dan Partai Hati Nurani Rakyattertanggal 22Juli 2019, yang mana Nama Calon yang didaftarkan: 1. dr.TUTINURCHOLIFAH YASIN, MM dan 2.

Politik atau Gabungan Partai Politik."

Politik atauGabungan Partai Politik."

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yangditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar;Asli 1 (Satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli2018 atas nama Suharni Djabani;Foto copy tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)Foto copy dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir);Foto copy dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakalcalon anggota legislatif DPRD Kab.

Boalemo Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir);Foto copy daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatifDPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Foto copy daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/7520/KPUKab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

Gawi Djafar;Asli 1 (Satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli2018 atas nama Suharni Djabani;Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir);Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakalcalon anggota legislatif DPRD Kab.

Boalemo Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir);Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatifDPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.1.Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

Bahwa Para Penggugat adalah pasangan Bakal Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang didukung danatau. diajukan oleh Gabungan Partai Politik di ProvinsiPapua Barat yang terdiri dari;1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) suara sah= 4.321;2. Partai Karya Perjuangan (PKP) suara sah =3.003;3. Partai Buruh (PB) suara sah =2.469;4. Partai Indonesia Baru (PIB) suara sah =6.092;5. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) suara sah =4.350;6.

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) suara sah =11.364;7. Partai Persatuan Daerah (PPD) suara sah =2.956;8. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) suara sah =5.024;9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) suara sah =1.220;10. Partai Serikat Indonesia (PSI) suara sah =Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 31/G.TUN/2011/PTUN.JPR2.038;11. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) suara sah =6.134;12. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) suara sah =6.915;13.

Partai Kesatuan Nahdatul Ulama (PKNU) suara sah =1.152;14. Partai Kedaulatan (PK) suara sah =5.976;15. Partai Bintang (PBR) suara sah =5.930;16. Partai Republikan (PRN) suara sah =3.592;JUMLAH TOTAL SUARA SAH PARTAI PENDUKUNG = 72.506;(tujuh puluh dua ribu lima ratus enam);7.

Partai Serikat Indonesia;2. Partai Perjuangan Indonesia Baru;3. Partai Kedaulatan;4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;5. Partai Demokrasi Pembaharuan;6. Partai Persatuan Daerah;7. Partai Karya Perjuangan;8. Partai Indonesia Sejahtera;9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;10. Partai Peduli Rakyat Nasional;17.

Partai Buruh; dan;2.

Anggapan untuk usul pemberhentian Penggugat harus menunggupenyelesaian di tingkat internal partai. Bahwa kesalahan prosedur iniSepatutnya ditujukan kepada DPP dan DPC Partai Demokrat yangmemutuskan dan mengusulkan PAW dan bukan merupakan kesalahanTergugat yang tidak berurusan dengan masalah Internal Partai Demokrat(Putusan halaman 58));2.

Bahwa atas temuan tersebut BNN melaporkan kepada Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Banyuasin, sebagai induk Partai Politik dimanaPenggugat sebagai anggota partai tersebut (Bukti T6);4.

Bahwa selanjutnya setelah melewati proses yang melibatkan BP.OKK.DPP Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Propinsi Sumatera Selatan,DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, DPRD Kabupaten Banyuasindan KPU Kabupaten Banyuasin, maka terbitlah SK obyek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti T1 s/d T11); Menimbang, bahwa berdasar fakta 1 s/d 4 tersebut Majelismenyimpulkan: a).

= Menimbang,bahwa sampai disini secara materiil sebab dan akibat yang melatar belakangiterbitnya obyek perkara adalah dikarenakan ulah/perbuatan Penggugat sendiri(nuansa perbuatan pidana dalam hal ini Narkoba) sehingga terkena sanksiberupa PAW oleh internal Partai Demokrat (nuansa politik dalam hal ini PAW).Bahwa dengan kata lain Partai Demokrat mulai DPP, DPD Provinsi, dan DPCKabupaten telah merespon hal ini.

Sahiridi, ini merupakankebijakan/kehendak dari DPP Partai Demokrat; 5).

RHOMA IRAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Pondok Jaya VI/14, RT 006 RW 006,Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Islam Damai Aman(Partai IDAMAN);2.

Politik ke dalam 2 (dua) kelompok yakni: Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Partai Politik PesertaPemilu, 2 (dua) kelompok Partai Politik ini harus diakui kepastianhukumnya di dalam Peraturan KPU yang merupakan produk hukumPelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017.

Dengan dibatalkannya Pasal 173 ayat (1) danPasal 173 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017membuat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 panik dantidak menduga Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan danmemerintahkan seluruh Partai Politik diverifikasi Faktualtermasuk Partai Politik Peserta Pemilu 2014;Bahwa Partai Politik yang ada di DPR berusaha dan berupayasedemikian rupa untuk melakukan intervensi melalui RapatKonsultasi Pembentukan Peraturan KPU.

Putusan Nomor 11 P/HUM/20181)2)Tidak diakuinya 7 Partai Politik (PIKA, Partai Rakyat, PartaiIdaman, PPPI, Partai Republik, Partai Bhineka, danParsindo) yang tidak memenuhi syarat PenelitianAdministrasi. Tidak ada satupun norma di dalam PeraturanKPU Nomor 6 Tahun 2018 yang mengakui entitas 7 PartaiPolitik yang sudah mendaftarkan diri dan ikut PenelitianAdministrasi di KPU RI.

Hal ini bisa dibuktikan dengan tidakada satupun pasal yang memberikan kepastian hukumterhadap status 7 Partai Politik tersebut;4 partai politik baru seperti Perindo, PSI, Partai Garuda, danPartai Berkarya telah menjalani verifikasi faktual yang lebihberat dan lebih ketat sebagaimana dimaksud didalamPeraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Politik atau Gabungan Partai Politikhanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon;(8) Pasal 6 ayat (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politikmelakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untukdidaftarkan mengikuti Pemilihan;.

Pasal 38 ayat (2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calonsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atauGabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan: a.ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); b. menyertakan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuanPasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan c. menyertakanKeputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentangkepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepen gurusanPartai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

PartaiPolitik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan PasanganHalaman 15 dari 36 halaman.

disaksikan Bawaslu Provinsi atauPanwas Kabupaten/Kota;Pasal 41 ayat (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih PartaiPolitik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan KeputusanPimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan PasanganCalon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebutdinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politikpengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politiktersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimanadimaksud

Hadi AlHafiz (Partai Gerindra, Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKS, danPartai Hanura);4). Pasangan H. Gusti Abidinsyah, S.Sos., M.M., dan H.

Penggugat:
HOTMA ADELTINA LUMBANTOBING
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Tapanuli Utara
2.TORANG LUMBANTOBING, alias TOLUTO
3.CHRISMANTO LUMBANTOBING

Yakub Lumban Tobing mengusulkan kepada suamiPenggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itu menjabatsebagai Bupati Tapanuli Utara dan sekaligus merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD Partai Golkar Tapanuli Utara untuk menyediakanlahan guna rencana pembangunan gedung Kantor Partai Golkar di TapanuliUtara ;Bahwa seiring dengan rencana pembangunan Gedung Partai Golkar diTarutung Tapanuli Utara, Drs.

Yakub Lumban Tobing berjanji untukmencarikan dana pembangunan Gedung Partai Golkar tersebut, sedangkanSuami Penggugat ( Lundu Panjaitan, SH, MA ) berusaha untuk mencarilahan/tanah untuk pembangunan Gedung Partai Golkar ;.

Bahwa apabila Partai Golkar di Tarutung Tapanuli Utara sudah mempunyailahan tersendiri untuk pembangunan Gedung Partai Golkar Tapanuli Utarayang menetap, maka dengan sendirinya tanah objek terperkara tersebutkembali kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah secara hukum ;7.

Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah objek perkara untukpembangunan Gedung Partai Golkar Tapanuli Utara adalah karena merasaterpanggil untuk mewujudkan kecintaannya demi kemajuan Partai Golkar diTapanuli Utara ;8. Bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia memberikan tanah objekperkara tersebut untuk pembangunan gedung kantor Partai Golkar diTapanuli Utara, maka berdasarkan kesepakatan bersama antara Drs.

Bahwa setelah tergugat II selesai melaksanakan pembangunan FisikGedung Kantor Partai Golkar tersebut diatas tanah milik Penggugat yangmerupakan objek dalam perkara ini, maka Tergugat memakai GedungKantor Partai Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara partalgolkar Tapanuli Utara untuk menjalankan kegiatan rutinitas Partai Golkar diKabupaten Tapanuli Utara ;10.Bahwa selama Tergugat berkantor di atas tanah milik Penggugat yangmerupakan objek dalam perkara ini, pada umumnya berjalan dengan

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Pelopor KabupatenKaranganyar ;2. Bahwa oleh Pengurus Partai Pelopor Kabupaten KaranganyarPenggugat telah dicalonkan sebagai anggota DPRD KabupatenKaranganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Daerah PemilihanII dengan Nomor Urut 1 melalui Komisi Pemilihan Umum KabupatenKaranganganyar, dimana Tergugat sebagai Ketua, dan Tergugat II s/dIll sebagai anggota komisi Pemilinan Umum Kabupaten Karanganyar ;3.

No.2988 K/Pdt/2009Tergugat tersebut cacat hukum, namun dengan segala etiket baik demisuksesnya Pemilu Tahun 2009 dan juga demi kondusifitas KabupatenKaranganyar, Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar tetapmenanggapi surat dari Para Tergugat dan mengirim surat bernomor007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal HasilKlarifikasi Tanggapan Masyarakat, yang pada dasarnya surat tersebutberisi bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyarmempertahankan Penggugat sebagai Calon

Bahwa setelah Pimpinan Partai Pelopor mengirim surat jawaban danatau tanggapan sebagaimana tersebut dalam posita 7 Surat Gugatan,Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan klarifikasi dan atau verifikasiatas proses pencalonan Penggugat sebagai calon anggota DPRDKabupaten Karanganyar dari Daerah Pemilihan Ill dengan nomor urut 1yang diajukan Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar, dengan demikianproses pencalonan atas nama Penggugat telah final, dan Penggugatberhak ditetapkan sebagai calon tetap anggota

DPRD KabupatenKaranganyar yang dicalonkan oleh Partai Pelopor KabupatenKaranganyar dari daerah Pemilikan II dengan nomor urut 1 dan untuk ituPara Tergugat berkewajiban menetapkan Penggugat sebagai sebagaicalon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dicalonkanoleh Partai Pelopor Kabupaten Karanganyar dari daerah Pemilihan Illdengan nomor urut 1 dan dimasukan dalam dartar calon tetap (DCT) dariDaerah Pemilihan Ill nomor urut 1 yang dicalonkan oleh Partai PeloporKabupaten Karanganyar ;.

Bahwa untuk mempertegas surat jawaban dan atau tanggapan bernomor007/SP/PP/KRA/X/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, perihal HasilKlarifikasiTanggapan Masyarakat yang dikirim oleh Pimpinan Partai PeloporKabupaten Karanganyar sebagaimana terurai dalam posita 7 suratgugatan, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Partai Pelopor melaluiTim Advokasinya telah berkirim surat kepada Para Tergugat yangmenegaskan bahwa Pimpinan Partai Pelopor Kabupaten KaranganyarHal. 3 dari 21 hal. Put.

pemilu secara terbuka bertindak sebagai orang yangmenyampaikan visi, misi serta program Partai Kebangkitan Bangsa (orator)kepada peserta kampanye / masa kampanye yang saat itu menghadiri ataumenyaksikan kampanye pemilu terobuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).Selanjutnya ia terdakwa diselasela menyampaikan visi, misi serta programpeserta pemilu telah menuduh Harsono Bereki, S.Sos yang merupakan calonanggota legislative DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2014 s.d.2019 dengan nomor urut 4

Putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.BulProvinsi Sulawesi Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bereki adalah calon legislatif untuk DPRD ProvinsiSulawesi Tengah dari Partai Hanura ;Hal. 9 dari 25 hal.

Buol ;Bahwa juru kampanye dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah Yersi Tandisru(caleg DPR RI dapil Sulteng), Drs. Zainal Daud (caleg DPRD Provinsi Sultengdapil Kab. Buol dan Kab. Tolitoli), dan saya sendiri beserta para calonlegislatif Partai Kebangkitan Bangsa dapil 2 Kab. Buol ;Bahwa saat Drs. Zainal Daud melakukan orasi atau menyampaikan visimisinya sebagai calon legislatif saya tepat berada dibelakangnya dengan jaraksekitar 6 (enam) meter ;Hal. 17 dari 25 hal.

tentang Harsono Bereki yang menjelekanterdakwa di Desa Pionoto ;Bahwa terdakwa dilaporkan oleh Partai Hanura ke PanitiaPengawas Pemilu Kabupaten Buol ;Hal. 19 dari 25 hal.

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yudha Nugraha, Spd, MPD alias Wa Kakang Bin Pepep Sobana;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur.Dikembalikan kepada saksi ANDRI SURYA, SE;5.

yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telah ditetapkanKPU RI yaitu 16 partai politik nasional sebagai peserta pemilu.

Partai yangmemenuhi persyaratan adalah. Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Gerakan Indonesia RayaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Golongan Karya. Partai Nasdem7~ 02 Q203dGerakan Perubahan Indonesia. Partai Berkaryazs . Partai Keadilan Sejahtera. Partai Persatuan Pembangunanj. Partai Solidaritas Indinesiak. Partai Amanan Nasional. Partai Hati Nurani Rakyatm.Partai Demokratn. Partai Bulan Bintango.

Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaBahwa KPU Kab Cianjur telah menerima berkas administrasi partai politiksejak bulan Oktober 2017 dan untuk pendaftaran atau pencalonan anggotaDPRD Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitua. Daerah pemilihan Cianjur 1 yaitu kecamatan Cianjur, Warungkondang,Cilaku dan Gekbrongb. Daerah pemilihan Cianjur 2 yaiu kKecamatan cuegenang, pacet, cipanas,sukaresmi dan cikalongkulonc.

(Pemilu) Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Ilham dan saksi Apen membawaspanduk partai gerindra yang masih tertempel dirangka kayu, dan sesampai dipos ronda spanduk tersebut diletakan di pos ronda tersebut.

Putusan Nomor 575 K/TUN/PILKADA/2016Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupatiserta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota olehPartai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretarisPartai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat KeputusanPengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calonyang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi:5.

Pasal 39 huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016;Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusattentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan olehpengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politiktingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum danSekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkatpusat;6.

Nuralam S.E., Msi. menyatakan didukung 10(sepuluh) kursi DPRD Kota Jayapura dari 3 (tiga) gabungan Partai Politiksebagai berikut: Partai Demokrat (4 kursi), Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (4 kursi), dan Partai Persatuan Pembangunan (2kursi);Bahwa Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota JayapuraPeriode 20172022, Boy Markus Dawir, S.P dan Dr. H. Nuralam S.E.

dan merugikan Partai yang dapat menimbulkandampak negatif terhadap Kredibilitas dan Kapabilitas Partai baiksecara Lokal maupun Nasional;Bahwa, hal ini sesuai dengan AD/ART PKPI pada Bab.

Nuralam,S.E., M.Si. yang diusulkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016; Bahwa surat dukungan Partai PKPI terhnadap pasangan calon Boy MarkusDawir, S.P. dan Dr. H.

Anentinus dariKeanggotaan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bangka Selatan;(Bukti TII 3).d Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Demokrat KabupatenBangka Selatan Nomor: 03/DPCPD/BASEL/2009 tertanggal 14 Agustus2009 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 05/DPCPD/BASEL/VIU/2009 Tentang Pemberhentian Ir.

/VIII/2009 perihal Penetapan Calon AnggotaLegislatif Partai Demokrat Nomor 4 (Adi Permadi) sebagai Pengganti CalonAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Bangka Selatan Periode 20092014 (telahdicocokkan dan tidak ada Aslinya) diberi tanda bukti T II 7;Fotocopy Surat DPC Partai Demokrat Bangka Selatan Nomor: 07/DPCPD/BASEL/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Tergugat II telah di tetapkansebagai Pengganti Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Bangka Selatan olehDPC Partai Demokrat Bangka Selatan menggantikan

Adi Permadi Nomor urut 4 dari Partai Demokrat Dapil Bangka Selatan Ipada Pemilu Legislatif 2009.

Anentinus dari Keanggotaan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Bangka Selatan;Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan Nomor:03/DPCPD/BASEL/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 Tentang PerubahanSurat Keputusan Nomor: 05/DPCPD/BASEL/VIII/2009 TentangPemberhentian Ir.

2009 Tentang Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai DemokratNomor 4 (Adi Permadi) Sebagai Pengganti Calon Anggota DPRD BangkaSelatan Periode 20092014;Berdasarkan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Selatan Nomor:07/DPCPD/BASEL/VII/2009 Tentang Usulan Calon Pengganti AnngotaDPRD Kab.

3 (tiga) ;Bahwa atas dasar tersebut Penggugat mengambil sikap untuk mundur denganalasan Penggugat tidak yakin untuk dapat jadi Anggota Dewan dan keluar sebagaiAnggota Partai Bulan Bintang (Bukti P6 dan P8) ;Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Kepala DinasPendidikan Kota Batam tanggal 29 Desember 2003 tentang pengunduran diri Penggugatsebagai Calon Legislatif maupun sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan kembalisebagai Guru (Bukti P7 dan P8) ;Bahwa ternyata Walikota Batam (Tergugat

Tunjangan Kepala Sekolah ;Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 tentangPegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik yaitu Pegawai Negeri Sipilyang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan kepengurusandalam partai politik dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila iamelepaskan keanggotaan dan kepengurusannya ;Bahwa berdasarkan peraturan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepadaWalikota Batam tanggal 10 Januari 2005

Bahwa yang namanya kami sebutkan di atas adalah istri dari saudara H.ArsyadLubis S.A.g dahulu ketua DPW (sekarang ketua MPW) Partai Bulan BintangProvinsi Kepulauan Riau,dan karenanya sudah menjadi kelaziman bagikebanyakan kita Bangsa Indonesia,setiap pasangan suami istri senantiasa salingAsih, Asah dan Asuh,termasuk juga di dalam mendukung karir Politik suaminyaH.Arsyad Lubis S.Ag., saudara Dra.Hj.Jusmawati Maasin senantiasa proaktifsebagai pengurus Muslimat Partai Bulan Bintang .2.

Bahwa yang namanya kami sebutkan di atas adalah pengurus Muslimat PartaiBulan Bintang yang merupakan badan Otonom Partai Bulan Bintang, dan ataubukan pengurus maupun anggota Partai Bulan Bintang .3.

Bahwa Partai Bulan Bintang adalah berAzaskan Islam,dan sebagai BangsaIndonesia kita perlu. mengembangkan sikap yang mengakui persamaanderajad, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusiasebagai mengembangkan sikap tenggang rasa dan menghargai hakhak oranglain, saudara Dra.Hj.Jusmawati Maasin yang namanya kami sebutkan di atas,mandapat kehormatan sebagai calon legislatif pada tahun 2004.B.

apabila terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;