Judex Facti tidak menerapkan Hukum Adat Sumba (Wewewa) dengan tepat danbenar;Bahwa ketentuan tentang waris dalam Hukum Adat Sumba (Wewewa) adalahberdasarkan garis patrilineal, yang juga menegaskan bahwa seorang perempuan yangtelah kawin dan keluar rumah tidak lagi berhak atas warisan dari orang tuanya;Bahwa ketentuan tersebut telah diterapkan secara tidak tepat dan benar oleh JudexFacti tingkat pertama dan banding dalam putusan tingkat pertama juncto tingkatbanding (lihat halaman 59 putusan tingkat

adat dan menerapkan dengantepat hukum adat tersebut sebagaimana dalam putusan Judex Facti tingkat pertamayaitu dalam halaman 6162 putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 23/PDT.G/2011/PN.WKB.

Adat yang tepat dan benar dalampendapat berbeda Ketua Majelis tingkat pertama;Bahwa penerapan hukum pembuktian dan penerapan hukum adat yang tepat dansesuai telah disampaikan oleh Ketua Majelis dalam perkara a quo dalam tingkatpertama, yang pada pokoknya termuat dalam putusan tingkat pertama halaman 6162(Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 23/Pdt.G/2011/PN.Wkb.)

;Bahwa penerapan hukum pembuktian dan penerapan hukum adat yang tepat dansesuai tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Majelis tingkat pertama,dengan pendapat bahwa:a. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Mali Dairo, anakkandung dari almarhum Sairo Bolla;b.

Bahwa pendapat Ketua Majelis tingkat pertama tersebut di atas sesuai denganhukum adat Sumba yang dalam hal init Hukum Adat Wewewa secara khususmengenai hukum waris yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Wewewa; yangmana masih hidup dan diterapkan dalam tata pergaulan hidup bersama;26.Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Ketua Majelis tingkat pertama yangberbeda dengan Anggota Majelis dan 2 adalah lebih tepat dan sesuai denganhukum acara pembuktian dan hukum adat yang berlaku dan sudah sepantasnyadipertimbangkan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar keliru dalam penerapanHukumnya karena memvonis Pemohon Kasasi dengan dasar Hukum Adatyang berlaku di TORAJA, padahal Hukum Adat di Toraja yang berhubungandengan perkara ini sudah tidak diperlakukan lagi dan/atau sudah tidak adasehingga UndangUndang Darurat dalam perkara ini tidak dapat diterapkankarena Hukum Adat yang dimaksud sudah tidak tumbuh di tengahtengahmasyarakat Toraja, sehingga Majelis Hakim Agung yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi JACOBSOLLU di bawah sumpah menerangkan atas pertanyaan Majelis Hakim,bahwa Apakah Hukum Adat di TORAJA masih diperlakukan sekarang ?Saksi JACOB SOLLU menjawab Kalau ada masalah adat sekarang terjadisudah diserahkan ke Pengadilan* dan dikatakan pula bahwa Saksi tidakmengetahui apa masih berlaku atau tidak sehingga Saksi ini dapat dijadikansebagai dasar putusan yang adil bahwa sudah jelas kalau Hukum Adat yangHal. 5 dari8 hal. Put.

Bahwa apabila Hukum Adat yang dibuktikan maka keduanya baik PemohonKasasi maupun GRETY KARURUKAN sebagai Saksi Korban haruslahdijadikan Terdakwa secara bersamasama karena samasama melakukanPelanggaran Adat, tetapi faktanya cuma Pemohon Kasasi yang dijadikanTerdakwa sementara samasama melakukan, sehingga putusan iniPemohon Kasasi merasa tidak adil sehingga Pemohon Kasasi berharap agarMajelis Hakim Agung dapat memberikan rasa keadilan atas diri PemohonKasasi ;6.

Namun Hukum Yang Hidup /hukum adat mana yang masih hidup di Toraja....? Karena semua Saksi yangdiajukan di persidangan tidak ada yang mengetahui kalau Hukum Adat diToraja masih hidup sehingga bertentangan antara pertimbangan hukumJudex Facti dengan keterangan SaksiSaksi, sehingga putusannya tidakmencerminkan rasa keadilan ;7.

Oleh karenaitu. berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agungmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 42/Pid/2008/PT.MKS ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangan hukumnyajuga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Terdakwa telahmelakukan perbuatan yang melanggar Hukum Adat, dengan pertimbangansebagai berikut

adat yang kamipakai adalah Hukum Adat Minangkabau dan tidak pernah memakai adat lainsemenjak dahulunya sampai saat ini tetap memakai hukum adat Minagkabauyaitu Salah Bautang, Badoso Mati, Balaku di Patangguangkan.Dan kami masingmasing Ninik Mamak mempunyai pusako tinggi dan pusakorendah selama Pemerintah tetap mengakui Hukum Adat Minagkabau setiappenggunaan tanah oleh perusahaan atau pemerintahan tetap memintapenyerahan dari Ninik maka itu menandakan adat yang kami pakai yaitu AdatMinagkabau.Surat

Sehingga dengan demikian, apabila PARA PENGGUGAT tidak memilikikapasitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, maka segala hakhak yangdimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat akan gugur dari PARAPENGGUGAT itu sendiri ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut terbukti banhwa PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan GugatanPerkara a quo.

adat yangkami pakai adalah Hukum Adat Minangkabau dan tidak pernah memakaiadat lain semenjak dahulunya sampai saat ini tetap memakai hukum adatMinangkabau yaitu.

Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakantertentu sebagaiman diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), suatumasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata

Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;e. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan,Unsur Balai Pemantapan Kawasan WHutan dan Unsur Dinas/BadanKabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota,apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;Halaman 55 dari 65 halaman Perkara No :29/Pdt.G/2018/PN.Rgtf. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yangberada dalam Kawasan Tertentu;g.

adat,tentu tidak bisa lepas dari hukum adat Minang yang terkenal dengan Adatbasandi syarak, syarak basandi kitabulloh yang tak lapuak karano hujan dantak lakang karano paneh dan berlaku sampai sekarang;Bahwa dalam hukum adat Minang, manusia dibagi dua yakni mamak dankemenakan, mamak yaitu penghulu dan kemenakan, kemenakan terbagi pulayaitu pertama, kemenakan bertali darah baik secara vertikal maupun secarahorizontal termasuk ibunya dan mamaknya adalah kemenakan bertali darah;kedua, kemenakan bertali

Nomor 644 K/Pdt/201510.11.12.13.namun pihak Badan Pertanahan Tanah Datar tetap memproses pengurusansertifikat tanah berperkara, itulah sebabnya pihak Badan Pertanahan TanahDatar ikut dijadikan Tergugat II;Bahwa dalam surat bantahan pihak Penggugat kepada pihak badanpertanahan Tanah Datar atau Tergugat II (dua) telah Penggugat kemukakanalasan menurut hukum adat, sebab pihak Tergugat juga mengaku bahwatanah terperkara adalah tanah adat, maka dalam perkara ini tentu harusberlaku hukum adat secara utuh

punya ulayat, suratsurat tersebut ditandatangani oleh oknumpenghulu yang tidak mempunyai tanah sejengkalpun di sekitar tanahterperkara sebab penghulu itu kebesarannya di atas bingkah tanahnya atauGadang Sako di atas Pusako dan surat tersebut juga ditandatangani olehpenghulu suku sembilan palsu, karena yang mengangkat penghulu tersebutadalah Tergugat , jadi tidak sesuai dengan ketentuan syaratsyarat untukmenjadi seorang penghulu pucuk suku dalam hukum adat Minang;Bahwa dalam hukum adat penghulu suku

Kondo Marajo adalahmerupakan Panghulu Pucuk Suku Sembilan Pertama di PadangGanting bahwa dalam Hukum Adat tersebut berlaku Hukum Alam,artinya siapa yang pertama kali datang atau masuk ke Padang Gantingtentu mendapat harta atau tanah yang luas dan bagusbagus, ternyataHalaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2015di Padang Ganting yang mempunyai harta dan tanah ulayat yang luasdan bagusbagus adalah DT.

Kondo Marajoadalah Hukum Adat itu sendiri yang dibuat oleh DT. Parpatiah NanSabatang dan oleh DT. Ketemanggungan, dan keturunan Penggugatadalah orang yang bertali darah dengan DT. Kondo Marajo serumahsetuturan Atap, sepandam sepekuburan, sasosok sajarami saharatosapusako, yang Penggugat/Pemohon Kasasi buktikan dengan alat buktitambahan yang diberi tanda dengan P 7 yaitu Pernyataan Ninik MamakSuku Sembilan yang ditandatangani oleh diantaranya 1. AM.

Legal Standing (Kedudukan Hukum) Remaong Koetai Berjaya, Adanya TitahSultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan Pengakuan Negara(Konstitusi Indonesia) terhadap Masyarakat Hukum Adat;Il. Sah atau tidaknya Penangkapan dan atau penahanan terhadap PEMOHONPada tanggal 09 Mei 2020; Ill. Sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan Barangbarang yangdipergunakan PEMOHON Pada tanggal 09 Mei 2020; IV.

LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) REMAONG KOETAI BERJAYA,ADANYA TITAH SULTAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA DANPENGAKUAN NEGARA (KONSTITUSI INDONESIA) TERHADAPMASYARAKAT HUKUM ADAT : 1.LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) REMAONG KOETAIBERJAYA.

PENGAKUAN NEGARA (KONSTITUSI INDONESIA) TERHADAPMASYARAKAT HUKUM ADAT. Bahwa Hukum Adat dan Keputusan Adatdalam hal ini Keputusan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Harusdihormati dan dihargai sekalipun dianggap bertentangan dengan hukumPositif.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven dalam bukuHukum Adat dan Modernisasi Hukum (Terbitan FH UII, 1998; hal.169)bahwa hukum adat adalah hukum asli sekelompok penduduk di Indonesiayang terkait karena hubungan geneologis (kKesukuan) atau territorial (desa)(Pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling S. 18552).

Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat atau adatistiadat, maka dapatlahdikatakan, bahwahukumadat merupakankonkritisasi dari pada kesadaran hukum.

Nusantara (AMAN) Bersama Masyarakat Adat KenegerianKuntu dari Riau dan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu dari Bantenmenyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah suatu kesatuanMasyarakat Hukum Adat berserta hakhak tradisionalnya yang bersangkutansecara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existens/), atau setidaktidaknya mengandung unsurunsur yaitu ada masyarakat yang warganyamemiliki perasaan kelompok (ingroup feeling), pemerintahan adat, ada hartakekayaan adat, ada paraturan adat serta

masyarakat hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsurwilayah hukum adat tertentuMenimbang bahwa UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, menyebutkan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat yaitumasyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap), adakelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayahhukum adat yang jelas, ada pranata hukum, khususnya peradilan adat,diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari;Menimbang bahwa UndangUndang

Nomor 7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air, menyebutkan bahwa masyarakat Hukum Adat adalahsekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai wargabersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaantempat tinggal atau atas dasar keturunan;Menimbang bahwa UndangUndang Nomor 18 tahun 2004 tentangPerkebunan, menyebutkan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat yaitumasyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap), adakelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat,

ada tidaknya tanah ulayat dari Masyarakat Hukum Adat, kriteriayang digunakan adalah sebagai berikut :1.

Adanya unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengantanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati olehwarga persekutuan tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P2, bukti P7, buktiP9, bukti P10, bukti P11, bukti P12, bukti P13, bukti P15, bukti P16,bukti P17, bukti P18, bukti P19, bukti P20, bukti P21, bukti P22, bukti P23 dan bukti P24, Masyarakat Hukum Adat di Muara Sako secara de factodan de jure

Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbataswilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dandihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;.

Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yangmemegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang barusangatlah tidak berkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru padatanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan KepalakepalaSoa serta melibatkan seluruh Masyarakat Negeri Nolloth, sehingga pelantikantersebut sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Negeri Nolloth sebagai

yangmerupakan keterwakilan sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat dimanaPutusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

adat setempat ;.

adat yang memiliki batasbatas wilayahyang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hakasal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

adat/norma adat yang terjadi adalah perbuatanmelawan hukum adat/norma adat;23.

adat yangberlaku khususnya hukum adat Soa ;.

adat pada umumnya dankhususnya hukum adat Soa ;.

adat dengan hukum nasionaldalam pengangkatan anak secara adat in casu hukum adat Soa;Putusan No.55/PDT/2018/PT KPG. hal 37 dari 71Menurut hukum adat, syarat dan tata cara pengangkatan anak padaumumnya dilaksanakan dengan beberapa cara.

adat pada umumnya dankhususnya hukum adat Soa;a.

harta orang tuaadalah anak lakilaki (ata one) ic para Penggugat; Bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai anak perempuan (ata peang)tidak berhak mewarisi harta benda orang tuanya karena anak perempuanakan mengikuti klan suaminya (kawin keluar) dan karenanya akan mendapatwarisan dari suaminya.

Widang(pemberian tanpa syarat).Inilan yang membuat hukum adat Manggaraimenjadi dinamis, tidak kaku.

Dalam hukum adat Manggarai terkait warisan jika anak lakilakimengingat dan kemudian memberi kepada saudari perempuan adalah halyang luar biasa dan sangat patut disyukuri karena itu berarti hubunganpersaudaraan antara anak lakilaki dan anak perempuan sangat erat danmesra. Dalam banyak hal yang sudah terjadi anak perempuan sama sekalitidak mendapat dan tidak diberi.

Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat ManggaraiPenggugat 1, Pengugat 5 dan Alm.

adat (waris) bersifat dinamis, maka apabilaterdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukummasyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti hukum adat yangtidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan lakilaki, maka hukumadat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RINo.1048 K/Pdt/2012 tanggal 28 September 201 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,maka telah jelas bahwa dalil utama Para Penggugat tidak

No. 41/PDT/2014/PT.AMBberkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakansuatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telahlama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulanhidup bermasyarakat, kKemudian mengeluarkan Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 01 Tahun 2006 tentang NegeriBahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, Tergugat Il, memberikanjawaban sebagai benkut:1)Bahwa Penggugat telah mengakui Peraturan Daerah Kabupaten

Adat Negeri Titawaai, Penggugat in casu Prof.

Jawaban Angka 1:Bahwa pada dalil posita gugatan angka Penggugat medaililkan:Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifatgeneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenangHal 61 dari 123 Hal Put.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Bab XIV tentang PENYELESAIAN SENGKETAPasal 64 merumuskan:Ayat (1) Penyelesaian sengketa dibidang hukum adat termasuksengketa petuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Saniri Negeriatau Dewan Adat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenanganmenurut ketentuan hukum adat setempat sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Hal 64 dari 123 Hal Put.

adat termasuk sengketapetuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Saniri Negeri atau DewanAdat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenangan menurutketentuan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlakuAyat (2) Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnyadapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sesuaiketentuan dalam ayat 1Ayat (3) Dalam hal teradi suatu sengketa dibidang hukum adat yangberdampak luas dan dapat mengganggu

Menyatakan Kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi No.47 tanggal 20 agustus 1999 yang dibuat dihadapan haji zamri,SH Notaris di Padang dinyatakan batal karena bertentangan dengan pasal 1340 KUHPerdata;- Menyatakan Akta No.47 tanggal 20 ADgustus 1999 yang dibuat dihadapan Haji Zamri,SH Notaris di Padang, batal demi hukum karena bertentangan dengan;a.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ; b.Surat Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor 525.29/1285/pred-1990;c.Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 525/112/Perek-2001, Perihal Pembatalan Pengelolaan Lahan HTI di Kecamatan lunang Silaut; - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Trggat Konvensi yang lain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI dan REKONPENSI- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara

Bahwa Hak Penggugat atas Pengelolaan Hutan Tanaman Industri(HTIl) Bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tantang Nagarisebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat;Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 huruf h, PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor 13 Tahun1983, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut: Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di Nagari yang dikuasai dandiatur

oleh hukum adatBahwa selnjutnya sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7, ayat (1)huruf g, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983, salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah: Mewakili Nagari atau bertindak atas nama dan untuk nagari ataumasyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam17maupun dil luar peradilan untukkepentingan atau/dan halhal yangmenyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari;Bahwa sejauh fakta yang ada dalam perkara

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983 Tantang Nagari sebagai KesatuanMasyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat; 009 20 nn nono nnn. Surat Gubernur Daerah Tingkat Sumatera Barat, Nomor525.29/1285/Pred 1990 ;n2ne neon ene ences. Surat Bupati Pesisir Selatan No. 525/112/Perek2001, PrihalPembatalan Pengelolaan Lahan HT!

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983 Tantang Nagari sebagai KesatuanMasyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat;b. Surat Gubernur Daerah Tingkat Sumatera Barat, Nomor525.29/1285/Pred1 990j nnn nnn nnn rn nnnnc. Surat Bupati Pesisir Selatan No. 525/112/Perek2001, PrihalPembatalan Pengelolaan Lahan HT! di Kecamatan LunangSilaut;5.

Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat SumateraBarat ;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat disamping mengajukan bukti buktisurat sebagi mana yang telah dipertimbangkan diatas, untuk lebin meneguhkandalil dalil bantahannya juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Parihat danSyaf Effedi Dt.

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; danc. Penetapan masyarakat hukum adat.5) Pasal 14 ayat (7): Bupati melakukan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasiPanitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.. Dengan demikian:1) Tidak terdapat dalil yang menyatakan Sdr.

pemanfaatanTanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yangbersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaatimasyarakatnya..

Bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanahpersekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurutkenyataannya masih ada;4.

Hukum Adat;6.

Sejarah Masyarakat Hukum Adat;b. Wilayah adat;c. Hukum adat;d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat;e.

Menyatakan Hukum bahwa Jual beli yang dilakukan Amagq Murnidan ahli waris Inag lrah dengan tergugat 1 adalah syah menurut hukumkarena telah memenuhi syarat syarat K.U.H.Perdata atau hukum adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat,serta riil dan kontan,diketahui oleh Kepala Kampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalampasal 19 PP no.10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untukjual beli dalam K.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakansyarat bagi pejabat Agraria;6.

Putusan MahkamahAgung tanggal, 27 Mei 1975 Nomor 952 K/Sip/1974 menyebut bahwa jualbeli adalah syah apabila telah memenuhi syarat syarat K.U.H.Perdataatau hukum adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat,serta riildan kontan, diketahui oleh Kepala Kampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tidak menyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkanhanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria;4.

Menyatakan Hukum bahwa Jual beli yang dilakukan Inaq Mahsundengan tergugat 2 adalah syah menurut hukum karena telah memenuhisyarat syarat K.U.H.Perdata atau hukum adat i.c jual beli dilakukanmenurut Hukum Adat, serta riil dan kontan, diketahui oleh KepalaKampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untuk jual beli dalamK.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagipejabat Agraria;7.

adat i.c jual bellidilakukan menurut Hukum Adat, serta riil dan kontan, diketahui olehKepala Kampung ( Kepala Dusun).

adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, serta riil dan kontan,diketahui oleh Kepala Kampung (Kepala Dusun).

adat yang diberlakukan .oleh karena : a.

Pihakpihak yang mengadakan perjanjian jual beli tanah tersebut orangIndonesia sli (pribumi) yang tunduk pada hukum adat dan tidakmenundukkan diri atau melakukan pilihan hukum terhadap hukumPerdata Barat ;3? b.

Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan Peraturan PemerintahNomor:10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan PemerintahNomor: 24 Tahun 1997 ternyata hukum adat yang menjadi dasarUndangUndang Pokok Agraria diberlakukan untuk menentikansyahnya jual beli tanah ; 6 Menimbang, bahwa oleh karena itu sistim hukum yang harus diberlakukanmengenai perjanjian jual beli dan wanprestasi yang menjadi masalah pokokdalam perkara ini adalah sistim hukum

adat ,bukan sistim hukum Perdata Baratna Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli tanah bukan merupakanperjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1457 KUH Perdatamelainkan suatu. perbuatan hukum berupa penyerahan tanah yangbersangkutan oleh penjual kepada pembeli secara tunai/kontan , dan pada saatyang bersamaan pembeli menyerahkan/membayar harganya secara tunaikepada penjual dan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara terangdihadapan Pejabat/Kepala Desa ; Menimbang, bahwa oleh

adat, pihak pembeli yang telahmembayar sebagian harga tanah akan tetapi tidak mau melunasi kekuranganpembayaran harga tanah yang telah dijanjikan merupakan suatu wanprestasi,maka untuk menentukan hal itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli bersifat tunai, walaupunharga tanah yang telah disepakati baru dibayar sebagian akan tetapi dianggapdibayar penuh, sedang kekurangannya dianggap sebagai utang, sehinggapenjual tidak dapat menuntut pembatalan

INDO MUARAKENCANA dikenakan sanksi/denda atas pelanggaran Hukum Adatsebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum Adat Tertulis halaman 22 Pasal91 tentang KOUH DUSA MUNTAM HINTING PALI TANA DANUM, makaoleh karena itu PT. INDO MUARA KENCANA wajib membayar kepadaIPONG bin YA PAMBUK sanksi/denda Hukum Adat yang terdiri dari :11.1. PALAS HINTING PALI TARA DANUMberupa :a. Jirou yaitu.

Raya, yang telah menjatuhkan dendaadat atas pelanggaran hukum adat Suku Dayak Siang KOUH DUSA MUNTAMHINTING PALI TANA DANUM terhadap Termohon Kasasi (TergugatVTerbanding) sebagai berikut :Hal. 20 dari 36 hal.

Adat BPHN. 1988/1989.Monografi Hukum Adat Kalimantan Ill.Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KehakimanRepublik Indonesia.

Hukum Adat Indonesia. Cetakan keIV. Jakarta : RajaGrapindoPersada.

No. 758 K/Pdt/2011Sidang Adat Kademangan seKabupaten Murung Raya pada tanggal 15Maret 2005 atas pelanggaran Hukum Adat sebagaimana tertuang dalamKitab Hukum Adat Tertulis halaman22 Pasal 91 tentang KOUH DUSAMUNTAM HINTING PALI TANA DANUM) ;4.

Bandaro dan Mamak Kepala Suku H.Afrizal,tidak dapat dipindahtangankan/dialinkan menjadi atasnama perorangan, tanpa persetujuan seluruh anggota kaum(Penggugat) yang walaupun pada saat itu (9 Maret 2000)telah dewasa menurut Hukum Adat dan/telah berumahtangga;Bahwa Harta Pusaka Tinggi yang dengan Rumah Gadangmerupakan satu kesatuan adalah milik seluruh anggota suatukaum menurut hukum adat; yang seharusnya berlaku hukumadat Minangkabau.

Dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milikperorangan diatas Harta Pusaka Tinggi yang terdapat RumahGadang, berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidakmengindahkan hukum adat yang hidup dalam masyarakatyang berakibat menghilangkan perangkat adat dalam hukumadat, dan telah menghapus Hukum Adat dan Kaum;Kecermatan Formal : Seharusnya Pejabat Tata Usaha Negaramemeriksa semua faktafakta dan masalahmasalah untukdipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau (matriarchaad ), Kaum LakiLaki hanya mempunyai Hak Bezit/sebagai Bezitter sedangkan Hak Milik ( e/ gendom ) ditanganKaum Perempuan.

Bahwa Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Mamak KepalaWaris baik menurut Hukum Adat yang tidak tertulis dan Peraturan DaerahSumatera Barat No. 16 Tahun 2008.b.

Bahwa Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sangatkeberatan dan merasa dirugikan diterbitkannya Keputusan Pejabat TataUsaha Negara Sertifikat Hak Milik No. 79, No. 109 (sekarang No 322),No. 110 (sekarang No 328), dengan telah melanggar hukum adat yangtidak tertulis dan tertulis (Perda No. 16 Tahun 2008), yang berartimenghapus hukum adat yang hidup dalam masyarakat, berakibat hilang/hapus harta pusaka kaum beserta tatanan hukum adatnya yaitu milikHalaman 21 dari 27 halaman.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum adat dan tata cara menurut ajaran Agama Hindu yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2019 adalah sah dan putus karena perceraian

Kehendak bersama seluruh anggota pesukuan dan atauMasyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yangberlaku.

hukum adat;Halaman 32 dari 66 halaman.

Pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa TanahUlayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayatsuatu masyarakat hukum adat tertentu.;b. Pasal 1 angka (13) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa Tanahadat adalah tanah milik persukuan yang penguasaannya diaturmenurut hukum adat.

Karenakeberadaan pasal a quo memberikan perlindungan secara konkritkepada masyarakat hukum adat dari perlakuan yang merugikanpihakpihak yang hanya mengambil keuntungan dari kekayaan alamyang dimiliki oleh masyarakat hukum adat;Bahwa selanjutnya, pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat danHalaman 51 dari 66 halaman.

adat dariperlakuan yang merugikan dari pihak hanya mengambil keuntungan darikekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan lainlain, dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, Jadi apa yangdikatakan oleh Tergugat mengenai Hukum adat Pekon Kandang Besi Kec.Kota Agung Barat Kab.

hukum adat beserta hakhak tradisionalnyasepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undangundang.

Sayuti Talib dengan Teor Receptio a Contrario yangmenyatakan bahwa: hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan denganhukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Teori tersebut kemudian difahamilebih lanjut oleh Yahya Harahap bahwa hukum adat yang menyesuaikan diri kedalam hukum Islam, atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupanmasyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam.

adat MargaBenawang sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat karena harta tersebutbukanlah harta asal milik Tergugat, sedangkan Penggugat tidak melengkapidalilnya yang menyebutkan bahwa ketentuan hukum adat dimaksud Tergugathanya berlaku terhadap harta asal.

adat Marga Benawang PekonKandang Besi, hal tersebut tidak menjadikan Penggugat terlepas sepenuhnya daritanggung jawab atau konsekwensi sebagai pribadi yang secara sadar menerimagelar adat, artinya Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk menghormati danmenghargai nilainilai yang ada dalam hukum adat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sekaligussebagai bagian dari upaya untuk tetap menghargai hukum adat yang masih hidupdi dalam masyarakat, serta dengan memahami bahwa

adat sebenarnya telahdiatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangNomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masihada dan diakui keberadaannya berhak :a.

Adat:(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangada di daerah yang bersangkutan, Lembaga swadaya Masyarakat daninstansiinstansi yang mengelola sumber daya alam;(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih adasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasarpendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi danapabila

Ada wilayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khusunya peradilan adatyangmasih ditaati; dane.

Adat, Masyarakat Hukum Adat yang adadidaerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat sertaInstansiInstansi yang mengelola sumber daya alam.

Ada wlayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khusunya peradilan adatyang masih ditaati; dane.