Ditemukan 34407 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mndirikan mengirimkan mandirian
Penelusuran terkait : Izin surat mendirikan bangunan Surat izin mendirikan bangunan Penggelapan pajak Izin mendirikan bangunan Pelanggaran izin mendirikan bangunan (imb) Mendirikan tempat parkir tanpa ijin Ptun Perijinan Ijin mendirikan bangunan Yogyakarta Tidak ada hubungan hukum Hak guna bangunan Mendirikan rumah Sengketa hak guna bangunan Sengketa tanah Mendirikan bangunan tidak memenuhi syarat perpetakan Perbuatan melawan hukum Pembangunan rumah Permohonan izin mendirikan bangunan Jual beli tanah Sita jaminan (conservatoir beslag)
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-10-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2796/Pid.B/2015/PN Mdn
Tanggal 19 Januari 2016 — - MARSAID YUSHAR, PHD
198 — 41
  • Tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri , dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi ?Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
    Umum Kejaksaan Negeri Medanyang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :see Bahwa terdakwa MARSAID YUSHAR PHD Pada hari Kamis tanggal 25 Juni2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni2015 di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan
    ofSumatera.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkanUang tunai sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Dikembalikankepada saksi SUCIPTOMenetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2796/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :7.Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan
    Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarangmemberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelarprofesi;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 07-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Krs
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 3
  • Bahwa Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah Negaratersebut tanpa adanya izin dari Turut Tergugat, dan berdasarkan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Nomor 8Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dilarang mendirikan bangunan di atastanah Negara.
    Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangtelah mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara adalah merupakanPerbuatan yang melawan Hukum, apalagi tanpa adanya izin dari TurutTergugat serta telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat (PUPERA)Nomor 8 Tahun 2015 tersebut;.
    Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang mempunyai kewenangan serta yangmenangani/mengelola tentang tanah milik Negera tidak pernah mengambiltindakan atau melarang orangorang yang mendirikan bangunan di atasHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Krstanah milik Negara. Sedangkan Turut Tergugat hanya memasang papanlarangan yang berbunyi DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATASTANAH MILIK NEGARA Berdasarkan PERMEN PUPERA Nomor 8 tahun2015.
    Dengan dibiarkannya Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunanyang menutup! atau menghalangi tanah milik Penggugat maka Penggugatsangat dirugikan.
    Intinya apa yang disampaikan Penggugatbahwa toko Tergugat dan II telah menghalangi lalu lintas kendaraan barangmasuk Penggugat adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan yang diadaada;Bahwa tergugat dan II mendirikan bangunan toko tersebut tidak berijinsebagaimana posita no.4 adalah tidak benar.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-12-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 230/PID.B/2012/PN.P.BUN
Tanggal 17 Desember 2012 — HATMANSYAH Als HATMAN Bin MASRI
158 — 24
  • KOSMASMULIADI yang letaknya berbatasan dengantanah milik saksi ;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar atau alasanTerdakwa mendirikan bangunan dan mendiamirumah di atas tanah tersebut ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;3 Saksi GUSTI KADRI Bin GUSTI MUKSIN :Bahwa saksi adalah Ketua RT 25 A yangtermasuk wilayah Kel.
    KOSMAS MULIADI tidak pernah datang menemui atau melarangTerdakwa mendirikan rumah tersebut, tetapi sekitar bulan Maret 2011 yaitusetelah rumah itu jadi dan setelah rumah tersebut Terdakwa tempati bersamakeluarga selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu Keponakan saksi KOSMASMULIADI datang menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa tanah tempatdibangunnya rumah tersebut adalah tanah milik Pamannya yaitu saksiKOSMAS MULIADI ;12e Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi KOSMAS MULIADIuntuk mendirikan
    / membangun rumah di atas tanah yang terletak diJalan A Yani Km. 12 Rt. 25 A Kelurahan Baru Kecamatan Arut SelatanKabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah tersebut sehinggapada tahun 2009 Terdakwa mendirikan/ membangun rumah di atas tanahtersebut yang merupakan sebagian dari lahan kebun peninggalan KakekTerdakwa yaitu Alm.
    keberadaanrumah di atas tanah tersebut ;Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi KOSMAS MULIADIuntuk mendirikan rumah di atas tanah tersebut karena menurut Terdakwa tanahtersebut adalah milik Ibu Terdakwa yang bernama INUR ;Bahwa selama 2 (dua) tahun Terdakwa membangun dan menempati rumahtersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi KOSMAS MULADImaupun sdr.
    karena tanah tersebut adalahpeninggalan orangtua dari IbuTerdakwa yang bernama HASIM ;Bahwa Ibu Terdakwa yang bernama INUR tersebut memiliki Surat PernyataanTanah Nomor : 593.21/ 048/ BR/ III/ 2010.Agr atas nama INUR dengan Panjang200 meter, Lebar 50 meter dan Luas 10.000 meter persegi ;Bahwa pada sekitar bulan Maret 2011 saksi KOSMAS MULIADI barumengetahui bahwa Terdakwa bersama keluarganya telah mendirikan danmenempati rumah di atas tanah tersebut ;Bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan rumah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 01-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — H. IDRUS vs WALIKOTA BANJARMASIN, dk
108 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mendirikan Bangunan tersebut masih belum dilantikmenjadi Walikota Banjarmasin;.
    Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentangIzin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa IMB ditandatanganioleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;e. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentangIzin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa:Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membekukan dan mencabutIMB apabila:a. 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belummelaksanakan pekerjaannya;b.
    Pasal 14 ayat (6)Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentangIzin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwa Pencabutan IMBdiberikan melalui Keputusan Walikota dengan mencantumkanalasannya.6.
    yangmelanggar Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:(1) Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana danketentuan yang ditetapkan dalam dokumen IMB;(2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan setelah terbitnya IMB;(3) Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, Pemegang IMB diwajibkanmenutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagarpengaman yang rapat;(4) Apabila dalam mendirikan bangunan
    Pasal 14 ayat (6)Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012tentang Izin Mendirikan Bangunan menyebutkan bahwaPencabutan IMB diberikan melalui Keputusan Walikota denganmencantumkan alasannya.8.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 95/PDT/2018/PT TJK
Tanggal 15 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat : Hi. NURMAN DEWAN
Terbanding/Penggugat : Drs. Hi. ABDULLAH SAID
51 — 35
  • Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar pada diriPenggugat, semakin tergerusnya hak Penggugat atas tanah milikPenggugat, serta kerusakan pada bidang tanah milik Penggugat akibatperbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan di atasnya yang manaproses pendirian bangunan tersebut masih berlangsung sampai dengansaat ini, maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimengeluarkan suatu bentuk putusan sementara yang memerintahkanagar Penggugat menghentikan aktivitasnya mendirikan
    Pasal 606b RV dan sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.793K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) perhari secara tunai dan seketika apabila tidak menghentikanaktivitasnya mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat sejakputusan provisi diucapkan; Halaman 4 dari 22 hal.
    Putusan Nomor : 95/PDT./2018/PT TJK.milik Penggugat dengan cara merusak pondasi yang telah dibangun olehPenggugat dan merusak tanam tumbuh milik Penggugat yang berada diatas tanah milik Penggugat; Tergugat juga mendirikan bangunan di atastanah milik Penggugat tersebut;Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugatbahwasanya tanah tersebut adalah milik Penggugat, dan mengingatkanTergugat agar Tergugat menghentikan perbuatan penguasaan atas tanahmilik Penggugat dalam bentuk mendirikan bangunan
    telah mendirikan bangunan ditanah milik Penggugat tersebut Halaman 6 dari 22 hal.
    Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika kepadaPenggugat apabila tidak menghentikan aktivitasnya mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat sejak putusan provisi ini diucapkan;3.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 24/Pid.C/2019/PN Pwr
Tanggal 8 Mei 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ENDANG MURYANI SE
Terdakwa:
EDI SUSILO
35 — 10
    1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas seperto tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan pelanggaran badan hukum yang mendirikan bangunan tanpa IMB;
    2. Menghukum ia dengan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    3. Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
    4. Menetapkan barang bukti berupa :
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 03-02-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pol
Tanggal 14 September 2017 — Penggugat:
1.Hj. BADJAZAH, Dkk
2.H. ABD WARIS
3.Hj. NAHARIAH
4.Hj. NORMA
5.SAKIAH
Tergugat:
1.WAHID, Dkk
2.SAHRIL
3.TENAN
4.ABD. RAHMAN
5.RIBUDDIN
6.IRNA
7.TIRAM
8.SAENONG
9.YASIN
10.JALAL S.
11.RAHIM
12.BURHANUDDIN
13.MUSNAWATI
14.NURLIA
15.H. KAMANG
16.BAYASA
47 — 50
  • Polman) pihak Para Tergugat masuk mendirikanrumah di atas obyek sengketa namun lbunda Para Penggugat Almarhumah(meninggal dunia tahun 2014) tidak keberatan karena memaklumi keadaanPara Tergugat:Tergugat Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 1;Tergugat II Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 2;Tergugat III Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 3;Tergugat IV Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 4;Tergugat V Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 5;Tergugat VI Mendirikan rumah diatas obyek sengketa
    6;Tergugat VII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 7;Tergugat VIII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 8;Tergugat IX Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 9;Tergugat X Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 10;Tergugat XI Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 11;Tergugat XII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 12;Tergugat XIII Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 13;Tergugat XIV. = Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 14;Tergugat XV Mendirikan rumah diatas obyek sengketa 15;5.
    Menghukum yaitu:Tergugat yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 1,Tergugat II yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 2,Tergugat III yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 3,Tergugat IV yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 4,Tergugat V yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 5,Tergugat VI yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 6,Tergugat VII yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 7,Tergugat VIII yang masuk/ mendirikan
    rumah diatas obyek sengketa 8,Tergugat IX yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 9,Tergugat X yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 10Tergugat XI yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 11,Tergugat XII yang masuk/ mendirikan rumah diatas obyek sengketa 12,Halaman 11 dari 62.
    rumah tentu saja akan sangat merugikan orang yang mendirikan rumahitu.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 19-09-2024 — Putus : 19-09-2024 — Upload : 23-09-2024
Putusan PN CIBINONG Nomor 133/Pid.C/2024/PN Cbi
Tanggal 19 September 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN SUBHAN, SH
Terdakwa:
PT. COSMAX diwakili oleh BUDI PRATAMA
27 — 0
  • COSMAX diwakili oleh BUDI PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan tanpa izin;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 05-04-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 21/Pid.C/2018/PN Btl
Tanggal 5 April 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SISMADI, SH.
Terdakwa:
SUPRAPTI,SH.M.Hum
31 — 24
    1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTI,SH.M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mendirikan Reklame Atau Menyelenggarakan Reklame dan Media Informasi di Daerah Tidak Memiliki Izin Reklame dan Media Informasi "
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-07-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 K/TUN/2015
Tanggal 23 September 2015 — ENDA., DKK VS I. BUPATI BANDUNG., II. PT. KAHATEX;
173 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seseorang atau badan hukumperdata;Dalam Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMPtertanggal 13 November 2012, menimbulkan akibat hukum bagiMona Setiawati atas nama PT Kahatex;Oleh karena itu.
    Putusan Nomor 409 K/TUN/2015Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor647/66/439/BPMP pada tanggal 25 Desember 2013, setelahmendapatkan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor647/66/439/BPMP tertanggal 13 November 2012 dari organisasiPaguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling);Bahwa Pawapeling adalah organisasi yang peduli pada lingkunganhidup, mendapatkan fotocopy IMB tersebut pada saat audiensi denganBadan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, yaitu padatanggal 23 Desember
    Keputusan Tata Usaha Negara16 tahun 2009 tentang Tata Izin Mendirikan Bangunan NomorBangunan: 647/66/439/BPMP meskipunpemohon belum melengkapinyaSetiap kegiatan penyelenggaraan dengan dokumen lingkungan;tata. bangunan di wilayahKabupaten Bandung wajib b. Bahwa, pada tanggal 13 Halaman 8 dari 26 halaman.
    Oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalamperkara a quo untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha NegaraIzin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMP tertanggal 13November 2012 batal;D.2. Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;1.
    DasarGugatan sangat dirugikan akibat Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara Izin Mendirikan Bangunan Nomor 647/66/439/BPMPtertanggal 13 November 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;3.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Perijinan
Register : 30-10-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 48/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Juni 2016 — THE DJURIANTO IRAWAN MELAWAN: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
184 — 81
  • Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 648/2318-BP2T/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny tertanggal 07 September 2015- DALAM EKSEPSI.Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.- DALAM POKOK SENGKETA.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.2.
    lampiran yang ada didalamnya ;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Oktober 2015,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 30Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor: 48/G/2015/PTUNSRG, yang telahdiperbaiki terakhir Tanggal 8 Desember 2015 dengan mengemukakan dasar alasan gugatansebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor :648/2318BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan
    Pasal 8 sub A yang bunyinya:Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C:Bertentangan dengan kepentingan umum, hajat hidup orangbanyak termasuk lingkungan hidup.D Peraturan Walikota Tangsel No. 14 Tahun 2011 Tentang PenyelenggaraanRestribusi Izin Mendirikan Bangunan.Pasal 4 ayat (4) huruf c:Khusus untuk perumahan tertata harus melibatkan masyarakat sekitar untukpembangunan perumahan, pemukiman atau pembangunan lainnya.E KeputusanKepala Badan
    Bangunan Nomor 648/2318BP2T/ 2015 atasnama Fanny didasarkanPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang BangunanGedung;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 ten tang RetribusiDaerah;Peraturan Walikota Tangerang Selatan
    Misori Utama sekarang tidak ada lagi sudah dikembalikan kePEMDA;bahwa saksi kenal Pak The Djurianto sebagai Ketua RT sejak lama, yang tinggal diBlok V 5 dan sudah 8 (delapan) tahun menjabat;bahwa saksi tahu dan catat karena ada plang 648/2318BP2T/2015 tanggal 7 September2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny;bahwa saksi tahu warga keberatan atas dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunantersebut, karena syarat untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan salah satunya harusada izin atau persetujuan
    persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis Izin Mendirikan BangunanGedung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedungfungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-08-2005 — Putus : 25-10-2005 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 56/G.TUN/2005/PTUN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2005 — TONY SATRIO, dkk melawan KEPALA KANTOR DPU. CIPTA KARYA DAN PAMUKIMAN KOTA PASURUAN
129 — 103
  • di dalam Pasal 7 ayat (1)dinyatakan : Kepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah KotaPasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan.
    Cipta Karya & Pemukimantentang Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648/01 1/423.113/2005 adalah sah,tidak mengandung cacat hukum sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat ; 2.
    yang di dalamPasal 7 ayat (1) menyatakanKepala Daerah menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah KotaPasuruan sebagai instansi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan.
    LIE KWEE YUNG dan kawankawan ;Bukti T.11.Int2 :Copy sesuai asli Surat Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/01 1/423.113/2005 tertanggal 08 Juni 2005 atas nama ARSENIUS SUNARYOHALIM ( bertindak atas nama bersama ahli waris NY.
    LIE LIDIAWATI, LIE HWEE YUNG, MASWOTO ADI SUWARNO,SUGIHARTONO, HENDRO KARTOLO, HARTO NOER SALAM. ) tersebut ;e Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.468/011/423.11/2005 tanggal 08 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama : ARSENIUS SUNARYO HALIM ( bertindak atas nama bersama ahli waris :Ny.
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum
Register : 06-09-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MALILI Nomor 11/Pid.C/2018/PN Mll
Tanggal 6 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHARUDDIN, S. Pd., M. Si.
Terdakwa:
Sem Batu Pare
96 — 45

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa SEM BATU PARE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dan denda sebesar Rp2.000.000,00
    Saksi Zulkifli, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkansebagai dalam perkara terdakwa sekarang ini; Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangansehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mendirikanbangunan tanpa memiliki IMB = (Izin Mendirikan Bangunan) danmelanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan) serta bangunan tersebutdibanguan diatas irigasi; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pada hari
    , Terhadap tedakwa SEM BATU PAREtelah diberikan tegugaran, namun tidak diindahkannya; Bahwa saksi menjelaskan bangunan yang didrikan oleh Terdakwaadalah rumah permanen dimana bangunan tersebut didrikan tanpamemiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar GSB (GarisHal. 2 dari 10 Hal.
    bangunan tanpa memilikiIMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar GSB (Garis SempadanBangunan) serta bangunan tersebut dibanguan diatas irigasi; Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya telah mendapatkansurat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari Satuan Polisi Pamong Prajadan terakhir kalinya pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitarpukul 09.30 WITA, bertempat JI.
    Poros Tomoni Timur, Dusun Hargosari,Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, benar Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpamemiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar GSB (GarisSempadan Bangunan) serta bangunan tersebut dibanguan diatasirigasi; Bahwa, benar setelah dilakukan pengukuran bangunan yangdidirikan Terdakwa berada sekitar 8,5 m (delapan koma lima meter)Hal. 6 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalamdaftar catatan Perkara.
    Menyatakan Terdakwa SEM BATU PARE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan sebagaimanadalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama 7 (tujuh) hari dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-04-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 1066/PID.B/2014/PN.MDN
Tanggal 14 Januari 2015 — - IR. DULANG MARTAPA
244 — 47
  • Medan Helvetia, Nomor : 640/3332, tanggal 2 Mei2013, perihal Peringatan untuk membongkar sendiri dan memberhentikanpelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang tidak sesuai / tanpa SuratIzin Mendirikan Bangunan ( SIMB ), 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Ir.SAMPORNO POHAN, MT selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata BangunanKota Medan kepada Ir. DULANG MARTAPA / Pemilik / Penanggung JawabPembangunan Jin. Komplek Bumi Asri, Kel. Cinta Damai, Kec.
    Asri Pembangunan CaturKarya Cipta, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan BangunanNo. 0151/648.1/MH/301/1997, tanggal 13 Juni 1997, 3 (tiga) lembar fotokopilegalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 039/648.1/MH/782, tanggal 16April 1998, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0278/648.1/MH/40, tanggal 6 Oktober 1999, 2 (dua) lembar fotokopi legalisirSurat Izin Mendirikan Bangunan No. 0627/648.1/MH/1071/2000, tanggal 18Desember 2000, 3 (tiga) lembar
    fotokopi legalisir Surat Izin MendirikanBangunan No. 0545/644.2/MH/191/2000, tanggal 18 Desember 2000, 3 (tiga)lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0107/648.1/MH/442/2001, tanggal 8 Februari 2002, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir SuratIzin Mendirikan Bangunan No. 0820/648/MH/600, tanggal 19 Juli 2002; dan, 3(tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 0821/648/MH/601, tanggal 19 Juli 2002, terlampir dalam berkas perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan
    Asri Pembangunan CaturKarya Cipta;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0151/648.1/MH/301/1997, tanggal 13 Juni 1997;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.039/648.1/MH/782, tanggal 16 April 1998;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan BangunanNo. 0278/648.1/MH/40, tanggal 6 Oktober 1999;e 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0627/648.1/MH/1071/2000, tanggal 18 Desember 2000;e 3 (tiga)
    lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0545/644.2/MH/191/2000, tanggal 18 Desember 2000;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0107/648.1/MH/442/2001, tanggal 8 Februari 2002;e 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0820/648/MH/600, tanggal 19 Juli 2002; dane 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0821/648/MH/601, tanggal 19 Juli 2002.terlampir dalam berkas perkara5.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 27-02-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2019 — Dr. JOHNNY SALOMO SIMARMATA, Sp.B dkk
= LAWAN =
PT. SADEWA INDONESIA, dk
277 — 75
  • Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.648/8844/Bg, tanggal 02Desember 2011 yang dikeluarkan Tergugat II adalah sebagai berikut :Memutuskan :Menetapkan :Pertama : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk dan atas nama :Nama : RUDY selaku Direktur Utama PT. Sadewa IndonesiaFungsi Utama Bangunan =: Hunian dan UsahaJenis Bangunan : Rumah Tempat Tinggal Type 36, Type 45, Type 65,Type 78, Type 95, Type 160, Gedung Serba Guna, Pos Satpamdan Pagar.
    Bahwa Tergugat II dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.503.648/8844/Bg, tanggal 02 Desember 2011 telah membuat ketentuan dibutir Keempat sebagai berikut : SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNANDAPAT DICABUT APABILAMELANGGAR KETENTUAN TERSEBUTDIATAS DAN MELANGGAR PERSYARATAN SESUAI PERATURANPERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU ;8.
    Dengan demikian sudahseharusnya Pembatalan atas sebuah ljin Mendirikan bangunan ( IMB)diajukan melalui Pengadilan tata usaha Negara;3.
    Ijin Mendirikan bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/Bg tertanggal 02 Desember 2011 sendiri jelas memenuhiketentuan Pasal 1 angka 3 UU PERATUN yang bersifat konkret, Individu danFinal :Konkret : Objek sengketa yang termasuk dalam KTUN adalah tertentu danatau dapat ditentukan yaitu Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) Nomor :530.648/8844/Bg tertanggal 02 Desember 2011 ;Indivudual : jin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/Bgtertanggal 02 Desember 2011 ditujukan dan berlaku khusus atas nama Rudyselaku
    New Grand Monaco Medan;Menimbang, bahwa ternyata keputusan tentang jjin mendirikan bangunannomor: 503.648/8844/Bg,2 Desember 2011 ditandantangani oleh Dr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Perijinan
Register : 21-10-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 39/G/2013/PTUN. MTR
Tanggal 6 Februari 2014 — FAHRUDDIN dkk MELAWAN WALIKOTA MATARAM
80 — 64
  • Bahwa Tergugat telah mengeluarkan/ menerbitkan surat Keputusan Tata UsahaNegara/ Obyek Sengketa dengan Surat Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIU/2013, tanggal 28 Agustus 2013, tentang jin Mendirikan Bangunan, atasnama Hj.
    Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Obyek Sengketaberupa surat keputusan Walikota Mataram Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VI/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, atas namaHj.
    Keputusan Walikota Nomor: 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal28 Agustus 2013 tentang Jjin Mendirikan Bangunan, yangHalaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor : 39/G/2013/PTUN.MTRdiperuntukkan sebagai Gudang Pembangkit Listrik sudah tidakberlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalam bentuk KeputusanWalikota Nomor: 410/KPTS/IMB/SKB/XH/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT.Bugak Brawang Cemerlang, yang diperuntukkan sebagaiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
    Gugatan Penggugat Error Ine Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah objekkarena objek sengketa yang di gugat oleh Penggugat di PengadilanTata Usaha Negara Mataram yaitu Keputusan Walikota MataramNo. 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013tentang Izin Mendirikan Bangunan bukan atas nama Hj.MAHERAM yang beralamat di Jalan Segara Anak No.7 TamanKapitan karena surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telahdicabut dan telah diganti atas nama PT.
    Keputusan Walikota Nomor : 361/KPTS/IMB/SKB/VIII/2013 tanggal 28 Agustus2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, yang diperuntukkan sebagai gudangpembangkit listrik sudah tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan ijin baru dalambentuk Keputusan Walikota Nomor : 410/KPTS/IMB/SKB/XII/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama PT Bugak BrawangCemerlang diperuntukkan sebagai pembangunan Pembangunan Pembangkit ListrikTenagaDiesel, Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi dari
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 46/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
DOELY DARMALIM
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG
2.KEPALA BIDANG TATA BANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG
207 — 216
  • Bahwa indeks parameter yang digunakan sebagai dasarmenghitung Jumlah Biaya Retribusi dari Objek Sengketa tidaksesuai dengan Surat Permohonan ljin Mendirikan BangunanHalaman 5 dari 35 Hal.
    Oleh karena itu Objek Sengketa 1 dan Sengketa 2bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat finaltetapi merupakan bagian dari suatu prosesmekanisme dalam penerbitan Izin Mendirikan BangunanHalaman 10 dari 35 Hal. Putusan No. 46/G/2019/PTUN.PLGsebelum ditetapbkan oleh Kepala Daerah yaitu WalikotaPalembang. 20 222222222b.
    Bahwa ketentuanPasal 5 ayat (3.b.1.a.1.f)tidak ada dalam Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 10 Tahun 2010, karena PeraturanDaerah Kota Palembang yang mengatur tentang RetribusiPerizinan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. .
    Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka 1 yangmenyatakan bahwa Indeks Parameter Fungsi Bangunan yangtertulis dalam Objek Sengketa 2 tidak sesuai dengan Pasal 6ayat (6) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017tentang Bangunan Gedung, Pasal 17 Peraturan WalikotaPalembang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Petunjuk TeknisPemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 5ayat (3.b.1.a.1.f) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunanharuslah ditolak.
    OBJEK SENGKETA TIDAK MENYEBABKAN KERUGIAN1.Bahwa benar Objek Sengketa yang digugat Penggugatditetapkan oleh Tergugat dan Tergugat II, namunpenetapantersebut bukan merupakan = Izin MendirikanBangunan tetapi bagian dari suatu proses mekanisme dalampenerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatanganioleh Walikota Palembang sesuai dengan Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang BangunanGedung dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — JEFFRY DE JONG ; INDRAWATI Dkk
88 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindakan Tergugat Ill dapat diduga ada hubungan yang sangat dekatdengan Tergugat dan Tergugat Il, sehingga Negara juga turut dirugikankarena seharusnya Negara menerima pemasukan dari 2 (dua) lin MendirikanBangunan (IMB), namun akibat dibuatnya 1 (satu) lin Mendirikan Bangunan(IMB) atas 2 (dua) sertifikat, maka Negara hanya menerima pemasukan dari1 (satu) ljin Mendirikan Bangunan (IMB).d.
    Bahwa berdasarkan batas tersebut di atas, maka ljin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat Ill denganmelihat batas lokasi Tergugat Il maka jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.87/644/HK/IX/2004 tersebut lebih banyak kesamaan batas dengan Tergugatll dan tidak ada kesamaan batas dengan Tergugat I.b.
    Artinya isi cerita Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) jugabelum mencerminkan 100 % (seratus persen) kesamaan batas denganTergugat Il dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).Jadi jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 belum bisadinyatakan milik Tergugat Il.d.
    Bahwa isi cerita lin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada kesamaan batassedikitoun dengan Tergugat , maka sampai saat ini Tergugat belummemiliki jin Mendirikan Bangunan (IMB), walaupun jin Mendirikan Bangunan(IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 menyebutkan nama Tergugat .
    Dengandemikian Surat jin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 87/644/HK/IX/2004 yangtidak mencerminkan kesamaan batas dengan Surat Pernyataan dan GambarSket Lokasi Tanah atas nama Tergugat dan Tergugat ll, maka tindakanTergugat Ill dengan menerbitkan jin Mendirikan Bangunan (IMB) No.87/644/HK/IX/2004 yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya adalahPerbuatan Melawan Hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum.Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 19 K/Pdt/201 1e.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 13-06-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 12 Nopember 2012 — 1.MARYONO, 2.ABDUL RAHMAN VS 1. KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR, 2.PT. CIBINONG GRIYA PERMAI
104 — 68
  • adapun diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Tergugatadalah didasarkan pada Permohonan yang diajukan oleh Sdr.
    Endang, MS dengan memberikan Izin Mendirikan Bangunankepada PT.
    CibinongGriya Permai);27 Bahwa Surat Bupati Bogor No. 644/003.1.1/00278/BPT/2012 tanggal 13 Maret2012 Tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama PT.
    Bukti P 4 : Keputusan Bupati Bogor Tentang Izin Mendirikan Bangunan No.644/003.1.1/00278/BPT/2012, tanggal 13 Maret 2012 (bukti addinformandum) ;10.
    Bukti T.II.Intv 8 : Gambar site Plan, Mendirikan Perumahan Cibinong GriyaPermai atas nama PT Cibinong Griya Permai, tanggal 20April 1998 (bukti sesuai dengan aslinya) ; 9. Bukti T.II.Intv 9 : Gambar Site Plan mendirikan Perumahaan Taman KenariJagorawi atas nama PT. Cibinong Griya Permai 30 Juni 2000(bukti sesuai dengan aslinya) ; 10. Bukti T.II.Intv10 : Gambar Site Plan Revisi ke 2 Mendirikan Perumahan TamanKenari Jagorawi atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — Prof. Dr. Ir. AHMAD BEY, DKK VS I. WALIKOTA BOGOR., II. PT. HOTEL PROPERTI INTERNASIONAL;
198 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Gugatan:Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentangIzin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel Properti Internasional,tertanggal 22 April 2013;B.
    untuk diterima dandikabulkan;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHalaman 14 dari 40 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PTHotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BogorNomor 644530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT Hotel Properti Internasional tertanggal 22 April 2013;4.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 644.530BPPTPMIV/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT Hotel PropertiInternasional, tertanggal 22 April 2013;4.
    bangunan yangmenjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 April 2013 danpembangunan fisik gedung telah dilakukan, maka sebagai pelaksanaanpublikasi izin mendirikan bangunan yang menjadi objek gugatan pasti sudahdiumumkan kepada lingkungan dan di pasang pengumuman di tempatpembangunan dilaksanakan dan mudah dilihat oleh umum pada Tahun 2013pada saat izin mendirikan bangunan diterbitkan sedangkan gugatan sengketaHalaman 38 dari 40 halaman.