Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 07-11-2022 — Putus : 11-05-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 11 Mei 2023 — Penggugat:
BOLOT
Tergugat:
MISNO
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG
66 — 10
  • Bolot di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Propinsi Lampung cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (Turut Tergugat).
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.505.000,00 (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);
  • Menolak gugatan selain dan selebihnya;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — MUTOHAROH DKK VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DK
26 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUTOHAROH DKK VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN DK
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 185/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 September 2021 — Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.
216 — 130
  • Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Terbanding/Penggugat : JAYA, S.H., M.M.
    PUTUSANNomor 185/B/2021/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, Berkedudukan di Gedung Badan PertanahanNasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranBaru; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Irjen. Pol.
    Ptnh., S.H., M.H., Jabatan DirekturPenanganan Perkara Pertanahan;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai padaKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik:daluagungdarmawan@gmail.com, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 3/SkuKP.O6/II/2021, tanggal 2Februari 2021;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat;melawan,JAYA, S.H., M.M.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 420/SKKP.06/X/2020,Tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Atas NamaJaya, S.H., M.M;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
    peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atauTindakan tidak mengatur upaya administratif mempergunakan upayaadministratif sebagaimana diatur dalam UU AP, sedang Kompetensi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanHlm.6 dari 10 hlm.Put.No.185/B/2021/PT.TUN.JKT.sengketa administrasi pemerintahan yaitu setelan melalui upaya administratifyang diatur dalam peraturan dasar;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah berupa Surat Keputusan Menteri Agraria
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pemalsuan
Register : 06-12-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 693/Pid.B/2022/PN Bls
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
OKKY FATHONI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
HAIDIR Alias BAY
64 — 16
  • pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) persil asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jonilie register nomor: 593.83/SKGR/DS-L/II/2018/03, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 766/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
      Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 767/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 768/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di
      tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 769/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah kebun sagu/karet berdasarkan SKGR Reg Nomor: 593.83/SKGR/DS-L/II/2018/03, tanggal 26 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penjual
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 311/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
53 — 6
  • Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
    Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
71 — 25
  • Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
    Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pemalsuan
Register : 06-12-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 694/Pid.B/2022/PN Bls
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
OKKY FATHONI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
1.SURJANTI TAN
2.HEE ENG Alias AHENG Alias A ENG
63 — 12
  • sembilan) bulan dan kepada Terdakwa Hee Eng Alias Aheng Alias A Eng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 766/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
      Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 767/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 768/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di
      tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 769/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Lili Eliana Tandjung;
    • 1 (satu) persil asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jonilie register nomor: 593.83/SKGR/DS-L/
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
SUMARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
83 — 40
  • Penggugat:
    SUMARNI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 41/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
LA ODE ADI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
167 — 76
  • Penggugat:
    LA ODE ADI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 13-04-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat:
Ahmad
Tergugat:
Sutilah Suyitno
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Intervensi:
1.Bachtiar B.Bin Borahima
2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
85 — 26
  • Penggugat:
    Ahmad
    Tergugat:
    Sutilah Suyitno
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
    Intervensi:
    1.Bachtiar B.Bin Borahima
    2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 34/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 3 Agustus 2020 — MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
121 — 81
  • MH
    Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTORAGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSISULAWESI TENGAH Cq.
    KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI,Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 34/PDT/2020/PT PALberalamat di kompleks Perkantoran Halimun Luwuk,Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberikan kuasakepada MOHAMMAD ANWARSYAH dan WAHYUDISAPUTRO, SH., keduanya adalah Aparatur SipilNegara (ASN) di Bagian Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara, pada Kantor Badan PertanahanNasional Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 PK/Pdt/2022
Tanggal 14 September 2022 — I WAYAN GEMBAL Lawan I MADE ARTHA, S.H Dan KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I WAYAN GEMBALLawanI MADE ARTHA, S.HDanKEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2016 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, Lawan 1. STELLA ELVIRE ANWAR SANI, 2. ENNY YULIATI SUKAMTO, 3. HERRY SUNARDI, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAcq.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTAcq.PEMERINTAH WILAYAH KECAMATAN CILANDAK,
143 — 94
  • Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;3) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1826, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;4) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta
    TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;5) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
    SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;5) Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak STELLA ELVIRE ANWAR SANI/ TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
    Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1828, Desa/ Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H.
    Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;- Sertipikat Hak Milik Nomor : 624, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putra yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;6.
    Hutomo Mandala Putrayang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria WilayahJakarta Selatan ;Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik Nomor : 1827, Desa/Kelurahan Cilandak, atas nama Pemegang Hak H. Hutomo Mandala Putrayang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kantor Agraria WilayahJakarta Selatan ;Hal 19 dari 132 Hal Putusan No. 420/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.14.15.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeriKantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1827,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;e.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1828,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;f.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh DepartemenDalam Negeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d.
    Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1826,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;d. Sertipikat (Tanda Bukti Hak Sementara) Hak Milik No. 1827,Desa/Kelurahan Cilandak, yang dikeluarkan oleh Departemen DalamNegeri Kantor Agraria Wilayah Jakarta Selatan ;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pdt/2023
Tanggal 12 April 2023 — SILVIANA, Dk Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
252 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SILVIANA, DkDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
112 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
    Parman Nomor 69 Palu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 03/Bid.VBPN/XI/2013 tanggal19 November 2013.Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatanmelawan:ALIANS GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAHPROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Anuta Pura IINomor 20 A Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah;Termohon Kasasi, dahulu Termohon KeberatanMahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon
    OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohononan keberatan iniadalah :Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KISLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang memutus permasalahan informasiPublik antara KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON (sebagai pihak yangkalah) melawan ALIANS GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA)DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku PEMOHON (sebagai
    Hardaya IntiPlantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol" Sulawesi Tengah yang intinyasbb: Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsebagai aturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik, Lembaga BPN RI telah menetapkanPeraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan BPN RI.
    dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Ayat 1.Ayat 2.Ayat 3.Ayat 4.1) Bahwa terjadinya permasalahan semula adalahAliansi Gerakan Reforma Agraria
    HIP merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari warkah, sehingga Majelis Hakim berpendapatdata tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telahdibuka ke publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No/VII/KIPPSMA/2012 dan Putusan No. 174/V/KIPPSA/2012, yangtelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa menurut Pemohon Kasasi sudah dijelaskan pada posita/fundamentum putendi dalam permohonan pemohon keberatansebagai berikut := UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 04-05-2023 — Putus : 22-05-2023 — Upload : 22-05-2023
Putusan PTA JAKARTA Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.JK
Tanggal 22 Mei 2023 —
Terbanding/Tergugat V : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Terbanding/Tergugat VII : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA CQ.
167 — 12

  • Terbanding/Tergugat V : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
    Terbanding/Tergugat VI : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
    Terbanding/Tergugat VII : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA CQ.
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
    Turut Terbanding/Penggugat II : LINTANG BENOWO SAKTI Diwakili Oleh : WARTONO W, SH., MH.,CLA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2596 K/Pdt/2018
Tanggal 20 September 2018 — TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan DamaiNomor 88, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018:Pemohon Kasasi:1.LawanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, dalam hal ini selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi, diwakili oleh DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
    Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996.2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. CiptaDaya Sejati Luhur.ll. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan suratgugatan PT.
    Cipta DayaSejati Luhur;Mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il Untuk Mencabut objek sengketaberupa:a.Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.
    Putusan Nomor 513 K/TUN/2017Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Nama PT.
    Cipta Daya Sejati Luhursebagai pemilik Hak Guna Usaha dan dalam hal ini tidak ada hubungannyadengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, olehkarena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( NietOntvankelijk Verklaard);2.
    Cipta Daya Sejati Luhur yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkanSurat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996pada dasarnya diterbitkan diatas alas hak yang sah yaitu SuratHalaman 21 dari 24 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-03-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penggugat:
PT Trisetia Usahamandiri
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
85 — 3
  • Penggugat:
    PT Trisetia Usahamandiri
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-05-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — BATU BARA) VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BATU BARA) VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    PUTUSANNomor 12 P/HUM/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atasPasal 77 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahterhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 125 Tahun 2004) Tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatpertama
    , bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal25 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7Mei 2012 dan diregister dengan Nomor 12 P/HUM/2012 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 77 ayat 1 dan 2 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 (Lembaran Negara Republik
    Bahwa, ternyata surat Pemohon tersebut di atas dibalas oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan dengansuratnya Nomor: 102/600.14/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 yangmenyatakan: Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah RINomor: 24 Tahun 1997 yo Peraturan Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, pasal 77 ayat 1 (satu) danayat 2 (dua) adanya batasan kewenangan Pengukuran bidang tanahsebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku.
    Menyatakan bahwa Peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya pada Pasal77 ayat 1 dan 2 adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 32Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor: 125 Tahun 2004) tentangHalaman 6 dari 14 halaman.
    Putusan Nomor 12 P/HUM/2012Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 serta Pasal 14ayat 3;Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 77 ayat 1 dan2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.ATAU4.