Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat: LESMONO WIDODO Tergugat: PT. ELTEHA INTERNATIONAL Lth 69 — 5
membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak maing-masing Para Penggugat berupa kekurangan pembayaran upah terhitung sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, dengan rincian sebagai berikut:
Nama Para Penggugat
Periode Kekurangan Upah Yang Belum Dibayar
Bahwa, akibat besaran upah yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya lebihkecil atau tidak sama dengan besaran upah yang seharusnya diterima oleh ParaPenggugat setiap bulan, maka upah Para Penggugat menjadi menunggak adapuntunggakan upah Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebagaiberikut :LESMONO WIDODO, upah April 2017 s/d. Pebruari 2018, sebesar Rp.34.952.850* MOCHAMAD TAUFIQ, upah Mei 2017 s/d. Pebruari 2018, sebesar Rp.32.088.200* KADARIYANTO, upah Pebruari 2017 s/d.
Bahwa, oleh karena Tergugat tidak bersedia menyelesaikan hak upah ParaPenggugat yang belum dibayar, maka Para Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat dengan surat No. 03/SLO/I/2018, tanggal 12 Januari 2018, perihalUndangan Pertemuan Bipartit dan terhadap surat tersebut pada tanggal 15 Januari2018, antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan PerundinganBipartit akan tetapi perundingan tersebut tidak tercapai kKesepakatan;8.
Upah wajib dibayarkan kepadaPekerja/Buruh yang bersangkutan ;e pasal 18 ayat (1) menyatakan : Pengusaha wajib membayar Upah padawaktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh ;15pasal 20 menyatakan : Upah Pekerja/Buruh harus dibayarkan seluruhnyapada setiap periode dan pertanggal pembayaran Upah ;11.Bahwa, oleh karena Tergugat tidak bersedia menyelesaikan hak upah ParaPenggugat, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan permohonan hak upahatas upah Para Penggugat yang belum dibayar
Dengan demikian, dengan tidak dibantahnya dalil ParaPenggugat tersebut, maka secara diamdiam Tergugat telah mengakulkebenaran dalil Para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal164 jo Pasal 19231928 KUHPerdata jo Pasal 174 jo Pasal 175 jo 176 HIRMajelis Hakim berpendapat bahwa system pembayaran upah di perusahaanTergugat adalah seharusnya upah Para Penggugat dibayar dalam setiapbulan pada setiap akhir bulan;Bahwa, selanjutnya sesuai dengan bukti P4 sama dengan T2berupa Daftar Upah Pekerja
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat: ZULFANSYAH. DKK Tergugat: PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 90 — 39
tersebut adalah Dwi susilo, Ririn, dan Sigit; Bahwa saksi mengetahui yang tidak mau mengembalikankelebihan tersebut, adalah lima orang Pengugat ini;Halaman 29 Putusan Nomor 233/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap lima orang yang tidakmau mengembalikan tersebut ada dipanggil pihak manajement; Bahwa saksi tidak mengetahui atas PHK Dadi Mausup Cahyaditelah sesuai mekanisme atau uu dan lain sebagainya; Bahwa saksi tidak mengetahui atas PHK Dadi Mausup Cahyaditersebut telah dibayar
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat: 1.TONNY SALINDEHO 2.RASJID KABOHANG 3.ADOLOF JANIS 4.JULIET ASMINANTJE SABARU 5.DJOK LIAN PAHENA 6.VICTOR ERICKSON MARINO 7.HOPNI KAKINSALE 8.NURKIYA DOLIAP 9.RUMAITE JUNUS 10.FIENTJE LABESI 11.RAPI PARAMATA 12.JOVENSIUS MAHINO Tergugat: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PDAM KABUPATEN SANGIHE Turut Tergugat: DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA 159 — 54
Surat Gugatan yang isinyatetap dipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Gugatan ParaPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI: Bahwa gugatan Para Penggugat prematur karena telah ada kesepakatanbersama tertanggal 23 November 2020 antara Tergugat dengan Para Pengugatdiluar dari Penggugat 1 Tonny Salindeho, dimana pembayaran selisih iuranDAPENMA akan dibayar
Oleh karenakeempat jenis perselisihan ini mencakup pada hubungan industrial antaraPARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dan juga dengan TURUTTERGUGAT yang berkaitan dengan pembayaran pensiun (Pasal 167 ayat(2) UndangUndang Ketenagakerjaan) sedangkan dalam Gugatan a quoyang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah penetapan PhDPdan bukan mengenai Manfaat Pensiun yang belum dibayar;.
Kep49/NB.11/2020 tanggal 20 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebutPeraturan Dana Pensiun) TERGUGAT sebagai Mitra Pendiri, wajibmembayar luran Mitra Pendiri, wajid memungut luran Peserta Mitra Pendiri(in casu PARA PENGGUGAT), wajib menyetor selurun iuran tersebutkepada Dana Pensiun (in casu TURUT TERGUGAT);Pasal 34 Peraturan Dana Pensiun berbunyi: Setiap Peserta wajibmembayar luran sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan DasarPensiun, karenanya yang iuran yang wajib dibayar oleh Pekerja adalah
setelah dipotongHalaman 41 dari 58 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2021/PN MndBahwa Tahun 2012 tidak pernah terjadi perubahan potongan PHDP dari PDAMTahuna Karena seluruh Indonesia untuk peserta hanya 5%Bahwa luran itu terdiri dari luran peserta 5%, luran perusahan dan lurantambahan;Bahwa Untuk PDAM Tahuna iuran peserta 5%, iuran perusahan dan iurantambahan 12,1%;Bahwa terdapat iuran perusahan ke Dapenma Pamsi ada yang dibayar bolongbolong;Bahwa Para penggugat ini 1 orang telah dibayar atas nama
di Marina Boulevard Bahwa Agnes Pangendaheng pensiun saksi tidak tahu Bahwa Direktur PDAM waktu itu Ricky Patras Bahwa Yang datang pak Suwarno hanya dengar Bahwa saksi terima selisih dari PDAM sebesar Rp. 14.999.000, (empat belas jutaSembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) Bahwa Diterima pada tahun 2019 Bahwa Namanama Penggugat yang sudah terima selisih Adolof Janis Bahwa Saksi tahu karena yang katakan dari PDAM Bahwa dana pensiun 43 juta itu diterima sekaligus Bahwa Pesangon sudah dibayar
