Ditemukan 44595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 10-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 10 Mei 2017 — SAPRI MELAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR
94 — 42
  • SAPRI MELAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN' NASIONAL, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR1. DEDDYSETIADY, S.H.2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H.3. M. FATAN FAHIR, S.H., M.H.4. ANDRE SETIABUDIISKANDAR, S.H.5.
    Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak:Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannyatertanggal 10 Januari 2017, Penggugat hanya menarik pihakKementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pelalawan, dan di dalam positanya Penggugat memohonagar Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentangPemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;3. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968;4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;5. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun1992.7.
    /Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 9 tahun 1999 tersebut diatur di Permendagri Nomor 5 tahun1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak AtasTanah dimana pada pasal 15 disebutkan permohonan untukmendapatkan Hak Guna Usaha diajukan oleh pemohon kepada Pejabatyang berwenang melalui KepalaDirektorat Agraria Provinsi secara tertulis ;Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBRBahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun
    Bahwa apa yang diamanah Undangundang Republik Indonesia No 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria pasal 16ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 tidak pernah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat;9.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata Tanah
Putus : 20-10-2011 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 04 / Pdt.G / 2011 / PN. Mbo
Tanggal 20 Oktober 2011 — Tgk. H. ABDULLAH ADAM VS 1. SAIFUL BAHRI, Dkk
53 — 12
  • hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di mana tanah tersebut berada;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agungtertanggal 2 71974 No. 480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperan hakatas tanah menurut pasal 26 UUPA jo PP No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan Putusan MA tertanggal 28 Mei 1973 No. 72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukan setelah PP No. 10/1961 hanya dapatdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangditunjuk oleh menteri agraria
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 17-05-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 4 Juli 2023 — Penggugat:
SUMIYATUN
Tergugat:
AMIRUDDIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
50 — 6
  • Penggugat:
    SUMIYATUN
    Tergugat:
    AMIRUDDIN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 30-03-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 9 Mei 2022 — Penggugat:
MALIK
Tergugat:
STEFANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
65 — 11
  • Penggugat:
    MALIK
    Tergugat:
    STEFANUS ULLO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 12-09-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 581/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 19 Oktober 2023 — PRAPAT AGUNG PERMAI
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
4.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
5.PAN DERESNA
Turut Tergugat:
1.CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
2.MIMING TANZIL
22 — 0
  • PRAPAT AGUNG PERMAI
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
    4.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    5.PAN DERESNA
    Turut Tergugat:
    1.CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
    2.MIMING TANZIL
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-10-2022 — Putus : 02-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 259/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Desember 2022 — Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( ATR/BPN ) Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan ( ATR/BPN ) Kabupaten Bandung
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Tatang Prianta
67 — 3
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( ATR/BPN ) Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan ( ATR/BPN ) Kabupaten Bandung
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Tatang Prianta
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 649/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2020 — Kawasan Berikat Nusantara, Persero
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
60 — 25
  • Kawasan Berikat Nusantara, Persero
    2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, beralamat' di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 649/Pat.G/2018/PN Jkt.Utr3. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG /! KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA dahulu beralamat di JI. Laksda YosSudarso No. 2729, Jakarta Utara, sekarang beralamatdi Jl.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Tanah
Register : 05-09-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 124/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat: MUKHASAN AJIB Tergugat: 1.MUSLICH 2.SRI HASTUTI Turut Tergugat: Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
52 — 54
  • Penggugat:MUKHASAN AJIBTergugat:1.MUSLICH2.SRI HASTUTITurut Tergugat:Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Ktp
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
Helmi bin Usman
Tergugat:
1.Sarkawi bin Hamzah
2.Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten Ketapang
15 — 8
  • Penggugat:
    Helmi bin Usman
    Tergugat:
    1.Sarkawi bin Hamzah
    2.Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten Ketapang
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 12-10-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN SUKADANA Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sdn
Tanggal 1 April 2024 — Penggugat:
Adiman
Tergugat:
1.Jayadi
2.Sulasno
3.M.Sidiq
4.Tuminah
5.Nuryanto
6.Anisah
7.Karsitun
8.Sri Munarsih
9.Mita Selfianingsih
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
62 — 0
  • Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
  • Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 85/Jabung/1994 pada tanggal 6 Agustus 1994 telah cacat formil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
  • Menyatakan memiliki kekuatan hukum atas:
    1. Sertifikat Hak milik Nomor 01985, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria
      dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Tuminah (NIB 08.10.12.06.02744), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 1.137 m2 berdasarkan surat ukur nomor 00708/Gunung Agung/2020 tanggal 12 Mei 2020;
    2. Sertifikat Hak milik Nomor 01833, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama
      Pemegang Hak Nuryanto (NIB 08.10.12.06.02592), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 600 m2 berdasarkan surat ukur nomor 00556/Gunung Agung/2020 tanggal 11 Mei 2020;
    3. Sertifikat Hak milik Nomor 02640, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Anisah (NIB 08.10.12.06.03399), pembukuan dan penerbitan
      tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 1.115 m2 berdasarkan surat ukur nomor 01363/Gunung Agung/2020 tanggal 11 Mei 2020;
    4. Sertifikat Hak milik Nomor 02037, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Karsitun (NIB 08.10.12.06.02796), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 3.895 m2 berdasarkan surat
      ukur nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11 Mei 2020;
    5. Sertifikat Hak milik Nomor 01977, Desa/ Kelurahan Gunung Agung yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Lampung Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Pemegang Hak Sri Munarsih (NIB 08.10.12.06.02736), pembukuan dan penerbitan tanggal 22 Mei 2020 dengan luas 1.053 m2 berdasarkan surat ukur nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12 Mei 2020;
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 17-06-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 20 Juli 2022 — Penggugat:
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
112 — 6
  • Penggugat:
    RIRIH AYUNINGSIH
    Tergugat:
    SUPANGAT
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
97 — 88
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
    Pasal 3 ayat (1)dan (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPembatalan SK No. 550/2012 dan SK No. 551/2012 kepadaBapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (Tergugat), dengan No.
    Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTtelah dicocokan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan buktiyang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :1.2.Bukti P 1Bukti P 2Tanda Terima (Transmittal Advice) dariBapak Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional RI atas surat Penggugatdengan Ref.
    Laguna AlamAbadi dengan Marsda TNI Anggoro, dkk(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 Tentang PenyelesaianHalaman 123 dari 183 halaman.
    Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT(Penggugat) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;Bahwa objek sengketa (berupa permohonan Penggugat) diajukan ketikaperkara sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung,dan sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 termasuk dalam klasifikasi perkara tanah, karena penyelesaiannyatelah masuk ranah peradilan;Bahwa sesuai
    Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatidak berwenang untuk menjawab permohonan pembatalan dariPemohon (dalam hal ini PT.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 21-06-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Pwt
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penggugat:
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
64 — 11
  • Penggugat:
    ESTHER TRISNAWATI
    Tergugat:
    DARUWI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 16-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 36/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 23 Agustus 2016 — LAMBOK PARULIAN SINAGA TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN T.INT II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
130 — 75
  • LAMBOK PARULIAN SINAGA TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUNT.INT II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasakepada : == == 22 nae an nnn nn nanan nn nnn ee1. DEDDY SETIADY, S.H., Direktur Penanganan Perkara Tanah danFREI) $m net tr a2. HADIAT SONDARA D, S.H.,M.H., Kepala Sub Direktorat PenangananPerkara Tanah dan Ruang Wilayah ; 3.M. FATAN FAHIR, S.H.,M.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Tatasana Negara Wilayallt 5
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
SUGENG ROHADI
Tergugat:
NY SOEDIYAH
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
45 — 0
  • Penggugat:
    SUGENG ROHADI
    Tergugat:
    NY SOEDIYAH
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat: PT Kayan Hydro Energy Tergugat: Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tergugat II Intervensi: PT Pembangkit Indonesia Epsilon
420 — 308
  • Dalam PenundaanMenyatakan menolak permohonan penundaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak Penggugat;Dalam EksepsiMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha
    Pembangkit Indonesia Epsilon;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421-200/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT.
    Penggugat:PT Kayan Hydro EnergyTergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalTergugat II Intervensi:PT Pembangkit Indonesia Epsilon
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 14-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tlk
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
SUMIATI
Tergugat:
SUPARMAN
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
83 — 22
  • Penggugat:
    SUMIATI
    Tergugat:
    SUPARMAN
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
    keberadaan dan tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebutTergugat;Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Beringin Taluk,Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Kuantan Singingi, Risna Virgianti, S.H., yangtelah memberikan kuasa kepada Rifki Oktora, S.H., Fetrinawaty,S.E., Riko Syahrudin, S.H., Mohd. Iqbal Firmanda, S.H.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Nab
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat:
SRI YULIASTUTI
Tergugat:
RUSLI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
81 — 27
  • Penggugat:
    SRI YULIASTUTI
    Tergugat:
    RUSLI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:SRI YULIASTUTI, beralamat di Jalan Adibai RT 014 RW 003 KelurahanKarang Tumaritis Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire,lahir di Purwodadi tanggal 29 November 1975, agamaIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:RUSLI, dahulu beralamat di Jalan Baduda RT 005 RW 001, KelurahanKarang Tumaritis Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire,sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaanya,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;KEMENTERIAN AGRARIA
    pertimbanganpertimbangantersebut diatas, terbukti pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya,sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkansebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selain danselebihnya;Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Kitab UndangUndang Hukum Perdata, RBg, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 31-07-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 21-09-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
SUKAMTO
Tergugat:
MUCH ANWAR
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
53 — 46
  • Penggugat:
    SUKAMTO
    Tergugat:
    MUCH ANWAR
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 15-09-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Tim
Tanggal 18 Januari 2024 — Penggugat:
FATKHUL ULUM
Tergugat:
SARTOMO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
18 — 13
  • Penggugat:
    FATKHUL ULUM
    Tergugat:
    SARTOMO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika