M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli Nomor 472 tanggal 27 Mei 2005 atas nama MUNAWIR IDRIS, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon Nomor

472 atas nama MUNAWIR IDRIS yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq PT KERETA API INDONESIA (Persero) cq KETUA TIM PENERTIBAN ASST DVP DAOP II BANDUNG

Nomor 751 PK/Pdt/2018Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017;Para Pemohon Peninjauan Kembali;1.Lawan:MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cqPT KERETA API INDONESIA (Persero) cq KETUA TIMPENERTIBAN ASST DVP DAOP Il BANDUNG, yangdiwakili oleh Direktur Aset Tanah dan Bangunan DodyBudiawan, berkedudukan di Jalan Stasiun SelatanNomor 25, Bandung, dalam hal ini memberi kuasakepada Benny Wullur, S.H., M.H.Kes. dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BennyWullur, S.H. & Associates, beralamat di Jalan

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 4320 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon tanggal 24 Mei 2011 telah hilang pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2015 dan sampai saat ini belum diketemukan;3.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik pemohon nomor 4320 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

SEDURyang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalCirebon Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon telah hilang di dalam rumah pemohon padahari dan tanggal lupa bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini belumditemukan.6. Bahwa sesuai Grosse Akta Pendaftaran nomor 4320 tanggal 24 Mei 2011 dengnukuran:Panjang : 14,15 meter;Lebar : 5,00 meter;Dalam : 1,90 meter;Hal.2 dari Penetapannomor 76/Pdt.P/2017/PN BbsGT : 28;NT : 8.7.

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik pemohon nomor 4320yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Cirebon tanggal 24 Mei 2011 telah hilangpada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2015 dan sampai saat ini belumdiketemukan;3.

Binatur diDirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon agarditerbitkan duplikatnya;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.

Binatur nomor 4320 yangditerbitkan oleh Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon telah hilang pada hari dan tanggal lupasekira bulan Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib di rumah Pemohon DesaKluwut Rt. 004 Rw.013 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;5. Bahwa benar pemohon telah berusaha mencari, tetapi belumberhasilmenemukannya dan telah melaporkan kehilangan Grosse Akte PendaftaranKapal KM.

MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta Nomor PK.001/3/15/UPP-Pmk-2015, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, atas nama SMK Negeri 36 Jakarta, telah hilang pada tanggal 16 Oktober 2017, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;

MARLIN Kapal Latih SMK Negeri 36 Jakarta milik SMK Negeri 36 Jakarta Nomor PK.001/3/15/UPP-Pmk-2015 atas nama SMK Negeri 36 Jakarta yang diterbitkan di Kantor Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010. Sertifikat pembayaran pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010. Berita acara pemeriksaan pekerjaan 10 halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010.

Berita acara prestasi pekerjaan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PHO atas pekerjaan pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010. Surat Perintah Membayar (SPM) PHO atas pekerjaan pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010.

Kontrak Pengawasan Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran kontrak perencanaan pekerjaan pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010.

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Way Kanan Nomor : 551/01/IV.05/WK/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang penunjukan dan penetapan Bendahara, Pejabat Penata usahaan Keuangan, pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2010.

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Way Kanan Nomor : 551/02/IV.05/WK/2010 tanggal 05 Februari 2010 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat pengadaan Barang / jasa Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Way Kanan Tahun 2010.

DPA SKPD 1.07.01100.1.07.1.1802.5.2 tanggal 12 November 2010.e Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) pembangunan 10 Haltepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kananTahun 2010. Sertifikat pembayaran pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010.e Berita acara pemeriksaan pekerjaan 10 halte pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika kab.

Way kanan Tahun 2010.Berita acara prestasi pekerjaan 10 Halte pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PHO atas pekerjaan pembangunan 10Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Waykanan Tahun 2010.Surat Perintah Membayar (SPM) PHO atas pekerjaan pembangunan 10 Haltepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab.

Way Kanan dan pada tahun 2010 adalah Kepala Dinas saksipada Kantor Perhubungan KOMINFO Kabupaten Way Kanan.bahwa benar saksi sebagai Pejabat Pengadaan dalam kegiatanPembangunan Halte Dinas Perhubungan KOMINFO Kab.

Way kanan Tahun 2010.Berita acara prestasi pekerjaan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika kab. Way kanan Tahun 2010.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PHO atas pekerjaan pembangunan 10Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab. Way kananTahun 2010.Surat Perintah Membayar (SPM) PHO atas pekerjaan pembangunan 10 Haltepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kab.

Way kanan Tahun 2010.Sertifikat pembayaran pembangunan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika kab. Way kanan Tahun 2010.Berita acara pemeriksaan pekerjaan 10 halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika kab. Way kanan Tahun 2010.Berita acara prestasi pekerjaan 10 Halte pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika kab.

1. MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Grosse Akte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang telah hilang kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam.

PT BANK HSBC INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan kamimohon dihapus yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Lautkantor Pelabuhan Batam Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama KapalkKota Batam..

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapalpada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menghapus GrosseAkte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 berdasarkanLaporan Kehilangan Barang/Suratsurat Penting Nomor : STPL/1662C/V/2017Sek.Ptk.Kota tanggal 15 Mei 2017.4.

Saksi EKA JULIANA , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah karyawan pemohonBahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan pemohon untuk untukmenghapus Grosse Akte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember2008 yang telah hilang kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik NamaKapal pada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam;Bahwa setahu

Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Grosse Akte Hipotek PertamaNomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang telah hilang kepada PejabatPendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan,Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Batam.3.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapalpada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menghapus Grosse AkteHipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 berdasarkan LaporanKehilangan Barang/Suratsurat Penting Nomor : STPL/1662C/V/2017 Sek.Ptk.Kotatanggal 15 Mei 2017.4.

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomor : GT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Kapal Motor Nelayanbernama KM Valent Mina Bahari 1, berdasarkan Grosse AktaHalaman1 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.pendaftaran Kapal GT.29 GT No.614/KD, yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal.. Bahwa Pemohon tidak menyadari, didalam rumah Pemohon, di desaSemangu , Kec. Paciran, Kab.

Bahwa selanjutnya Pemohon, datang ke Kantor KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal, dengan menunjukan surat keterangankehilangan tersebut pada pont 5, dengan maksud mendapatkan gantigrosse akte yang hilang tersebut, namun disarankan harus adanyaPenetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti grosse akta yang hilangtersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor :PM 13 tahun

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinanGrosse Akta Kapal Motor Nelayan KM VALENT MINABAHARI 1 dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD, atasnama Samsul Arifin, untuk mengganti grosse Akta yanghilang, Kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratHalaman2 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untukmengirimkan salinan resmi penetapan ini kepadaKementerian Perhubungan, Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran UtamaTanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum danSertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse AktaKapal Motor Nelayan KM VALENT MINA BAHARI 1dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD.4.

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomorGT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, KepadaKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkansalinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung PerakSurabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi telah hilang sejak tanggal 16 Februari 2019 dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan

mengurus grosse akta pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNG AN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIACQ KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;2. PT.

Eksepsi persona standi non yudisioBahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, yang dijadikansebagai Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat menyebutkanDepartemen Perhubungan RI Cq. Kantor Wilayah XIX DepartemenPerhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;Hal 8 dari 14 hal. Put.

Nomor 1711 K/PDT/2014Bahwa penyebutan person Tergugat adalah salah dan keliru, karenaberdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerjakementrian perhubungan instansi vertikal di lingkungan KementerianPerhubungan, tata urutan dan hierarki yang benar adalah PemerintahRepublik Indonesia Cq Menteri Perhubungan RI Cq.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMATERA UTARA., II. CV. MURNI DAN I. PT. SUMATERA TRANPORT (PT. SUTRA)., II. PO. BORNEO;

Keputusan Tergugat sebagai Pejabat TUN bersifat Konkrit, Individual danFinal:1.Bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SumateraUtara atau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang telahmenerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Trayek An.

ProvinsiSumatera Utara sebagai Tergugat dan Dinas Perhubungan Kab.

diatas dan dinyatakan tidak sah dan batal demihukum dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Tergugatdalam hal ini Kepala Dinas perhubungan Sumut untukmencabut surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo;b.2.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah salah alamat (Error InSubyecto) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menerbitkanobyek sengketa atas nama Gubernur Sumatera hal ini sesuai dengan :Pasal 57 ayat 1 b Keputusan Menteri Perhubungan No.

Tentang Error in subjectoBahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu SuratKeputusan Kepala dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara No. 551.21/3.132/R/PHB/2014 tanggal 13 uni 2014 Tentang Izin Trayek Mobil Bus Antarkota Dalam Propinsi di Propinsi Sumatera Utara An.

Menyatakan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT, telah hilang ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Samarinda untuk mencatat hilangnya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT dan menerbitkan kembali pengganti Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal

14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT ; ---------1.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa dokumen yang dimiliki Kapal Motor (Tangki) RAHMAT tersebut antara lainSertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal14032007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AdministratorPelabuhan Samarinda ;Bahwa pada hart SELASA, tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wita.

Witadokumen Kapal Motor (Tangki) RAHMAT berupa Sertifikat Kesempurnaan KapalPedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal 14032007 yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda telahhilang di Balikpapan dan sekitarnya Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Sertifikat Kesempurnaan Kapal PedalamanKapal Motor (Tangki) RAHMAT tersebut tetapi belum juga ditemukan ;Bahwa pada hari SELASA tanggal 03 Maret 2015 itu juga Pemohon telah melaporkankehilangan Sertifikat

Kesempurnaan Kapal Pedalaman Kapal Motor (Tangki)RAHMAT tersebut kepada Polsek Balikpapan Selatan, tetapi sampai saat ini belumjuga ditemukan ; Bahwa selanjutnya pada hari SABTU, tanggal 09 Mei 2015 Pemohon telah pulamengumumkan perihal kehilangan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman KapalMotor (Tangki) RAHMAT tersebut pada Surat Kabar Harian Pagi KALTIM POSTtetapi sampai saat ini belum juga ditemukan ;Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan

Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrasi Pelabuhan Samarinda untuk menerbitkan pengganti SertifikatKesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal14032007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AdministratorPelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT ;4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon 4SUBSIDAIR w 222 n anne nnn nnn nen nen nn nnn nen center n ee nen en neseJika Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat

LautAdministrator Pelabuhan Samarinda ; nne Menimbang, bahwa atas hilangnya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman tersebutPemohon dengan Kuasa Insidentilnya bernama IQBAL OKTAKY mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Balikpapan ; 2220a Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik nama Kapal di:(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Kedua POSH CONSTANT yang telah hilang; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek Kedua MARITIME EAST yang telah hilang.-------------------------------------------------------------------3.

Sebuah kapal motor bernama POSH CONSTANT, yang dimiliki danterdaftar atas nama PT MANDIRI ABADI MARITIM, berkedudukan diJakarta Utara (PT MAM) berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran KapalNo. 7682 tanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PejabatHal idari 8 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTRPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia, telah dijaminkan oleh PT MAM kepada Pemohonsebagaimana dibuktikan

Sebuah kapal tongkang bernama MARITIME HOPE, yang dimiliki danterdaftar atas nama PT MAM berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No. 2555 tanggal 18 November 2011 yang diterbitkan oleh PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah dijaminkan oleh PTMAM kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Grosse AktaHipotek Kedua No. 373/2013 tanggal 27 September 2013, yangditerbitkan

Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok, untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikanmasingmasing Grosse Akta Hipotek Kedua POSH CONSTANT, GrosseAkta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek KeduaMARITIME EAST yang telah hilang tersebut di atas.Bahwa berdasarkan

Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohonkepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenanuntuk memberikan Penetapan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik namaa(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Hal 3dari 8 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTRKementerian Perhubungan

Republik Indonesia di Jakarta untukmenerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan GrosseAkta Hipotek Kedua POSH CONSTANT yang telah hilang; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untukmenerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan GrosseAkta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek KeduaMARITIME EAST yang telah

Sibarani
2.Badan Pertanahan Nasional Kab Bekasi
3.Kementrian perhubungan dirjen Perkeretapian
4.Lurah Jatimulya
Turut Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
2.Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
3.Lurah Jatimulia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIRJEN PERKERETA APIAN,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8 RT02/RW 03 Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada YennesiRosita, S.H., M.Hum, Eddy Susanto, S.H., M.H.,Roimon Indiarko, S.H., Riezky Fatmawati, S.H.

Reg.594/96/2019 tanggal 14 Agustus 2019;Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Ckr9.10.11.12.13.14.Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari kantor Jasa penilai Publik AreantiJunita, untuk kepentingan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderalperkeretaapian (Turut Tergugat II selaku Pengguna laporan,dan atasPermintaan Pemberi Tugas Kementerian Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Proinsi JawaBarat (Turut Tergugat lI) dan berdasarkan penilaian

No.111/ Qa milik Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang tanggal 28 Juni 2008 telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/ 2301/ VII/ 2019/ Sek Clp Selatan tanggal 03 Juli 2019;

Bahwa, pada hari Rabu, 03 Juli 2019 sekitar Pukul 15.30 buktikepemilikan kapal berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor : 7151atas nama SIE LIONG nama kapal PISANGV dengan ukuran Panjang :15.50 meter Lebar : 3.90 meter Dalam : 1.10 meter Isi Kotor : 18( delapan belas ) Isi Bersih : 10 (Sepuluh) Tanda Selar : GT.18 No.111/Qayang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang

No.111/Qa milik Pemohon yang diterbitkan oleh PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator PelabuhanTanjung Emas di Semarang tanggal 28 Juni 2008 telah hilang sebagaimanaSurat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/2301/VII/2019/Sek Clp Selatan tanggal 03 Juli 2019;3.

Memerintahkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalDepartemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untuk menerbitkanGrosse Akta Balik Nama Kapal baru sebagai pengganti Grosse Akta BalikNama Nomor: 7151 yang hilang;4.

Fotokopi Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap IkanNomor: PK.001/ 19/ 14KSOP.Clp19 tanggal 2 Juli 2019 dari Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap atas namaMenteri Perhubungan, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, diberitanda (Bukti P9); dan10.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat BaliknamaKapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang untukmenerbitkan Grosse Akta Balik Nama Kapal yang baru sebagai penggantiGrosse Akta Balik Nama Kapal Nomor: 7151 yang hilang;d.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Baliknama Kapal Asli milik pemohon nomor 6107 atas nama KAMALLUDIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Cirebon tanggal 31 Mei 2016 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada

Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Baliknama Kapal milik pemohon nomor 6107, atas nama KAMALLUDIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon di Cirebon;

Memberi izin kepada pemohon LUHUT HUTAGALUNG, untuk meminta Akta Pengganti Akte Pendaftaran Balik Nama Kapal King Milenium pada Kantor Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal Direktorat Perkapalan Dan Kelautan Dirjen Perhubungan Laut Depertemen Perhubungan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelayaran (KSOP) Teluk Bayur Padang;3.

Memberi izin kepada Kantor Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal Direktorat Perkapalan Dan Kelautan Dirjen Perhubungan Laut Depertemen Perhubungan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelayaran (KSOP) Teluk Bayur Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk menerbitkan kembali Akte Pendaftaran Balik Nama Kapal King Milenium an. Pemilik LUHUT HUTAGALUNG;4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Asli milik Pemohon atas nama TALIP, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon tanggal 2 Februari 2011 telah hilang pada hari Minggu 15 Juli 2018 sekira pukul 09:00 wib dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberi ijin atau Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat

Grosse Akta Pendaftaran Kapal milik Pemohon nomor 4191 atas nama TALIP yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon di Cirebon;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 2812, tanggal 06 April 2016, nama kapal TANAYA CRUISE, atas nama Pemilik RAMLI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa, pejabat pendaftar dan pencatatan balik nama kapal di Benoa, telah hilang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk

melaporkan hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 2812, tanggal 06 April 2016, nama kapal TANAYA CRUISE, atas nama Pemilik RAMLI dan mengurus surat yang hilang tersebut serta mendaftarkannya kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa untuk diberikan Grosse Akta pengganti;

Pembanding/Penggugat : Ranap Siallagan Diwakili Oleh : DR.SARBUDIN PANJAITAN, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : Pemeritah Kabupaten Samosir
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

HARIS RUSLY
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanTanah Abang Nomor 1 Blok C, Lantai V, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. HASAN BASRI, S.H., M.MTr., Jabatan Kepala BagianHukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan;2. YUSTINUS DANANG R., S.H., M.Sc., Jabatan KepalaBagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, BiroHukum, Kementerian Perhubungan;Hal. 1 dari 53 hal. Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt3.

., Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi dan Perjanjian Nasional, SetditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;4. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H., Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;5. RICHARDO ALFRED S., S.H., Jabatan Penyusun BahanBantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, SeitditjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;6. AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;7.

PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2018tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian PersetujuanPenggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak TermasukKegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam KegiatanAngkutan Laut Dalam Negeri (Selanjutnya disebut dengan PM46/2019), yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 4 ayat (4) PM 92/2018 jo.

Putusan No. 43/G/2020/PTUNJkt1.4.15.1.6.Perhubungan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabutKTUN.

Bukti T.ll.IntvIX : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.248/AL.824/DJPL, tanggal 25 Februari 2020, TentangPemberian Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air Kepada PT.Yalagada Surya.