mengajukan gugatankepada Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Register Perkara No. 1015/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel,tertanggal 2 Desember 2020 yang saat ini masih dalamproses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkaraaquo;5, Bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untukmenyelesaikan segala permasalahan hukum yang timbul atasfasilitas kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut denganmelakukan Perjanjian Perdamaian sebagai penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas

termuat dalam posita 7 dan 8 Gugatan PEMOHONBANDING yang mana menjadi tuntutan pokok dalam perkara a quo.Adapun berkaitan dengan petitum PEMOHON BANDING yang memintaagar Jual Beli dinyatakan sah secara hukum dan permintaan PEMOHONBANDING dinyatakan sah secara hukum objek menjadi milik PEMOHONBANDING merupakan petitum turutan yang sejalan dengan dalildalilposita gugatan PEMOHON BANDING.Bahwa Majelis Hakim nyatanyata keliru maksud dalil PEMOHONBANDING yang menyatakan jual beli belum terlaksana atau tuntas

PEMOHON BANDING telah membayar lunas harga jual belinamun TERMOHON BANDING belum memperalihkan Objek SENGKETAnya kepada PEMOHON BANDING.Terhadap dalil PEMOHON BANDING yang menyatakan jual beli belumterlaksana atau tuntas yang dimaksud adalah pelaksanaan Para Pihaksesuai yang mana ditindaklanjutti secara formal yang diatur peraturanperundangundangan, yakni adanya perbuatan jual beli yang ditandaidengan adanya dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan proses administrasipencatatan peralinan hak.

tentang permintaan PEMOHONBANDING dinyatakan sah secara hukum objek menjadi milik, MejelisHakim Pengadilan Negern Purworejo berpendapat bahwa petitummenyangkut hak milik mendasarkan adanya suatu alasan hak danPenggugat tidak menguraikan tidak menguraikan dengan jelas atastuntutan tersebut apa yang menjadi dasar atau alas hak Penggugatdinyatakan Pemilik karena dalil positanya sendiri Penggugat jugamenyatakan pelaksanaan pernanjian belum selesai sampal sekarang.Bukankah secara hukum Jual Beli baru tuntas

Bahwa fakta hukumnya dalamperkara a quo, Jual Beli belum tuntas atau dengan bahasa lain secaralegal belum ada, namun Perikatan Jual Beli yang menimbulkan hak dankewajiban sebagai PENJUAL dan PEMBELI telah ada, yakni karenaPEMBELI (PEMOHON BANDING) telah melunasi harga jualbeli, makakewajiban PENJUAL (TERMOHON BANDING) untuk memperalihkanhaknya dengan cara menandatangani dokumen Akta Jual Beli (AJB).Namun karena menolak, maka diajukanlah gugatan Perkara a quo yangputusannya diharapkan menyelesaikan

Nomor 2290 k/Padt/2015tanggal 24 April 2013, dan pada tanggal 25 April 2013 telah di laksanakaneksekusi terhadap objek perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2004/PN Jpr.dengan tuntas. Oleh karena eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor02/Pen.Eks/Padt.G/2013/PN Jpr. telah dilaksanakan dengan tuntas sesuaiprosedur hukum yang berlaku, karena itu maka perlawanan yang di ajukanPelawan adalah sudah kadaluarsa (temporis).

Pada halaman 16 tentang pertimbangan hukumnya alinea terakhirsampai dengan halaman 17 baris ke1 sampai dengan baris ke4;(Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9 dan T10 berupa BeritaAcara Eksekusi dan Berita Acara Eksekusilanjutan tern yata bahwaobjek sengketa telah di eksekusi dengan tuntas dan sesuai prosedurhukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 April 2013,dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalahHalaman 14 dari 17 hal. Put.

Para pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telahselesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai danperdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semuaproses pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danmencegah timbulnya perkara, baik perkara perdata maupun pidana sertaperdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apa punjuga.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Ketua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan

PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaidengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa dan tunduk kepada hukum yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia;.

Maka secara hukum kedudukan/statusObyek Sengketa sebagai Obyek Lelang yang dilakukan olehKP3N/PUPN Cabang Palu telah selesai dan tuntas, bahwa PelaksanaanLelang batal demi hukum dan Obyek Sengketa adalah Milik Sah dari EllyChandra (Pembanding ! / Tergugat 1) dan Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) sudah tidak mempunyai hak sedikitpun terhadapObyek Sengketa.

PN.PL , jo PutusanPengadilan Tinggi Palu No. 46/PDT/2014/PT.Palu (Bukti T.116 dan T.117) adalah Putusan Uit Verbaar Bij Voorrad yang telah dilaksanakanEksekusi dengan uang jaminan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ,dan uang jaminan tersebut telah diambil dan diterima (oleh Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) Bukti T.119), maka secara hukum PelaksanaanEksekusi terhadap Obyek Sengketa telah disetujui oleh Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) sehingga Perkara tersebut secara hukum telahselesai dan tuntas

Maka, hal inimembuktikan bahwa Perkara Pelaksanaan Lelang tanggal 27 Oktober1994 yang dilaksanakan oleh KP3N/PUPN Cabang Palu yang menjadidasar timbulnya Hak Ferry Tansil terhadap Obyek Sengketa adalah cacatdan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum apapun juga dan perkaratersebut telah selesai dan tuntas, sehingga Ferry Tansil sudah tidakmempunyai hak apapun juga terhadap Obyek Sengketa.

Sehingga secara teorihukum dengan diterimanya Uang jaminan Eksekusi tersebut maka FerryTansil (Terbanding/Penggugat) secara hukum Pelaksanaan eksekusitersebut telah diterima dan disetujui oleh Ferry Tansil sehingga Perkaratersebut telah selesai dan tuntas, sehingga Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) tidak dapat lagi menuntut Obyek Sengketakepada Pembanding dan Pembanding Il/Tergugat dan Tergugat Ilwalaupun Putusan Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Palu(Bukti T.116 dan T.117) telah dibatalkan

Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untukmembongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas tanahHak Milik Nomor: 200 tersebut dalam tenggang waktu 1 minggusetelah putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan;7.

Menghukum apabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusandapat dilaksanakan, Tergugat dan Tergugat Il tidak malakukanpembongkaran atau belum tuntas pembongkarannya maka Tergugat dan Tergugat Il dihukum untuk membayar uang paksa sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini dapatdilaksanakan;8.

(dua puluh juta rupiah)pada putusan yang lalu tetap dipertahankan saja walaupun sangat kecilnilainya bila diperhitungkan dengan tingkat kemahalan saat ini, namun denganperbaikan yakni terhitung sejak Tergugat melakukan kegiatan membangun diatas Objek Sengketa pada bulan Agustus 1993 sampai putusan atas perkaraini benarbenar dieksekusi.15.Patut pula bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat danTergugat Il atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untukmembongkar sampai tuntas bangunan

bangunan tersebut sampai benarbenar tuntas pembongkarannya.

pembongkaran bangunanitu, maka Tergugat dan Tergugat Il dihukum/diperintahkan untuk membayarPutusan No93 /Pdt.G/2015/PN.Amb hal 14 dari 40uang paksa sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari terhitungsejak putusan ini memiliki Kekuatan hukum tetap, sampai Tergugat danTergugat Il melakukan pembongkaran bangunan tersebut sampai benarbenar tuntas pembongkarannya.14.Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II membayar ganti rugidan uang paksa tersebut pada nomor rekening bank yang akan

asuhan Tergugat,dan Ajeng Amalia Sukma tanggal alhir 16 April 2000 yang sekarang anaktersebut berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2000 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang pemarah, sepertiTergugat sering marah pada Penggugat dan anakanak, sehingga setiapada masalah datang tidak terselesaikan dengan tuntas

Junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Junctis Pasal 7ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorangpemarah, seperti Tergugat sering marah pada Penggugat dan anakanak,sehingga setiap ada masalah datang tidak terselesaikan dengan tuntas;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak

(Tergugat Il) dan haruslah penggugat dan Tergugat IImenyelesaikan sampai tuntas, maka perjanjian gugatan yang demikiangugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan batal demi hukum.3.

membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugatmengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 dan tidak mengajukansaksi;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II tertuanggugatan rekonpensi yang isi masih ada relevansinya dengan gugatan in cassu.Karena dalam gugatan sederhana tidak dikenal gugatan rekonpensi, sehinggagugatan rekonpensi tidak dapat diperiksa, hal tersebut akan berakibat perkaranyatidak dapat diperiksa secara seksama, yang berakibat penyelesaian perkaranyamenjadi tidak tuntas

Haltersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarutlarut tanpa penyelesaiansecara hukum, tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikanpenyelesaian secara tuntas dan pasti hanyalah mengakhiri perkawinanPenggugat dengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhirmengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Suami atau istri) Sudahtidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yangditandai Penggugat sebagai

Bahwa Para Pihak sepakat Anta Perdamaian ini telahdilaksanakan secara tuntas setelah ada pembayaran sebesarRp.1.000.000.000, (satu) milyar rupiah) kepada Pihak3. Apabila pembayaran Tahap Kedua selesai, maka pihak keduatidak memprmasalahkan lagi sisa tanah dalam pembebasantahap kedua oleh Panitia Pembebasa Tanah (P2T) JakartaPasal 4. Penyerahan SuratSurat/Dokumen Kepemilikan Atas Tanah.3.

perdata maupun pidana dikemudianhari;Menimbang, bahwa setelah Atau Perdamaian tersebut oleh Hakimdibacakan dimuka persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakanbenar dan telah menyetujui seluruh isinya, sedangkan Tergugat tidakkeberatan dan akan tunduk pada Akta Perdamaian tersebut;Menimbang ,bahwa berhubung segala sesuatunya telah jelas,lagipula yang telah disetujui oleh para pihak tersebut diatas tidak bertentangandengan hukum serta dapat menyelesaikan permasalahan GugatanWanprestasi mereka dengan tuntas

Buleleng, pada tanggalnya 25Nopember 2012, namun perkawinannya belum dicatatkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka; Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sertahadir Kelian Desa adat setempat dan Kelian Dusun ( KADUS ) hadirmenyaksikan Pernikahan mereka; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tuntas di Merajan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa KayuPutih; Bahwa dari perkawinan

Buleleng, pada tanggalnya 25Nopember 2012, namun perkawinannya belum dicatatkan pada KantorCatatan Sipil Kabupaten Buleleng; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka; Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sertahadir Kelian Desa adat setempat dan Kelian Dusun ( KADUS ) hadirmenyaksikan Pernikahan mereka; Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tuntas di Merajan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa KayuPutih;Halaman 6 dari 14

aquo pihak BadanPertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat, maka Majelis Hakimberpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat prosesual yakni kurangpihak atau Plurium Litis Consortium ;Menimbang, bahwa cacat hukum Plurium Litis Consortium dalamGugatan adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atauorang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada pihak yangharus diikutsertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapatdiselesaikan secara tuntas

Dalam perkara ini pihak BadanPertanahan Nasional haruslah ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatanini agar pokok persoalan dalam Gugatan ini dapat diselesaikan secara tuntas;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap apabila pihakBadan Pertanahan Nasional tidak digugat dalam perkara aquo maka gugatantersebut mengandung cacat hukum : Plurium Litis Consorsium sehinggaGugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima videYurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988

telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lainyang bernama xxxxxxx, hal ini Penggugat ketahui informasi darimasyarakat sekitar;b) Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol:;Cc) Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat, meskipunPenggugat dalam keadaan sakit, Tergugat sering meninggalkanPenggugat;d) Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukulPenggugat, bahkan sampai menggunakan barang tajam, hal iniPenggugat telan melaporkannya ke Polsek Kota Tengah, namunprosesnya tidak tuntas

Putusan No. 0087/Pdt.G/PA.Gtlomemukul Penggugat bahkan sampai menggunakan barang tajam yang olehPenggugat hal ini telan melaporkannya ke Polsek Kota Tengah, namunprosesnya tidak tuntas karena Tergugat melarikan diri, serta Tergugat sudahtidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat semenjak Tergugattelah menikah lagi, dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan pulang ke rumah orangtua selama 6 bulan hingga sekarangdan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan

sekarang dan salah satudiantara keduanya tidak pernah murtad.Bahwa tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahanPemohon dan Pemohon Il, karena pernikahan Pemohon denganPemohon Il telah diketahui dan diresmikan kepada masyarakatbanyak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.Bahwa keperluan Pemohon dan Pemohon II mengurus pengesahannikah karena pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidakmemiliki bukti nikah.Bahwa Pemohon dengan Pemohon II ada mengurus administrasipernikahan tapi tidak sampai tuntas

Firdaus RegencyB12 A Jombang dinyatakan selesai ((berakhir) dengan tuntas;Pasal 6Dengan telah selesaianya permasalahan ini KEDUA BELAH PIHAK dengan inimengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan membgerikan pembebasan (aquit et de charge) satu sama laindari segala tuntutan hukum;Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani denganitikad baik dari kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanyapaksaan atau tekanan dari pihak manapun

XXXXXXXXXX, sekarang terjadi salingsikut menyikut di antara mereka bersaudara demi harta.12.Bahwa dari 3 ( tiga ) permohonan penetapan yang diajukan oleh ParaTergugat tersebut yang hanya sebagiansebagian, tidak menyeluruh dantidak tuntas, yaitu:e Permohonan Penetapan No. 02/Pdt.P/2013/PA.JP tentang penetapanahli waris dari almh. XXXXXXXXXX, dane Permohonan Penetapan No. 055/Pdt.P/2014/PA.Bks tentangpenetapan ahli waris sah dari alm.

Oleh karena itu dalam mengajukanpermohonan penetapan ahli waris diperlukan kejujuran pemohon, tidakada yang disembunyikan, dan penetapan yang dimohonkan tidak bolehsebagiansebagian, harus menyeluruh dan tuntas sehingga tidakmenimbulkan masalah/pertengkaran di antara para ahli warisdikemudian hari.Tujuan diajukannya permohonan penetapan ahli waris tersebut olehPara Tergugat adalah untuk kepentingan mengurus tabungan Pewaris(almh. XXXXXXXXXX) di Bank BNI.

XXXXXXXXXX memiliki ahli warislain selain Tergugat Il dan Tergugat Ill, sehingga penetapan yangdikeluarkan adalah penetapan yang menyeluruh, tuntas dan tidakmenimbulkan persoalan/pertengkaran di antara para ahli waris dikemudian hari sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

XXXXXXXXXX, yang juga berhak atas harta bersama tersebut.Penetapan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 29 Oktober 2014 Nomor0087/Pdt.P/2014/PA.Bks tersebut dapat digunakan sebagai alat buktipersangkaan (vide Pasal 1886 KUH Perdata) bahwa permohonanpenetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Tergugat kepadaPengadilan Agama Jakarta Pusat Reg Perkara No. 02/Pdt.P/2013/PA.JPyang hanya memohon penetapan ahli waris sebagiansebagian, tidakmenyeluruh dan tidak tuntas, yaitu: memohon penetapan ahli waris darialmh

Kalau ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terselesaikandengan tuntas;4 Bahwa akibat konflik tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal danpisah ranjang, sejak tanggal 1 Juni 2013 tidak lagi berhubungan serta tidakmelaksanakan kewajiban masingmasing sebagaimana layaknya suami isteri;Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil.