Ditemukan 395884 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tunas tukan tunai tukar togar
Penelusuran terkait : Kelalaian dalam tugas Desersi Pergi tanpa izin Meninggalkan tugas Memfitnah dengan tulisan pejabat yang telah melakukan tugas jabatannya Muhammad sholeh S.h vs satuan tugas penanganan covid-19; “ sebagai pejabat yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas ” Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; Dengan kekerasan melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah Surat peringatan Surat scorsing Kecerobohan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas Meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya Ketua satuan tugas penanganan hak tagih dana bantuan likuidasi bank indonesia vs trijono gondokusuma;;
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 28-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 140-K/PM I-02/AD/X/2015
Tanggal 10 Desember 2015 — Edy Bahtiar, Serka NRP 21980010970277
42 — 13
  • Bahwa sebelumnya Saksilll Serka Mulyadi pada hari Sabtutanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB menyerahkan tugas piketbeserta 1 (satu) orang tahanan an.Pratu Kariawansyah kepadaTerdakwa dan pada saat menyerahkan tugas, tahanan tersebut beradadidalam sel Subdenpom I/21 Kabanjahe.5.
    Bahwa saat kejadian tersebut yang bertugas piket adalahTerdakwa sendiri sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/23/VIV2015tanggal 1 Juli 2015 tentang melaksanakan tugas piket Pelayanan UnitPengaduan Polisi Militer dan lampiran jadwal tugas piket hari Sabtutanggal 4 Juli 2015, adapun tugas dan tanggung jawab piket yakni :a. Bertindak mewakili Dansubdenpom /J/21 diluar jamkerja/dinas dalam batas wewenang yang diberikan di dalamlingkungan Subdenpom V/21 Kabanjahe.b.
    Bahwa benar Terdakwa selain melaksanakan tugas piket jugamemiliki tugas dan tanggung jawab terhadap tahanan yang beradadiruang tahanan Subdenpom V/21 Kabanjahe.4. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2015 Polres Tanah Karomenyerahkan tahanan a.n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-07-2007 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 161/PDT/P/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Juli 2011 — Muhammad Aziz Wellang
29 — 8
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 05-08-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/113-K/PM.I-01/AD/VIII/2011, 02-11-2011
Tanggal 2 Nopember 2011 — T1 : SERKA DENY WIJAYA T2 : KOPKA RAZALI T3 : KOPDA ALFIAN
45 — 19
  • Surat-surat :1)1 (satu) lembar foto dua gembok dan satu ikat/rangkaian anak kunci gembok;2).1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Tahanan atas nama Ulil Fajri bin Tasran Yusuf tanggal 05 Mei 2011 pukul 14.00 WIB; 3).1 (satu) lembar Surat Perintah Dansubdenpom IM/1-1 Nomor: Sprin/ /IV/2011 tanggal April 2011 tentang pelaksanaan tugas UP3M Subdenpom IM/1-1 bulan Mei 2011;4).1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom IM/1-1 Nomor: R/12/V /2011 tanggal Mei 2011 perihal Permohonan
    Nasir dan Serka Hafizmenerima penyerahan tugas' Piket UP38M SubdenpomIM/1 1 dari Serka Asep dan satu orang anggotanya,dan kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011sekira pukul 09.00 WIB, Peltu) M.Nasir, Serka Hafiz,dan Saksi menyerahkan tugas Piket UP3M SubdenpomIM/1 1 kepada Piket UP3M yang baru atas namaTerdakwa! Serka Deni Wijaya, TerdakwaII KopkaRazali, dan TerdakwaII Kopda Alfian.4.
    Bahwa yang melaksanakan tugas piket UP3MSubdenpom IM/11 Bireun ada tiga kelompok (unit),masing masing kelompok (unit) terdiri dari tigaorang, melaksanakan tugas piket UP38M selama 1x24jam, sehingga masing masing kelompok setiap tigahari sekali mendapat giliran tugas piket UP93M.Pada waktu) melaksanakan tugas' piket UP3M tidakdidukung makan, sehingga untuk makan dilaksanakandi rumah masing masing yang diatur secarabergiliran.4.
    Serka DeniWijaya bersama dengan TerdakwaI Kopka Razali danTerdakwa II1 Kopda Alfian menerima tugas dantanggung jawab Piket UP3M Subdenpom IM/11 = daripetugas Piket UP3Mlama Saksi Peltu) M.
    Bahwa benar yang melaksanakan tugas piket UP3MSubdenpom IM/11 Bireun ada tiga kelompok (unit),masing masing kelompok (unit) terdiri dari tigaorang, melaksanakan tugas piket UP38M selama 1x24jam, sehingga masing masing kelompok setiap tigahari sekali mendapat giliran tugas piket UP3M.Pada waktu) melaksanakan tugas' piket UP3M tidakdidukung makan, sehingga untuk makan dilaksanakandi rumah masing masing yang diatur secarabergiliran.8.
    Serka DeniWijaya bersama dengan TerdakwaI Kopka Razali danTerdakwa II Kopda Alfian menerima tugas dantanggung jawab Piket UP3M Subdenpom IM/11 = daripetugas Piket UP3Mlama Saksi Peltu) M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-02-2006 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132K/TUN/2002
Tanggal 28 Februari 2006 — M. Rizal lubis vs. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Putri Hijau
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 12-04-2005 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29K/MIL/2005
Tanggal 12 April 2005 — Rasben Lamhot Siagian
84 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Tindak Pidana Narkotika Prajurit Yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika
Kata Kunci : Prajurit; Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak Pidana Narkotika; Tugas Monitoring; Tindak Pidana Narkotika; Narkotika;
PIDANA MILITER/A.3.c/SEMA 3 2018
762 — 0
  • Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempatwajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebutkepada atasan pemberi perintahpada kesempatan pertama. Prajurit yang melaksanakan tugastersebut tidak ada keharusan untuk ... [Selengkapnya]

  • Prajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidana Narkotika di suatu tempatwajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut

    Prajurit yang melaksanakan tugastersebut tidak ada keharusan untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang (penegak hukum), oleh sebabitu terhadap prajurit tersebut tidak dapat didakwa melanggar Pasal 131 UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2021
Tanggal 30 Maret 2021 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19;
490 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19;
    Bahwa, Termohon adalah lembaga yang menangani percepatanpenanganan Covid19 berdasarkan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, tentangGugus Tugas Percepatan Penganan Corona Virus Disesase 2019(Covid19);.
    Pokok Permohonan:Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid19 Nomor 3 Tahun 2020,tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari RayaNatal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (Covid19):Angka 3 Huruf b;Halaman 5 dari 17 halaman.
    Bahwa, Surat Edaran Satuan Tugas Penganangan Covid19 Nomor 3Tahun 2020, bertentangan dengan asas kenusantaraan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yangHalaman 12 dari 17 halaman.
    Menyatakan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid19 Nomor 3Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama LiburHari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa PandemiHalaman 13 dari 17 halaman.
    Tahun Baru 2021 Dalam MasaPandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Memerintahkan kepada Termohon (Satuan Tugas Penanganan Covid19)untuk mencabut Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid19Nomor 3 Tahun 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan OrangSelama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 DalamMasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) tertanggal 19Desember 2020.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 28-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 28 September 2015 — SUKANDAR BIN TASMIJAN
63 — 7
  • 2015 tentang penetapan harisidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Sukandar Bin Tasmijan terbukti secara sah danWmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pejabat yangmelakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 28-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 404/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 28 September 2015 — SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN
60 — 13
  • Pid.Sus / 2015/ PN.Gpr. tanggal, 28 Juli 2015 tentang penetapan harisidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN, terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai pejabat yangmelakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas
    Kediri telah setiap pejabat yang melakukan kelalaiannya dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf h, Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagaiberikut ; Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 januari 2015 diwilayah Kecamatan PuncuKabupaten Kediri terjadi bencana angin puting beliung yang mengakibatkanHalaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN.
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 28huruf h ;Menimbang, bahwa Pasal 28 huruf h berbunyi : Setiap pejabat dilarang lalaidala melaksanakan tugas ;Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN.
    1987 atau sudahsekitar 27 tahun dan bertempat tugas di kawasan hutan Kecamatan PuncuKabupaten Kediridi kawasan petak 58G, petak 37B, petak 38B dan petak 56Byangmempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menentukan kayu perkakas dankayu limbah atau sebagai backing polise (membagi batang) dan membuat laporanLA bencana alam (Laporan Administrasi) yang berisi jumlah pohon, kubikasi kayu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Pejabat telah terpenuhi
    Yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas ;Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah kurang hatihati, tidakmengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya) ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwadiperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa adalah Mandor Perhutani yang bertugas sejak tahun1987, bertempat tugas di kawasan hutan Kecamatan Puncu KabupatenKediri pada petak 58G, petak 37B, petak 38B dan petak 56B memilikitugas dan tanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02G/HUM/2000
Tanggal 3 Mei 2006 — Sugi Santosa, SH.MH ; Indra Bayu Patimaleh Nayar, AKS ; DPRD Kalimantan Tengah
128 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/TUN/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — PELAKSANA TUGAS BUPATI BIAK NUMFOR VS dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR;
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELAKSANA TUGAS BUPATI BIAK NUMFOR VS dr. EDDY LEUNARDUS RUMBARAR;
    PUTUSANNomor 277 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PELAKSANA TUGAS BUPATI BIAK NUMFOR, tempatkedudukan di Jalan Majapahit Kelurahan Samofa,Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, ProvinsiPapua;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muslim Lobubun, SH.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah PenunjukanPelaksana Tugas Nomor 875.1/323 tanggal 20 November 2017;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau) memulihkan hak,kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5.
    Haltersebut juga dibuktikan dengan adanya dua (2) Keputusan yang berlakuyaitu Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.210 tanggal16 Maret 2016 dan surat perintah Penunjukan Pelaksana Tugas dalamhal ini objek sengketa a quo untuk melaksanakan tugas yang samasehingga timbul dualisme kepemimpinan yang berjalan sehinggamenimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraantugastugas rutin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numforserta tidak dicantumkan landasan hukum sebagai dasar penerbitanobjek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840K/PID/2003
Tanggal 11 Januari 2007 — M. Dahril Lubis
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-03-2007 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25K/PHI/2007
Tanggal 27 Maret 2007 — PT. Parindo Permai ; Berta Apriana Kifli, ST.
49 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BINJAI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 01-04-2014 — Upload : 09-04-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 61/Pid.B/2014/PN. BJ
Tanggal 1 April 2014 — WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING
42 — 19
  • tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara atas namaTerdakwa ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Binjai, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjaiyang mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING, telahterbukti bersalah dengan kekerasan atau ancamanancaman kekerasan memaksa seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas
    sebagai berikut:Primair :Bahwa ia terdakwa WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING pada hariRabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 12.30 wib ataus etidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Nopember ataus etidaktidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl Angrek/PERCUKAIAN No.2 E Kel.Pahlawan Kec.Binjai Utara atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan kekerasan atauancamanancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas
    , saksi Jannes Sitohang,Ricardo Manurung masingmasing dari anggota Polisis,lalu terdakwa melarang saksisaksi untuk melakukan penangkapan, selanjutnya terdawkapergi kebelakang rumah untuk mengambil sebilah pedang samurai, selanjutnya terdawkamenunjukkan pedang tersebut kepada saksisaksi sambil mengejar dan akhirnya saksisaksi tidak jadi melakukan penangkapan terhadap saksi Ninjai Nederlan Sembiring dansaksisaksi melarikan diri ke Polsek Binjai Utara.e Bahwa terdakwa dalam perkara ini menghalangi tugas
    kelak dikemudian hari setelah Terdakwaselesaimenjalani hukumannya Terdakwa dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Pasal 212 KUHPidana,Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungandengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa WING JHONTRAVOLTA SEMBIRING ALS WING terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan ancamankekerasan menghalangi Pejabat yang sedang menjalankan tugas
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 13-08-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 156-K/PM I-01/AD/VIII/2014, 28-08-2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — SERDA DAMAMONI HAREFA
41 — 14
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Damamoni Harefa, pangkat Sertu NRP 21090032401289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.
    Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah terlibat dalamperkara lain maupun pelanggaran disiplin, belum berkeluarga dan belum pernahmengikuti tugas operasi militer.3. Bahwa pada sekira akhir bulan September 2013 Terdakwa beserta 7 (tujuh) orangpersonel Kipan E, Yonif 111/R diperintahkan oleh Danyonif 111/R untuk melaksanakan7Pam Obvitnas Exxon Mobile Oil di Pos yang terletak di Desa Alue Bungkoh, Kab.
    Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa menyadari akibat perobuatannya8tersebut, pelaksanaan tugas Pam Obvitnas Exxon Mobile Oil di Desa Alue Bungkohsaat ditinggal berburu tidak berjalan sebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang buktiberupa :1.
    dengan meninggalkan pos adalah secara fisik seorang penjagatidak berada di tempat Pos penjagaan selamalamanya atau dalam waktu tertentu.Bahwa tugas seorang penjaga pada umumnya adalah tidak boleh meninggalkan posatau tempat peninjauan di mana ia ditempatkan, melaksanakan suatu tugas penjagaanyang merupakan keharusan baginya dan menghindari sesuatu perbuatan yang dapatmengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.12Menurut S.R.
    Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya meninggalkan Pos padabulan Desember 2013 sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 00.30 WIB, selamadelapan setengah jam untuk pergi berburu, pelaksanaan tugas Pam Obvitnas ExxonMobile Oil di Desa Alue Bungkoh tidak berjalan sebagaimana mestinya.Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsurke dua Yang meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakansesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, telah
    Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggungjawabnya selaku DanposPam Obvitnas Exxon Mobile Oil di Desa Aloe Bungkoh tidak berjalan sebagaimanamestinya, dapat merusak sendisendi disiplin prajurit lain dan mencemarkan nama baikTNI.144.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-08-2023 — Putus : 06-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/TUN/2023
Tanggal 6 Oktober 2023 — KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA VS TRIJONO GONDOKUSUMA;;
151 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA VS TRIJONO GONDOKUSUMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-09-2009 — Upload : 20-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378K/PDT/2009
Tanggal 16 September 2009 — Pdt. SEBLUM KARUBABA, S.Th., MA ; Pdt. PAUL PAKSOAL, M. Div ; Pdt. GEORGE MARSO DANIEL, M. Div, dkk.
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum
Register : 13-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 121_Pid_B_2016_PNBkt_Hukum_05102016_Kekerasan
Tanggal 5 Oktober 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa IMRAN RUSADI
80 — 24
  • Menyatakan Terdakwa IMRAN RUSADI Pgl IMRAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH YANG MENGAKIBATKAN LUKA, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.
    Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yangsedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanUndangundang atau atas Pejabat memberi pertolongan kepadanya; Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Unsurke1 : Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsurini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu
    Dengan demikian unsur setiap orang telahterpenuhi.Unsur ke2: Dengan kekerasan atauancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undangundang atau atas Pejabatmemberi pertolongan kepadanya; Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2016/PN.
    Menyatakan Terdakwa IMRAN RUSADI Pgl IMRAN tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"DENGAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANGSEDANG MELAKUKAN TUGAS YANG SAH YANGMENGAKIBATKAN LUKA, sebagaimana dakwaan Pertama PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;3.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-08-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 339/Pid.B/2014/PN Mtr
Tanggal 16 Oktober 2014 — - 1.BOHARI alias BOH - 2.SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN - 3.AMIHI alias MIHI - 4.JUMAEDI alias EDI - 5.NASIRUN - 6.RAHMAN - 7.SAHRAN - 8.SUHAEMI alias EMI
38 — 21
  • Suhaemi Alias Emi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak secara bersekutu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah; 2. Mejatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;5.
    .- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu yang berukuran 55 cm, dirampas untuk dimusnahkan;- Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara6.
    Saksi HASANUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mendapat perintah tugas dari atasan di PengadilanNegeri Mataram melalui Surat Perintah Tugas Nomor : W25U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yaituSULAIMAN, SH.MH yang isinya memberikan tugas gunamelaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketadalam perkara perdata Nomor : 68/Pdt.G/2006/PN.MTR tanggal 03Oktober 2013 di Dusun Duduk Desa Batu Layar KecamatanBatulayar
    Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atauuntuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan45seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atauorang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaanpejabat memberi pertolongan kepadanya;4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;Ad1).
    Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa dihubungkandengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa benar padahari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita aparat Kepolisian yangmendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor :535/V1/2014 tanggal 18 Juni 2014 berangkat melaksanakan pengamananeksekusi tanah bertempat
    Sedangkan kekerasan (geweld)berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah dan yang dipaksaharuslah pegawai negeri dalam arti : mereka yang memenuhi syarat menurutketentuan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yangberwenang, disertai sesuatu tugas jabatan negeri atau tugas Negara berdasarputusan perundangundangan yang berlaku, digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa dihubungkan denganadanya barang
    Perbuatan para terdakwa mengakibatkan tugas Negara untuk melaksanakaneksekusi tidak dapat dilaksanakan pada saat itu ;Halhal Yang Meringankan : 1. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;2. Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga dapatmemperlancar proses persidangan ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;
209 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS KEPALA BNPB selaku KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19;