Ditemukan 51522 data
45 — 23
Konflik pribadi antara Saksi Illdengan Pemohon Ill juga mendasari mengapa Para Pemohon. tidakmemasukkannya ke dalam pihak berperkara;Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2015/PA.Bjb.
Hal 10 dari 12Pemohon Ill juga mendasari mengapa Para Pemohon tidak memasukkannyake dalam pihak berperkara;Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwaPermohonan Para Pemohon nyatanyata mengandung cacat formil, yaitukurang pihak, dengan tidak memasukkan Mahdi sebagai Pemohon;Menimbang, bahwa lagi pula Mahdi sebagai Saksi Ill juga menyatakankeberatan dengan permohonan Para Pemohon karena merasa bahwa ia jugaberhak untuk dijadikan pihak sekaligus ahli waris;Menimbang, bahwa tanpa
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Tergugat mensomasi yang ke Ildengan surat somasi U Nomor 360/COLL/RLWTGL/2012, somasi tersebutmerujuk surat Nomor 339/COLLTGL/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, atassomasi , mendasari atas perjanjian kredit Nomor 100 tanggal 30 Januari2008, dan perjanjian tersebut Penggugat diharuskan membayar hutangnya/Hal. 2 dari 10 hal. Put.
No. 1497 K/Pdt/2014.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel).Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidakmempunyai dasar hukum atau gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya, sehingga gugatan yangdemikian tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas dan tidak tentu(een duidelijke en bepaalde conclusie) oleh
40 — 20
saksiuntuk keluar rumah ;Bahwa mendengar panggilan terdakwa tersebut, saksi keluar dari dalamrumah untuk menemui terdakwa, pada saat tersebut terdakwa langsungmenarik kerah baju saksi menggunakan tangan kanan lalu memukulsaksi menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu)kali mengenai pelipis kanan saksi ;Bahwa kemudian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dileraikanoleh Abdul Syukur, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari
Mau Bereyang pada kesimpulannya ditemukan bengkak pada pelipis kanandengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei2016sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Bardao KecamatanAtambua Barat Kabupaten Belu ; Bahwa masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut
17 — 3
danketerangan dua saksi, yang memberikan dengan sumpah, yang bernama SAKSI I dan SAKSIII, menurut hakim bukti bukti pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan hukumformal yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan tersebut;Menimbang bahwa, meskipun hakim dalam persidangan telah menerima bukti suratdan saksi sebagaimana tersebut diatas, namun secara materiil hakim dapat mempertimbangkantentang bukti bukti yang berhungan dengan pokok permohonan pemohon;Menimbang bahwa mendasari
memeliharanya dengan baik, mendidik dan mengasuhnyadengan baik serta memperlakukan Calon anak angkatnya seperti anaknya sendiri;6 Pemohon suami isteri dengan sepakatnya dipersidangan dalam keterangannya sanggupmemperlakukan calon anak angkatnya, seperti anak kandungnya sendiri dan benardalam penggangkatan ini tidak semata oleh kepentingan atau keinginan pemohonsemata, tetapi karena niat dan tekadnya pemohon menolong dan demi kepentingankesejakteraan anaknya sendiri dimasa depannya;Menimbang bahwa, mendasari
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(Rechtsgrond) yang jelas mendasari Gugatan.
Tidak menjelaskanHubungan dan Hak menyangkut Kejadian yang mendasari gugatan,gugatan Penggugat Campur aduk dimana dalam Posita disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam Kesepakatan Jual Beliantara Penggugat dan fTergugat yang menimbulkan kelalaian(Wanprestasi) disisi lain adanya Perbuatan Melawan Hukum yang salingCcampur aduk sehingga sangat bertentangan dengan Tertib beracarasebagaimana adanya Putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29April 1986;b.
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE, menerangkanbahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut karena milik orang tua nya danyang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuanpajak terutang (SPPT) dan menurut Terdakwa sendiri bahwa dirinyapernah mendapat ganti rugi dari PT.
UndangUndang No. 12 Tahuni985 yang menegaskan dan mengaturbahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu buktimutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;Dari yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan paraTerdakwa yang menerangkan bahwa yang mendasari kepemilikan lahantersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut Jaksa/Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebutbukanlah merupakan alas hak karena
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUDEX FACTI KELIRU MENILAI BUKTI TAMBAHAN.1.Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam penerapanhukum dengan mendasari pada bukti Termohon kasasi bukti P22 dan P23 yang merupakan bukti tambahan diajukan Termohon kasasi padasaat mengajukan banding;. Bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut adalah sangat janggal karenabukti tersebut jelas dibuat belakangan menurut versi Termohon kasasi,setelah mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerangtersebut;.
Bahwa dengan mendasari pada bukti tambahan P.22 yang hanyalahberupa catatan pembelian kendaraan antara Termohon kasasi denganPemohon kasasi, judex facti telah mengaburkan bukti Pemohon kasasi(T.1 dan T.2) yang jelasjelas sah dan meyakinkan adanya aliranpembayaran dana dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untukpembayaran harga jual beli Mobil Suzuki Carry, sehingga judex factitelah melakukan penafsiran yang keliru, sehingga berakibat salah dalammenerapkan hukum;.
12 — 1
Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut benar, karena Pemohonkurang bertanggung terhadap keluarga, nafkah tidak mencukupi dan apabila dimintaselalu marahmarah; e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon
Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon sering melawan kepada Pemohon/tidak patuh pada nasehat Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membantah
10 — 2
Halaman 5mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon sering pergi dijemput orang
Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonislagi, maka
Pembanding/Tergugat II : UKKE HERAWATI Diwakili Oleh : Adv. Belly Vidya, Eko Juniarso, Yolanda Laureen
Terbanding/Penggugat : NYOTO SUMARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : SUPRIADI
Terbanding/Turut Tergugat II : SATUMI
Terbanding/Turut Tergugat III : F. SUDARTIK
Terbanding/Turut Tergugat IV : Tatik Marianah
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN KOTA BATU
126 — 55
Bahwa mendasari akte Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2015Tergugat melakukan Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling denganbeberapa customer Penggugat yang diberi tanda dan didaftar dalam register TurutTergugat IV. Atas perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyetujuiPerjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kaviing tersebut dikarenakan proses JualBeli tanah antara Penggugat dan Tergugat masih belum PPJB dan atau AJB dinotaris.5.
Bahwa mendasari hal tersebut, perbuatan Tergugat dengan merubahharga yang tertuang dalam kesepatakan secara sepihak merupakan perbuatanwanprestasi karena tidak Sesuai dengan isi kesepakatan.12.
Eje bin Darsa
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
45 — 7
.: 444/Pdt.GS/2018/PN.Smd tersebut telah ditolak gugatan atasobjek sengketa; Bahwa kaitan erat mengenai objek sengketa dalam perkara terdahuludengan perkata ini adalah mengenai hak atas objek sengeketamenjadi tidak jelas ada pada siapa; Bahwa dengan mendasari diri pada alat bukti surat Tergugat tersebut,akhirnya hakim dapat menyimpulkan atas Objek Sengketa penggugattidak berhasil membuktikannya;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugatberalasan untuk dinyatakan ditolak seluruhnya
58 — 39
.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 157K/PM.III18/AD/XI/2013, tanggal 17 Januari 2014 yang menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata, yangdirencanakan terlebih dahulu) dan mengakibatkan luka,sebagaimana diatur dalam : Pasal 107 ayat (1) Jo ayat (2)KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
cenderung tidak loyal kepada atasandengan tidak patuh hukum, perbuatan Terdakwa tersebutsangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwaselaku prajurit TNI.Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yangbertugas di Kesatuan Polisi Militer sebagai penegak hukum,disiplin dan tata tertib prajurit di lingkungan militer, seharusnyaTerdakwa dalam kapasitas tersebut dapat menjadi contohdalam berprilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum,namun Terdakwa justru melakukan pelanggaran hukum.Bahwa mendasari
43 — 22
Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.
Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang
101 — 38
dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari
Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim
9 — 0
Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.
49 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepadabekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yangbersangkutan;Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karenaTergugat Il Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat selakuHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Dra. Hj.
lain yang lebih dahulumemohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh SertifikatHak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat.Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hakpenguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepadapemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksaatau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri DalamNegeri yang mendasari
60 — 38
tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari
kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal
22 — 2
tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari
10 — 18
Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari