Ditemukan 11260 data
OKWIAWAN SH
Terdakwa:
ANDRI BUDIYANTO Bin DARYANTO
10 — 0
p> rupiah ) dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan se
lama 14 hari,menghukum supaya membayar biaya perkara 2000 (dua ribu rupiah )
Menetapkan barang bukti berupa : 6 Botol Anggur Merah cap orang tua kadar 19,7 % ukuran 620
DJUMHARTO RUSLANI
Tergugat:
PT. FORTUNA MAJU SEJAHTERA
Turut Tergugat:
DODDY SAIFUL ISLAM, S.H.
163 — 13
., Notaris - PPAT di Kabupaten Indramayu, sebagaimana bukti kepemilikan sebagai berikut:
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 620/Desa Eretan Kulon atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Juli 1995, Nomor : 1880/1995, seluas 10.140 M2 (sepuluh ribu seratus empat puluh meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.24.16.02.1.00620, atas nama Djumharto Ruslani;
- Akta Jual Beli Nomor : 1324/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dihadapan
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
68 — 7
Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai
Terbanding/Tergugat : PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
79 — 35
ROYAL ABADI SEJAHTERA;15.Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat Telah ditetapkanseseorang sebagai Tersangka berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka dengan nomor B/620/IX/2020/Reskrim Tanggal 01September 2020;16.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana perjanjian No. 003/MRK/Royal/IX/2018 Tanggal 15 Agustus2018 pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila
Terbanding/Tergugat I : Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri BUMN RI Cq. PT. TASPEN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Bandung cq. PT. Pos Indonesia Persero Mks. PT. Pos Indonesia Persero Bulukumba
33 — 48
Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karenaTERGGUGAT di kategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasehingga gugatan perkara a quo seharusnya tidak diajukan kePengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.620 K/Pdt/1999).Bahwa
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
51 — 29
mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
152 — 37
C DPRD/ BTG/V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan KotaBontang Tahun Anggaran 2006;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : UsulanTindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan SemarangRt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75.
Terbanding/Tergugat : Hadi Muchtar alias Imron
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Klapagading
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
92 — 47
Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Suharjo telah meninggal Dunia dalamkeadaan Islam; sebagaimana Surat Keterangan Kematian No473.3/620/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Iswen anak dari Alm.
29 — 9
nafkah bagi seorang istritidak dapat dinilai dengan uang apalagi dikalkulasikan dengan jumlah hari,bulan maupun tahun, karena peran istri merupakan peran yang sangat agungdan mulia, namun karena hukum menganut asas kepastian, maka majelismenilai apa yang dipertimbangkan tersebut diatas diharapkan mampumemenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:wy ylo 620
Pembanding/Penggugat II : ELIMELEK TAUMBOY
Terbanding/Tergugat I : YAHYA ISKOBO
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
64 — 34
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskanbahwa yang digugat adalah Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut,maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2019/PTKPGtersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan NegeriOelamasi.5.
64 — 34
Pasal1 angka 10 Undang Undang Nomor 51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara.......... oBahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 620
69 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
TOTALKELURAHAN KTP KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 4486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800Cani Sirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200Chrong Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 04/200 580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4290 s10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa 2 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu a 04/200 620
KK KTP KKLilina Ajangale Sabtu au 04/200 1486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800CaniSirenreng Minggu 2104/20 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000Ulaweng 75/04/200oR Minggu 7 931 379 17,502,800 3,600,500 21,103,300Pallawarukka Sabtu i 04/200 420 199 7,896,000 1,890,500 9,786,500Jompie Minggu 1 04/200 o580 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie selasa 97/4200 10) 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaraseng Selasa prioai200 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200Mulamenre Rabu 1 04/200 620
67 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana haltersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkanmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal
Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara padaperadilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumenkepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahmengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana hal tersebut bukanlahmerupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620
121 — 84
Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanoa tanggal bulanNovember 2011.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.15 (lima belas) lembar foto
Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.15 (lima belas) lembar foto
126 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29121999, yang menegaskan: Bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatanyang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri.
Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29121999, yang menegaskan Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untukmengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri;Bahwa terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama tidak didasarkan pada ketentuan serta peraturanperundangundangan yang ada sebagaimana tersebut diatas, melainkan adanya kepentingan perorangantanpa
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DIYAH AYU KUSUMANINGRUM, S.E. Binti I MADE SUELA
69 — 56
Rekening 00055929DH tanggal10 November 2011 atas nama Walikota cq Kas Umum Daerah.130.1 (Satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.900/170, tanggal 23 Mei 2011.131.1 (Satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah No.652/1885, tanpa tanggal bulanNovember 2011.132.Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dari DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765, tanpatanggal bulan November 2011.133.15 (lima
Foto Copy 1 (satu) lebar Surat Pencairan Deposito dariDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No.620/1765,tanpa tanggal bulan November 2011.133. 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir transaksi setorantunai ke Rekening Giro Nomor : 03863000028 an. WalikotaSemarang Cq Kas Umum Daerah yang tersimpan di Bank BTPNCab.
66 — 40
Darmawan bin Hadi Santosa, BCHK) untuk menikah lagi/poligami dengancalon isteri kedua bernama (Ulfa Abdullah binti Abdullah Walo);
- Menetapkan harta berupa :
- Harta tidak bergerak:
- Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Bogor, dibeli pada tahun 2004, dengan alas dasar kepemilikan yaitu Sertifkat Hak Milik, dengan Nomor No:620, Selakopi D21, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov.
1.EVI NURUL HIDAYATI,S.H.
2.MELADISSA ARWASARI, S.H.
Terdakwa:
ANTONIUS SARWONO Als SARWONO
53 — 10
Menyimpan, menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Antonius Sarwono Alias Sarwono oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 5 (lima) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua, kemasan 620
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
SULYADI W Bin WAHAB
96 — 22
PN.Jmb.menggunakan alat berat berupa Motor Greader untuk untuk meratakanBatuan dan Kerikil Sungai dan melaksanakan pekerjaan GorongGorongdiameter 40 cm pada 2 (dua) titik sedangkan alat berat Vibrator Roller yangseharusnya digunakan pada Pekerjaan Perkerasan Jalan tidakdilaksanakan (Fiktif).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupa pengolahandata pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten BungoNomor : 620
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik berupapengolahan data pengukuran dan pengujian (Hasil Tinjauan Lapangan)oleh Tim Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Bungo Nomor : 620/269/BMPUPR/2020 tanggal 15 Oktober2020 perihal Laporan Tinjauan Lapangan terhadap KegiatanPembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019yang dibuat dan ditanda tangani oleh DWI HERWINDO, ST danSYAIFUL BAHRI, A.md menyimpulkan
Keadaandilokasi perkerasan yang terpasang dengan lebar dan tebalyang bervariasiBahwa hasil pemeriksaan berupa pengolahan data pengukuran danpengujian (Hasil Tinjauan Lapangan) oleh Tim Tenaga Teknis terhadapKegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani Dusun PeninjauKecamatan Bathin Il Pelayang Kabupaten Bungo yang bersumber dariDana Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut dilampirkan dalam SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo: 620/269/BMPUPR/2020 tanggal 15 Oktober
JalanUsaha Tani;Foto Copy Tanda Bukti Penyetoran Pajak TA. 2019;Foto Copy Peraturan Dusun Peninjau Nomor : 01 Tahun 2020tanggal 05 Januari 2020 Tentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Dusun Tahun 2019;Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/TPK/2019,Nomor:900/ /SPK/PNJ/2019 tanggal 15 Mei 2019 untuk pekerjaanPembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani di DusunPeninjau;Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620
/260/BMPUPR/2020tanggal 13 Oktober 2020 perihal Tindak Lanjut PermohonanBantuan Tenaga Teknis.Fotocopy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Tebo Nomor 620/269/BMPUPR/2020tanggal 15 Oktober 2020 perihal Laporan Tinjauan Lapanganyang telan dilakukan terhadap pekerjaan Pembukaan danPerkerasan Jalan Usaha Tani di Dusun Peninjau.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dusun.Fotocopy Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2014tentang
1.MAYORUDIN FEBRI,SH
2.ARIE PRASETYO
Terdakwa:
ALEX SANDRI. AN Bin ALI EFFENDI
81 — 23
/15/2015/2018 tanggal Juli 2018 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
- 1 (satu) bundel Surat Kepala Desa Harapan Jaya Nomor : 620/18/II/2015/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Rehab Jalan (ASLI)
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Paket Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (Kontrak) Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)
- 1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan Desa Harapan Jaya (ASLI)
- 1 (satu) bundel
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat komitmen Nomor : 620/7829/APBD/DPUPR/ME/2019 tanggal 18 juli 2019 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan (ASLI)
- 1 (satu) lembar Surat Direktur CV.
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juni 2019.
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 174/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Uang Muka 30%.
- Rincian Penggunaan Uang Muka Kerja Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya CV.EDIMAT.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Pertama atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya , Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 334/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Pertama.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7827/APBD/DPUPR/ME/2019.
- Kwitansi Pembayaran Angsuran Termin Kedua atas Pekerjaan Rehab Jalan Desa Harapan Jaya, Berdasarkan Kontrak Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019 Tanggal 18 Juli 2019.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/BAP/APBD/DPUPR/ME/2019. Tentang Pembayaran Angsuran Termin Ke Dua.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 7830/APBD/DPUPR/ME/2019.