Ditemukan 17798 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : I. bupati kabupaten dairi. Ii. direktur upt rumah sakit umum daerah sidikalang vs erwynson saut halomoan simanjuntak;;
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 18-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 808/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
16 — 5
  • YogiSaputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Wagir,bermeterai cukup (bukti P.9);j.
    Asli Surat Keterangan Sehat dan Hamil, tertanggal 17 Mei 2021, atas namaDinda Mega, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PuskesmasWagir, bermeterai cukup (bukti P.10);Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini,merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-05-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 19/PID.SUS/2011/PN.RKB
Tanggal 12 Mei 2011 — ARIF BORJU bin HASAN BASRI
89 — 2
  • Polisiberpakaian preman menghampiri Terdakwa dan disaat bersamaanTerdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yangsebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa namundiketahui oleh Polisi, kemudian Terdakwa disuruh untukmengambil paket shabu) yang Terdakwa jatuhkan tersebutselanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke KantorPolres Lebak.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Pelaksana MHarian Badan NarkotikaNasional Nomor : 136A/I/2011/UPT
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 26-07-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 14-04-2011
Putusan PA KUNINGAN Nomor 1204/Pdt.G/2010/PA-Kng
Tanggal 23 Agustus 2010 — Penggugat lawan Tergugat
10 — 0
  • Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan UPT Puskesmas Ciputat Nomor474.22/136/V/PKM.C pt/2010 tanggal 17 Mei 2010,tentang Izin Perceraian tas nama Sdr. EMPOPROCHMATIN BINTI K.H. MUHTARUDIN NOOR, SH (buktiP.l );2. Fotho Copy Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : DN/04/2009 tanggal 21 Januari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan (bukti P.2) ;BUKTI SAKSI ;1. Saksi pertama bertempat tinggal di KabupatenKuningan ;2.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 27-11-2013 — Putus : 31-12-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1648/Pdt.G/2013/PA.Wng
Tanggal 31 Desember 2013 — PEMOHON, TERMOHON
16 — 1
  • wilayah hukum Pengadilan AgamaWonogiri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sesuaipasal 66 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangunangNomor 50 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak dan melalui jasa mediator hakim Pengadilan Agama Wonogiri, oleh Dra.Mufarikin, SH. akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala UPT
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 05-01-2018 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 30-03-2019
Putusan PA BIMA Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Bm
Tanggal 25 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
  • Surat Hasil Pemeriksaan Kimia Klinik Serologi atas nama DesiSeptianingsiah yang dikeluarkan oleh Laboratorium UPT PuskesmasRasane Timur Dinas Kesehatan Kota Bima tanggal 19 Januari 2018. diberitanda P.5 dan diparaf;Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Hal 4 dari 9 hal.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Lmg
Tanggal 7 September 2020 — Pemohon:
1.Syarif Hidayatullah
2.Sumarni
43 — 6
  • tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 152/Pdt.P/2021/PN Pkl
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
SAMSUL BAHRI
46 — 6
  • PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus
Register : 08-01-2014 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Smp
Tanggal 28 Januari 2014 — SYAMSUL ARIFIN
28 — 4
  • AHMADJAUHARI, M, Si, sebagai dokter UPT Puskesmas Ganding;Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undangundang RepublikIndonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan;Menimbang, bahwa telah didengar saksisaksi di muka sidangsebagai berikut:Saksi 1 Sukardi (di bawah sumpah) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2013 sekitar pukul12.30 WIB di Jalan PUD Dusun Aengsana Desa Ketawang Karay Kec.Ganding Kab.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum Penganiayaan
Register : 19-02-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Smp
Tanggal 17 Maret 2014 — FATHOR ALIAS HOR BIN IYAN
38 — 7
  • AHMAD JAUHARI, M.Si pada UPT Puskesmas GandingKecamatan Ganding Kabupaten Sumenepdikerenakan persentuhan denganbenda tumpul;Perbuatan terdakwa se bagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadapsurat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksisaksi dalamBAP yang pokokpokoknya sebagai berikut:Saksi 1 Ruddin Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013, saksi sedang berdiridi depan teras rumahnya sambil
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 13-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN LAMONGAN Nomor 228/Pdt.P/2020/PN Lmg
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Juwari
2.Sunartik
107 — 28
  • Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 27-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 29 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.RUDY W PANJAITAN, SH MH
2.SUHELFI SUSANTI, SH
3.DIAN EKA LESTARI,SH MH
4.HIKMAT LASE, SH
5.HASBULLAH, SH
Terdakwa:
1.ANDHY KRISNAPATI bin MULYONO
2.AHMAD BAZURY bin AHMAD SATIRI
3.IRVAN OCTAVIAN, SE MM Bin EBET
18 — 13
  • IDA LIDIA selaku PPK tentang pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan Dan UPT;
  • Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT, Nomor : 900/6-02/SPPBJ/PPK Peng/ Dinkes/IV/2013, tanggal 29 April 2013 kepada Yth. PT.
    Estika Gunaprima;
  • Nota Dinas dari Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor : 800 / / PPTK / Dinkes / III / 2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
  • Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan kepada Pokja Unit Layananan Pengadaan (ULP), Nomor
    : 800 / / PPK / Peng/Dinkes / III /2013, tanggal 27 maret 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
  • Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Nomor : 800 / / PPK / Peng / Dinkes / III / 2013, tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.974.166.000,-;
  • Kerangka Acuan Kerja Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Layanan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
    DYAH INDRIASTUTI BU, S.SIT kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 800/0225c/PPTK/Dinkes/II/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
  • Copy Berstempel Asli Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Sdri. drg. Hj.
    IRVAN OCTAVIAN, SE untuk melaksanakan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT pada Kepanitianaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT dan memberikan jadwal pelelangan kepada Koordinator Pokja Pengadaan Jasa Lainnya;
  • Copy Legalisir Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan, Nomor : 810 / Kep.11-Huk/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;<
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 28-09-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 06-09-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2612/Pdt.G/2009/PA.Clp
Tanggal 11 Nopember 2009 — penggugat tergugat
8 — 0
  • SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 20-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 332/Pdt.P/2019/PA.Wtp
Tanggal 11 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
  • Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 05-05-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 13-06-2011
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0042/Pdt.P/2011/PA.Lmg.
Tanggal 26 Mei 2011 — PEMOHON
10 — 0
  • UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
Pengadilan PA PANDEGLANG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 136/Pdt.G/2014/PA.Pdlg
Tanggal 28 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
8 — 0
  • Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon:
RISKA
26 — 14
  • wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon:
ALEKSANDER
18 — 18
  • dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 28-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Ngb
Tanggal 28 Februari 2020 — Pemohon:
NORHAYATI
25 — 14
  • wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Ngb
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
19 — 8
  • neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 01-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN Penajam Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Pnj
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon:
Trimini
18 — 12
  • Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT