Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Objek GugatanBukan Milik Penggugat (Exceptio Domini)Bahwa tanah Tergugat III adalah merupakan bekas Hak Erfpacht Nomor 308Surat Ukur Nomor 34 tertanggal 31 Agustus 1914, tercatat atas nama LimKoen San, yang terletak di Desa Kubangsari, Kecamatan Pulo Merak,Kotamadya Cilegon (dahulu Kabupaten Serang);Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Pokok Hak Agraria Nomor 5Tahun 1960, Lim Koen San mengkonversi tanah tersebut sehinggamenjadi tanah dengan dengan

Dari fakta hukum tersebut, sudah jelas, gugatan Penggugat mengenaiobjek sengketa adalah tidak jelas; Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh HakGuna Usaha atas tanahtanah tersebut pada tanggal 10 Mei 1913,Padahal permohonan untuk memperoleh hak guna usahaterbitketikaUndangUndang Pokok Agraria Nomor5 Tahun 1960 diundangkanpada Tahun 1960. Sehingga bagaimana Penggugat bisa mengajukanpermohonan sertipikat hak guna usaha pada Tahun 1913?

Arimami danHGB Nomor 2 atas nama PTKrakatau Steel Cilegon tersebut, tidak didasarialas hak yang tidak jelas serta tidak sesuai prosedur hukum yang berlakumengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil dan imateril*;Bahwa Penerbitan Sertifikat HGU Nomor 1/Kubangsari telah sesuai prosedursebagaimana diatur oleh Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentangPelaksanaan Beberapa Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria, maka dalilPara

;Pernyataan dan pengakuan dari Para Penggugat tersebut sangatmenyesatkan, sebagaimana diketahui Para Penggugat dalam mengklaimkepemilikan tanah objek perkara berdasarkan pada Hak Erfoacht Nomor 77BVerponding Nomor 308, Nomor 78B Verponding Nomor 309; Nomor 79BVerponding Nomor 310, Nomor 80B Verponding Nomor 311 atas nama LimTiang Bie, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria tepatnya pada tangal 24September 1960 terhadap Hak Erfpacht statusnya menjadi

Sejak berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 dan dengan mempedomani ketentuan PeraturanMenteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tanah tersebut menjadi tanah Negarayang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, melihat dari segi waktunya(temporis) sejak saat ditetaokannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960sampai dengan klaim kepemilikan Para Penggugat sudah melebihi tenggangwaktu 30 (tiga puluh) tahun, tepatnya + 51 (lima puluh satu) tahun;Berdasarkan isi dari ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata Segala tuntutanhukum

Kembar bin Arifin;Bahwa, ternyata pada tanggal 7 Mei 1979, Tergugat secara melawan haktelah menerbitkan Surat Keputusannya Nomor Dirag 16/64/Hp/Us1979,sehingga pada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV (yang pada waktu itumasih bernama Sub Direktorat Agraria) telah menerbitkan Sertipikat HakPakai Nomor 6/Sim. III Siping dengan luas 76.750 m?

Soegondo menyatakan padatahun 1965 pernah melakukan upaya pengurusan statuskepemilikan tanah dengan mengirim surat ke Agraria untukpembuatan sertifikat, namun tidak satupun bukti surat yangdapat diajukan oleh Termohon Kasasil/Tergugat dan/atauTurut Termohon Kasasil/ TergugatIl untuk menunjuk danmembuktikan bahwa nama Drh.

Nomor 5 Tahun1960 Tentang Agraria : hak pakai dapat diberikan selamajangka waktu) yang tertentu. atau. selama tanahnyadipergunakan untuk keperluan yang tertentu. yang berartipenggunaan tanahnya telah berakhir dan diakhiri. Apalagitanah yang dikuasai Termohon Kasasil/Tergugat! dan/atauHal. 61 dari 102 Hal.

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria : Hakpakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yangtertentu. yang berarti penggunaan tanahnya telah berakhirdan diakhiri.

Nomor 5Tahun 1960 Tentang Agraria : hak pakai dapat diberikan selamajangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakanuntuk keperluan yang tertentu. yang berarti penggunaan tanahnyatelah berakhir dan diakhiri.

Bahwa keputusan objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundang undanganyang berlaku, khususnya Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor : 5 Tahun 1973, dan PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor : 2Tahun 1993 : a.

kemungkinan penyelenggaraannya, menurutpertimbangan menteri agraria ;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai amanatdari UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) tersebut,mengenai pengaturan pendaftaran sertipikat hak gunabangunan secara administrasi, karena objek sengketaterbit pada tanggal 8 Agustus 1996, maka ketentuanyang digunakan adalah yang pada saat itu berlaku,yaitu.

SYAFIE DJAUHAR meninggalkan warisan berupa tanah seluas 200.000M2 ( dua ratus ribu meter persegi ) / 20.HA. berdasarkan surat ukur (situasi)yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Seksi Urusan HakHak Tanah danpetugas Agraria Kabupaten Maluku Uatara pada tanggal 28 Agustus 1974yang terletak di Kampung Dodinga Kecamatan Jailolo, Kabupaten MalukuUtara, sekarang menjadi Desa Dodinga Kecamatan Jaililo Selatan KabupatenHalmahera Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :a.

SYAFIE DJAUHAR 5 ==" Menyatakan bahwa tanah seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi )/ 20.HA. berdasarkan surat ukur (situasi) yang dikeluarkan oleh oleh KepalaSeksi Urusan HakHak Tanah dan petugas Agraria Kabupaten Maluku Uatarapada tanggal 28 Agustus 1974 yang terletak di Kampung DodingaKecamatan Jailolo, Kabupaten Maluku Utara, sekarang menjadi DesaDodinga Kecamatan Jaililo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, denganbatasbatas sebagai berikut :a.

nnn neem ene ne Bahwa tanah sengketa di Tanami pohon Cengkeh dan Coklat yang dilakukanoleh anakanak dari Hi Syafei Djauhar ; Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauhnya sekitar 300IMCLEL j n= wn nnn nnn nnn nnnn nan nnn nnn nnn nn nnn en nnn en nee nn nn en nnn ne ee nae Bahwa awalnya tanah sengketa hanya ditumbuhi ilalang (alangalang) sajadan masih tanah bebas (tidak ada pemiliknya) sehingga siapa yang sanggupmembuka hutan menjadi miliknya ; Bahwa sekitar tahun 1974/1975 ada petugas Agraria

berdasarkanSurat Keterangan Nomor 60/1967, tanggal 27 september 1967 yang olehKepala Inspektorat Kepala Agraria Provinsi Maluku membenarkan bahwaTan Henk Siak (nama dahulu Hendra Satya Tan Palar) telah memakai tanahNegara Bekas Eigendom Verponding Nomor 1970 dan 1971 tersebutterletak di Jalan Kemakmuran Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon;. Bahwa sebagian dari tanah tersebut seluas 534 m?

(lima ratus tiga puluhempat meter persegi) oleh Kantor Inspektorat Agraria Kotamadya Ambondahulu Kantor Pertanahan Kota Ambon, sekarang telah menerbitkanSertifikat Hak Milik Nomor 276, sisa dari tanah tersebut 126 m?

Bahwa Putusan Judex Facti lalai memberi pertimbangan hukum PasalPasalmana dalam UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 danPeraturan Pelaksanaannya vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 yang berlaku efektif tertanggal 1 Oktober 1998 yang membenarkanditerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1020/1998?

Nyata, artinya dengan ditandatangani akta pemindahan hak tersebut,maka akta tersebut menunjukkan secara nyata dan sebagai buktidilakukan perbuatan hukum tersebut;Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Padt.G/2020/PN TjtMenimbang, bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria tidak menerangkan pengertian jual belisecara jelas.

Lebih lanjut, Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan Hukum TanahNasional yang berlaku adalah hukum adat yang artinya konsepsi, asasasas,lembaga hukum dan sistem hukum adat.

perkara, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Tergugat;;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena beberapa permohonan dalam Suratgugatan Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatanPenggugat untuk selebihnya;Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 192 ayat (1) RBg, Kitab Undangundang Hukum Perdata, Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadiCENGAN 222 22 nen en ene22= ==e jualbeli : Pasal 26 Undang Undang PokokAgraria; e Hibah ; Pasal 1666 KUHPer Glatt jesse eeee Pewarisan: Pasal 26 Undang Undang PokokAgraria; e Perwakafan Pasal 49 UndangUndangPokok Agraria; 16. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai haksebagai Penjual asset milik PENGGUGAT;17.

Bahwa TERGUGAT Bukanlah pemilik dariasset tersebut diatas pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria menyatakan bahwayang berhak menjual tanah adalah pemilik daritanah tersebut, dan TERGUGAT Il menjadipenyelenggara jualbeli (MelakukanLelang), Dengan demikian TERGUGAT maupunTERGUGAT II telah terbukti melakukanPerbuatan Melawan Hukum, yang berlaku diIndonesia ( UndangUndang Pokok Agraria2.Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : Tiap perobuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepadaorang

Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 00403, luas 248 mM,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletakdi Desa Pliken RT.001/RW.005, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas, PropinsiJawa Tengah, atas namaSUWAT ; 222002222 2202 n nnn nnnen nnn nnne ne ==== Unsur perbuatan tersebut melawanNUKUM:Bahwa Perbuatan TERGUGAT menjual aset milikPENGGUGAT dengan mengajukan permohonan Lelangkepada TERGUGAT II adalah jelas melanggar Undang Undang Pokok Agraria

TingkatIl Badung melalui Kepala Kantor Agraria/Kepala Seksi Pendaftaran Tanah(sekarang disebut Badan Pertanahan Kota Denpasar/Turut Tergugat Ill);5. Bahwa setelah selesai dilakukan proses peralinan hak tersebut di atas, makaTn. Pan Retog memberikan kuasa kepada seseorang yang pada waktu itubekerja pada keluarga Tn. Pan Retog yang bernama: Nyoman Beren Als. Nyoman Bren/Tergugat untuk mengambil ketiga Sertifikat Hak Milik tersebutdari kantor Agraria dan selanjutnya diserahkan kepada Tn.

John KetutMulye,S.H., Notaris di Denpasar/Turut Tergugat Il untuk melakukanperbuatan pemisahan dan pembagian atas objek sengketa yakni denganditerbitkan Akta Notaris Nomor 120/D.S/1998 tertanggal 25 Juni 1998 yangkemudian Akta tersebut dijadikan dasar dalam peralihnan Hak atas ObyekSengketa pada kantor Agraria/Badan Pertanahan/Turut Tergugat III, sehinggaobjek sengketa menjadi hak dan dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang;Bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas tersebut nyata/menunjukkanbahwa

No.344 jenis GKP Blok N Phase V luas 55 m2 atasnama Djarha yang diterbitkan oleh Kantor inspeksi Agraria DaerahKhusus bukota Jakarta ; Surat Penyerahan Hak Kaveling yang dibukukan dalam buku register Kel.Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarla Barat pada tanggal 6September 1976 dengan NO.168/XJB/V3/1976 ditandatangani olehLurah Tanjung Duren dan sudah didaftarkan dalam buku pendaftaran dikantor Notaris Ny.

Grogol Petamburan, Jakarta Barat ; Kartu Kaveling/ Perpetakan No.254/816/PD/Pc.AllV72 tanggal 7 Februar1972 Persil No.345 Jenis GKP Blok N Phase V luas 55 m2 atas nama A.Baihaki yang diterbitkan oleh Kantor Inspeksi Agraria Daerah Khususbukota Jakarta ; Kartu Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari KepolisianSektor Metro Tanjung Duren, Laporan No.Pol : 5294,/B/x,/2003 Sek.TDtanggal 17 Oktober 2003 ; Surat Penyerahan Hak Kaveling dari A.

Baihaki yang diterbitkan olehKantor Inspeksi Agraria Daerah Khusus bukota Jakarta, Surat PenyerahanHak Kaveling dari A. Baihaki kepada Achmad Muslim tanggal 6 SeptemberHal 8 dari 17 Hal. Put.No.522/Pat.G/2013/PN. Jkt. Bar.1976, NO.167/X/JBWV3/1976 Kel. Tanjung Duren, Kec.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau melanggarperaturan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah atau telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Binjaitidak memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan Pasal 26 ayat (1)Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang mengatakan jual beli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pegurusannya diaturdengan Peraturan Pemerintah;Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1) mengatakan:peralinan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya

Bahwa berdasarkan Buku Tanah yang dibuat oleh Badan PertanahanKotamadya Binjai tentang tanah objek perkara adalah mempunyai SertipikatHal. 13 dari 16 Putusan Nomor 497 K/Padt/2014.Tanah Hak Milik Nomor 218/Desa Tangsi dengan nama pemegang hak asalYusfendi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Binjai Kepala SeksiPendaftaran Tanah pada tanggal 591983 dan tanah Sertipikat Hak MilikNomor 218/Desa Tangsi adalah berasal dari persil pbemecahan Sertipikat TanahHak Milik Nomor 1/1972/Desa Tangsi

/Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2017/PN MigMenimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)harus dilakukan secara terang dan tunai ;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelitanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara,

bahwa karena Tergugat berada di pihak yang dikalahkanmaka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugatdikabulkan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untukSQDAQIAN j 222 none n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen een nen neeMemperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

telahmengirim surat kepada Tergugat agar tidak menerbitkan SHM atau buktikepemilikan lainnya diatas tanah milik Penggugat sebagaimana Surat No.24/LM/V2013 tanggal 29 Mei 2013, namun nyatanya pada tanggal19 Desember 2013 Tergugat masih tetap menerbitkan SHM diatas milikPenggugat yaitu berupa objek gugatan ;Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatastanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitubertentangan dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri Negara Agraria

ayat (2) disebutkan :Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dimulai dengan pembuatanPeta Dasar PendaftaranBahwa berdasarkan data yuridis dan data fisik yang dimiliki oleh Tergugat,diatas objek sengketa telah ada SHM milik Penggugat yang telah terbitterlebin dahulu, sehingga perbuatan Tergugat yang menerbitkan objeksengketa menjadi tumpang tindih dan terjadi sertifikat ganda, hal ini jelas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan denganpasal 13 ayat (1) Peraturan Mentri Negara Agraria

Hendra Cholil Aziz ;Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) Peraturan Mentri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PPNo. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukurdan data data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala KantorPertanahanBahwa dengan terbitnya objek sengketa membuktikan Tergugat tidakbertindak cermat, karena peta dasar pendaftaran objek sengketatumpang tindih dengan peta dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979; dan penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 372550.1352006 (Keputusan Obyek Sengketa ) telah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang undanganyang berlaku, KhUSUSNYa: 72222 ooo nnn non non none eee eee UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997; 22+ 22 202 202 ooo nnn n ene ene eee Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999; 270002" 22000 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 ; 22=n22n2 ee nen annonceBahwa karena Hak Guna Bangunan Nomor 92/Desa Sisir atas nama Drs.Ec.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugattidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Negara bekas HakEigendom Verponding Nomor : 8795 tersebut, oleh karena status tanahtersebut adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimanaketentuan UndangUndang Pokok Agraria ; ll.

Bukti T.1340Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari KepalaDirektorat Agraria Nomor : 593.51/4176/320/1985 tanggal20 Pebruari 1985 Perihal : Permohonan Hak Milik atastanah Negara seluas 9.239 m2, terletak di Desa Sisir, Kec.Batu, Kab. Malang atas nama Drs. Ec. PaulusTjiptodjojopranoto Handoko ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 15Nopember 1984 Nomor : 573.21/4848/452.320/1984 dariBupati Kepala Daerah Tingkat Il cq. Pjs.

PERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999tentang Pengakuan HAK ULAYAT yang mengatur untuk menyerahkan Tanah milikADAT dan perjanjiannya kepada peruntukan HGU dengan masa 25 tahun, HAKPAKAIT jangka waktu 10 tahun, baik kepada perorangan maupun kepada perusahaan,dan sepanjang pengetahuan suku sakai Bathin selapan Tanah Milik Adat dan HukumAdat tidak pernah diserahkan kepada PT.

MURINI WOOD INDAH INDUSTRISECARA MANUAL didapat luasnya kurang lebih 2.100 Ha yang Hutan Adatyang dirusak (dimusnahkan) berikut tanah milik Adatnya diusahai dandikuasailah tanp Hak dimaksud dengan UUPA No. 5 tahun 1960mtermaktubHUKUM AGRARIA BERDASARKAN HUKUM ADAT JO. PeraturanPERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999 tentang pengakuan HAK ULAYAT,yang mana PT.

Dimaksudkan Pasal 71, 72 masyarakat berhak mengajukan121gugatan dan ganti rugi karena hilangnya Aset Hutan ADAT kepada pihakyang melakukan Perusakan Hutan baik melalui Pengadilan maupun diluarPengadilan, dan seterusnya.5 Bahwa masyarakat Hukum Adat berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960dimaksud Pasal 5 Hukum AGRARIA berdasarkan Hukum ADAT 70PERMEN Agraria No.5 tahun 1999. Penyerahan Tanah Milik ADATdengan Perjanjian yang sudah barang tentu tanpa bukti surat tersebutdiperoleh oleh PT.

., tersebutTergugat B sekarang adalah sebagai Tergugat III dengan sebutan SubDirektorat Agraria Dati Il kabupaten solok di solok cq Direktorat AgrariaProvinsi Sumater Barat cq Direktorat Jenderal Agraria Departemen DalamNegeri merupakan pihak yang kalah, seharusnya mengetahui akan isi dariHalaman 5 dari 27 hal.

Kemudian juga dalam pertimbangan hukum putusanpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut khususpada putusan hal 91 jelas dikatakan bahwa tanah sengketa sampai saatini belum ada suatu ketetapan dari Dirjen Agraria bahwa tanah sengketaadalah tanah negara. Sehingga dengan demikian dalil Tergugat A tidakbenar dan mohon dikesampingkan seluruhnya;Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkankembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;8.

Bahwa dalam hukum adat Minangkabau yang masih berlaku dandihormati sampai sekarang masih ada hak ulayat kaum, demikian jugadi dalam undangundang agraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 mengakui keberadaan hukum adat;b.

Apalagi Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi Badalah juga sebagai pihak Tergugat Ill dalam perkara tahun 1983tersebut yaitu yang bernama Direktorat Agraria DATI Il Kabupaten Solokdi Solok;d.

(Tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, diatas tanah milik Penggugat,telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku in casuperaturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 sertabertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asasbertindak cermat, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2077/Kelurahan Mecege, tanggal 31072008, Surat Ukur tanggal07042008, No

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 59 serta tidak bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Pengadilaneksepsi yang harus dipertimbangkan adalah eksepsi pertama Tergugat mengenai gugatanlewat tenggang waktu, sedangkan eksepsi kedua Tergugat tidak termasuk dalil eksepsimelainkan berkaitan dengan dalil yang harus dipertimbangkan pada bagian pokokperkara putusan ini, oleh karena eksepsi kedua

Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik yakni asas bertindak cermat, karena Tergugatmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, Tanggal31072008, Surat ukur tanggal 07042008, Nomor 343/2008, luas765 m? (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) kepada orang yang tidakberhak.

Putusan No. 14/G/2014/PTUN.MksAgama Makassar Nomor : 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (vide bukti P1 dan P2) ;Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan obyek sengketa, Majelis Hakimmelakukan pengujian dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang merupakan

Bakri dan peralihannya oleh Pemohon Hajjah Masrianiadalah didasari oleh fakta yang tidak benar dalam data yuridisnya sehingga tidakmemenuhi ketentuan hukum materiil sebagaimana diatur dalam pasal 24 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkanSurat Keputusan Sertipikat Hak Miuliknya maupun mencatatkan peralihannya ;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danHal

Tanahmana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilanratus delapan puluh delapan (23011988) Nomor 6, dan Denah bangunan yang dilekatkan padaakta ini dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya tanggal tujuh belas Pebruari seribusembilan ratus delapan puluh delapan (17021988) Nomor: 275/1988 ;Kini Pihak Pertama dalam kedudukannya sebagai Pengelola dan persil/bangunanbangunanterinci

Jalan Embong Malang No. 18.Tanah mana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Januari seribusembilan ratus delapan puluh delapan (23011988) Nomor 6, dan Denah bangunan yangdilekatkan pada akta mi dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya tanggal tujuh belasPebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (17021988) Nomor2275/1988. toner nner nnn nnn nnn Bahwa Kuasa tersebut diberikan

Tanah mana terurai lebih jelas dalam Surat Ukur Nomor 6 tertanggal dua puluh tiga Januariseribu delapan ratus delapan puluh delapan (23011888) dan Surat Keterangan PendaftaranTanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) Daerah KotamadyaSurabaya, tanggal tujuh belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan(17021988) Nomor 275/1988.

Bahwa, bangunan gedung tersebut dipergunakan sebagai Kantor Inspeksi PendaftaranTanah Jawa Timur/Nusa Tenggara dan Perumahan Pegawai Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah,yang selanjutnya penggunaanya diserahkan kepada Kantor Agraria (sekarang KantorPertanahan) Kota Surabaya, yang sampai saat ini masih digunakan untuk Kantor PertanahanKota Surabaya.; 5; Bahwa, selanjutnya tanah Hak Eigendom Verponding No. 3752 telah menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24 September 1960, karenapemegang

PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan BeberapaKetentuan UUPA, bahwa selanjutnya tanah dengan statusdemikian lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden No. 32Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang/Ketentuan mengendi ..........a OFKetentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal KonversiHakHak Barat.; 1.

dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa, sehingga oleh karenanya Hak Eigendom Verponding No.3501 seluas 40m2 dan Hak Eigendom Verponding No.1933 seluas 1298 m2 atas nama KHOEENG BAN yang pada tanggal 11 Mei 1906 melalui Akta Perubahan No.167telah diganti menjadi No.4420 atas nama OEY TJOH TJI NIO dan KHOE SWIHO masingmasing setengah bagian, yang kemudian dikonversi menjadi hakmilik berdasarkan Ketentuanketentuan Konversi Pasal 1 Undangundang No.5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Di desadesa yangpendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, ayat (1)dinyatakan bahwa :Di desadesa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secaralengkap, maka hakhak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surathak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah yangdibuat menurut overschrijvingsordonnantie (S.1834 Nomor 27),Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959 dan Peraturanperaturanpendaftaran yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta, KaresidenanSurakarta

Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan secaratertulis ;2 Permohonan tersebut harus memuat antara lain, sebagai berikut :a. Pemohon ; 222 01 Jika pemohon adalah perorangan, harus memuat keterangan berupanama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannyaserta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenaisuaminya ;b.

DirekturJendral Agraria untuk mendapatkan surat keputusan yang mengakui adanyahak Eigendom yang dimohonkankonverSi;Selanjutnya mengenai proses penerbitan sertipikat Hak No.1024/ Panjunanyang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.

Dalam hal ini seyogyanya Penggugat mengetahui dan tunduk serta patuh padaketentuanketentuan Konversi yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) yang pada pokoknya mengatur tentang syarat dan ketentuanterkait Konversi Hakhak Barat, terutama perihal syarat bahwa hak Eigendom hanya dapatdikonversi menjadi hak milik apabila pemegang hak Eigendom adalah Warga NegaraIndonesia, tanpa mempunyai kewarganegaraan lain.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agrtanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada para Gubernur, KepalaDirektorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat EdaranMendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 permohonanpengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnyadiambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telahkadaluarsa/lampau waktu.

, juga Hibah Nomor593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50 M2 kepada DjafarBugis (Camat PulauPulau Kei) dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22September 1982 untuk Manase Lebetubun Kepala Kantor Agraria MalukuTenggara seluas 50 x 50 M2, bukan menyangkut dalam tanah sengketa atautanah Lanud Dumatubun;.

Bahwa Para Penggugat terbukti kurang memahami ketentuan tentangperundangundangan di bidang agraria, dimana berdasarkan ketentuan Pasal41 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria, menentukan Hak pakai dapat diberikan selamajangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untukkeperluan yang tertentu.

, juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4September 1982 seluas 30 x 50 M2 kepada Djafar Bugis (Camat PulauPulau Kel)dan Hibah Nomor 539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk ManaseLebetubun Kepala Kantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M2, bukanmenyangkut dalam tanah Lanud D. Dumatubun sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur yang dibuat BPN Kabupaten Maluku Tenggara dan Sertipikat HakPakai Nomor 04 Langgur Tahun 2003.

No.8/PDT/2015/PT.AMBpada tanggal 21 Januari 1982, Hibah Nomor 593.2/3/1982 seluas 5 x 100 M2,juga Hibah Nomor 593.2/50/1982 tanggal 4 September 1982 seluas 30 x 50M2 kepada Djafar Bugis (Camat PulauPulau Kei) dan Hibah Nomor539.2/59/1982 tanggal 22 September 1982 untuk Manase Lebetubun KepalaKantor Agraria Maluku Tenggara seluas 50 x 50 M2, bukan menyangkut dalamtanah Lanud D. Dumatubun. Adapun tanah Lanud D.

Sebelumnya telah diterbitkan SuratKeputusan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 5/HGB/BPN/1997tanggal 6 Januari 1997 oleh Tergugat V.

MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN DKI JAKARTA (Turut Tergugat Il) ;8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIDALAM NEGERI cq.

T.IM1: Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atasTanah di Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus lbukotaJakarta ;2.

;Bahwa dasar seseorang dinyatakan sebagai pemilik tanah, maka kitapatokannya setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 dimana denganberlakunya undangundang tersebut maka berakhir dualisme hukumpetanahan di Indonesia, hanya ada hukum pertanahan yang diatur UUNo. 5 Tahun 1960;Bahwa didalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Yunto Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2Tahun 1962 yunto SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri SK No. 26/DDA/1970 menegaskanbahwa yang dianggap sebagai tanda bukti hak dibedakan

Keputusan Presiden No. 96/M tahun 1993 tentang Pengangkatan MentenNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.Hal 244 dari 261 hal.