Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH
901 — 750 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ramli Lallo, saksiSyamsu J dan saksi H.Abd Halim Sitaba yang mengerjakan ke 7 (tujuh)paket proyek tersebut bukanlan pengusaha yang berprofesi sebagaipengusaha pengadaan barang/jasa kecuali saksi SUHARTO yangmerupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto denganjabatan Sekretaris sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyektersebut dapat diragukan hasilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:a.Bahwa permohonan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 11-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
SEMUEL KATUCHE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
187 — 95
  • Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;,d.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 96/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
112 — 57
  • bahwa setelan Penggugat (AGUS SUGIARTO)mengajukan permohonan pensiun dini dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia sejak tanggal 7 Juli 2008 ( vide Bukti P7 = T4) dan setelahpermohonan pensiun dini Penggugat dikabulkan oleh Wakapolres Lembata,Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No. 96/G/2019/PTUNKPGPenggugat mengajukan ijin untuk mengurus segala administrasi pencalonanPenggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Vdan sekaligus mendaftar sebagai Calon anggota DPRD dari Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
91 — 71
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;Hal. 15 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana;22.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
351 — 255
  • pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 10 dari 49 Halamana. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 130/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MANGSUR/ MUHAMMAD MANSYUR
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
113 — 68
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 402/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Ni Ketut Suwerni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
29 — 12
  • .> Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkanperlawanan pihak tereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIRatau pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan asas kasuistikdan asas eksepsional. Oleh karena itu, dilarang menerapkanalasan atau dalil perlawanan terksekusi secara generalis.Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusimenunda eksekusi.
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Kpg.
Tanggal 27 April 2015 — JOHNY LIMARDI LAWAN 1. MARTHA NDOLU EOH-LENA; 2. DANIEL LOUK FANGGI 3. MUDJI SANTOSO HADI WIJONO 4. BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG,
63 — 37
  • Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUH Perdata yakni keliru telah menempatkan Tergugat dan Tergugat Ildalam perkara ini karena tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;. Bahwa dengan demikian maka Fundamentum petendi atau dasar hukum(Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) yang wajib diuraikandalam surat gugatan yakni tentang :.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
273 — 214
  • Dan bila dikaitkan denganbadan hukum meliputi: Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PerusahaanUmum Badan Usaha Milik Daerah (PUBUMD), Partai Politik, Organisasi masa,dan lainnya, yang mengajukan perkara, maka harus diperhatikan kedudukanorang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2, 4 dan 5mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 103/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
MASHODA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
121 — 294
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;I. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 10-06-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.LBH
Tanggal 29 Juli 2013 — ZAINUDDIN BUAMONA BOT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan KPG, pekerjaan Pensiunan Guru, sebagai Pemohon 1; NURJIA BUAMONA BOT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 2; MUSTAFA BUAMONA BOT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 3; ABDURAHMAN BUAMONA BOT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 4; KADIR BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 5; SAMAD BUAMONA BOT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, sebagai Pemohon 6; JOHORIA BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, sebagai Pemohon 7; NAIMA TEAPON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 8; WAHAB TEAPON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 9; ABDULAH TEAPON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 10; NUR HANI BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 11; CIA HEHUAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 12; SUTNA BUAMONA BOT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 13; ABDOLAH BUAMONA BOT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 14; FATIMA BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 15; JAFAR BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 16; SURIA BUAMONA BOT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, sebagai Pemohon 17; ANI BUAMONA BOT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 18; ADI BUAMONA BOT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 19; HARUN BUAMONA BOT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 20; MITI BUAMONA BOT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 21; AMIR BUAMONA BOT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 22; Hi. BADARUDIN DUWILA, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan Pegawai, sebagai Pemohon 23; MARIA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 24; Hi. ODA GAILEA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, sebagai Pemohon 25; SAMAD DUWILA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir mobil, sebagai Pemohon 26; WALU BUAMONA BOT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, sebagai Pemohon 27; Pemohon 1 sampai Pemohon 27 beralamat di Desa Waihama, Kecamatanan Sanana, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ABDOLAH BUAMONA BOT, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, Alamat Desa waihama, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan YUSRI BARMAWI, SE., Umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkara ini, Kuasa Para Pemohon sementara beralamat di rumah Ibu SUMIATI, Komplek Alkhairat Labuha, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 15/SKI/2013/PA.LBH, tertanggal 15 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;
80 — 28
  • Bersifat partai yaitu dibuat atas kesepakatan dari sekurangkurangnyadua pihak;b. Diperbuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenanguntuk itu (Dinas Catatan Sipil);c. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya;d. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat;Serta telah memenuhi syarat materil akta otentik yaitu:a. Isi yang terseut didalam akta tersebut berhubunganlangsung dengan apa yang sedang diajukan kepersidangan;b.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
246 — 132
  • berbuatsewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikutPasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganJabatan dan atau Pidana Umum.3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
40 — 22
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara saja (ibid, hal. 299);c.Dari pendapatYahya Harahap tersebut dapat disimpulkan bahwa tidakdimungkinkan bagi Para Pembantah yang memiliki keberatan, menarikpihak lain dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusatmenjadi Turut
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 15-01-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
RICHARD ANDRY HARRISON
Tergugat:
1.NY. LENNY SORAYA LEANG
2.IWAN DARMAWAN TANDIAWAN
48 — 13
  • tergugat;Sebagaimana yang termuat dalam gugatan penggugatkonvensi/tergugat rekonvensi bahwa yang tarik sebagai turut tergugatyaitu IWAN DARMAWAN TANDIAWAN yang tidak ada hubunganHalaman 23 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Mkshukum dengan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi karena yangbersangkutan tidak terikat dengan perjanjian nomor 6 tanggal 12Januari 2016, sehingga tindakan penggugat konvensi/tergugatrekonvensi yang menarik dalam gugatannya sebagai turut tergugatadalah bertentangan dengan prinsip partai
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 53/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 26 Juni 2018 — -. HENRIKUS JASCO NARUNG, DKK VS -. P. KONS BEO, SVD, DKK
80 — 41
  • Beraktivitas social lainnya saja sangatsulit, akibat propaganda rejim Orde Baru masyarakat terlanjur menerimaimage bahwa keluarga orang yang dituduh anggota partai terlarangadalah musuh Negara dan dikucilkan dalam pergaulan. Hakhak nyabanyak yang dirampas in casu tanahtanah milik bapak Nicetas Narung.Dalam hati kecil tentu ada protes dan keberatan, tapi dalam situasisedemikian Siapa yang berani mengajukan protes?.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
Ir. SYAMSUL BACHRI, M.Si
Tergugat:
Bupati Kolaka Timur
222 — 120
  • Sipil Negara sebagaimana dikutip;PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena; a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Perkara No: 2/G/2020/PTUN.Kdi Halaman 14 dari 57 Halamanb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — NOLDY AWUY VS I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA., II. VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, DK;
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dariunsur Orang (natuurlijk person), Penggugat bukanlah Calon Bupati atauWakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahHalaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata(rechtpersoon) dimana LSM Minut Connection bukan Partai
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-05-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 48/PDT.G/2015/PN.TBT
Tanggal 20 Mei 2016 — KARNEL SIBURIAN LAWAN ALMARHUM RICHARD TAMBUNAN dan ALMARHUMAH RUMINA Br HUTAHAYAN, DKK
50 — 5
  • No. 48/Pdt.G/2015/PN.TbtBangunan berdasarkan UndangUndang Agraria) berdasarkan Surat Ukurtanggal 22 November 1920 Nomor 126 seb;Menimbang, bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 19 (Bukti TXl3)tersebut telah berakhir sejak tanggal 23 september 1980 dan sejak saat itulahtanah objek perkara dikuasai oleh salah satu partai politik atau golongan yangberkuasa saat itu (Bukti TX+4 s/d TXk6);Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Para Tergugatdiketahui bahwa sejak zaman penjajahan Belanda tanah yang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 36/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
1.MASAUDIN
2.LA JAIDIN
Tergugat:
Kepala Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi
240 — 125
  • umum;b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakattertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasadan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;menjadi pengurus partai