Ngagel No. 123 Surabaya;Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Pemborongan (vide Bukti P 02),nilai pekerjaan seluruhnya adalah sebesar Rp. 143.236.980.859,49(seratus empat puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh enam jutasembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilankoma empat puluh sembilan rupiah) termasuk PPN 10%, yangpembayarannya dilakukan secara bulanan sesuai dengan progresspayment system sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 PerjanjianPemborongan (vide Bukti P 02);Bahwa mengacu

Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.dan dibawah sumpah menurut agamanya memberikan pendapatnya sebagai beriku :tmasingmasing tertanggal 15 Agustus 2016;Bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang kepada Debitor ;Bahwa kalau sudah dibayar tetapi dikembalikan / ditolak selama tidak ada perjanjian pembayaran dianggap sah ;Bahwa suatu hutang otomatis cepat ditagih apabila tidak jatuh tempoh ; Bahwa kesepakatan bisa juga secara lisan kalau sudah disepakati ; Bahwa UndangUndang Kepailitan mengandung system

selanjutnya disebutPerjanjian Pemborongan) (Bukti P 02); Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Pemborongan (vide Bukti P 02), nilaipekerjaan seluruhnya adalah sebesar Rp. 143.236.980.859,49 (seratus empatpuluh tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapanpuluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma empat puluh sembilanrupiah) termasuk PPN 10%, yang pembayarannya dilakukan secara bulananHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN SBY.sesuai dengan progress payment system

Selanjutnya berkas laporan ganti shift yang uangtunainya telah diambil oleh terdakwa disimpan diatas meja terdakwa, yang seharusnya berkastersebut diserahkan kepada pegawai staf akunting untuk dilakukan penarikan data secara system ;e Bahwa terdakwa selaku staf keuangan setiap harinya menerima uang penerimaan tunaideposit rawat inap pasien yang seharusnya disetorkan ke rekening Rumah Sakit MitraKeluarga Bekasi pada Bank Bukopin No. 1000199474 atas nama PT.

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehinggaseolaholah menjadi harta kekayaan yang sah ;e Bahwa menurut ahli bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 tahap,namun TPPU telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebutyang terpenuhi, adapun tahapantahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :a Penempatan (palacement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindakpidana kedalam system

keuangan (pinancial system) atau lembaga yang terkait dengankeuangan.

Tergugat juga tidak lagi menjadi bagian dari Site LeadershipTeam (Tim Kepemimpinan Pabrik);Pada pokoknya tugas dan tanggung jawab utama pekerjaan Tergugatselaku IPT Training Partner adalah sebagai berikut:1) Bertanggung jawab dalam proses dan sistem pelatihan;2) Menjamin bahwa personel telah dilatih untuk melakukanpekerjaannya;3) Administrator sistem untuk Learning Management System (LMS);4) Melaporkan training metrics untuk departemen yang menjaditanggung jawabnya;5) Mengelola dan memfasilitasi

Sistempelatinan tersebut dilakukan dengan komputer dengan nama LearningManagement System (LMS).

Nomor 785 K/Pdt.Sus/PHI/201618.19.20.21.diumumkan melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepadaseluruh pekerja pada tanggal 20 Agustus 2013;Bahwa selain karena restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan sertapenggunaan learning management system (LMS), berdasarkan KeyPerformance Indicator (KPI) yang diterapbkan oleh Penggugat untukmengukur performa dan kinerja masingmasing pekerjanya, ditemukanbahwa selama menjalani jabatannya sebagai Technical TrainingManager, Tergugat tidak menunjukkan

adalah sebesar Rp.198.968.600, (seratussembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratusrupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesarRp.125.583.000, (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tigarupiah).Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan tim auditor bahwa pada PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe ada permasalahan gali lubang tutup lubangberlangsung sejak kepemimpinan Dimas Efraim Novan yaitu Pimpinan tidakmemberlakukan adanya system

CiptalakuLestari adalah adanya praktek gali lubang tutup lubang di dan sudahberlangsung cukup lama yaitu sejak kepemimpinan Dimas Efraim yaituPimpinan tidak memberlakukan system SKR, dimana semua barang yangsudah keluar dianggap terjual semua walaupun sebenarnya barangdikembalikan oleh Pelanggan;Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selakuKasir perusahaan PT.

Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang mulaimasuk bekerja tahun 2011 sebagai Admin Gudang kemudian tahun 2012 menjadiAdmin Billing (Nota Kredit) sampai dengan sekarang;Bahwa sebagai Admin Biling tugas pokok pekerjaan saksi adalah mendatakansecara system stok barang yang keluar masuk pada gudang besar maupunGudang Kanvas kemudian melaporkan secara sistem setiap hari kerja kepadaKepala Cabang,Bahwa Terdakwa adalah selaku kasir pada PT.

dan aspirasimasyarakat, dan https://lpse.kemendagri.go.id/eproc4/ untuk saranapengadaan secara elektronik; Bahwa tindakan pertama yang saksi lakukan sebagai tim teknis pusdatinadalah menonaktifkan akses public dari website tersebut dan langsungmenghubungi yaitu sdr lilik sebagai web admin untuk mengaktifkan websitebackup dengan server yang berbeda; Bahwa setelan proses backup dan proses pengaktian kembali websitedilakukan, keesokan harinya, senin 23 September 2019 saksi melakukanpengecekan log system

Panjang dari angka ini adalah 32bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamatdari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP;m) Domain Name System (DNS) atau Sistem Penamaan Domain adalahsebuah sistem yang menyimpan informasi tentang namahost ataupunnama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database)di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet.

Selain itu, kKelemahan berikutnya adalah VSFTPDyang merupakan FTPServer untuk unixlike system termasuk Linux yangdijalankan pada port 21 tersebut sebagai admin.Bahwa benar cara pencegahan dan penggunaan alat website KementerianDalam Negeri www.kemendagri.go.id agar tidak dapat dideface lagi dengancara yang sama pada deface yang terjadi pada 22 September 2019 olehsecurityOO7 adalah dengan menutup port 21 atau port yang digunakan untukmengakses FTP (File Transfer Protokol).

minum untuk gotong 250.000,royong di Toko Putra Tran14 18 Oktober 2011 Pengadaan Laptop Acer di Cell Com 2.871.818,15 18 Oktober 2011 Pengadaan perlengkapan computer 2.000.000,di Cell Com16 22 Oktober 2011 Belanja Makan Minum untuk BPD di 500.000,Toko Putra Tran17 22 Oktober 2011 Belanja ATK untuk BPD di Toko 500.000, Putra Tran Halaman 26 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk 18 22 Oktober 2011 Belanja bahan bakar dan pelumas di 975.000,Toko Putra Tran19 22 Oktober 2011 Pengadaan Sound System

Dinas dan Atributnya 1.500.000Belanja Pakaian Dinas harian dan atribut 1.500.000Belanja Barang Modal / Inventaris 26.140.287Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.000.000 Halaman 40 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 5.000.000Belanja Modal Pengadaan Komputer dan 10.000.000PerlengkapannyaBelanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000Belanja Modal Pengadaan Printer 2.000.000Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 3.200.000Belanja Modal Pengadaan Sound System

minum untuk gotong royong di 250.000, Halaman 54 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Toko Putra Tran14 18 Oktober 2011 Pengadaan Laptop Acer di Cell Com 2.871.818,15 18 Oktober 2011 Pengadaan perlengkapan computer di Cell 2.000.000,Com16 22 Oktober 2011 Belanja Makan Minum untuk BPD di Toko 500.000,Putra Tran17 22 Oktober 2011 Belanja ATK untuk BPD di Toko Putra Tran 500.000,18 22 Oktober 2011 Belanja bahan bakar dan pelumas di Toko 975.000,Putra Tran19 22 Oktober 2011 Pengadaan Sound System

Dinas dan Atributnya 1.500.000 Halaman 93 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Belanja Pakaian Dinas harian dan atribut 1.500.000Belanja Barang Modal / Inventaris 26.140.287Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.000.000Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 5.000.000Belanja Modal Pengadaan Komputer dan 10.000.000PerlengkapannyaBelanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8.000.000Belanja Modal Pengadaan Printer 2.000.000Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 3.200.000Belanja Modal Pengadaan Sound System

untuk gotong royong 250.000,di Toko Putra Tran14 18 Oktober 2011 Pengadaan Laptop Acer di Cell Com 2.871.818,15 18 Oktober 2011 Pengadaan perlengkapan computer di Cell 2.000.000,Com16 22 Oktober 2011 Belanja Makan Minum untuk BPD di Toko 500.000, Halaman 154 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015/PN Plk Putra Tran 17 22 Oktober 2011 Belanja ATK untuk BPD di Toko Putra Tran 500.000,18 22 Oktober 2011 Belanja bahan bakar dan pelumas di Toko 975.000,Putra Tran19 22 Oktober 2011 Pengadaan Sound System

No. 1129 K/Pid.Sus/2013Bahwa dengan system pencairan menggunakan SPPUP/GUtersebut yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutinkantor bukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi

2006 tentang pengelolaan keuangan daerah joPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentangperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006Pasal 133 yang menyatakan "bahwa pemberian Subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah ;Bahwa sebagaimana dana yang telah dicairkan tersebut pertanggungjawaban pencairannya tidak menggunakan system

melaluiTerdakwa Cokorda Istri Tresnadewi selaku Sekpri sekaligusBendahara pengeluaran Bupati Bangli;Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama denganKabag Keuangan Ketut Riang memproses pengeluaran danaBansos untuk Punia Desa Pekraman dengan menggunakan SystemSPPUP/GU (Uang pengganti/Ganti uang);Bahwa dengan system

Mengajukan SPP Ganti Uang dan atau SPP Tambahan Uanguntuk penggantian dan penambahan uang persediaan.Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama dengan KabagKeuangan Ketut Riang memproses pengeluaran dana Bansos untukPunia Desa Pekraman dengan menggunakan System SPPUP/GU(Uang pengganti/ Ganti uang);Bahwa dengan

system pencairan menggunakan SPPUP/GU tersebutyang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutin kantorbukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi hasil, bantuan keuangan dan

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem;Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang NomorHalaman 9 dari 126 Putusan

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilannegara (State Court System

) di Indonesia yang dibagi dan terpisahberdasarkan yuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System,dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) :1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad

melakukan pemeriksaanlangsung terhadap Spesifikasi peralatan PLTS yangterpasang di Desa Oebelo, dan berdasarkan hasilpemeriksaan di lapangan kemudian melakukan analisadata dan mengecek spesifikasi apakah sudah sesuaidengan kontrak dokumen penawaran ;Bahwa Barangbarang yang diperiksa adalah :e Modul surya merk Skytech ;e Modul surya merk Ritek ;e BCU merk Shinyoku ;e BCU merk Solsium Inside ;e Accu/Batteray ;e Rumah Batteray ;e Lampu penerangan yang digunakan ;e Kabel power ;91e Kabel instalasi ;e System

Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada

jam 11.35 wita(normal)Arus system beban 10 watt : 1.27ABahwa untukkerja system dengan menggunakan BCU type GPESHS system kendali (solsium inside) 3 unit bekerjadengan normal (dapat digunakan siang dan malam),sedangkan 1 unit terdapat pada rumah bpk SoleBanamtuan tidak dapat beroperasi sejak dipasangtidak menyala/tidak beroperasi sama sekali ;Bahwa analisa Ahli terhadap Batteray atau Accu PLTSadalah Kegunaan Battery atau Accu berfungsi untukmenyimpan arus/energy listrik yang dihasilkan oleh panelSurya

Pasal 1 angka 3 undangundang RI no. 11 tahun 2012tentang system Peradilan Anak. sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Pasal 1 angka 3 undangundang RI no. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak.Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.SusAnak/2019/PN.PswSUBSIDAIRBahwa Anak I ALFIAN BIN ALM. MUHDASING, Anak II HERDIN BINMANTARKING, Anak III AMIRULLAH ALIAS AMIR BIN MUSDIN dan Anak IVMUH. IKHWAL BIN RAHMAN, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitarpukul 22.00 Wita atau setidaktidaknya pada bulan Januari 2019, bertempatdirumah Kos Saudara AMIR di Kelurahan Rahampuu Kec.

Pasal 1 angka3 undangundangRI No. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak danPenasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Hasibuan, sebagaimanadikutip oleh Fitria Ulfah dalam artikel Pelaksanaan Mutasi Transfer dan PromosiPegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Kapuas yangdimuat dalam jurnal Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, ada tiga sistemdalam pelaksanaan mutasi karyawan yaitu (hal. 280281):e Merit system, adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yangbersifat ilmiah, obyektif dan prestasi kerjanya;Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 95/Padt.SusPHI/2021/PN.Badg.Seniority system,

adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja,usia, pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan;Spoil system, adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan.Sistem mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan sukaatau tidak suka;Bahwa Adapun dalam praktik, aturan mengenai mutasi pada umumnyadiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjabersama.

/PN.LiwPerikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada UndangUndang Perikanan tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/ataupengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkanPenangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) denganharmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari WilayahNegara

denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan dan setiap kegiatan pengelolaan perikanan tunduk kepada UndangUndang Perikanan tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/ataupengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkanPenangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) denganharmonized system

/PN.LiwBahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/ataupengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan(Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia menetapkanPenangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp) denganharmonized system code 0306.21.10.00 dan 0306.21.20.00 dari WilayahNegara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuantidak dalam kondisi bertelur dan ukuran

hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019sekira pukul 02.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustustahun 2019 bertempat di Food Croner Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara atausetidaktidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri JakartaUtara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hokum dengan caraapapun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau dokumenelektronik kepada system

Bahwa awal mula perjanjian kerjasama antara Saksi dengan TerdakwaHARIYANTO adalah Saksi akan mendapatkan insentif bulanan sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)/oulan berdasarkan system sewa mesinEDC BNI yang berhasil disewakan kepada pemain gestun/nabasah.

Merujuk dari rumusan definisi UUITE, sistemelektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsikomputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalahperangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat(device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras(hardware)." Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU ITE, Jaringan Sistem Elektronikadalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifattertutup ataupun terbuka.

BPR Legian mengadakan dana pencairan kredit diambil dariDeposito dan tabungan bukan dari BDD:Bahwa pencairan Deposito lbu Melinda yang digunakan untuk menutupitemuan OJK tersebut tidak melalui mekanisme perbankan karena pencairantersebut dilakukan dengan cara teknis diluar system perbankan:Bahwa pencairan dilakukan dengan Teknis diluar system karena pada saatTerdakwa harus mengembalikan uang dari temuan OJK tersebut, kemudianTerdakwa menelepon Saksi untuk meminta Saksi menemui ibu Melinda dan Halaman

Dps Bahwa Syarat untuk mencabut dalam pengawasan khusus kita harusmelakukan pemeriksaan khusus: Bahwa Pada saat kita cek ternyata dana sebesar Rp.11.700.000.000, (sebelasmilyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak tercatat di pengembalian bankdan uang ibu Melinda tersebut tidak diperbolehkan karena ditutupi olehpinjaman fiktif sejumlah Rp.4.000.000.000,(empat milyar rupiah): Bahwa pencairan Deposito ibu Melinda sebesar Rp.11.700.000.000, (sebelasmilyar tujuh ratus juta rupiah) dilakukan diluar system

Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor083/SKDIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor058/SK/SK/BPRLIAIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja DewanKomisaris PT BPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor057/SK/SK/BPRLIAIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dlreksi PTBPR LegianFoto copy legalisir sesuai aslinya

Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor083/SKDIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System Satu PTBPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor058/SK/SK/BPRLIUIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja DewanKomisaris PT BPR Legian.Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor057/SK/SK/BPRLIAIII/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dlreksi PTBPR LegianFoto copy legalisir sesuai aslinya

Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor247/SKDIR/BPRL/IV/2014 tentang Limit Otorisasi Transaksi System SatuPT BPR Legian.11. Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor083/SKDIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System SatuPT BPR Legian.

Siak mengumumkan pelelangan proyekpengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapuradan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura KabupatenSiak Sri Indrapura dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.270.342.000, (sebelasmilyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);Bahwa terhadap pengumuman pelelangan proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir,Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura

Bahwa terhadap lelang proyek pengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak danKecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura tersebut, PENGGUGAT telahHalaman 7 dari 70 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.PBR11121314pula berkoordinasi dengan Tergugat III dan Tergugat V untuk sebagai pendukungdana modal kerja untuk itu.Bahwa setelah melengkapi persyaratan lelang proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri

Raftha Andira itu dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat,sebelumnya Bank BRI.Bahwa Untuk pelaksana proyek pengadaan dan pemasangan system Interkoneksi20 KV tersebut dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat.Bahwa selama pelaksanaan proyek ada mengalami kendalaterlambatpelaksanaannya disebabkan tidak lancarnya keuangan PT. Raftha Andira untukpembiayaan proyek tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk mengajukan kredit di BRI; Bahwa PT.

Industria untuk pengadaan dan pemasangan systemInterkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura. e Bahwa System pembayarannya adalah dengan cara membayar terlebih dahulumelalui transfer dan setelah itu baru barang yang dipesan dikirim. Bahwa pembayarannya pernah macet, perusahaan tersebut milik saksi; e Bahwa yang memeangkan kontrak di Siak Sri Indra Pura adalah PT. ElemekonCatur Karya sekitar tahun 2011; e Bahwa setahu saksi hubungan antara PT. Elemekon dengan PT. Raftha Andira,PT.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, 1 (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a. Tanggal 12 Juni 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : KD 090009 atas nama nasabahHOSNAL HOTIMAH sebesar Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah) denganjaminan 5 (lima) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas, 7 (tujuh) gelang emas, berat total256,6 gram, dan jatuh tempo tanggal 12 Juni 2012 ;.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratusdelapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratusenam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidaktercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilanratus delapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribulima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabahyang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atassebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapan belas jutarupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuanSukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut diatas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapanbelas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enampuluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatatdalam system pembukuan Sukuk. Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

BSM Cabang Padang yang tidak tercatat dalam system pembukuan;Mengingat semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu PrimairPasal 63 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secarasah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

Rencana Tata Ruang Kantor Desa Rp.15.000.000,i.Prasarana Kantor Desa untuk pembelian 1 (satu)set kursi tamu (ruang Kades), 1 (satu) unit Almari(ruang kades), 1 (satu) set Sound System, 1 (satu)set Komputer + printer, 1 (Satu) set Infocuss senilaiseluruhnya Rp. 61.273.000,I. Dana untuk Badan Usaha Milik Desa sejumlahRp. 173.900.000, digunakan meliputi :a. Jual Beli Gabah kepada Saudara Unang Sumarna Rp.93.900.000,b. Usaha Ternak Ayam kepada Saudara Irpan sejumlah Rp.50.000.000,c.

Prasarana Kantor Desa untuk pembelian 1 (satu) set kursitamu (ruang Kades), 1 (satu) unit Almari (ruang kades), 1(satu) set Sound System, 1 (satu) set Komputer+ printer, 1(satu) set Infocuss senilai seluruhnya Rp. 61.273.000,I. Dana untuk Badan Usaha Milik Desa sejumlahRp.173.900.000 digunakan meliputi :1. Jual Beli Gabah kepada Saudara UnangSumarna Rp. 93.900.000,2. Usaha Ternak Ayam kepada Saudara Irpansejumlah Rp. 50.000.000,3.

tidak benar, karena hasil darikegiatan tersebut tidak ada dan yang membuat LaporanPertanggungjawaban tersebut adalah terdakwa Juhaelisendiri selaku Kepala Desa Gunungsari ;e Bahwa Dana Kegiatan kegiatan Pengadaan Sarana danPrasana Kantor Desa Gunungsari dilaksanakan sendiri olehterdakwa Juhaeli sendiri selaku Kepala Desa Gunungsari danbarangbarang yang dibelikan hanya 1 (satu) unit Komputerbeserta Printer, 1 (Satu) unit Kamera, 1 (satu) unit Infocus/Proyektor beserta layar, 1 (satu) unit Sound System

Pengembangan Sarana Air Bersih Rp. 59.530.000,Profil Desa meliputi Data Dasar Kependudukan Rp.16.100.000,Rencana Tata Ruang Kantor Desa Rp. 15.000.000,Prasarana Kantor Desa untuk pembelian 1 (satu) set kursitamu (ruang Kades), 1 (satu) unit Almari (ruang kades), 1(satu) set Sound System, 1 (satu) set Komputer+ printer, 1(satu) set Infocuss senilai dll selurunnya Rp. 61.273.000,Bahwa dalam Struktur Organisasi Dana Peradaban saksiditunjuk oleh terdakwa Juhaeli selaku Kepala DesaGunungsari, sebagai

Pembangunan Jalan Setapak di dusun Rawasari Rp.16.746.000,Penataan Lapangan Sepak Bola Rp. 48.835.000,Pengembangan Sarana Air Bersih Rp. 59.530.000,Profil Desa meliputi Data Dasar Kependudukan Rp.16.100.000,Rencana Tata Ruang Kantor Desa Rp. 15.000.000,Prasarana Kantor Desa untuk pembelian 1 (satu) set kursitamu (ruang Kades), 1 (satu) unit Almari (ruang kades), 1(satu) set Sound System, 1 (satu) set Komputer+ printer, 1(satu) set Infocuss senilai dll selurunnya Rp. 61.273.000,7s amoIl.

Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit mesin pompa air jenis sibel merk ESSE submer sible pum 3 SDK 2/20 Pomp Celup, output : 1,0 HP/0,75 KW, tegangan : 220 V-50 HZ; Speed : 2850 Rpm; Head : 77,70,47 M; Ukr Pipa : 3 Inchi; Total Impeller : 20; Isolasi : Class F; Debit : 20, 30, 50 L/min;
• 2(dua) buah linggis dengan panjang 60 cm;
• Kabel warna hitam dengan panjang 18 meter bertuliskan perdana sound system

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Primandana Aditya Bin Endang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda