AAS(Agronusa alam sejahtera) akan tetapi yang dapat lebih menjelaskannyaadalah AHLI Penataan Kawasan Hutan; Bahwa Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System) Garmin Map 76CSX dandari hasil pengecekan titik koordinat tersebut diambil 3 (tiga) titik koordinatditengahtengah lokasi yang ditanami pohon sawit yang dilakukan olehterdakwa Sugeng Pamuji Bin Sukardi yaitu pada :1.

Hutan lindungHutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sebagai system penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahPutusan Nomor : 96/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 16 dari 37 halamanintrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.c.

dimasukkan bibit kelapa sawitsebanyak 1 (satu) batang selanjutnya di sekeliling bibit kelapa sawit yang berada didalam lubang tersebut diberi tanah lalu dipadatkan sampai dengan bibit kelapa sawitdapat berdiri dengan tegak, hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulangulangsampai dengan bibit kelapa sawit tertanam;Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Ziki Zwendi Bin Hazwin (AhliTitik Koordinat) Ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut denganmenggunakan alat GPS (Global Position System

Niaga Artha Samudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;

Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (satu) lembar ReInspection Certificate CO2 System dengan nomor :078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga Artha Samuderadi Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor :207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT.

Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;Halaman 22 dari 43 halaman putusan No 370/PID.SUS/2019/PT PBR1 (satu) lembar ReInspection Certificate CO2 System dengan nomor :078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor: 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT.

Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate CO2 System dengan nomor :078/S/CO2/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT. Niaga ArthaSamudera di Jakarta tanggal 28 Desember 2017;1 (Satu) lembar ReInspection Certificate Fire Extinguisher dengan nomor: 207/S/FE/NAS/XII/2017 yang diterbitkan oleh PT.

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26?

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16?

BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16 BT setelah dikonversi dandiplot pada peta laut ) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasilmelarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDODACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadapdokumen maupun suratsurat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnyayang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada

HALIL dalam persidanganhanya merupakan alasan pembenar yang tidak dapat dibenarkanapabila dihubungkan dengan system pembayaran proyek pengadaanmobil dinas Eselon Ill Sekretariat Daerah Kab.

Sumenep yangmenggunakan system pembayaran LS (di mana ada barang baruuang bisa dicairkan) serta Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (5) Pengguna Barang/Jasabertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan danfungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya danhal itu merupakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSumenep yang sangat fatal karena kedua Terdakwa yaitu RB.HAIRUL ANWAR

HALIL tahu bahwa barangberupa 2 (dua) unit mobil merk Toyota Avanza belum ada akan tetapidana pada tanggal 07 April 2008 dicairkan 95% sebesar Rp.237.404.000, padahal proyek ini system pembayaran menggunakansystem pembayaran LS ;. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal pembuktian unsurunsur, Majelis Hakimterlalu sumair dalam membuktikannya dari dakwaan.

., yangberkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secaraelektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) olehNotaris;Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit,setelah sdr.

Masneri, SH., yangberkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secaraHal. 21 Put.No.247/Pid./2019/PT.DKI.elektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) olehNotaris;Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit,setelah sdr. Iskandar B.

Masneri, SH., yangberkedudukan di Jakarta Pusat yang permohonannya diajukan secaraelektronik melalui system Administras Badan Hukum (SABH) olehNotaris;Pada tahun 2010 sdr. Iskandar B. Ilahude meninggal dunia karena sakit,setelah sdr.

Siak mengumumkan pelelangan proyekpengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapuradan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura KabupatenSiak Sri Indrapura dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.270.342.000, (sebelasmilyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);Bahwa terhadap pengumuman pelelangan proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir,Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura

Bahwa terhadap lelang proyek pengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak danKecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura tersebut, PENGGUGAT telahHalaman 7 dari 70 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.PBR11121314pula berkoordinasi dengan Tergugat III dan Tergugat V untuk sebagai pendukungdana modal kerja untuk itu.Bahwa setelah melengkapi persyaratan lelang proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri

Raftha Andira itu dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat,sebelumnya Bank BRI.Bahwa Untuk pelaksana proyek pengadaan dan pemasangan system Interkoneksi20 KV tersebut dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat.Bahwa selama pelaksanaan proyek ada mengalami kendalaterlambatpelaksanaannya disebabkan tidak lancarnya keuangan PT. Raftha Andira untukpembiayaan proyek tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk mengajukan kredit di BRI; Bahwa PT.

Industria untuk pengadaan dan pemasangan systemInterkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura. e Bahwa System pembayarannya adalah dengan cara membayar terlebih dahulumelalui transfer dan setelah itu baru barang yang dipesan dikirim. Bahwa pembayarannya pernah macet, perusahaan tersebut milik saksi; e Bahwa yang memeangkan kontrak di Siak Sri Indra Pura adalah PT. ElemekonCatur Karya sekitar tahun 2011; e Bahwa setahu saksi hubungan antara PT. Elemekon dengan PT. Raftha Andira,PT.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, 1 (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a. Tanggal 12 Juni 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : KD 090009 atas nama nasabahHOSNAL HOTIMAH sebesar Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah) denganjaminan 5 (lima) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas, 7 (tujuh) gelang emas, berat total256,6 gram, dan jatuh tempo tanggal 12 Juni 2012 ;.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratusdelapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratusenam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidaktercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

EKO, PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabahtersebut di atas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilanratus delapan belas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribulima ratus enam puluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabahyang tidak tercatat dalam system pembukuan Sukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut di atassebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapan belas jutarupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatat dalam system pembukuanSukuk.Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl.

BankSyariah Mandiri Cabang Padang mengganti uang para nasabah tersebut diatas sebesar Rp.4.918.677.565, (empat milyar sembilan ratus delapanbelas juta rupiah enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enampuluh lima rupiah) karena mengganti uang nasabah yang tidak tercatatdalam system pembukuan Sukuk. Perbuatan Terdakwa EKO VERBIEN S.Pd. Pgl. EKO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

BSM Cabang Padang yang tidak tercatat dalam system pembukuan;Mengingat semua unsur yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu PrimairPasal 63 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secarasah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu kami buktikan lagi.

melakukan pemeriksaanlangsung terhadap Spesifikasi peralatan PLTS yangterpasang di Desa Oebelo, dan berdasarkan hasilpemeriksaan di lapangan kemudian melakukan analisadata dan mengecek spesifikasi apakah sudah sesuaidengan kontrak dokumen penawaran ;Bahwa Barangbarang yang diperiksa adalah :e Modul surya merk Skytech ;e Modul surya merk Ritek ;e BCU merk Shinyoku ;e BCU merk Solsium Inside ;e Accu/Batteray ;e Rumah Batteray ;e Lampu penerangan yang digunakan ;e Kabel power ;91e Kabel instalasi ;e System

Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada

jam 11.35 wita(normal)Arus system beban 10 watt : 1.27ABahwa untukkerja system dengan menggunakan BCU type GPESHS system kendali (solsium inside) 3 unit bekerjadengan normal (dapat digunakan siang dan malam),sedangkan 1 unit terdapat pada rumah bpk SoleBanamtuan tidak dapat beroperasi sejak dipasangtidak menyala/tidak beroperasi sama sekali ;Bahwa analisa Ahli terhadap Batteray atau Accu PLTSadalah Kegunaan Battery atau Accu berfungsi untukmenyimpan arus/energy listrik yang dihasilkan oleh panelSurya

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem;Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang NomorHalaman 9 dari 126 Putusan

Eksepsi Kewenangan Absolut;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilannegara (State Court System

) di Indonesia yang dibagi dan terpisahberdasarkan yuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System,dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) :1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian II (Show Cause Meeting II);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode September Oktober 2013 tanggal 14 Oktober 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani beritaacara pekerjaan ini pembangunan Gedung kantor KKP Indukmasih mengalami keterlambatan yang signifikan yaitu lebih besardari 10 % (sepuluh persen), maka akan dilaksanakan Rapatpembuktian III (Show Cause Meeting IID);Berdasarkan laporan kegiatan selama periode Nopember Desember 2013 tanggal 19 Desember 2013 hasil

Untuk kelancaran danoptimalisasinya hasil pekerjaan akan dilakukan system 2 shiftpekerja, yaitu pekerja siang dan pekerja malam;3.

Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086, untuk : Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah)sebesar Rp. 5.000.000,, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp.110.875, dan Pengadaan Sound System Desa sebesar Rp.8.000.000.; Penyusunan perubahasan APBDes yang terdiri dari Tim penyusun6 orang sebesar Rp. 4.500.000, dan Atk sebesar Rp. 1.000.000.,; Review RPJMDes, RKPDes dan Penyusunan APBDes 2016 yangterdiri dari Tim Penyusunan Review RPJMDes

tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp.400.985.000..Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUSKANISIUS alias KANIS' bersama Bendahara YOSEPHSABSUARANDI melakukan pencairan di bank BRI Cabang Maumerepada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,.Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086, untuk : Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah)sebesar Rp. 5.000.000,, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp.110.875, dan Pengadaan Sound System

(Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Sound System Desa sebanyak 1 set,sebesar Rp 8.000.000, tanggal 10 Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Meja Kerja untuk Kantor Desasebanyak 5 buah @ Rp 1.000.000,, sebesar Rp 5.000.000, tanggal 11Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Mic Kabel 1 Roll sebesar Rp110.875, tanggal 13 Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan PenyusunanPerubahan APBDes 2015 sebesar Rp 1.000.000, tanggal 14 Juni 2016.

pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisiandan Keterangan Ahli di BAP pada berkas perkara adalah benar; Bahwa Saksi dari Balai Besar POM Mataram dan menjabatsebagai Kepala Seksi Inspeksi; Bahwa obat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah obatjenis Dextromethorpan dari golongan obat batuk yang bekerja secarasentral di saraf pusat dimana obat tersebut cocoknya untuk batuk keringdan tidak cocok untuk batuk berdahak seperti TBC danlainlain,sedangkan untuk batuk kering yang efeknya melalui system

saraf pusat,jadi di system saraf pusat kita ada semacam saraf yang bisa ditekanuntuk menaikkan ambang batuk yang efek sampingnya bisamenimbulkan mual muntah kemudian kalau dipakai dalam jangka waktuyang lama bisa menimbulkan ketergantungan; Bahwa sesuai peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2018,Dextromethorpan ini sudah ditarik yang untuk sediaan tunggal, jadi tidakboleh diperjualbelikan karena tidak memiliki ijin edar, DextromethorpanHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Mtryang ada

pengakuan Terdakwa kepada kamibahwa Terdakwa saat itu berada di Kabupaten Tojo UnaUna sedangkanshabushabu tersebut akan segera dikirim ke Poso yang kebetulan waktu ituMukrin alias Ucin tinggal di Poso sehingga terdakwa meminta untukmengambil shabushabu tersebut untuk digunakan bersama;Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa shabushabu tersebutdiperoleh dari mana menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Riandengan cara berkomunikasi melalui handphone, kemudian diantarmenggunakan joki (kurir) dengan system

pengakuanTerdakwa kepada kami bahwa Terdakwa saat itu berada di Kabupaten TojoUnaUna sedangkan shabushabu tersebut akan segera dikirim ke Poso yangkebetulan waktu itu Mukrin alias Ucin tinggal di Poso sehingga Terdakwameminta untuk mengambil shabushabu tersebut untuk digunakan bersama;Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa shabushabu tersebutdiperoleh dari mana menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari Riandengan cara berkomunikasi melalui handphone, kemudian diantarmenggunakan joki (kurir) dengan system

, karena ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon denganTermohon yang penyebabnya adalah karena Pemohon berselingkuh denganperempuan lain, perselingkuhan mana akhirnya diakui oleh Pemohon,disebabkan perempuan tersebut mengirim SMS (short message system) yangisinya bajunya ketinggalan pa, yang Termohon ketahui;Mengenai dalil Pemohon pada angka 4.b, tidak benar demikian.

Perkara No. 156/Pdt.G/2014/PA Slp.itu terjadi pertengkaran antara Pemohon denganTermohon yang penyebabnya adalah karenaPemohon berselingkuh dengan perempuan lain,perselingkuhan mana = akhirnya~ diakui olehPemohon, disebabkan perempuan tersebut mengirimSMS (short message system) yang isinya bajunyaketinggalan pa, yang Termohon ketahui;Bahwa benar Termohon menyampaikan kepadaPemohon agar mengakhiri hubungannya denganperempuan selingkuhannyatersebut ikarenaTermohon ingin rumah tangga Pemohon denganTermohon

Bahwa tidak pernah ada negosiasi antaraHalaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 306/Pdt.G/2018/PN BtmTergugat dan Penggugat terkait harga rumah tersebut dan tidakpernah ada perjanjian jual beli antara Tergugat dan Penggugat;Bahwa Penggugat telah tinggal du rumah Tergugat secara gratis danCumaCuma selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, namun melihat tingkahlaku dan gelagat Penggugat yang tidak beritikad baik maka Tergugatmulai menerapkan system sewa rumah kepada Penggugat, sebagaimanadalam Perjanjian

(dua puluh empat juta rupiah)dengan system pembayaran secara cicil setiap bulannya sebesarRp.2.000.000.

Sejati Mandiri, setelah itusaksi Yuliana alias Uli Binti Tutuama membuat nota barang atau invoicedan kemudian nota tersebut diserahkan kepada karyawan bagian gudangdan mengantarkannya ke konsumen dengan system pembayarannyasetelah jatuh tempo selama 2 (dua) minggu, dan setelah batas jatuh tempotersebut terdakwa membawa nota barang atau invoice untuk melakukanpenagihan, kemudian uang hasil penagihannya diserahkan kepada saksiRia Permata Sari sebagai penanggung jawab di CV.

Sejati Mandiri, setelah itusaksi Yuliana alias Uli Binti Tutuama membuat nota barang atau invoicedan kemudian nota tersebut diserahkan kepada karyawan bagian gudangdan mengantarkannya ke konsumen dengan system pembayarannyasetelah jatuh tempo selama 2 (dua) minggu, dan setelah batas jatuh tempotersebut terdakwa membawa nota barang atau invoice untuk melakukanpenagihan, kemudian uanghasil penagihannya diserahkan kepada saksiRia Permata Sari sebagai penanggung jawab di CV.

Gudang PT.Belfood; Bahwa Ali waktu itu tidak hadir karena sebelumnya la mengambil cuti; Bahwa kerugian dari PT.Belfood dari perbuatan Terdakwa tersebutsebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah); Bahwa pintu gudang yang ada di PT.Belfood ada 3 (tiga) akan tetapibiasanya yang dibuka hanya 2 (dua) pintu, akan tetapi kalau terjadi overload pintu ke tiga akan dibuka dan yang mempunyai wewenang untukmembuka pintu ke3 itu adalah Ali selaku Supervisor Gudang; Bahwa awalnya ada Sales Order melalui system

yang menjual barangtersebut kepada Saksi Ridha Akbari, dan setelah ditelusuri ketahuan kalauorang tersebut adalah Terdakwa; Bahwa harga sosis produk PT.Belfood per kartonnya kita jual denganharga Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi waktuitu di sana terjual dengan harga Rp.100.000, (Serratus ribu rupiah) perkartonnya; Bahwa kerugian dari PT.Belfood dari perbuatan Terdakwa tersebutsebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah); Bahwa awalnya ada Sales Order melalui system

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adanya bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) yang belum pernahdiajukan dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Daerah Tingkat Il BerauNomor 100 Tahun 1999 tentang Revolving Fun System

No. 96 PK/Pid.Sus/2013Dasar diadakannya Apotek REVOLVING FUN SYSTEM/Apotek Swadayadengan maksud dan tujuan : Biaya pengadaan obatobatan dan bahan/alat kesehatan terpakai habismemerlukan biaya yang cukup besar ; Untuk menjamin kecukupan obatobat dan bahan atas alat kesehatanterpakai habis ; Untuk menjamin ketepatan perencanaan obatobat karena pola penyakitselalu berubah setiap tahunnya ;Bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Berau dengan menerbitkan Surat Keputusan

Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 diWilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya Penggugat telahmemberikan Sub Lisensi kepada TV One dan ANTV secara eksklusif untukmenyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan system Freeto Air Broadcaster.

Kemudian diantaranya kepada KVision dan VIVA+secara eksklusif untuk menyiarkan/program 2014 FIFA World Cup Brazildengan System Pay TV Broadcaster serta untuk internet mobile rightskepada Domikado;Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.SusHKI/20168.