tersendatsend at ; 2 225 228 nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnn nenBahwa, oleh karena PENGGUGAT telah lalai/wanprestasi tidak membayarkewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang UndangUndangHak Tanggungan atas Tanah dan Beserta BendaBenda yang Berkaitan denganTanah (selanjutnya disebut UUHT), TERGUGAT I (Bank Danamon) selakuPemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggunganmelalui suatu pelelangan

jaminan kredit PENGGUGAT yaitu SHM No.1186/Godong atas nama Umi Nur Kholifatun dengan harga Rp. 10.600.000,Halaman 12 dari71 halamanPutusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Pwi(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang dimenangkan oleh KUSMINAHsebagaimana Kutipan Risalah Lelang No. 743/2011 tanggal 12 Desember 2011(tidak ikut digugat dalam perkara ini) ; dan kemudian dilaksanakan lelang yangketiga kalinya pada tanggal 23 Desember 2012 dan SHM No. 1489, SHM No.1488, SHM No. 201 dan SHM No. 202 terjual dalam pelelangan

Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dilakukan atasdasar permintaan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self EmployedMass Market Kantor Wilayah VII Semarang dengan suratnya : 1. Nomor : 90/SP/LELANG/2011 tanggal 23 November 201. i. Nomor: 96/SP/LELANG/2011 tanggal 13 Desember 2011. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan KlausulAkta Pemberian Hak Tanggungan yang berbuny!

dilakukan atas permintaan PT Bank Danamon Indonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VII Semarang in casuTergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan sebagaimana ditegaskan padaHalaman 22 dari71 halaman10.11.Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Pwiketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa Apabila debitor cidera janji,pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

Bahwa selain halhal yang tersebut diatas, dalam dalildalil yang disampaikanoleh Penggugat tidak terdapat satupun dalildalil ataupun buktibukti Penggugatyang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hokum.Bahwa Tergugat II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawabmelakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuanperundangundangan.

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klatenseluas 300 m2 atas nama Agus Nugroho bin Cipto Suharjo alias Suwanto No.GS 17/1998 yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkanSertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 5429/2011 yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Klaten.Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan dinyatakansebagai berikut :Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan

Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan olehpemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janiji,pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek HakTanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuanlagi dari pemberi Hak Tanggungan ...Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang HakTanggungan dinyatakan bahwa :Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjualobyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud

Klaten bahwa objek sengketa merupakan agunan atashutang Tergugat II yang diserahkan sebagai agunan di dalam Perjanjian KreditNomor 0294/T/212P5/10/11 tanggal 25 Oktober 2011 dan telah dilakukanpengikatan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 3331/WNSR/PHT/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan Sertifikat HakTanggungan Nomor 5429/2011 tanggal 21 Desember 2011 dan karenanyapengikatan atas objek lelang telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenangsehingga pengikatannya adalah sah.10 Bahwa pelelangan

GS 00410/Bolali/2008.Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 6 UndangUndang Hak Tanggunganyang menyebutkan bahwa, Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut .Menimbang bahwa, tindakan Tergugat I melakukan Parate Eksekusi, dengan caramengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kepala KantorKPKNL Solo

II. 1 )Menimbang bahwa, Tergugat II menindak lanjuti permohonan dari Tergugat Itersebut dengan melakukan tahapantahapan dalam prosedur pelelangan umum atas objekHak Tanggungan, termasuk diantaranya melakukan Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan di surat kabar Radar Solo ( bukti T. I. 14.

: SRIANI Bendahara : SABARAnggota :16 SUHARTONO T.F KIROM M.JUFRI SOKIB SUPRIYANTO PAMUJI M.SALIM NURROHMAN KARJONO NUR SAMSIADI Bahwa selanjutnya Panitia Lelang tersebut diatas mengadakan pelelangan pada hari Sabtu tanggal 5Desember 2009 di Balai Desa Puhjajar Kec.

SULASIHvw FSDengan harga lelang per petak sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah) Bahwa dari pelelangan tanah kas desa dan tanah ganjaran/bengkok kaur keuangan tanggal 1 Oktober2010 diperoleh penerimaan Desa Puhjajar tahun 2011 yaitu :1. Dari pemenang lelang tanah kas desa yang berjumlah 13 petak diperoleh pembayaran sebesar : 13x 2.600.000, = Rp. 33.800.000, (Tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)2.

2010.Bahwa tanah kas desa Puhjajar yang dilelang pada tanggal 1 Oktober 2010 sejumlah 13 petakdengan luas per petak 100 ru.Bahwa tanah ganjaran/bengkok Kaur Keuangan yang dilelang pada tanggal 1 Oktober 2010sejumlah 6 petak dengan luas per petak 100 ru.Bahwa pelelangan dilaksanakan di Balai Desa Puhjajar Kec.

Kediri dengan cara dilotre.Bahwa pelelangan tanah kas desa Puhjajar dan tanah ganjaran/bengkok Kaur Keuangan Puhjajartanggal 1 Oktober 2010 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Puhjajar Nomor: 7tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Desa Puhjajar tanggal 24 September 2010 yangditerbitkan oleh terdakwa ISWADI selaku Kepala Desa Puhjajar Kec. Papar Kab.

Kediri.4 Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Puhjajar telah mengeluarkan Surat Keputusan DesaPuhjajar Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Lelang tertanggal 20Nopember 2009 untuk melakukan pelelangan terhadap tanah kas Desa Puhjajar yangterdiri dari 13 petak, yang susunan panitia lelangnya adalah: Ketua MASRUL Sekretaris : SRIANI Bendahara : SABAR Anggota SUHARTONO T.F KIROM M. JUFRI SOKIB54SUPRIYANTO PAMUJI M.

Butir 1, 2 dan 3 ;e Semua pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan /jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelanganumum ;e Untuk pekerjaan yang komplek dan jumlah penyediabarang / jaSa yang mampu melaksanakan diyakiniterbatas, maka pemilihan penyedia barang/ jasa dapatdilakukan dengan metode pelelangan terbatas ;e Pemilihan langsung apat dilaksanakan untuk pengadaanyang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) ;3.

Hal tersebut tanpamelalui proses pelelangan umum atau pelelangan terbataskemudian dibuat Kesepakatan Kerjasama Nomor : 03 / SMKN1 /RVT / 2007 tanggal 01 Maret 2007 antara SMKN 1 Stabat denganCV.

Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasalainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;o12. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasayang mampu melaksanakan diyakini terbatas, makapemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan denganMetode Pelelangan Terbatas ;3.

Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasalainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;2. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan~ diyakini terbatas,maka pemilihanpenyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan MetodePelelanganTerbatas ;3.

Agusti;

13) 1 (satu) eksamplar foto copy yang dilegalisir Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 610/ PPK / KONTRAK / BMP-AIR / PPPS / APBD-P / 06 / X / 2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang terdiri dari :

Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 12.16/BAHP-PENG/PAN-LPSE/APBD-P/BMP/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh panitia lelang an.

terhadappekerjaan tersebutHalaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2020/PT PBRBahwa Saksi ENDANG SURYA Alias ENDANG selaku Direktur CV.AGUSTI mengajukan penawaran atas lelang paket pekerjaan cucidanau di Desa Gema pada tanggal 14 September 2012 sesuai denganpenawaran No. 040/PenAGS/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;Bahwa kemudian Unit Layanan Pelelangan Bangkinang memenangkanCV.

terhadappekerjaan tersebutBahwa Saksi ENDANG SURYA Alias ENDANG selaku Direktur CV.AGUSTI mengajukan penawaran atas lelang paket pekerjaan cucidanau di Desa Gema pada tanggal 14 September 2012 sesuai denganpenawaran No. 040/PenAGS/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;Bahwa kemudian Unit Layanan Pelelangan Bangkinang memenangkanCV.

Agusti;1 (satu) eksamplar foto copy yang dilegalisir Dokumen SuratPerjanjian Kontrak Nomor : 610/ PPK / KONTRAK / BMPAIR /PPPS / APBDP / 06 / X / 2012 tanggal 25 Oktober 2012 yangterdiri dari :a)b)Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 12.16/BAHPPENG/PANLPSE/APBDP/BMP/X/2012 tanggal 17 Oktober2012 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. AZWAR, ST.

Agusti;13) 1 (satu) eksamplar foto copy yang dilegalisir Dokumen Suratb)d)f)Q)Perjanjian Kontrak Nomor : 610/ PPK / KONTRAK / BMPAIR / PPPS / APBDP / 06 / X / 2012 tanggal 25 Oktober2012 yang terdiri dari :Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor12.16/BAHPPENG/PANLPSE/APBDP/BMP/X/2012tanggal 17 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh panitialelang an. AZWAR, ST., FAUZI., EDWAR HENDRI, ST.

Hal ini menunjukan bahwaharga pasar adalah di atas jumlah tersebut, atau minimal harga yang patut danwajar untuk tanah dan bangunan Milik Penggugat tersebut adalah sesuaidengan NJOP;Bahwa dengan terjualnya harga pelelangan tanah dan bangunan berupa rumahtinggal milik Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 4.200.000.000,(empatmilyar duaratus juta rupiah), maka telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat sebesar Rp.1.066.450.000, (Satu Milyar enampuluh enam jutaempat ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk itu pelelangan dengan nilai limit lelang yang terlalurendah dan tidak realistis tersebut menurut hukum dapat dibatalkansebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112/K/Pdt/1997 tanggal 20April 1999 yang pada pokonya menyebutkan bahwa pelelangan dapatdibatalkan atas alasan harga lelang jauh lebih rendah dari nilai objekjJaminannya;15.

Bahwa selain itu, penetapan harga penjualan lelang didasarkan olehharga limit yang ditetapkan oleh Penjual in casu Tergugat diperolehdari penilaian dari harga taksasi yaitu harga pasar setelah dikurangioleh resikoresiko yang timbul atau yang mungkin timbul akibatpelelangan, misalnya adanya perlawanan seperti halnya pelelangan aquo. Atas objek sengketa, telah dilakukan penilaian/appraisal..

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengadangada dan keliru karenanyatanyata proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukanberdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku,maka tindakan Tergugat II adalah sah secara hukum dan Risalah LelangNo. 1131/30/2018 tanggal O02 Agustus 2018 tidak dapat dimintakanpembatalannya.

Menyatakan pelelangan yang dilakukan Tergugat II adalah perbuatan yangberdasar hukum;3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1131/30/2018 tanggal 02 Agustus 2018telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.Sekunder:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Untuk Tergugat IIl pada tanggal 23 Juli 2019, telah mengajukanjawabannya sebagai berikut:1.

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untukmenentukan harga ;b. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;Cc. menerima pembayaran hasil lelang.Bahwa sebelum menyewakan tanah ada 2 (dua) kali rapat pembahasanuntuk menentukan harga sewa.

Bahwa luas tanah kas desa yang dilakukan pelelangan seluas 19,472Hektar yang terbagi dalam 4 (empat) Dusun.

Melaksanakan pelelangan tanah kas desa sesuai dengan keputusanhasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untuk menentukanharga ;2. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;3. menerima pembayaran hasil lelang ;Bahwa Pernah ada kegiatan lelang aset desa yaitu lelang tanah kas desapada tahun 2015 2016 untuk disewakan.

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Lelanguntuk menentukan harga ;b. Mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasilrapat ;c.

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Lelanguntuk menentukan harga ;2. Mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat;3.

/TPK/2017PT DKI.hurup b, 3) Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) Pelelangan ulang danperubahannyaBahwa pada tanggal 8 Juni 2012 dilakukan penandatanganan suratperjanjian antara PT Pelindo Il dengan GNCE sebagaimana surat perjanjian No.HK.556/10/10/PI.II12 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.650.000.000. denganruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :1. 10 unit Mobile crane kapasitas 25 ton dan 65 ton,2.

Pasal 2 RKS Teknis Pelelangan Ulang dan Perubahannya, dalama) Pasal 3.1 menyatakan bahwa pemasok bersama user melakukancommissioning test sebagai syarat serah termab) Pasal 1.4 menyatakan bahwa harga pengadaan mobile crane adalahDDP (delivery duty paid) sampai dengan masingmasing pelabuhan dan jugamencakup antara lain biaya testing, commissioning test dan training dipelabuhan, selaij itu pada pasal 2.13 menyatakan bahwa pelatihan diberikankepada tenaga operator dan maintenance yang ditunjuk oleh

Pasal 2 RKS Teknis Pelelangan Ulang dan Perubahannya, dalamC) Pasal 3.1 menyatakan bahwa pemasok bersama user melakukancommissioning test sebagai syarat serah termad) Pasal 1.4 menyatakan bahwa harga pengadaan mobile crane adalahDDP (delivery duty paid) sampai dengan masingmasing pelabuhan dan jugamencakup antara lain biaya testing, commissioning test dan training dipelabuhan, selaij itu pada pasal 2.13 menyatakan bahwa pelatihan diberikankepada tenaga operator dan maintenance yang ditunjuk oleh

Ltd; 75. 1 (Satu) bendel dokumen pelelangan Pengadaan 10 (sepuluh) unit mobileCrane Kapasitas 25 Ton dan 65 Ton Kebutuhan cabang Pelabuhan Hal.23 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS./TPK/2017PT DKI. Panjang, Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk bayur, Banten, Cirebondan Jambi PT.

surat nomor: TM.150/1/9/C.ptk.11 perihalpengadaan 1 (satu) unit Mobile Crane untuk kebutuhan Cabang Pontianakpada tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh General ManagerPelabuhan Pontianak SOLIKHIN. 249. 1 (Satu) bundel copy legalisir surat nomor: PL.66/2/18/C.PLG11 perihalbantuan pelelangan di kantor pusat pada tanggal 4 Agustus 2011 yangditandatangani oleh General Manager Cabang Pelabuhan Palembang Hal.47 dari 56 hal.Putusan No.21/PID.SUS.

Membuat laporan kepada pimpinan instansi, yang mana panitiapengadaan menyampaikan proses pelelangan kepada Kepala DinasPerikanan dan Kelautan Kab. Tanah Laut.8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan kepadaPengguna Anggaran dari proses pelaksanaan lelang oleh panitiapengadaan barang dan jasa sampai dengan pengusulan pemenang.9.

Membuat laporan kepada pimpinan instansi, yang mana panitia pengadaanmenyampaikan proses pelelangan kepada Kepala Dinas Perikanan danKelautan Kab. Tanah Laut ;8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan kepadaPengguna Anggaran.

Bahwa metode pelelangan yang digunakan dalam kegiatan pengadaan kapal10 GT, 20 GT dan 30 GT adalah pelelangan umum dengan pascakualifikasi,karena nilai HPS di atas Rp. 100.000.000" Bahwa proses lelang adalah sebagai berikut: pengumuman pasca kualifikasi tahap ini dilakukan melalui LPSEKabupaten Tanah Laut kemudian para peserta mendownload dokumenlelang seperti persyaratan administrasi dan teknis, gambar kapal, RAByang kosong serta spec teknis secara online diwww.lpse.tanahlautkab.go.id penjelasan

Dalam proses pelelangan, baik CV. Nugrah dan PT. Sumber Wangi Mentayatidak mempunyai personil tenaga ahli pembuatan kapal sebagaimanadipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sehingga tidak berhakmemperoleh pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan. Ketentuan peraturan yang dilanggar antara lain yaitu :1.

Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil (pelelangan umum / pemilihan langsung),sehingga mengurangi/menghambaat/ meniadakanpersaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lainc.

Zainah;Barat dengan lorong Gampong Kuta Blang;Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkanatau meng SK kan Tim Pelelangan atas objek jaminan harta Tergugat dalam bentuk tanah dan rumah diatasnya guna melakukan pelelanganganti rugi kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Idi agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Melakukan pelelangan atas tanah dan rumah milik Tergugat sebagai gantirugi terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yangdilakukam Tergugat II dan III atas suruhan Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa penggugat selaku debitur pertama dan pihak yang berkaitanlangsung dengan objek sengketa sama sekali belum pernah disampaikanatau diberikan teguran atas rencana pelelangan tersebut sehingga dapatdiduga tindakan tergugat yang tidak pernah memberikan peringatan ,teguran dan atau penyampaian jadwal lelang kepada penggugat, sehinggatindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderalkekayaan Negara No.

rencanapelelangan tetpai ada tidaknya sengketa hukum antara Penggugat, Tergugat danTurut Tergugat/Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding ;Menimbang, bahwa Yurisprodinsi tetap MA RI No.4 K/KUP/1958 tanggal 13Desember 1958 mensyaratkan bahwa untuk menarik seseorang dimuka peradilanperdata mengharuskan adanya Sengketa hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tentangpokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan : Karena barang jaminan belum dilakukan pelelangan

daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yangdilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil, dengan cara sebagaiberikut: Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa selakuNahkoda KM.Sampoerna 26 berdasarkan Pas Kecil Nomor PK552/132/I/DISHUB.Pdg2015 tanggal 30 Maret 2015 berukuran 3 Gross Ton (GT) berangkatberlayar bersama saksi SARMADI sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dariDermaga Labuan depan TPI (Tempat Pelelangan

Putusan No. 67/PID/2016/PT.BTNberlayar bersama saksi SARMADI sebagai Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dariDermaga Labuan depan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Labuan Pandeglang Bantendengan tujuan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan,sekira jam 16.30 Wib terdakwa bersama Sarmadi sampai di perairan Pulau PopulePandeglang langsung menebar jaring dan telah mendapat ikan kurang lebih 2 kgdilakukan berulangulang, terdakwa bersama dengan Sarmadi (ABK) melakukanpenangkapan ikan dengan

berbunyi Pemberian HakHalaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 54/Pdt.G/2020/PN JmrTanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggunganoleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuselanjutnya pada Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas Tanah beserta BendaBenda yang berkaitan dengan Tanahyang berbunyi Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan

maka menurut Hakim Penggugatberhak menjual secara lelang atas obyek berupa tanah dan bangunan sesuaidengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2635 dengan tanah seluas 124 m2(seratus dua puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiridiatasnya seluas 120 m2 (Seratus dua puluh meter persegi) yang terletak diKelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi JawaTimur, sebagaimana ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun1996, karenanya menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

ontvankelijkverklaard) ;Eksepsi Tergugat II :Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalildalil para Penggugatkecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya ;Eksepsi Kompetensi Absolut ;Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita maupunPetitum pada intinya adalah menyatakan pelaksanaan lelang atas sebidang tanahSHM No. 2216 yang terletak di Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, KabupatenJepara yang dilakukan oleh Tergugatl adalah tidak sah dan melawan hukum ;Bahwa proses pelelangan

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yakniadanya pertimbangan pada halaman 15 PemohonPengadilan Negeri Jepara yang berbunyi :Menimbang, bahwa menurut ketentun Pasal 1 ayat (20) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang PetunjukPelaksanaan tentang menugaskan : Harga Limit (Reserve Price)adalah harga minimal barang lelang yang diterapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pertimbangan tersebut jelas salah karena Peraturan MenteriKeuangan Republik

Bahwa Risalah Lelang yang dijadikan dasar alas hak Terlawan Penyitaadalah tidak sah secara hukum karena pelelangan tersebut dilakukan olehbalai lelang swasta bukan melalui penetapan Pengadilan Negeri, dan jugaalas hak risalah lelang itu hanya berdasarkan pengalihan cessie yangdilakukan Termohon Eksekusi I/PT. Sinar Segara Semesta kepadaTermohon Eksekusi II/PT. Putra Mandiri Finance;. Bahwa pengalihan cessie tersebut pada awalnya dari Termohon EksekusiI/PT.

Salah Menerapkan dan Melanggar Hukum Yang Berlaku:1.Bahwa tidak diterapkannya ketentuan lelang (Penjualan Umum) Pasal 145sampai dengan 149 Buku Il Mahkamah Agung merupakan suatupelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Eksekusi, karenalelang atas tanah dan bangunan milik Para Pemohon Eksekusi hanyadilakukan oleh lelang swasta, dan pelelangan tersebut tidak dilakukandibawah pengawasan dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dimanabarang tersebut berada;.

Setelah dilakukan pelelangan dengan harga yang rendah, Para TermohonEksekusi mendatangi Para Pemohon Eksekusi untu segera keluar darirumah sengketa, karena tidak berhasil maka Para Termohon Eksekusimengajukan permohonan eksekusi pengosongan melalui Pengadilan NegeriJakarta Barat;Bahwa sangat disayangkan Judex Facti mengeluarkan penetapanpengosongan tanah dan bangunan a quo hanya berdasarkan risalahlelang yang diajukan Para Termohon Eksekusi, dan tidak meneliti denganseksama serta mempertimbangkan

Bahwa terbukti secara hukum proses pelelangan tanah dan bangunan aquo tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan, dan tidak ada persetujuan ParaPemohon Eksekusi yang memiliki hak atas tanah dan bangunan a quo,dan proses lelang juga dilakukan oleh balai lelang swasta tanpapengawasan dari pengadilan negeri mengenai keabsahan dokumenatas tanah dan bangunan a quo, dan adanya surat pemblokiran daripihak kepolisian sebagaimana hasil laporan polisi di polda Mero

Setelah semua persyaratan dan proses persiapan lelang lengkapdan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kemudian pelelangan atasobjek sengketa dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019sesuai dengan Risalah Lelang No. 451/44/2019 tanggal 9 Agustus 2019;3.

Bahwa selain itu, harga limit tidak bisa dipersamakan denganharga pasar, karena harga limit merupakan harga taksasi yaitu harga wajarsetelah dikurangi resikoresiko yang timbul dalam proses pelelangan;17. Bahwa tujuan dari pelelangan adalah untuk mencari hargatertinggi. Oleh karena itu, sebelum pelelangan, Penjual mengumumkanrencana pelaksanaannya kepada khalayak ramai untuk menarik banyakcalon pembeli yang kKemudian akan memunculkan harga jual lelang yangkompetitif.

Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauPrapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Medan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usahayang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Medan);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu denganlelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yaituberupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1526/Pangkalan Mansyur, berupasebidang tanah dan bangunan seluas 182 m?

Bahwa Pertimbangan majelis BPSK yang menyatakan pelelangan yangdilakukan KPKNL Medan berdasar permohonan dari Pemohon Keberatantelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan tersebut,sudah sangat melampaui batas tugas dan kewenangan yang diberikanHalaman 12 dari 24 hal Put. Nomor 1011 K/Padt.SusBPSK/2017oleh undangundang maupun Keputusan Menteri Perdagangan olehkarena yang berwenang memeriksa maupun mengadili merupakandomain Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Nomor 1011 K/Padt.SusBPSK/2017Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenanganPemohon Keberatan untuk menjual objek hak tanggungan secaraparate eksekusi telah disyaratkan dalam janjijanji APHT, sehinggapenjualan obyek hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan melaluiKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlumelalui pengadilan atau menunggu suatu putusan pengadilan;Oleh karena itu parate eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatantelah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT

ditariksetelah beberapa hari saksi tanyakan kepada Terdakwa Terdakwamengatakan akan mengantarkan uang tersebut sambil silaturahmi namunhilang didalam mobil pada saat Terdakwa membeli makanan di IndomaretDusun Bangko yang sampai sekarang uang tersebut tidak ada kejelasan danbelum ada usaha atau omongan Terdakwa beserta keluarganya untukmengembalikan uang tersebut; Bahwa saksi pernah bertemu suami Terdakwa yaitu Tobri saatpenyerahan uang di rumah Tobri dan pernah membahas masalahpeminjaman modal,DP rumah, pelelangan

1.200.000,00 (satu jutadua ratus ribu rupiah) dan Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh riburupiah) per bulan token listrik Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Rp3.4.000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk berobat lagi RSBhayangkara Jambi dan untuk biaya makan saat kos sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu bulan Oktober beli obat di RS Dharmaisdengan cara memesan kepada adik sepupu yaitu Novi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana pelelangan

tersebut karena Arif danYusuf takut jika Terdakwa tahu langsung melakukan pelelangan sendirisehingga Arif dan Yusuf tidak dapat keuntungan; Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kehilangan uang Rp121.700.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpanHalaman 14 dari 23 halaman Putusan No 42/Pid.B/2019/PN.

Bkountuk menarik uang hasil penjualan kopi milik saksi Hersan termasukpeminjaman modal, DP rumah, pelelangan mobil dan uang yang hilangnamun ternyata Terdakwa tidak menyetorkannya yang ada dalamkekuasaannya dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentinganpribadinya; Bahwa sampai saat ini rumah, mobil dan uang yang kata Terdakwa hilangtersebut tidak dikembalikan Terdakwa;Menimbang, bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan kalauTerdakwa menggunakan uang tersebut seijin saksi Hersan;Menimbang

Pelelangan yangdilakukan oleh Kantor Lelang adalah atas permintaan PengadilanNegeri sehingga apa yang dilakukan Kantor Lelang adalah merupakanKeputusan sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan, karenannyatermasuk dalam pengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986, 222222 222222 nn nnn nn nnn nnn nanan anne nn enn neeBahwa perselisihan yang timbul dalam gugatan ini, berawal dariadanya perbuatan penjualan jaminan hak tanggungan melalui lelangoleh PT.

Pelelangan yang dilakukanoleh Kantor Lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri sehinggaapa yang dilakukan Kantor Lelang adalah merupakan Keputusan sebagaitindak lanjut dari Putusan Pengadilan, karenannya termasuk dalampengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa PT. BPR Hidup Arhagraha Salatiga adalah sebagai pihakpemegang hak tanggungan pertama atas Sertifikat Hak Milik No.1527/KalianQet; 222 nn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn cence nn nen ne nsBahwa PT.

Pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Purwokerto adalah atas permintaanPengadilan Negeri Wonosobo, sehingga apa yang dilakukan KPKNLWonosobo adalah merupakan Keputusan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan, karenannya termasuk dalam pengertian Pasal 2 UndangUndangNomor : 5 Tahun 1986. 222222 nen nen nen ne nnn noneeHim. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor :33/G/2020/PTUN.SMG.10.Bahwa jika ingin membatalkan Risalah Lelang, berarti harus membatalkanPenetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Wonosobo; 11

Pelelangan atas permintaan Pengadilan Negeri sehingga apa yangdilakukan Kantor Lelang adalah merupakan keputusan sebagai tindak lanjut dariPutusan Pengadilan karenanya termasuk dalam Pengertian Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986. 222202 oon nc nn ncn nn nnnMenimbang, bahwa oleh obyek sengketa bukan merupakan keputusan tatausaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, maka hal ini berartieksepsi Tergugat mengenai

Harjamukti, Cirebon;Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melakukan kewajiban pembayaranhutang secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat maka Penggugatsebagai kreditur akan melakukan penjualan terhadap harta Tergugatsebagaimana disebutkan pada angka 8 diatas kepada pihak lain untukmelunasi seluruh hutang Tergugat secara seketika dan sekaligus.Bahwa untuk menjamin terlaksananya hukum seadiladilnya berdasarkanatas hak Penggugat selaku Pemegang hak tanggungan, maka Penggugatmemiliki hak untuk melakukan pelelangan

Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut,selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) adan b dinyatakan bahwa Apabiladebitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggunganpertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan

tanah, dengan demikian apabila debiturwanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, kreditur (Penggugat) dapatmelakukan eksekusi objek jaminan hak tanggungan sebagai pelunasan hutang;Menimbang, bahwa eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan olehkreditur (Penggugat) dikarenakan ada title eksekutorial dalam sertifikat hakHalaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Cbntanggungan atau dapat pula dimohonkan kepada pengadilan, sesuai denganpetitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak memohonkan pelelangan

Sub Kamar Perdata Umum angka 4tentang Pengosongan Eksekusi Objek Hak Tanggungan dinyatakan bahwa,Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantorlelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusipengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpamelalui gugatan, oleh karena itu terhadap petitum angka 6 patutlah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakimberpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan