Desember 2011 sebagaimana telah diperbaikidengan Surat Penjelasan tanpa nomor tertanggal 18 April 2018 menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak 7.149.772.930.834,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 714.977 .293.083,00sendiriJumlah PPN yang dapat diperhitungkan 714.732.248.755,00PPN Kurang Bayar 245.044.328,00 Sanksi Administrasi VU KUP 117.621.278,00 Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar 362.665.606,00ow Dio WAio Ao Ao WDo DW Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat

Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9218.001, beralamat di TaxTeamFinance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau,dengan alamat korespondensi di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan AsiaAfrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 7.149.772.930.834,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 714.977.293.083,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 714.732.248.755,00PPN

Kurang/(Lebih) Bayar Rp 245.044 .328,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 117.621.278,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 362.665.606,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 6 Februari 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Desember 2011 Nomor 00001/287/11/218/16 tanggal 28April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.508.9218.001;sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp362.665.606,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa PajakMaret s.d.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp362.665.606,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Jalan Tjilik Riwut, Km47, Tangkiling Bukit Batu, Palangka Raya, 73221, alamat koresponden diJalan Raya Pejuangan Nomor 8 Kebon Jeruk, Jakarta Barat sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2012 menjadi: Uraian Jumlah (Rp) DPP Penyerahan Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiriPajak masukan yang dapat diperhitungkan 2.791.033.323,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih)(2.791.033.323,00) BayarDikompensasikan ke masa pajak berikutnya 2.199.508.323,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar

8.475.000,00Sanksi Administrasi 8.475.000,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 16.950.000,00 Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2019(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/12/711/16 tanggal 14 Desember 2016 Masa Pajak Februari 2012,atas nama Pemohon Banding, NPWP : 21.013.315.3711.001; sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi Rp16.950.000,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPNsebesar Rp36./768.762.419,00; yang tidak dipertahankan

KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3445 /B/PK/Pjk/2019 Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 2.791.033.323,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (2.791.033.323,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 2.799.508.323,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar 8.475.000,00Sanksi Administrasi 8.475.000,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 16.950.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

Nomor 1267 /Pdt.P/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, dibayar tunai telahdibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagai calonmempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat

Nomor 1267 /Pdt.P/2017/PA.Jr Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23102007di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Buhori (bapakpemohon) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, dibayar tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Pada saat pernikahan itu Pemohon

tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;hal. 4 dari 8 hal.

;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukanfakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada pada tanggal 23102007, diKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Buhori (bapak pemohon), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada ,maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 10 tahun ;hal. 5 dari 8 hal.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telahmenikah secara syari'at Islam pada tanggal 01 Januari 2000, di desa Tanah Merah,Kecamatan Sarionggi, Kabupaten Sumenep wali nikah ayah bernama Misju, mas kawinberupa uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai dibayar , dan ijab qobul antara Pemohon Idengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama K. Sukardi dan K. Asmoni;2.

Sukardi bin Asmoni, dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunaidibayar tunai; e Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasabdan hubungan sepesusuan yang menghalangi pernikahan ;e Setahu Saksi sampai saat ini tidak seorang pun yang keberatan atas pernikahan paraPemohon;SAKSI IT PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggaldi KABUPATEN SUMENEP, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai

Asmoni, dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,dibayar tunai dibayar tunai; e Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasabdan hubungan sepesusuan yang menghalangi pernikahan ; e Setahu Saksi sampai saat ini tidak seorang pun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksisaksi tersebut di atas; Menimbang, bahwa para Pemohon telah merasa cukup atas

Asmoni denganmaskawin uang uang sebesar Rp. 10.000, dibayar tunai dibayar tunai; 2. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepesusuanyang menghalangi pernikahan ; 3.

Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar 1.473.498.174b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 802.609.630 c. Dibayar dengan NPWP sendiri 670.888.544d. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke MasaBerikutnya 4. PPN yang kurang (lebih) dibayar 5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP b. Sanksi administrasi Pasal 13 (8) KUP 6.

Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78357/PP/M.IA/16/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP924/WPJ.06/2015 tanggal 10 April 2015,tentang keberatan atas Surat Ketetapan

Hari Sawit Jaya,NPWP 01.003.217.5073.000, Jenis Usaha: ; beralamat di Jalan M.H.Thamrin No 3132 Lt.2 RT.001 RW.001, Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230,maka jumlah PPN yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK) serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapatmenggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp90.216.078,00; dengan perincian sebagai berikut : Dasar

Dasar Pengenaan Pajaka.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.317.150.246 2.317.150.246b.Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.622.136.181 6.661.686.253b.4. Dibayar dengan NPWP sendirid.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.622.136.181 6.661.686.253Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih/Bayar) (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah:(1.304.985.935) (4.344.536.007)a.Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya: 0 04.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (1.304.985.935) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 September 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005517.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 09 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00956/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 16April 2018, tentang Keberatan

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016nomor 00020/407/16/055/17 tanggal 27 Maret 2017, atas nama PTSemarang Autocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5055.000, beralamat di Jalan Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, KotaSemarang, Jawa Tengah 50151 dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Rp 189.174.717.136,00Penghitungan PPN Lebih Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.317.150.246,00

Putusan Nomor 2072/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari 2016, Nomor00020/407/16/055/17, tanggal 27 Maret 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.869.469.5055.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp4.344.536.007,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

dihitung kembali menjadisebesar Rp4.344.536.007,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Rp 189.174.717.136,00Penghitungan PPN Lebih Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp Jumlah perhitungan PPN lebih bayar RpKelebihan pajak yang sudah dikompensasikan RpJumlah PPN yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di2.317.150.246,006.661.686.253,004.344.536.007,000,004.344.536.007,00atas

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b. Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6 Jumlah 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 0e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 350.000.000 3 Kelebihnan Pajak yang sudah : Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3882/B/PK/Pjk/2019 a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0c.

Jumlah 04 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 350.000.0005 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 168.000.000b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0h.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp518.000.000,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000lb. Dikurangi : b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6 Jumlah 0id. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 0le. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 350.000.0003 Kelebihan Pajak yang sudah :la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0ic. Jumlah 04 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 350.000.0005 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 168.000.000b.

Putusan Nomor 1272/B/PK/Pjk/2018Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri R p340.924.955.165,00 Dikurangi:Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan R p340.892.144.912,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar R p32.810.253,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar R p32.810.253,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP R p15.748.922.00Jumlah yang masih harus dibayar R p48.559.175,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP754/PJ./2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp48.559.175,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri Rp 3.409.249.551.774,00 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 35.000.000,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak R p3.409.284.551.774,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri R p340.924.955.165,00Dikurangi:Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 340.892.144.912,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 32.810.253,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke

Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 32.810.253,00Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1272/B/PK/Pjk/2018Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 15.748.922.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 48.559.175,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan

Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011 yangmasih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: menurut Pemohon Uraian Banding(Rp)a Penghasilan Netto 6.855.930.773,005 Kompensasi Kerugianc Penghasilan Kena Pajak 6.855.930.773,00q Pajak Penghasilan (PPh) terutang 1.713.982.500,00 Kredit Pajak 1.713.982.500,00f PPh Kurang/ (lebih) Bayar 0,009 sanksi Administrasi 0,00h Jumlah PPh yang masih harus/ Lebih Bayar 0.00 Menimbang, bahwa atas banding

Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Kredit Pajak Rp 1.713.982.500,00PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 80.383.000,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 38.583.840,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 118.966.840,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 Februari

Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00009/206/1 1/331/16tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00007/WPVJ.27/ KP.0103/2017 tanggal 12 Juli 2017atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.652.813.3331.000; sehinggapajak yang masih harus dibayar

Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat(1) dan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019 PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 80.383.000,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP Rp 38.583.840,00 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 118.966.840,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.85.055.914,00 menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 4.312.251.543,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp110.872.373.814,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 726.617.191,00Jumlah Rp115.911.242.548,00Pajak Keluaran Rp 11.087.199.864,00Pajak Masukan Rp 16.597.355.933,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 5.510.156.069,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 5.510.156.069,00Pajak yang kurang dibayar

Rp 0,00Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0,00Pajak yang masih harus dibayar nihilMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 9 Agustus 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Agustus

permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017 atas namaPemohon Banding, NPWP 02.193.003.7057.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Pajak Ekspor Rp 4.312.251.543,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp110.872.373.814,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 726.617.191,00Jumlah Rp115.911.242.548,00Pajak Keluaran Rp 11.087.199.864,00Pajak Masukan Rp 16.597.355.933,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 5.510.156.069,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 5.510.156.069,00Pajak yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0,00Pajak yang masih

Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00106/207/14/055/16tanggal 16 Februari 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT JFE ShojiSteel Indonesia, NPWP: 01.071.035.8055.000, beralamat di MM2100Industrial Town Block B42, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi, JawaBarat, 17520, dan menghitung kembali jumlah Pajak yang masih harusdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 46.290.168.744PPN yang terutang Rp 4.218.966.829Kredit Pajak Rp 20.117.463.511Pajak yang kurang/(lebih) dibayar

(Rp15.898.496.682)Kelebihan Pajak yang Sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 15.922.772.765Pajak yang kurang dibayar Rp 24.276.083Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 24.276.083Pajak yang masih harus dibayar Rp 48.552.166Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

Pasal 9 ayat(2,2a, 2b) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp48.552.166,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp46.290.168.744PPN yang terutang Rp 4.218.966.829Kredit Pajak Rp20.117.463.511Pajak yang kurang / (lebih) dibayar (Rp15.898.496.682)Kelebihan Pajak yang Sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp15.922.772.765Pajak yang kurang dibayar Rp 24.276.083Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 24.276.083Pajak yang masih harus dibayar Rp 48.552.166Halaman 7 dari 9 halaman.

Sehingga perhitunganPPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding untuk Tahun Pajak 2012 adalah NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78425/PP/M.IB/16/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP763

VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayaradalah sebagai berikut:DPP PPN Rp 29.620.108.737,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 2.962.010.873,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.962.010.873,00PPN kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2016,kemudian terhadapnya

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNIc: Jumlah Seluruh Penyerahan0,000,000,0036.516.424.395,000,0036.516.424.395,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendirib. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlahc.

Jumlah0,000,000,00 PPN yang Kurang Dibayar689.631.567,00 Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP248.267.363,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 937.898.930,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78425/PP/M.IB/16/2016, tanggal O07 Desember 2016, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+ef) 37.279.246Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.e) Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Bandingsampaikan.

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 186.396.231,002 PPh Pasal 26 yang terutang 37.279.246,003 Kredit Pajak 37.279.246,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No.

Kredit Pajak 37.279.246,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 0 Halaman 7 dari 10 halaman.

Putusan Nomor2139/B/PK/Pjk/2019 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam denganwali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama: WALI NIKAH, dan yang mengakad nikahkan adalah,PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH 1Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Pmkdan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidak dicatatkan secara resmi di Kantor

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksitetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Senin, tanggal02 Februari 2007;Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.PmkBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya;Bahwa status Pemohon !

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 21tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam;Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Pmk Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang

serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafaktakejadian sebagai berikut: Bahwa pada Senin, tanggal O02 Februari 2007 di di KABUPATENPAMEKASAN, telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1) dengan Pemohon II ( PEMOHON 2), yang menjadi walinikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama WALI NIKAH dengandisaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 serta para undangan lainnya dengan maskawin berupa uangsebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar

berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 21Agustus 1998, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Katiran (Ayah Kandung pemohon II ) ; Saksi nikah masing masing bernama (1) P Riban alamat di Desa YosoratiKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan (2) Yualian dwi abni alamat diDesa yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa Rp.100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 7 hal.

Nomor 0861 /Pdt.P/2017/PA.Jrhadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Katiran (AyahKandung pemohon Il ) dengan maskawin berupa Rp.100.000, dibayar tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan Katiran sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah

tinggal diDesa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 21 Agustus 1998, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Katiran(Ayah Kandung pemohon II ) dengan maskawin berupa Rp.100.000, dibayartunai telah dibayar

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukanfakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada pada Tanggal 21 Agustus 1998,di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Katiran (Ayah Kandung pemohon II ), lafad ijab oleh wali dikuasakankepada Katiran, maskawin berupa Rp.100.000, dibayar

Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon II bernama Sapan, dikawinkan oleh Imam setempat bernamaSubbe, saksi nikahnya masingmasing bernama Untung dan Lukmandengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah) dibayar tunai;Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No. 474/Pdt.P/2017/PA.Plp3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;4.

sebagai berikut:1.SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II; Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan PemohonIl; Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 18 April1999 di Kabupaten Luwu; Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon IIbernama Sapan dan dinikahkan oleh Subbe; Bahwa saksi nikahnya bernama Untung dan Lukman, dengan maharberupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar

SAKSI Il, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II;Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon II menikah;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilangsungkan padatanggal 18 April 1999 di Kabupaten Luwu;Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon IIbernama Sapan dan dinikahkan oleh Subbe;Bahwa saksi nikahnya bernama Untung dan Lukman, dengan maharberupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

memenuhi syarat untukdidengar keterangan sebagai saksi;Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan berdasarkanpengetahuan sendiri atau keduanya menyaksikan langsung perkawinanPemohon dan Pemohon Il, bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikahpada tanggal 18 April 1999 di Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Subbedengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Sapansedangkan saksi nikahnya bernama Untung dan Lukman, dengan maharberupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar

para Pemohon yangdikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukanfakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April1999 di Kabupaten Luwu; Bahwa pada saat pernikahan ada wali nikah yaitu ayah kandung PemohonIl yang bernama Sapan; Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh Subbe; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Untung dan Lukman; Bahwa pada saat itu ada mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar

Nopember2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1568/Pdt.P/2013/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 13 April 1983, di DesaSarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember; e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e = Wali Nikah WALI NIKAH ;e =Saksi nikah masing masing bernama (1) SALIM dan (2) MISWANTO ; e Maskawin/ mahar berupa Uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;oeSaksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga PEmohon;Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 13 April 1983 di DesaSarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah JANI (ayah kandumngpemohon IT) dengan maskawin berupa Uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan ISMAIL sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Sariagung RT.013 RW. 004 Desa SarimulyoKecamatan Jombang Kabupaten Jember sudah mempunyai orang anak YUSRONPRIBADI umur 28 tahun

danPemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;Saksi I;2 22229222022 2Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga PEmohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 13 April1983, di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah WALI NIKAHdengan maskawin berupa Uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksiyang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalampersidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pada 13 April 1983, di Desa SarimulyoKecamatan Jombang Kabupaten Jember; e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikahWALI NIKAH, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada ISMAIL, maskawin berupaUang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113856.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa tidak ada PPh Pasal 26 yang kurang dibayar

Putusan Nomor 886/B/PK/Pjk/2020 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 23.537.040,00 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 2.353.704,00Kredit Pajak : Rp 2.353.704,00Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional, juncto Article 26 dan Article 27 Vienna Convention,Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 886/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 23.537.040,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 2.353.704,00Kredit Pajak : Rp 2.353.704,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim yang Mulia agar berkenan menerima seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh koreksi DPP PPN danPajak Keluaran yang terkait atas penyerahan jasa sewa sebesarRp2.501.970.370,00;Bahwa perhitungan PPN Masa Juli Tahun 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 5.231.831PPN Lebih dibayar

(5.231.831)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 5.231.831PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT111882.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1392/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa ygterutang PPNa.1.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.231.831Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (5.231.831) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.231.831 Halaman 7 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1392/B/PK/Pjk/2019 PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

Menurut Pemohon BandingUraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 101.185.245,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 7.432.858.368,00Jumlah Seluruh Penyerahan 7.534.043.613,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.118.525,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.935.761.632,00PPN kurang (lebih) bayar (3.925.643.107,00)Kompensasi lebin bayar pada masa berikutnya 3.925.643.107,00PPN kurang (lebih) bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal

13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa Terbanding dalam koreksi PPN terhutang dengan dasar bahwalawan transaksi Pemohon Banding, yaitu PT.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.486.571.674,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian

(Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.534.043.613,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 7.534.043.613,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 753.404.362,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.935.761.632,00PPN kurang (lebih) bayar (3.182.357.270,00)Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya 3.925.643.107,00PPN kurang (lebih) bayar 743.285.837,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 743.285.837,00Jumlah

PPN yang masih harus dibayar 1.486.571.674,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.