dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasanusia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istridan keturunannya;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan ataupejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadistandar baku

sesuai dengan Buku Pedoman teknis pengembangan unitPengolah pupuk organik (UPPO) dan rumah pengolah pupuk organik(RPPO) TA. 2013 tujuan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2013 adalah : a) Menyediakan fasilitas teroadau Pengolah bahan organik (jerami, sisatanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupukOFQANIK). nn wn nnn noe nnn non nnn nee en ee nn nee nee ene ne oneb) Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimilikikelompok peternak sebagai bahan baku

PajakPertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, yang menyatakan dalam Pasal 2 Ayat(1) sebagai berikut :Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yangdiperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, olehPengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku

saksilupa tanggal dan bulan serta tahun pernikahannya;Bahwa setelah menikah Pengggat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Pengggat di Desa xxxx sampai pisah;Bahwa dalam pekawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaiseorang anak lakilaki bernama xxxx berusia 9 tahun sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun2013, kurang lebih 4 tahun lamanya;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringbertengkar dan bahkan serang baku

Leimana ( Dekat jembatan kecil depanmesjid Rahmatullah) Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukang KotaMakassar;Bahwa berawal pada sat saksi melintas di atas jembatan denganmenggunakan sepeda motor, pada saat situ diirinya melihat bahwaTerdakwa dan saksi korban sedang berkelahi saling baku pukul dipinggirgalian, tibatiba idrinya melihat saksi koban lari kea rah depan tepatnyadibengkel motor dan mengambil sebuah bamboo dan dirinya langsungHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2020/PN Mksmemarkir

SumurBandung Kota Bandung, termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, oleh karenanya Pengadilan Negeri BandungKelas IA Khusus berwenang untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwaPermohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidakbersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatuyang dimohonkan tersebut, tidaklan boleh menimbulkan kerugian bagi pihaklain;Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi

Unsur PenganiayaanMenimbang, bahwa oleh karena undangundang tidak merumuskan dengan khususdan jelas mengenai istilah penganiayaan (mishandeling) sehingga secara baku belum bisadisepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud,tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrinhukum pidana menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai suatu perbuatan yangdilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel

Bahwa pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat telahmelanggar salah satu prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalamPasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yang menyatakan:(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian apabila:a.

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat butir36, 37 dan 38, karena tidak benar Tergugat melakukan PMH berupa pengalihan tanggung jawabTergugat dengan melanggar prinsip perlindungankonsumen Pasal 18 ayat (1) a UUPK tentangKlausula Baku, dengan alasan hukum sebagaiberikut :e Tanggung jawab Tergugat selaku pemegang Izin UsahaPenyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku adalah menyediakan danmenyalurkan tenaga listrik secara terus menerus kepadakonsumen listrik

, dan tanggung jawab tersebut tidak pernahdialinkan oleh Tergugat kepada pihak lain / pihak manapun.e Dalam penyelenggaraan sistem PPOB, Tergugat tidak pernahmembuat dan mencantumkan klausula baku dalam SPJBTL,yang isinya mengalihkan tanggung jawab Tergugat berupapenyediaan tenaga listrik dan menyalurkannya kepadakonsumen secara terus menerus.e Adapun yang dialinkan adalah sistem PPOB adalah pengelolaanpenerimaan pembayaran tagihan listrik yang dulu dilaksanakansecara konvensional dan manual, sekarang

Perbankan dan peraturan perundanundangan yang berlaku.e Bahwa saksi menerangkan mengapa konsumen yangharus membayar biaya kalau ia membayar biaya hargalangganan barang itu melalui bank karena Konsumenyang harus membayar biaya berdasarkan Pasal 1395KUH Perdata, yang berbunyi biaya yang harusdikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran,dipikul oleh si berutang.Hal 87 dari 84 Halaman Putusan No.510/Padt.G/2012/PN.Jkt.Sele Bahwa saksi menerangkan apakah perusahaanpemilik barang itu memakai klausula baku

Tidak ada klausula baku wajib membayarmelalui bank.Konsumen tetap dapat membayar melalui kantor pelaku usaha.e Bahwa saksi menerangkan penyediaan alternatifpembayaran itu tidak melanggar kepatutan, karenatidak merugikan konsumen; bahkan memberikankenyamanan dan keamanan bagi konsumen.

InstalasiPengelolaan Air (IPA) kapasitas 20 (dua puluh) L/Detik 1 (satu) unit lokasi IKKKecamatan Juai, Kabupaten Balangan Tahun 2009 dengan menggunakan DIPAAPBN No. 1019.0/03305.1/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada KepalaSatuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum KalimantanSelatan meliputi pekerjaan:a Pengadaan dan pemasangan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) 20 (dua puluh)liter/detik;b Pekerjaan Intake pontom ground;Cc Pekerjaan Reservoir Kapasitas 200 (dua ratus) M3;d Pekerjaan Pompa Air Baku

dan Pompa Air Bersih;e Pekerjaan Penambahan Daya PLN 63 (enam puluh tiga) KVA lengkap;f Pekerjaan Pagar Keliling;g Pekerjaan Ruang Operasi;h Pekerjaan Panel Perpipaan Air Bersih dan Air Baku;dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus jutarupiah);Bahwa setelah proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut, pada tanggal 13April 2009 ditetapkan PT.

LtrMixer/pengaduk bahan 3kimia (alum sulfat, soda ashdan kaporit) termasuk bakvolume 500 (lima ratus) Ltrlengkap dengan pondasi daribesi L 50.50.5 accessoriesdan pemasangannyaInstall paket IPA kapasitas20 L/dt UnitUnitUnitUnitLs 1.600.000.00022.000.0002.000.00010.000.000120.000.000 1.600.000.00066.000.0006.000.00030.000.000120.000.000 lilPENGADAAN DAN PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL(M & E)376.905.000 eo rN nmPenambahan daya dari PLN 1lengkap dengan Panel, kabeldan accessories kapasitas 63KVAPompa air baku

No. 523 K/Pid.Sus/2013b Pekerjaan Intake pontom ground;c Pekerjaan Reservoir Kapasitas 200 (dua ratus) M3;d Pekerjaan Pompa Air Baku dan Pompa Air Bersih;e Pekerjaan Penambahan Daya PLN 63 (enam puluh tiga) KVAlengkap;f Pekerjaan Pagar Keliling;g Pekerjaan Ruang Operasi;h Pekerjaan Panel Perpipaan Air Bersih dan Air Baku;dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus jutarupiah);Bahwa setelah proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut, pada tanggal 13April 2009 ditetapkan

kimia 3 Unit 2.000.000 6.000.000termasuk pondasipeletakkannya vol 500 LtrMixer/pengaduk bahan 3 Unit 10.000.000 30.000.000 kimia (alum sulfat, soda ashdan kaporit) termasuk bakvolume 500 (lima ratus) Ltrlengkap dengan pondasi daribesi L 50.50.5 accessoriesdan pemasangannyaInstall paket IPA kapasitas20 L/dtLs120.000.000120.000.000 lilPENGADAAN DAN PEMASANGAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL(M & E)376.905.000 ern anPenambahan daya dari PLN 1lengkap dengan Panel, kabeldan accessories kapasitas 63KVAPompa air baku

Tusuan: Tujuan Kegiatan ini adalah menambah luas baku lahantanaman pangan melalui kegiatan perluasan Sawahb. Design , Point 4, halaman 28 sebelum dilaksanakanpembuatan design terlebih dahulu dilakukan penyuluhanterhadap para petani pemilik lahan dengan tujuan agar petanimemahami kegunaan pembuatan design dan memantaatkandesign tersebut dalam pelaksanaan konstruksi. Para petanipemilik lahan agar memasang patok patok batas kepemilikanlahan untuk mempermudah proses lebih lanjut c.

Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengankemampuan anggaran yang tersedia;Point C. Indikator Hasil (Out Come)Indikator Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasansawah antara lain:1. Meningkatnya pemahaman stake holder ( Pemerintahdaerah, swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat petani)terhadap pentingnya pembukaan lahan/ sawah baru;2.

Tujuan : Tujuan Kegiatan ini adalah menambah luas baku lahantanaman pangan melalui kegiatan perluasan Sawahb. Design , Point 4, halaman 28 sebelum dilaksanakan pembuatandesign terlebih dahulu dilakukan penyuluhan terhadap parapetani pemilik lahan dengan tujuan agar petani memahamikegunaan pembuatan design dan memanfaatkan design tersebutdalam pelaksanaan konstruksi. Para petani pemilik lahan agarmemasang patok patok batas kepemilikan lahan untukmempermudah proses lebih lanjut c.

Berambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengankemampuan anggaran yang tersedia;Point C. Indikator Hasil (Out Come)Indikator Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawahantara lain:1. Meningkatnya pemahaman stake holder ( Pemerintah daerah,swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat petani) terhadappentingnya pembukaan lahan/ sawah baru;2.

Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuananggaran yang tersediaPoint C. Indikator Hasil (Out Come)Indikator Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawahantara lain :3. Meningkatnya pemahaman stake holder ( Pemerintah daerah,swasta, BUMN, Koperasi dan masyarakat petani) terhadappentingnya pembukaan lahan/sawah baru.4.

keluaran, sehingga pajakmasukan yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajakdan/atau jasa kena pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan barang kena pajak lain dan/ataujasa kena pajak sebagai bahan baku

Putusan Nomor 1611/B/PK/PJK/2016penyerahannya tidak terutang pajak pertambahannilai; Pajak masukan untuk pembelian truck yangdigunakan untuk jasa angkutan, karena jasaangkutan adalah bukan jasa kena pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang pajak pertambahannilai; Pajak masukan untuk pembelian bahan baku yangdigunakan untuk membangun' rumah sangatsederhana, karena atas penyerahan rumah sangatsederhana dibebaskan dari pengenaan pajakpertambahan nilai;(2) Contoh pajak masukan yang dapat dikreditkanseluruhnya

Putusan Nomor 1611/B/PK/PJK/2016Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi barang kena pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanbarang kena pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanpajak pertambahan nilai;Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut, PengusahaKena Pajak "B" menggunakan barang kena pajak lain danatau jasa kena pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu,barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;Pada waktu membeli Barang kena pajak lain dan atau jasakena pajak tersebut

keluaran, sehingga pajak masukan yang berkaitandengan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasakena pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidakdapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi barang kenapajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu ataspenyerahan barang kena pajak tersebut dibebaskan daripengenaan pajak pertambahan nilai.Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut,Pengusaha Kena Pajak B menggunakan barang kenapajak lain dan/atau jasa kena pajak sebagai bahan baku

Pulau Bawah dengan saksi sendiri Bahwa dapat saksi jelaskan material/bahan baku usaha berupa kayu untukpembangunan PT.

membeli kayu adalah Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu Olahan (SKSHH KO) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu Bulat (SKSHH KB) ;Bahwa masa berlaku SKSHH KB dan SKSHH KO adalah untuk satu kali pengiriman dan dalam hukum setiap penebang harus ada izin terlebih dahulu,apa bila tidak ada izin untuk melakukan penebangan tidak bisa diterbitkanSKSHH KB dan SKSHH KO ;Bahwa Kawasan Hutan Lindung kayunya tidak boleh dilakukan penebangan ; Bahwa izin untuk pengolahan kayu bulat atau kayu untuk bahan baku

Pulau Bawah : 38Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk pengolahan kayu bulat ataukayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadidiperlukan izin Industri Primer MHasil Hutan Kayu (IPHHK) ; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bherly Andia, S.Hut yang keterangannyadibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dalam hukum setiap penebangharus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukanpenebangan tidak bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Pulau Bawah ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk pengolahan kayu bulat ataukayu untuk bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadidiperlukan izin Industri Primer MHasil Hutan Kayu (IPHHK) ; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bherly Andia, S.Hut yang keterangannyadibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dalam hukum setiap penebangharus ada izin terlebih dahulu, apa bila tidak ada izin untuk melakukanpenebangan tidak bisa diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dengan agenda sebagai berikut:

Nomor 386 K/Pdt/2016untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letakatau bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secarajelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakanbatal demi hukum

;(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan undang undang;Dan UndangUndang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Jo UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (4):Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakaninformasimengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengantransaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;Namun dalam hal ini Judex Facti tidak menerapkan aturan undangundangatau aturan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, JudexFacti hanya

Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan.Contoh:Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 1577/B/PK/PJK/20162.3.Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa KenaPajak sebagai bahan baku

Pajak Pertambahan Nilai.(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah : Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yangdigunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalahbukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasaangkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilai; Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku

Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan.Contoh :Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 1577/B/PK/PJK/2016Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau JasaKena Pajak sebagai bahan baku

Keluaran, sehingga PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku

Pusat ke Cabang atau sebaliknyadan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi",Sementara itu, Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d dari UU PPN,menjelaskan bahwa:"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untukkepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barangproduksi sendiri maupun bukan produksi sendiri",bahwa TBS yang dihasilkan oleh Pemohon Banding yang selanjutnyadipergunakan/dipakai sebagai bahan baku

PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkanContoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dar negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku

Pemohon Peninjauan Kembali karena TBS merupakanBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, sehingga Pajak Masukannya tidak dapatdikreditkan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahaterpadu dengan melakukan kegiatan mengolah lahan untukperkebunan kelapa sawit dan hasil dari perkebunan tersebutberupa Tandan Buah Segar dan Tandan Buah Segar yangdihasilkan oleh perkebunan tersebut selanjutnya dipakai sebagaibahan baku

Putusan Nomor 1620/B/PK/PJK/2016Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dan pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barangmodal ataupun sebagai komponen biaya Iain.Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau JasaKena Pajak

Putusan Nomor 2020/B/PK/PJK/2017perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding ini tidak dijual (tidak adapenyerahan), namun masih merupakan bahan baku yang kemudian seluruhtandan buah segar tersebut akan diolah lebih lanjut di pabrik pengolahanmenjadi produk minyak kelapa sawit Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel(PK), produkproduk berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yangdihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan sebagai hasilusahanya Pemohon Banding menerima pendapatan dengan

Keluaran, sehingga PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa KenaPajak sebagai bahan baku

Putusan Nomor 2020/B/PK/PJK/20172.6.Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang PajakPertambahan Nilai; Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakanuntuk membangun rumah sangat sederhana, karena ataspenyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai;(2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebihdahulu namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah : Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baikuntuk, perkebunan jagung maupun

PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapatdikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain danatau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku

bersama dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untukpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa saksi menyediakan tempat untuk pengepakan rokok dan bekerjasebagai tenaga pengepak rokok sejak hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019karena diminta oleh Terdakwa.Bahwa bangunan rumah yang difungsikan sebagai tempat produksi rokokyang beralamatkan di Dusun Ngembul Desa Gempolsari RT. 009 RW. 002Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo milik saksi tersebutmemproduksi rokok merk MAXX BOLD.Bahwa untuk bahan baku

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo tersebut adalahSaksi SATIM yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa terdakwa tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok PengusahaBarang Kena Cukai (NPPBKC) dari Kantor Bea dan Cukai, sertamenggunakan pita cukai palsu.Bahwa bangunan rumah yang difungsikan sebagai tempat produksi rokokyang beralamatkan di Dusun Ngembul Desa Gempolsari RT. 009 RW. 002Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo milik saksi tersebutmemproduksi rokok merk MAXX BOLD.Bahwa untuk bahan baku

cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukallainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut Sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan di bidang cukai.Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 116 / PMK.04 / 2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai danTanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yangdimaksud dengan : Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berhargadan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku

demikian untuk halhal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luasserta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan DewanPerwakilan Rakyat.Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaatekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerahaliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak bolehmengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjagakeseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, makapengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteriyang membidangi kehutanan.

:a. pembatasan luas,b. pembatasan jumlah izin usaha, danc. penataan lokasi usaha.Pasal 32Khusus bagi pemegang izin usaha pemanfaatan berskala besar, selain diwajibkan untuk menjaga,memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya, juga mempunyai kewajiban untukmemberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.Pasal 33Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan pengolahan hasil hutan adalah pengolahan hulu hasil hutan.Ayat (3)Untuk menjaga keseimbangan penyediaan bahan baku

terdakwa Fiqih Puja Maheindar berperanuntuk mengolahnya dan memasukkan dalam kemasan botol ;Bahwaterdakwamembelibotolbaruseteladiisiditutupdandisegel.sHalaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor : 299 / Pid.Sus/2015/PN.Sda.edangkan miras buuatan terdakwa belum pernah di lab.kan kedinas Kesehatan ;Bahwa usaha terdakwa membuat miras sebagai modalnya adalahkontrak rumah sebesar Rp. 15.000.000. untuk membeli bahanperalatan untuk mengolah arak sebesar Rp. 50.000.000. s/d Rp.60.000.000. dan juga membeli bahan baku

tersebut para terdakwa membuatmiras bersama sama dengan bahan bahan gula pasir ,ragidan pernipan kemudian bahan dimasak setelah itu difragmentasimenggunakan alat filter dimasak yang hasilnya ditampng dalamdrum dan terakhir kali dimasukkan dalam botol a qua seukuransatu setengah liter ;Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor : 299 / Pid.Sus/2015/PN.Sda.e Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan secara bersama sama secara sadar dan telah melakukan perbuatan pelaksanaansecara phisik yaitu mengolah bahan baku