Ditemukan 11443 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 7-K/PM.III-12/AL/I/2018
Tanggal 14 Mei 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
SUTARI
40 — 29
  • tanggal 17Oktober 2017.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :11Saksi 1Nama lengkap : AHMAD YUNAN WAHYUDIPekerjaan : Swasta (Driver Rencar 99 Trans)Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Nopember 1980Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Siwalankerto Gg 3/35 E RT.03 RW. 01SurabayaPada pokoknya Saksi1 menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun2015 di posko PDIP (Partai
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Putus : 23-04-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 33/PDT.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 April 2014 — - STANISLAUS PITANG MELAWAN ALFONSUS PONTUS, DKK
108 — 35
  • Sino Liwu adalah bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanoleh pasal 1340 KUHPerdata maka berdasar pada prinsip hukum acara, gugatan Penggugatadalah keliru dalam menarik pihak tergugat sehingga mengadung cacat pihak atau error inpersona.Dengan demikian Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriMaumere untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menarikpihak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.e Exceptio Plurium
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-04-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 307/Pid.B/2012/PN-SGI
Tanggal 23 April 2013 — RICHO RINALDI BIN NURDIN
48 — 6
  • dijawab oleh saksi oke saya langsungkesana;Bahwa sekitar pukul 11.15 wib setelah menukar pakaian dinas polri saksi meminjamsepeda motor jenis MIO Sporty milik Zubaidillah langsung menuju ke tempat yangsudah dibicarakan dengan terdakwa dan sekitar pukul 12.15 saksi sampai di tempattersebut;Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan WINdan setelah menunggu hingga pukul 15.00 wib mobil truk yang ditunggu belumlewat maka saksi,terdakwa dan Win pergi ke Saree di kantor Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — IR. ANUNG NUGROHO
267 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.
    No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing
Pengadilan PA Kota Padangsidempuan Perdata Agama
Register : 09-09-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 38
  • Putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pspk6.Fotocopy Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :170/8/KPTS/2019 beserta Lampiran berupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TapanulliSelatan tertanggal 04 September 2019, yang menerangkan bahwaMuhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salah satu anggotaDPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA), yang mana surat tersebut telah dizegelen dan telahdilegalisir (asli Surat
    Untuk itu Hakim berpendapat bukti (P.5) tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti (P.6) Fotocopy Surat Keputusan DPRDKabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 170/8/KPTS/2019 beserta Lampiranberupa Susunan Komposisi FraksiFraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 04 September 2019, yangmenerangkan bahwa Muhammad Faisal Siregar (Tergugat) merupakan salahsatu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), telah dinazegelen
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 03-01-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 23 April 2018 — Penggugat:
Drs. ABDUL HAKIM AKT
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
191 — 119
  • YK ;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanHalaman 90 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRPerwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perithal:Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai PolitikDPC Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — SAUT MARULI SIREGAR VS NINUK KARTINI, S.H. dkk
52 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya, Ruang LingkupPermasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 14 Edisi Kedua, SinarGrafika, Maret 2010), dengan alasan: Perkara contentiosa (gugatan) bersifat partai (ada pihakPenggugat dan Tergugat); Gugatan perbuatan melawan hukum; Pemeriksaan secara contradictoir (sanggah menyanggah)antara Penggugat dan Tergugat;8.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-09-2016 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 12 Mei 2015 — - SURYO KENTJORO LIE, S.H (PENGGUGAT) - A LIONG (TERGUGAT I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesia c/q Gubernur Propinsi Sumatera Utara c/q Walikota KotaMMedan, beralamat di Jalan Raden Saleh Medan (TERGUGAT II) -
44 — 12
  • ., Advokat/Konsultan Hukum yangtergabung dalam Bantuan Hukum, HAM & Advokasi Dewan PimpinanDaerah Partai Demikrasi Perjuangan SUMUT yang beralamat di JalanHayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5Juni 2014 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014 Reg Nomor : 1512/Penk/2014/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;2 NEGARA REPUBLIK INDONESIA c/q Pemerintah Republik Indonesiac
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
339 — 201
  • Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ataupidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 156/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 4 Mei 2017 — penggugat : IRAWAN, S.Sos.vs tergugat : BUPATI LANGKAT
123 — 69
  • tersebut secara utuh, yaitu:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Hal 27 dari 61 halaman Putusan No. 156/G/2016/PTUNMDN /c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 174-K/PM II-08/AU/VII/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — MUHAMAD IDHAM, SERTU
85 — 51
  • yang bersangkutan juga sedangdiperiksa sebagai Tersangka yang perkaranya masih berada di tingkat Oditur Militer namun bukanberart Terdakwa tidak mengetahui status barang bukti kaporlap yang dijualnya atas permintaan Saksi1tersebut tetapi sesuai fakta di persidangan Terdakwa selaku prajurit TNIAU mengetahui bahwa kaporlap12yang dijualnya bersama Saksi1 tersebut adalah barang kaporlap milik Negara dalam hal ini milik TNIAUyang kemudian akan diserahkan/peruntukannya untuk prajurit TNIAU apalagi dalam partai
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 23-09-2016 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PN PADANG Nomor 163/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 16 Juni 2017 — ARMI SIMON, BSC, Dkk melawan RAYENDRA EKA PUTRA, Dkk
148 — 18
  • Perdata Gugatan Nomor 163/Padt.G/2016/PN Pdgadalah suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa gugatanPENGGUGAT mengandung unsur cacat formil sehingga menurut hukumapabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan /atausetidak tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietOntvankelijke Verlaard).Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata denganmenarik Para TERGUGAT menjadi partai
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE EDDY SETIAWAN, SH.
Terdakwa:
I NYOMAN WIRAWAN Alias KOMANG BILAWA
168 — 84
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini harusdipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut "menerima pemberian hadiah atau janji tanpa perlu memperhatikanHal 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.SusTpk/2018/PN Dpskegunaan dari pemberian atau janji yang telah ia terima, misalnya untukkeperluannya sendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuantujuan sosial ataukemanusiaan, untuk keperluan partai atau organisasi dan lainlain (vide Drs.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-01-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 144/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 10 Januari 2013 — CHAIRI Bin RAMLI
132 — 31
  • Muda yang memproduksi pupukanorganik dan organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) PERMENDAG RI Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian adalah perusahaan peroranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran, dan Penjualan PupukBersubsidi dalam partai
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
PT MITRA SUKSES RAYA
Tergugat:
1.PT TANAH BERJAYA
2.NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YONDRI DARTO SH
3.BADAN PENGUSAHAAN BATAM
289 — 114
  • Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdatayang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanyamengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat.
    Tindakan A bertentangandengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata.Oleh Karena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasanpihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas maka telah terbukti bahwaPenggugat telah keliru menarik Turut Tergugat Il sebagai pihak dalamgugatan pada perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkleijke verklaard).C.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 20/PID.SUS-TPK /2017/PT.AMB
Tanggal 2 Oktober 2017 — DIRK RONALD RUMAHLATU, S.Sos
103 — 51
  • Barattahun 2013, Saksi Andari As Lesiasel selaku Pembantu Bendahara PPKDtahun 2013, Saksi Drs. lIzaac Saleky selaku mantan Kepala BankPembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Piru Kabupaten Seram BagianBarat tahun 2013, Saksi Willem Dominggus Pattiasinna selaku PegawaiHonorer Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian BaratPerwakilan di Jakarta, Saksi Mustafa Nasir selaku Wiraswasta dan sekarangmenjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, SaksiHemi Alex Weno selaku Ketua DPC Partai
    Izaac Saleky selaku mantan Kepala Bank Pembangunan DaerahMaluku (BPDM) Cabang Piru kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013,Saksi Willem Dominggus Pattiasinna selaku pegawai Honorer PerwakilanPemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perwakilan di Jakarta,Saksi Mustafa Nasir selaku Wiraswasta dan sekarang menjabat sebagai WakilKetua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi Hemi Alex Weno selakuKetua DPC Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
72 — 37
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 141/G/2019/PTUNMDN37.38.39.40.d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana.Bahwa selanjurnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ANGGO
2.SARUJI LEO
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING
327 — 613
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 71/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Februari 2014 — Pidana Korupsi - JONAIDI SYAHRI - MUCHLIS THOHIR
140 — 80
  • Saksi ROMANIA, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jonaidi Syahri sebagai WakilKetua DPRD Kabupaten Seluma merangkap Ketua Fraksi Golkardan Terdakwa Muchlis Thohir sebagai Wakil Ketua Il DPRDKabupaten Seluma dan dari Partai Amanat Nasional (PAN),Bahwa kedudukan saksi di DPRD Kabupaten Seluma sebagaianggota biasa dari fraksi PKP Indonesia.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam prosespenyidikan di KPK sehubungan
    Saksi : MARTADINATA,;di bawah sumpah, di depan persidangan padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Jonaidi Syahri sebagai WakilKetua DPRD Kabupaten Seluma merangkap Ketua Fraksi Golkardan Terdakwa Muchlis Thohir sebagai Wakil Ketua Il DPRDKabupaten Seluma dan dari Partai Amanat Nasional (PAN), namunsaksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua terdakwa.e Bahwa saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Seluma periodetahun 2009 s/d 2014 dari fraksi
    JONAIDI SYAHRI, di depan persiangan memberi keteranganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Selumaperiode 2009 2014 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua dariFraksi Partai Golkar.Bahwa Terdakwa mengetahui Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentangPengikatan pembangunan dengan sistem multiyears yang disahkanpada tanggal 30 Nopember 2010.Bahwa proyek multiyears tersebut mengenai pembangunan jalanbaru dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan dengansistem hotmix dengan
    ZARYANAyang dibuat di Kantor Notaris IRAWAN, SH denganlampiran Surat Pernyataan tanggal 15 September 2011yang ditandatangani oleh 17 (tujuh) belas Anggota DPRDKabupaten Seluma Provinsi BengkuluTerhadap barang bukti yang telah diperlinatkan tersebut, Terdakwamengetahuinya dan membenarkannya.ll; MUCHLIS THOHIR, di depan persidangan memberiketerangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Selumaperiode 2009 2014 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua II dariFraksi Partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 84/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
SUNGGUH SINAGA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
341 — 275
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukansetelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa aquo, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugatmelakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalahPasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Polri