M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PONIMAN dan Terdakwa MOKHAMAD HASAN BISRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka-luka ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Penuntut Umum terdakwa tersebutdiatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwan :Bahwa terdakwa PONIMAN dan MOKHAMAD HASAN BASRI pada hariRabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pantai Kuta Depan Sheraton HotelJalan pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Denpasar dengan terangterangan dan tenaga

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamasama ;3. Unsur menggunakan kekererasan terhadap orang atau barang ;4Unsur kekerasan yang mengakibatkan lukaluka ;Ad. 1. Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangatau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibanyang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Unsur dengn terangterangan dan dengan tenaga bersama ;Bahwa yang dimaksud dengan secara terangterangan adalah suatuperbuatan yang secara nyata dilakukan pada sebuah tempat yang terbukadan terlinat oleh orang banyak tanpa terhalang oleh sesuatu ;Menurut Prof. DR.

bersama untuk memukul saksi YanuarSetiawan tersebut;.Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, dinubungkan denganpengertian dengan terangterangan atau dapat juga diartikan pula dengansecara terbuka yaitu tindakan terdakwa tersebut dapat dilihat oleh umum, makadengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsurdengan terangterangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi pula;Ad. 3.

;Bahwa hal ini berarti dapat disimpulkan pukulan yang dilakukan olehterdakwa PONIMAN dan Terdakwa MOKHAMAD HASAN BISRI, bersamasamapelaku lainnya (Daftar Pencarian Orang) secara bersamasama tersebut pastidilakukan dengan tenaga jasmani yang tidak kecil, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa memukul saksisaksi korban tersebut adalah merupakansalah satu wujud kekerasan yang disyaratkan dalam unsur ini.

Bahwa, Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luarNegeri dan sudah mendapatkan Paspor No. B7927130 tanggal 24 Agustus2017 atas nama SUWARTININGSIH, lahir di Tulungagung, tanggal 05Januari 1973, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Surabaya ;4.

mengajukan permohonan perbaikan identitaspada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;Hal 3 dari hal. 9, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN TlgBahwa, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 05 Januari 1973 daripasangan suami isteri bernama Munadji dan Sukati dan diberi namaSUWARTININGSIH ;Bahwa, Pemohon pernah sekolah hingga tamat sampai SMA (SekolahMenengah Umum Tingkat Atas) dan mendapatkan STTB (Surat TandaTamat Belajar) atas nama Suwartiningsih;Bahwa, Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga

mengajukan permohonan perbaikan identitaspada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 05 Januari 1973 daripasangan suami isteri bernama Munadji dan Sukati dan diberi namaSUWARTININGSIH ;Bahwa, Pemohon pernah sekolah hingga tamat sampai SMA (SekolahMenengah Umum Tingkat Atas) dan mendapatkan STTB (Surat TandaTamat Belajar) atas nama Suwartiningsih;Hal 4 dari hal. 9, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Tlg Bahwa, Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga

B7927130tanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Imigrasi Surabaya, ternyataPemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar Negeridengan identitas SUWARTININGSIH, lahir di Tulungagung, tanggal 05 Januari1973;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Surat Keterangan Nomor140/284/403.10/2019 tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Wajak Lor, Kec. Boyolangu, Kab.

MOENADJI dan MUJO SEMEDI dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian dan samasamamenerangkan bahwa benar Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 05Januari 1973 dari pasangan suami isteri bernama Munadji dan Sukati dan diberinama SUWARTININGSIH;Menimbang, bahwa bukti suratsurat tersebut di atas dikuatkan olehketerangan saksisaksi Pemohon, di persidangan, ternyata Pemohon pernahbekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan mendapatkanPaspor No.

No. 571 K/PHI/2007, denganalasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa terhadap obyek yang sama dengan perkara a quo yaitu tentanggugatan perselisihan hak dengan mendasarkan Surat Anjuran dan MediatorDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten ProbolinggoNomor: 565/1145/426.512/2006, tanggal 13 Oktober 2006, dan dengan pihakyang sama/para pihak, Penggugat dalam perkara a quo telah pernahmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dengan register No. 12

Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nomor:565/1145/426512/2006, tanggal 13 Oktober 2006 yang dilampirkan paraPenggugat, bukan risalah penyelesaian melalui mediasi tentang Perselisihanhak seperti gugatan para Penggugat, melainkan risalah penyelesaian melaluimediasi tentang Pemutusan Hubungan Kerja;4 Bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya No. 12/G/2007/PHI.Sby tanggal 11 April 2007,

khusus tentang prosedur atau mekanisme pengajuangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yaitu adanya kewajiban bagiPenggugat pada saat mengajukan gugatan untuk melengkapinya denganmelampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi;e Bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat tidak melengkapidengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasisebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut di atas, Penggugathanya melampirkan Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga

tidak dilampirkannya risalah penyelesaian melaluimediasi tentang Perselisihan Hak sebagaimana dikemukan di atas, jugatelah dibenarkan atau dijadikan pertimbangan oleh Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalamputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya No. 12/G/2007/PHI.Sby tanggal 11 April 2007 halaman (79)alinea terakhir jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 571/K/PHI/2007tanggal 19 Desember 2007;e Bahwa Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga

BROMO TIRTA LESTARI sebagai Tergugat(sebagaimana dalam bukti T1) dengan mendasarkan Surat Anjuran dariMediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenProbolinggo Nomor: 565/1145/426.512/2006, tanggal 13 Oktober 2006,dengan pihak yang sama, yang mana Penggugat dalam perkara No. 12/G/2007/PHI.Sby (86 orang) dalam gugatannya tentang gugatan atasperselisihan hak dengan menuntut Tergugat untuk membayar upah lembur,upah selama tidak dipekerjakan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, adalahsama

Pemohon I, Nomor 3523100908730002,tanggal 14 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti Surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1.b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n.

Pemohon II, Nomor 335231047706870001,tanggal 13 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti Surat tersebut telah diberimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.2.c.

Kepala keluarga para Pemohon, Nomor:3523102311160001, tanggal 23 Nopember 2016. yang diterbitkan oleh KepalaDinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,. Buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.Salinan Penetapan,Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9 hale.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama MAHFUD KURNIAWAN YASIN,Nomor: 352It181220140036, tanggal 18 Desember 2014. yang diterbitkan olehKepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,.Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.f.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama MAHMUDAH KURNIAWATI, Nomor:3523LT1812220140037, tanggal 18 Desember 2014. yang diterbitkan oleh KepalaDinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,. BuktiSurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.g.

Put. 76PK/Pdt.Sus/2011kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis UPTD CatatanSipil,Kependudukan dan Tenaga Kerja Kecamatan Mandau untukdiperantaraisecara Tripartit sebagaimana Surat Penggugat kepadaKepala UPTDCatatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja KecamatanMandau tanggal 10 September 2008 perihal supayadiperantarai atau. difasilitasi tentang perselisihanPenggugat dengan Tergugat, (bukti P 6) ;Bahwa atas surat Penggugat kepada PemerintahKabupaten Bengkalis UPTD Catatan Sipil, Kependudukandan Tenaga

Kerja Kecamatan Mandau tersebut Kepala UPTDCatatan Sipil, telah memanggil kedua belah pihak danjuga telah mempelajari permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru telahmengeluarkan anjuran No. 565/DCSKTK/TK/DR/2008/538 padatanggal 4 November 2008 isinya sebagai berikut(terlampir)1.

Apabila pihak pihak tidak menerima anjuran ini,dipersilakan mengajukan gugatan kepada PengadilanHubungan Industrial;Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala UPTDCatatan Sipil,Kependudukan dan Tenaga Kerja Kecamatan Mandausebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak maumelaksanakannya sesuai anjuran tanggal 4 November 2008yang telah melebihi batas waktu) yang ditentukan olehUndang Undang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru) (perkara aquo) ;Bahwa = sampai

SYAIFUDDIN BIN SUGENG (alm) terbukti bersalahmelakukan tindak pidana " Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang " sebagaimana diatur dalampasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;e Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)bulan penjara dengan .dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;e Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu bambu

Unsur dengan tenaga bersama ;4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang ;5. Unsur mengakibatkan lukaluka ;Ad.j, Unsur Barang siapa:Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut ketentuan undang undang adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja sebagai pelakutindak pidana ;Bahwa, dipersidangan Terdakwa M.

Unsur dengan tenaga bersama ; Bahwa, yang dimaksud dengan tenaga bersama atau secara bersama adalahdilakukan oleh dua orang atau lebih bersamasama;Bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi, pengakuan terdakwa sendiri dandihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hariJumat, tanggal 29 JUNI 2012 sekira jam 19.30 wib di Jalan Desa Banjarmadu, Kec.Karanggeneng, Kab.

Waktu itu terdakwa menendang saksi korban Zaini satukali mengenai bahu kiri, dan terdakwa hanya ikutikutan saja dan tidak mengetahuipermasalahan sehingga melakukan penghadangan kepada saksi korban ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapatmengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindakankekerasan terhadap saksi korban dilakukan dengan tenaga bersamasama, yaitudilakukan oleh terdakwa bersamasama dengan Mukhlis, Edi, dan Priyo dan yanglainnya ; Bahwa

Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang ; Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan atau melakukan kekerasanadalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidaksah ;Bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi, pengakuan terdakwa sendiri dandihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hariJumat, tanggal 29 JUNI 2012 sekira jam 19.30 wib di Jalan Desa Banjarmadu, Kec.Karanggeneng, Kab.

Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Lahan untukPemukiman Transmigrasi tersebut selain menggunakan alat beratjuga menggunakan tenaga manusia untuk kegiatan pembersihan danpembukaan lahan HPL tersebut terutama untuk pekerjaanpembukaan lahan UPT Il SP Il.

Bahwa sebagian lahan yang dibukadengan tenaga manusia tersebut ditetapbkan sebagai UPT II SP IVdan sebahagiannya belum dimanfaatkan untuk Program Transmigrasinamun sisa lahan tersebut tetap menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari lahan HPL Transmigrasi;5.

Bahwa tenaga manusia yang melakukan kegiatan pembukaan lahanHPL Transmigrasi tersebut adalah kelompok sebagaimana disebutoleh Pengugat pada posita 11 Gugatan termasuk Tergugat llahtungdan Aji lbrahim yang saat itu merupakan tokoh yang diseganidiwilayah tersebut;6.

Yuyu Wahyudin, BE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut;Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk memberi keterangan dan datadalam objek (lahan) yang dipakai/ digunakan oleh PT Mifa Bersaudara;Bahwa saksi mengetahui objek/ lahan tersebut dipakai/dipinjam oleh PT.Mifa Bersaudara karena ada izin pinjam pakai;Ahwa yang memberi izin pakai lahan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia;Bahwa izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia

B 24MEN/P2KtransPT2/Il/2014 tertanggal 14 Februari 2014, dan menurut saksiHPL Tranmigrasi hanya dapat diberikan berdasarkan aturan adalah BadanPertanahan Nasional (BPN) dan terhadap HPL (Hak Pengguna Lahan) yangdiberikan oleh Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada PT.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I DAYAT MARYADI Bin YAHYA dan terdakwa II ALDIANSYAH als ALDI Bin EDI SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena

Paser dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan lukaluka yaitu saksi koroban PUTRA dan SURYATI;Bahwa kejadian pengeroyokan berawal pada Rabu tanggal 07 Nopember2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di atas Jembatan Kandilo Kec.Tanah Grogot Kab.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;Ad. 1.

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa menurut KUHP unsur ini harus dilakukan dimukaumum artinya ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan Kekerasan artinyamempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidaksah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,menyepak, menendang dan sebagainya dan harus dilakukan secara bersamasama artinya sedikitdikitnya dua orang atau lebih dan

Sedangkan yangdimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalahmempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidakHalaman 27 dari 27PutusanNomor:374/Pid.B/2018/PN.

Paser denganterangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang yang mengakibatkan lukaluka yaitu saksi korban PUTRA danSURYATI;Menimbang bahwa kejadian pengeroyokan berawal pada Rabu tanggalO07 Nopember 2018 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di atas JembatanKandilo Kec. Tanah Grogot Kab.

persidangan;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadiliperkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :tiMenyatakan bahwa terdakwa SAMSU ALANG Als ALANG Bin KALLI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orangperseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesiasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI nomor 18 tahun2017 tentang perlindungan tenaga

yang orang tersebuttidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik denganmenggunakan dokumen sah maupun dokumen perjalanan, baik melaluipemeriksaan imigrasi maupun tidak, perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Witasaksi SAUR dan saksi SAMSUL MARIF adalah petugas Kepolisian ResorNunukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorangyang akan memberangkatkan calon tenaga

PUTRI dengan naik sped boat menuju pelabuhanbambangan kemudian setelah sampai bambangan saksi DARWIS dan saksiSAMSIDAR akan dinaikkan terdakwa dengan menggunakan mobil taksi sampalpelabuhan tradisional aji kuning setelah sampai pelabuhan aji kuning saksiDARWIS dan saksi SAMSIDAR akan dinaikkan speedboat dengan tujuanMalaysia, bahwa terdakwa tidak melapor ke petugas Imigrasi dan rute tersebutbukan jalur resmi untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia.Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa

saksi DARWIS dan saksiSAMSIDAR tidak memilik dokumen terkait dengan memberangkatkan saksiDARWIS dan saksi SAMSIDAR ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerjaIndonesia.

Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahul bahwa saksi DARWIS dan saksiSAMSIDAR tidak memilik dokumen terkait dengan memberangkatkan saksiDARWIS dan saksi SAMSIDAR ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerjaIndonesia.

Hal tersebut didasarkanpada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.

belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada TermohonKasasi dan pada point 4 nya Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telahsepakat untuk mengakhiri persoalan ini dan persoalan ini telah selesaisecara tuntas dan tidak akan ada penuntutan selanjutnya di kKemudian hari.17.Bahwa seharusnya Majelis Hakim PHI juga menghormati PerjanjianBersama yang telah dibuat dan disepakati oleh Termohon Kasasi denganPemohon Kasasi apa lagi perjanjian bersama ini dibuat dinadapan pejabatyang berwenang yaitu dari Suku Dinas Tenaga

dari perusahaan, padahal atas perbuatanmangkir dari Termohon Kasasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagaimengundurkan diri, apa lagi Pemohon Kasasi sama sekali tidak adamengeluarkan surat PHK, dengan demikian pertimbangan Majelis HakimPHI telah salah dalam menganalisa faktafakta..Bahwa dalam putusan Majelis Hakim PHI mengakui bahwa antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi telah ada penyelesaian melaluiperundingan bipartite (vide bukti T 5) dan juga melalui proses mediasi diKantor Suku Dinas Tenaga

Kerja Jakarta Utara, apalagi dalam bukti T 3 dariPemohon Kasasi, tertulis bahwa Termohon Kasasi mengakui bahwaTermohon Kasasi sering mangkir kerja, seharusnya Majelis Hakim PHImemperhatikan buktibukti ini, Undangundang Tenaga kerja dibuat bukanhanya untuk melindungi tenaga kerja saja, tapi juga dibuat untuk melindungiHal 10 dari 14 hal.

No. 1046 K/Pdt.Sus/2010perusahaan dari prilaku tenaga kerja yang kurang baik seperti TermohonKasasi, yang sering mangkir kerja dan tidak mau bekerja sesuai denganaturan perusahaan, jadi seharusnya Surat Perjanjian Bersama inilah yangmenjadi pertimbangan putusan.22.Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PHI menyebutkan bahwaPenggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaansebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 168 ayat (1) UU No.13Tahun 2003, jelas bahwa pertimbangan

perusahaan dapat memutuskan Hubungan Kerja apabila Pekerja/Buruh melakukanPelanggaran Peraturan Perusahaan setelah diberi surat Peringatan satu,dua,tiga beturutturut Undangudang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanDari penjelasan poin 6,7 maka Tergugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, beartiTergugat telah memutuskan Hubungan Kerja Penggugat secara sepihak oleh Tergugat,berdasarkan Pasal 191 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanJo.ketentuan Pasal 27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga

menyatakan dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukankarena kesalahan Pekerja/buruh tetapi pekerja menerima pemutusan hubungan kerja,makapekerja/buruh berhak mendapatkan Uang Pesangon Paling sedikit 2 (dua) kali.Bahwa oleh pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat ada sepihak ,makaTergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa dan Uang PenggantianHak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2),(3) dan (4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal27 Ayat 1 keputusan Menteri Tenaga

Undangudang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :Bulan Januari 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185.000Bulan Februari 2013. ~~ UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185.000Bulan Maret 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185,000Rp 555.000,Terbilang ( Lima rataus lima puluh lima ribu rupiah )3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Haksesuai dengan Pasal 56 Ayat (2),(4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1keputusan Menteri Tenaga

Sesuai denganUU No. 13 thn 2003 pasal 158 ayat 1 yaitu Pengusaha dapat memutuskan hubungankerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahanberat.Ts10.Management Hotel Tergugat mengira Penggugat telah menerima tawaran Tergugat saatdi mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel melalui surat tertanggal 31 Mei 2013karena Tergugat tidak menerima Surat Penolakan Penggugat terhadap tawaranTergugat............

Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja No.:567/1583/V/Nakertrans/2013, diberi tanda P5;11Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalanya tersebut tergugat telahmengajukan alat bukti dan setelah dicocokan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup,dengan diberi tanda sebagai berikut:1.Kronologi Kejadian dari Bp. Yoga Sutisna (Atasan langsung Penggugat), diberi tandaT1;Kronologi Kejadian Saksi I Bp.

hingga Ke III (tiga) /Terakhir sebagaimana diatur pada Pasal 14 Ayat (4), Pasal19 Ayat (7) huruf C dan Pasal 8 Peraturan Perusahaan yang masih berlaku;101112131415Bahwa, Tergugat seringkali kedapatan tidur pada jam kerja, sehingga pada saatdibutuhkan pihak Perusahaan harus mencari, hal ini jelas sangat merugikanPenggugat, karena banyak waktu yang tersita untuk mencari Tergugat pada saatdibutuhkan dan sebagai akibatnya terjadi keterlambatan pengiriman barang;Bahwa, mediasi oleh Petugas Mediator Dinas Tenaga

huruf (6), (f), (g), (h) dan huruf (j)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat telahmelakukan pelanggaran berat, maka Penggugat keberatan alias menolakpermintaan Tergugat atas pesangon sebesar 2 x Penghargaan Masa Tahun Kerja(selanjutnya disebut PMTK);Bahwa, berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keberatan Penggugat terhadap SuratAnjuran Nomor 506/7653/436.6.12/2013 Tertanggal 11 Desember 2013 yangdikeluarkan Dinas Tenaga

Penghargaan Masa Kerja:1 x 4 x Rp1.740.000,00= Rp6.960.000.00:f Total Pesangon : = Rp22.620.000,00;g Total Pesangon x 15% yang diterima pekerja adalah: Rp22.620.000,00 x 15%= Rp3.393.000,00;Bahwa, berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat kebenaran terhadap suratAnjuran Nomor 506/7653/436.6.12/2013 Tertanggal 11 Desember 2013 olehMediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tentang pembayaran upah prosesTergugat, karena Proses Perselisihan

Pemutusan Hubungan Kerja antaraTergugat dan Penggugat belum ada Putusan Pengadilan yang bersifat tetap atauinkraht;Bahwa, Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor 506/7653/436.6.12/2013Tertanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan Mediator Hubungan Industrialpada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, atas pandangan Penggugat tidakmemenuhi rasa keadilan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusansebagai

Reskri als Riski Bin Herman telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Reskri als Riski Bin Herman bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan lukalukasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke1KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syarif als Syarif BinMuhammad Allo dan Terdakwa II Muh.

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yangdigunakan mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

kemungkinanorang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum);Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama disini ialahbahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenagaitu;Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disampingmerupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukanmerupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan, yang diperoleh dari keterangan SaksiSaksi

Ali Bin Nurdin dengan menggunakan plat besi bekas per mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwaunsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang telah terpenuhi;Ad.3.

Reskri als Riski Bin Herman telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja terangterangan dan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt3.

Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja di tempat Tergugat, yaitu:suatu perusahaan yang bergerak di bidang Motor Derek;2.

Bahwa Penggugat telah bekerja selama 21 (dua puluh satu) tahunkepada Tergugat dimulai pada awal Februari 1991 hingga pertengahanHal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 181 K/Pdt.SusPHI/2014bulan Juni 2012 sebagai tenaga operator cran alat berat, yaitu: suatupekerjaan yang bersifat tetap atau tidak berubahubah, tidak bergantungpada musim atau cuaca dan suatu pekerjaan yang tidak berhubungandengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masihdalam percobaan atau penjajakan;.

Bahwa meskipun Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat padaprogram jaminan keselamatan kerja (jamsostek) dan pensiun, namunPenggugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai tenaga kerja denganbaik sebagaimana terbukti Tergugat tidak pernah memberikan suratperingatan kepada Penggugat karena telah melakukan suatu kesalahanbaik kecil maupun besar;8.Bahwa akan tetapi mengingat umur Penggugat telah berusia 55 tahunmaka kemudian Penggugat meminta agar hubungan kerja denganTergugat diputus dengan alasan

usia Penggugat telah memasuki usiapensiun sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No.

Per.02/MEN/1995 tanggal 29 Mei 1995 yangmenentukan usia pensiun adalah 55 tahun;Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat mengingatpertambahan usia tersebut maka sudah pasti Penggugat tidak mungkinbekerja secara maksimal sebagai tenaga operator cran alat berat yangharus memiliki stamina dan kekuatan fisik yang cukup tinggi dan tiadanyajaminan terhadap Penggugat apabila pekerjaan tersebut menimbulkanresiko mengingat Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat padaprogram jaminan keselamatan

Yakni dengandikeluarkannya nota anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KotaHlm 8 dari 51 him Putusan Nomor.217/Pdt. SusPHI/2015/PN.BdgBandung tertanggal 24 Maret 2014 yang menganjurkan agar pihakTERGUGAT membayar hakhak PARA PENGGUGAT;. Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kota Bandung tersebut di atas PARA PENGGUGAT telahmenerima anjuran yang dimaksud dan juga telah menyampaikanjawabannya secara resmi;.

Bahwa dalam hal anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja sesuai point 2tersebut di atas TERGUGAT menolak anjuran yang dimaksud danselanjutnya pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandungmengeluarkan surat agar perselisinan ini dilanjutkan ke PengadilanHubungan Industrial;. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT denganmasa kerja lebih dari tiga (3) tahun dan menerima upah sejak pertama kalimasuk kerja;.

SusPHI/2015/PN.BdgPENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang penggantian hak, yang belum dibayarkan,sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003tentang Tenaga Kerja ;/17.

Kerja Transmigrasi danSosial Pemerintah Daerah PARA PENGGUGAT mengirimkan suratkepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial PemerintahDaerah Kota Bandung perihal dapat menerima Anjuran yang dimaksud,Hlm 34 dari 51 hlm Putusan Nomor.217/Pdt.

KEP150/MEN/1999 yang berbunyi Tenaga kerjaborongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukanpekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaanHlm 84 dari 51 hlm Putusan Nomor.217/Pdt. SusPHI/2015/PN.Bdgatau satuan hasil kerja, hal ini dikuatkan oleh saksi Penggugat yang bernamaSdr. Teten Koswara dan Sdr.

Pemohon Nomor3523152310640001, tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);2. Foto copy Kartu. Tanda Penduduk a/n.

Pemohon II Nomor3523156001720002 , tanggal 19 Desembner 2012, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);3. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 25/17/V/2000, tanggal 14 Mei 2000,foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.3);4. Foto copy Kartu Keluarga a/n.

Kepala KeluargaPemohon , Nomor :3523151503061066, tanggal 20 Maret 2012 , yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.4);Halaman 4 dari 9 : Penetapan nomor: 0197/Pat.P/2018/PA.Tbn5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n.

XX anak para Pemohon Nomor :3523LT020320120002, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.5);6. Foto copy ljazah a/n.

XX Nomor : 03917/DK/2004, tanggal18 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen sertatelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P. 7);8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama a/n.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon dan nama orangtua ( ayah ) dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor Nomor 7617/Um-1920/2003 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi , tanggal 5 Desember 2003 dimana nama anak tertulis NAVITRA diperbaiki menjadi NOVITRA nama orangtua

( ayah ) tertulis FAISAL diperbaiki menjadi FAISOL dan penulisan nama orangtua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1571CLU1408200883712 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi , tanggal 14 Agustus 2008 yaitu nama ibu tertulis FITRI diperbaiki menjadi PITRI dan nama ayah

bukti hukum yang sahsebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukanPemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telahmemperoleh fakta hukum sebagai berikut:Bahwa, Anak Pemohon yang pertama lahir di Jambi pada tanggal 26Nopember 2003 jenis kelamin lakilaki diberi nama AIDIL NAVITRA ;Bahwa, Anak Pemohon yang bernama AIDIL NAVITRA tersebut telahmempunyai Akte Kelahiran Nomor 7617/Um1920/2003 yang diterbitkanKepala Dinas Tenaga

Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi ,tanggal 5 Desember 2003; Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7617/Um1920/2003yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan CatatanSipil Kota Jambi , tanggal 5 Desember 2003 nama Anak Pemohon tertulisAIDIL NAVITRA dan nama orangtua ( ayah ) tertulis Faisal Hari Mutala ; Bahwa, dalam Anak Pemohon ijazah, nama Anak Pemohon, tertulis AIDILNOVITRA dan nama orangtua ( ayah ) tertulis Faisol Hari Mutala; BahwaAnak Pemohon yang kedua

lahir di Jambi pada tanggal 20 Juni 2008jenis kelamin lakilaki diberi nama RADHIT ALIF SATRIA;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN.Jmb.Bahwa, Anak Pemohon yang bernama RADHIT ALIF SATRIA tersebut telahmempunyai Akte Kelahiran Nomor 1571CLU1408200883712 yang diterbitkanKepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi ,tanggal 14 Agustus 2008;Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor1571CLU1408200883712 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga KerjaKependudukan Dan

Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisannama Anak Pemohon dan nama orangtua ( ayah ) dalam Akte KelahiranAnak Pemohon Nomor Nomor 7617/Um1920/2003 yang diterbitkan Kepala DinasTenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi , tanggal 5 Desember2003 dimana nama anak tertulis NAVITRA diperbaiki menjadi NOVITRA nama orangtua ( ayah ) tertulis FAISAL diperbaiki menjadi FAISOL danpenulisan nama orangtua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor1571CLU1408200883712 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga

Sudiyono, MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang,dimana isi surat tersebut pada intinya menyatakan tetap pada pendiriannyaagar sdri.

Nomor 975 K/Pdt.SusPHI/2017kesepakatan di tingkat mediasi Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Semarang;20.Bahwa dengan dikeluarkannya Risalah Penyelesaian Perselisihan PHK ditingkat mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Semarang, dan dalam pengajuan gugatannya, Penggugat sudah pula melampirkan Risalah Penyelesaian Perselisihan PHK ditingkat mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Semarang, maka gugatan ini sudah

Bahwa setelah dilakukan perundingan bipartite dan perundingan mediasi,kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masingmasing, sehinggakemudian pihak Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Semarang mengeluarkan surat anjuran pada tanggal 6September 2016, dengan nomor surat 567/ 4395/ 2016 yang ditandatanganioleh Mediator Hubungan Industrial, Sdr. Sudiyo Nomor S.H, dan KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Sdr. Drs.

Sudiyono, MediatorPerselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSemarang, Perihal Kronologi dan Pendirian Sdri. Surantini, pekerja tetap diGrand Candi Hotel Semarang atas PHK sepihak yang dilakukan oleh pihakManajemen Grand Candi Hotel Semarang, pada poin KESIMPULAN angka3 (tiga) dan 4 (empat) menyatakan;3. Bahwa selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, makaPHK terhadap Sdri.

Sudiyono, Mediator Perselisihan HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, PerihalKronologi dan Pendirian Sdri. Surantini/PENGGUGAT, pekerja tetap diGrand Candi Hotel Semarang atas PHK sepihak yang dilakukan oleh pihakManajemen Grand Candi Hotel Semarang:Bahwa PHK terhadap sdri.

Tergugat telah menikahkan tahun 2009;Bahwa setelah penikahan, Penggugat dan Tergugat telah hiduprukun dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugatdi Komplek Perumahan BTN Soppeng Permai Blok S10 No. 2 Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 1(satu) tahun namun belum dikaruniai anak;Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalanbalk tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadioperselisihan karena masalah tempat tinggal; Tergugat berdinassebagai tenaga

honorer di Sengkang, dan Penggugat juga jugasebagai tenaga honorer di s Soppeng; keduanya samasama beratdengan pekerjaannya; Penggugat tidak mau diajak ke Sengkandemikian juga Tergugat tidak mau bertempat tinggal di Soppeng;Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hinggasekarang telah 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama itu antarapenggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan yangharmonis sebagaimana layaknya suamiistri; Bahwa, saksi selaku nenek Penggugat telah berkalikalimengusahakan

Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2009; Bahwa setelah penikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukundantinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat di KomplekPerumahanBTN Soppeng Permai Blok S10 No. 2 Kecamatan Lalabata KabupatenSoppeng selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun belum dikaruniaianak; Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan balktetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihankarena masalah tempat tinggal;Bahwa Tergugat sebagai tenaga

honorer berdinas di Sengkang,sehingga tidak mau berumahtangga di Soppeng, sebaliknyaPenggugat juga juga sebagai tenaga honorer berdinas di Soppeng;berat dengan pekerjaannya sehingga Penggugat tidak mau diajak keoleh Tergugat rukun di Sengkang; Bahwa setelah rumahtangga hanya bertahan berjalan 1 (satu) tahun,akhirnyaTergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang telah 9 (sembilan)bulan lamanya dan selama itu antara penggugat dengan Tergugat sudah tidakterdapat hubungan yang harmonis sebagaimana

honorer diKabupaten Sengkang, dan Penggugat juga sebagai tenaga honor diKabupaten Soppeng;e Jarak tugas Penggugat dengan Tergugat yang saling berjahuan disertaiadanyahubungan yang kurang balk antara Penggugat dengan Tergugatkarena Tergugat diniiai oleh Penggugat sebagai suami pencemburu,rnaka Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, danTergugat memilih kumpul kembali dengan orang tuanya di KabupatenSengkang hingga berjalan selama 9 (sembilan) bulan Tergugat tidakmempedulikan Penggugat

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :3523156302730002, tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.2);3.

Foto copy Kartu Keluarga a/n. para Pemohon Nomor3523150709090095, tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n.

BAYU ADI PURNOMO Nomor:3523LT161220110048,tanggal 16 Desembar 2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil,foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.5);6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n.

YULIANA Nomor: 3523LT161220110051,tanggal 16 Desembar 2011, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copymana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup (P.6);7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n.

CANDRA Nomor: 3523LT161220110049,tanggal 16 Desembar 2011, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copymana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup (P.7);Penetapan Nomor 856/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 5 dari 9 hal.8.