Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri,para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSMdan Instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.

Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri,para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSMdan instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.

Adat, menentukan:(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangHalaman 25 dari 49 halaman.

Hakhak masyarakat hukum adat tidakbergantung pada penelitian, tetapi bergantung pada eksistensi masyarakathukum adat sebagai subjek hukum adat.

masyarakat hukum adat yang menurut Judex Facti ditentukanHalaman 42 dari 49 halaman.

BESSY masingmasingmengakui dirinya selaku Raja Persekutuan Hukum Adat petuananLilialy, siapakah yang mengangkat atau dinobatkan kedua orangtersebut selaku Raja, dan pernahkah dikukuhkan selaku RajaPersekutuan Hukum Adat Negeri Lilialy dimaksud;Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus Tahun 2015 MusyawarahAdat oleh Lembaga Persekutuan Adat Petuanan Lilialy telahditunjuk/mengangkat Saudara HUSEN BESSY selaku RajaPersekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy sesuai Surat KeputusanNomor:15/PAPTL/VIIV2015 Tanggal

AMBtetapi mengikat pada tatanan Hukum Adat yang berlaku pada wilayahsetempat (hukum kebiasaan dan merupakan hukum adat tidak tertulis);Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 18B ayat (2) Negara mengikutidan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat besertahakhak tradisionalnya;Bahwa Persekutuan Hukum Adat adalah merupakan kesatuankesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur, serta memilikibadan pengurus yang bersifat abadi, serta memiliki kekayaan terwujudmaupun tidak terwujud dalam wilayah

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat menerapkan Hukum Adat yangberlaku pada pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease sebab Penggugatmendalilkan bahwa Raja/Kepala Pemerintah Negeri sekaligus selakuKetua Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy adalah sangatbertentangan dengan Pokok Gugatan sebab hukum Adat yang berlakupada Wilayah Pulau Buru Khususnya pada Wilayah Petuanan Lilialydimana Raja mengepalay 19 Desa dan 7 Dusun serta didalamnya 4Kecamatan sehingga tatanan hukum Adat Negeri Lilialy Pulau Burusama dengan

tatanan Hukum Adat yang berlaku di Maluku Tenggarayang tidak mengikat dirinya dengan hukum positif, namun mengikatdirinya dengan tatanan hukum Adat yang berlaku secara turun temurunadalah sah dan beralasan hukum;Hal 14 dari 36 Putusan Nomor Nomor 33 /PDT / 2016 / PT.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyatamasih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifatfungsional;b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnyadipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan;c.

Maka Para Penggugat danmasyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying Jaya menolaknya.

kelapa sawit di areal tanah adatmilik masyarakat hukum adat Iban Semunying Jaya seluas + 1420 Ha, tapijuga ke areal tanah sawah milik masyarakat hukum adat Dayak IbanSemunying Jaya seluas + 30 Ha.

Pembanding/Dahulu ParaPenggugat sebagai Masyarakat Hukum Adat Dusun Pareh DesaSemunying Jaya dengan perkumpulan.

Karena Penggugat sampai dengan Penggugat IV adalah Masyarakat Hukum Adat Dayak IbanSemunying Jaya yang dapat bertindak untuk kepentingan pribadinyamaupun bertindak untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat Dayak IbanDusun Pareh Desa Semunying Jaya.

Msidibawah sumpah yang menerangkan untuk menentukan keberadaanMasyarakat Hukum Adat, harus ditanya langsung kepada MasyarakatHukum Adat itu sendiri. Jika Masyarakat Hukum Adat itu. mengakuikeberadaannya maka Masyarakat Hukum Adat itu benar adanya.

No. 2836 K/Pdt/2003.10.Bahwa setelah hamilnya Tergugat , membuktikan Para Tergugatmempunyai niat/maksud yang tidak baik yakni semula mengulurulur waktu,denda yang pernah dikemukakan itu tidak beralasan, jadi Para Tergugattelah melanggar hukum adat dan nyatanyata merugikan Para Penggugat,maka Para Tergugat harus dihukum secara hukum adat yaitumengembalikan semua kerugian Para Penggugat, dua kali lipat yang dalambahasa adat disebut natuta nafani sin, yaitu barangbarang yang telahditerima sejak ketuk

menurut hukum yang berlaku,membenarkan adanya hukum adat yang ada di Kabupaten Timor TengahSelatan, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yang telah melaluitata cara hukum adat : ketuk pintu (leuk eno), pinangan, terang kampungdan antar sirih pinang (nant mamat) adalah sah ;Menyatakan menurut hukum bahwa hukum adat yaitu berlaku di KabupatenTimor Tengah Selatan ini, membenarkan pula adanya sangsi adat bagi pihakyang bersalah dalam hal ini Para Tergugat, untuk mengembalikan semuakerugian pihak

Bahwa diantara saksisaksi yang diajukan oleh Para Penggugat sehubungandengan perkara ini hanya satu orang saksi yang menerangkan tentangadanya masalah kalau gagal kawin pihak yang tidak memenuhi kewajibanmenurut hukum adat, akan dikenakan sangsi sesuai hukum adat, namunsaksi yang diajukan untuk memberikan keterangan bukan saksi ahlimelainkan saksi biasa, karena pengertian saksi ahli adalah saksi atau orangyang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang tentang gagalnyaperkawinan yang terjadi dalam

adat yang berlaku diDaerah Timor Tengah Selatan ini knhususnya suku Timor Amanuban, dalammengambil putusannya Pengadilan hanya berpedoman pada hukum formiltidak melihat dan tidak menyesuaikannya dengan hukum adat yang berlakusehingga dinilai putusan tersebut tidak konsisten, karena dalam ketentuanHal. 13 dari 16 hal.

No. 2836 K/Pdt/2003.hukum adat tidak ada yang menentukan bahwa kalau salah satu pihak baiklakilaki ataupun perempuan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimanamestinya maka harus dikenakan sangsi adat dua kali lipat, bahwa hukumnasional atau hukum formil juga tidak menentukan demikian atau dengankata lain baik hukum adat maupun hukum formil tidak menentukan ataumenyatakan bahwa pihak yang tidak menjalankan kewajibannya harusdihukum atau dituntut untuk mengembalikan sangsi atau tuntutan kerugiansebesar

Atas dasar ketentuan Hukum Adat Malaka terbut termasuk WargaMasyarakat Hukum Adat di Desa Kamanasa maka Setiap Anak perempuandidaulat sebagai Ahli waris. Sedangkan anak lakilaki yang lahir dariperkawinan yang sah menurut Tata tertid Hukum Adat Malaka adalah Tidakmempunyai Hak atas harta warisan yang dimiliki oleh Ayah dan ibukandungnya sebagai Pewaris.

Artinya gugatantersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak ada alasan yangdapat dibenarkan menurut hukum, khususnya menurut kaidah atau Tatatertio Hukum Adat Malaka yang masih berlaku dan dipatuhi sampai dengansaat ini oleh Masyarakat Hukum Adat di Malaka. Sehingga dengan demikiansegala sesuai yang telah diketahui umum, khususnya masyarakat HukumAdat Malaka tidak perlu dibuktikan lagi soal kebenaran dari kaidah yangdiatur dalam Tata tertio Hukum Adat Malaka tersebut.

adalah secaraporsedural hukum dapat dikategorikan cacat hukum dan secara substansialtidak menjiwai nilainilai Hukum Adat yang hidup, tumbuh, berkembang danberlaku dalam pergaulan hidup Masyarakat Hukum Adat di Malaka.

sesuai denganKaidah Hukum Adat Malaka yang bercorak atau berkarakter Matrilinealmenurut Keterangan dari Pembangku Adat Bapak Drs.

perbuatan Penggugat dan Ahliwaris lainnya yang secara prosedural cacathukum dan tidak beralasan menurut Hukum Adat Malaka.

Namunkarena Hakim a quo menggunakan persepsi yang berbeda di dalam menilaiperistiwa hukum adat tersebut, maka pertimbangan Hakim a quo di dalamketetapannya menjadi janggal dan tidak tepat (bias).

yangmungkin harus diutamakan oleh Hakim sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan undangundang;Bahwa oleh karena tema yang diajukan oleh Pemohon adalah apakahsahnya hukum adat, maka sah pula menurut hukum Negara.

Bahwa mengingat pula,terbentuknya hukum adalah bersumber/berasaskan dari hukum yangtumbuh di dalam kehidupan masyarakat (adat); dan atau hukum adat adalahsumber dari pada hukum positif dan hukum positif tidak boleh melanggarhukum adat, atau hukum adat lebih tinggi daripada hukum formal, terkecualiditentukan oleh undangundang yang menyatakan lain;Hal. 11 dari 14 hal. Put.

No. 865 K/Pdt/201420.21.22;23.Bahwa Hakim a quo telah berasumsi terlebin dahulu, bahwa prosespengangkatan anak adalah seperti prosesi yang dianut oleh hukum formal,sehingga penafsiran terhadap suatu peristiwa hukum adat tersebut menjadisalah dan rancu. Peristiwanya adalah pengangkatan anak secara hukum adat,namun dalam penilaiannya diukur dengan hukum formal.

adat tersebutadalah sah menurut hukum adat, maka sah pula menurut hukum negara.Oleh karenanya negara wajib mengakui hukum adat adalah sebagai sumberhukum yang hakiki kebenarannya, maka sudah sepantasnya permohonanPemohon/Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;Bahwa jika suatu peristiwa hukum belum diatur di dalam undangundangmaupun peraturan perundangundang lainnya, maka Hakim wajibHal. 12 dari 14 hal.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di di Banjar Dinas Melanting, Kelurahan/Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 12 Agustus 2016, dan

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suamiistri yang sah sesuai dengan hukum melalui perkawinan yangdilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasionalsesuai dengan UU. RI.

Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugatdan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindudi di Banjar Dinas Melanting, Kelurahan/Desa Banjar, KabupatenBuleleng, Provinsi Bali pada tanggal 12 Agustus 2016, dan dilangsungkandi hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda GedeNgurah sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 5108 /WNI / BIl / 2017 tertanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangHalaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Padt.G/2020/PN Sgrdilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di di Banjar DinasMelanting, Kelurahan/Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali padatanggal 12 Agustus 2016, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka AgamaHindu yang bernama Ida Pedanda Gede Ngurah sesuai dengan KUTIPANAKTA PERKAWINAN Nomor : 5108 / WNI / Bil / 2017 tertanggal 06September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April 2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/WNI/Tjk/2011, tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem,Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April 2011,Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN. Sor.yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/WNITjk/2011,tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng ;.

Sor.1.tidak mendatangkan hasil yang maksimal, sehingga pada tanggal 29September 2016 telah membuat kesepakatan Cerai Suami Istri yangditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh kedua orangtua, Kelihan Dinas Kaja Kauh dan Perbekel Bondalem ;Bahwa berdasarkan atas penjelasanpenjelasan tersebut diatas makasesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal08 April 2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :409/WNITjk/2011, tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN.

Adat atau Agama Hindu, di DesaBondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April2011, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan NomorHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN.

Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Bondalem,Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2016/PN. Sor.Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 08 April 2011, yangsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409/WNITjk/2011,tertanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;4.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindupada tanggal 15 juni 2021di Kabupaten Jembranasebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor5101-KW-07092021-0004, tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan Kantor DinasKependudukan

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23102014-0009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Sgr.Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2017 dalam Register Nomor19/PDT.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkanPerkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Sinabun,Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16 Mei 2013,yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;Bahwa pada

Sor.sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugatmempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atauAgama Hindu, di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng,pada tanggal 16 Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng, diputus karena perceraian ;Bahwa oleh karena kenyataan

Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untukdatang menghadap didepan persidangan pada hari dan tanggal yangtelah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013

Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahmelangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, diDesa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 16Mei 2013, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108KW231020140009, tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

Tanah ulayat hukum Adat Paser milik PENGGUGAT luas + 341 Hektaryang berada di dalam HGU TERGUGAT, di wilayah dan dengan batasbatas tersebut di atas (Posita Nomor 2)Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt.b. Tanah ulayat hukum Adat Paser milik PENGGUGAT luas +255,78Hektar indikasi diluar HGU TERGUGAT. di wilayah dan dengan batasbatas tersebut di atas (Posita Nomor 3);5.

Bahwa, menurut UU No 39/ 1999 tentang HAM : pasal 6 (1) : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaandan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah pasal 6 (2) : ldentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hakatas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Tgt.11.

Pasal 1 ayat (2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnyaterdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu Pasal 1 ayat (3) Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yangterikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atasdasar keturunan Pasal 2 ayat (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih adaapabila :a.

Nomor09 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas TanahMasyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam KawasanTertentu, masyarakat hukum adat yang mendalilkan mempunyai tanah komunalharus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota atau Gubenurdengan persyaratan sebagai berikut :1.

Riwayat Masyarakat Hukum Adat dan riwayat tanahnya, apabila pemohonmasyarakat hukum adat;2. Riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebihsecara berturutturut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalamKawasan Tertentu;3. Fotokopi identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, ataukelompok masyarakat lainnya;4.

Bahwa sebagai bukti keberadaan masyarakat hukum adat Dayak IbanDesa Semunying Jaya di Desa Semunying Jaya terdapat wilayah adalembaga adat istiadat dan hukum adat, kearifan lokal, rumah panjang,makam leluhur, Pantak (berupa Patung Kayu Manusia), tempat ritual(berupa tempayan), lahan persawahan dan perladangan ada kebunkebunbuah dan Hutan Adat di Desa Semunying Jaya;4.

Maka Para Penggugat danmasyarakat hukum adat Dayak lban Semunying Jaya menolaknya.

Bahwa Terhadap lahan masyarakat hukum Adat Dayak IbanSemunying Jaya seluas + 1420 Ha. yang ditumbuhi oleh tanamanyang berjenis Buahbuahan dengan jenis:1.

Adat.

Nomor 2305 K/Pdt/2017dalam masyarakat dewasa ini, baik undangundang yang bersifat umummaupun bersifat sektoral;Bahwa dengan belum adanya Peraturan Daerah maupun Surat KeputusanKepala Daerah tentang pengukuhan masyarakat hukum adat maka secaralegalitas masyarakat hukum adat Dayak lban belum diakui keberadaanyadan dengan belum diakuinya keberadaan masyarakat hukum adat di DesaSemunying Jaya maka Para Penggugat yang mengatasnamakanmasyarakat hukum adat Dayak lban tidak memiliki kapasitas sebagaiPenggugat

adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal2 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh KepalaDesa Suka Jaya;Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal8 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh KepalaDesa Suka Jaya;Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal12 Juni

) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal31 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh KepalaDesa Suka Jaya;Fotokopi 1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggalHalaman4 dari 17 halaman Putusan Nomors0 K/Pid/201816 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asli oleh KepalaDesa Suka Jaya;23.

adat untuk penyelesaianmasalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 27 Mei 2011,yang telah ditandatangani dan dicap asli olen Kepala Desa Suka Jaya;Halaman7 dari 17 halaman Putusan Nomors0 K/Pid/20181 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaianmasalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujun tanggal 31 Mei 2011,yang telah ditandatangani dan dicap asli olen Kepala Desa Suka Jaya;1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untuk penyelesaianmasalah keluarga saudara

adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujuntanggal 27 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asilioleh Kepala Desa Suka Jaya;1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujuntanggal 31 Mei 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asilioleh Kepala Desa Suka Jaya;1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujuntanggal 6 Juni 2011, yang telah

ditandatangani dan dicap aslioleh Kepala Desa Suka Jaya;1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujuntanggal 8 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap aslioleh Kepala Desa Suka Jaya;1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum adat untukpenyelesaian masalah keluarga saudara Zulriadi alias Jujuntanggal 12 Juni 2011, yang telah ditandatangani dan dicap asilioleh Kepala Desa Suka Jaya;1 (satu) eksemplar daftar hadir rapat hukum

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : "Hak Ulayat dan yang serupa itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat),adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai olehmasyarakat hukum adat tertentu atas wiayah tertentu yangmerupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat darisumber daya alam, termasuk tanah, dalam wiayah tersebut, bagikelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungansecara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antaramasyarakat

hukum adat tersebut dengan wlayah yang bersangkutanb.

(Budi Harsono, ibid, B 3) ditetapkan, bahwa penelitian dan penentuanmengenai masih adanya hak ulayat di suatu masyarakat hukum adattertentu ditugaskan kepada Pemerintah Daerah, dengan mengikut sertakanpara pakar hukum adat masyarakat hukum adat yang ada di daerahbersangkutan, juga Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansiyang mengelola sumber daya alam.

Hilman Hadikusuma, SH, berpendapat dalambukunya "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", Penerbit, CV.

Kekuasaan itu meliputi tanah (air dan udara)dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum (adat) dan pada azasnya tidakdapat dikurangi ataupun dipindahkan.Bahwa dalam surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.4002626tanggal 24 Juni 1999, perihal; penyampaian dan penjelasan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menyebutkan :"Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dankalangan masyarakat hukum

Karena itu pelanggaran terhadapprinsip / aturan Hukum Adat Paga Lipawolu, Leti Liparawi adalahPelanggaran hukum adat perkawinan Suku Anakalang;Bahwa karena perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telahterbukti SAH menurut hukum adat perkawinan suku anakalang, makarumusan isu masalah hukum yang timbul dalam perkara aquo adalahberkaitan dengan peristiwa hukum adat perkawinan yang menjadilandasan pokok hubungan hukum antara Para Pembanding denganPara Terbanding.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sesuai denganposita dan petitum surat gugatan Para Penggugat/Para Pembandingyang mendalilkan Para Tergugat/Para Terbanding telah mengggarprinsip hukum adat perkawinan Paga Lipawolu, Leti Liparawi sebagaisuatu ketentuan hukum adat yang berlaku umum dan mengikatseluruh proses adat perkawinan di suku anakalang;Bahwa ketentuan pokok kekuasaan kahakiman, mewajibkan hakimdalam mengadili Suatu perkara yang berkenaan dengan hukum tidaktertulis (hukum adat), agar

dapat menggali nilainilai hukum yang hidupdimasyarakat, tujuannya tidak lain untuk memberikan rasa keadilanbagi masyarakat yang menjadikan hukum adat sebagai landasanpelaksanaan suatu hubungan hukum.

Waikabubak justrumengesamping Prinsip/Hukum Adat perkawinan suku anakalang yaituPaga Lipawolu, Leti Liparawi, suatu prinsip hukum adat yangmenghendaki agar perkawian tidak dapat dicerai begitu saja. Demikianpula dalam asasasas hukum perkawian adat yang tidak mengenaladanya lembaga perceraian;Halaman 8 dari 15 hal.

Waikabubak Wajib Hukumnyasecara konsisten melihat akibat dari perbuatan melanggarprinsip hukum adat Paga Lipawolu, Leti Parawi sebagai dasarmengadili perkara aguo UNTUK MEMBERIKAN RASA KEADILANdengan menegakkan kebenaran hukum adat sebagai Hukum Ibu(The Mother Of Law) dalam perkara Aquo;Bahwa putusan Majelis Hakim PN.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 1999, di Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/WNI/B11.2000, tanggal 11 Mei 2000 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ----------------------------------------------3.

sebagaimana uraianuraian di atas, maka tujuan perkawianan untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat terwujud,sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Berdasarakan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakansecara Hukum

Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 20 September 1999, diKabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 68/WNI/BLL.2000,tanggal 11 Mei 2000 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya; 3 Menyatakan hukum anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat denganTergugatyaitu: 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar padatanggal 13 Mei 2000; 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum adat Bali pada tanggal 2 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-16122015-0018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

ADAT DESA PANTAI RAJA BUKANKEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA PANTAI RAJAYANG TERDIRI DARI + 157 KEPALA KELUARGA;Halaman 24 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Padt.G/2020/PN Bkn1.5.

diberikan oleh masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja kepadaPara Tergugat..

Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Rajadalam hal memberikan keteranganketerangan atas pertanyaanpertanyaan dari pihak luar;4. Mewakill masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam halmembuat dan mengirimkan surat ke Penggugat, Institusi danlembagalembaga terkait lainnya;5. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam halmembuat, menjawab/membalas surat baik dari Penggugat maupunInstitusi dan lembagalembaga terkaitnya;6.

selaku perwakilan Masyarakat Hukum Adat Desa PantaiRaja yang dikirimkan kepada DPRD Kab.

Mendampingi/mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam halmemberikan keteranganketerangan atas pertanyaanpertanyaan dari pihakluar;4. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat danmengirimkan surat ke Penggugat, Institusi dan lembagalembaga terkaitlainnya;5. Mewakili masyarakat hukum adat Desa Pantai Raja dalam hal membuat,menjawab/membalas surat baik dari Penggugat maupun Institusi danlembagalembaga terkaitnya;6.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu pada tanggal 09 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2075/CS/2013 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

M E N G A D I L I:

1.Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patutdan sah;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

3.Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu

yang bernama I Gusti Ngurah Mangku Rupa, pada tanggal 18 Maret 2013 hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-12022014-0019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal4 Maret 2014 adalah perkawinan yang sah;

4.Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan

., telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiistriyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti NgurahMangku Rupa , pada tanggal hal tersebut sesuai dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal Bahwa dari perkawinan antara Penggugat

Sehingga Penggugat memutuskan untukmengambil keputusan terhahadap Tergugat untuk mengkahirihubungan perkawinan dengan PerceraianBahwa dari halhal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agarperkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahmelangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukumAgama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan di hadapanPemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Ngurah Mangku Rupa ,pada tanggal hal tersebut sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : , yang

, Lahir di Bangli pada tanggal ,dengan NIK: .Adalah anak yang SAH dari perkawinan antara Penggugat danTergugat, dan Pihak Tergugat selaku Purusa dan Pihak Penggugattetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayang tanpa dihalangipihak siapapun :Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti NgurahMangku Rupa , pada

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat denganTergugat, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menuruttata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yangdilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Halaman 20 dari 23 halaman.

Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata carahukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Ngurah MangkuRupa , pada tanggal hal tersebut sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : , yang diterbitkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.