Ditemukan 25664 data
INDRA ERSANKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
381 — 158
Pemohon:
INDRA ERSANKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Penggugat : PB PT MSI
Terbanding/Tergugat II : Komisaris Jendral Polisi (PURN) Drs. Oegroseno, SH
50 — 38
Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PERKUMPULAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA Diwakili Oleh : Cendy Dwi Handayani SH MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Penggugat : PB PT MSI
Terbanding/Tergugat II : Komisaris Jendral Polisi (PURN) Drs. Oegroseno, SH
122 — 54
RAGUNA SAKTI MULIA;UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1 DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIA KEMENTERIAN KESEHATAN RI
., KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat, kantor TOM &PARTNERS, beralamat di Plaza MetropolitanRuko Permata Blok A2, Jalan Sultan HasanuddinNo. 26, Tambun, Bekasi, berdasar Surat KuasaKhusus' tertanggal 6 Mei 2015, selanjutnyaCISCDUt .... eee cece eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Penggugat;Melawan :UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIAKEMENTERIAN KESEHATAN RI, berkedudukan diHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUNJKTJalan
2.NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI DALAM NEGERI RI Cq.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA/GUBERNUR
45 — 14
INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG /BPN-RI INSPEKTUR JENDRAL WILAYAH I.II,III dan IV Cq.INSPEKTORAT JENDRAL BIDANG INVESTIGASI BPN_RI Cq.DIREKTORAT JENDRAL PENANGANAN SENGKETA dan KONFLIK PERTANAHAN Cq.DIREKTORAT JENDRAL BIDANG HAK TANAH dan PENDAFTARAN TANAH Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
2.NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI DALAM NEGERI RI Cq.PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA/GUBERNUR
5.Ade Arifianto, SH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain - lain pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Lembaga Management Aset Negara
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
112 — 10
Eka Putri Oktarina
5.Ade Arifianto, SH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain - lain pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Lembaga Management Aset Negara
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
DARWIN HUTAGAOL
Tergugat:
1.Kartomo
2.Badan Pengawas Perdanganggan Berjangka Komoditi
3.Inspektorat Jendral Kementrian Perdangangan
36 — 11
Penggugat:
DARWIN HUTAGAOL
Tergugat:
1.Kartomo
2.Badan Pengawas Perdanganggan Berjangka Komoditi
3.Inspektorat Jendral Kementrian Perdangangan
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR CABANG, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU
KANTOR CABANGberalamat di Jalan Jendral Sudirman Palu, PropinsiSulawesi Tengah,2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU beralamat diJalan Moh.
279 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima permohonan Banding dari Pemohon DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, tersebut;
Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Sub BagianBantuan Hukum Bidang Bina Marga, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, BagianHukum dan Perundangundangan, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, dan Para Staf Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan PatimuraNomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 April 2015;Pemohon dahulu Penggugat;MelawanSMCC HUTAMA JOINT OPERATION, berkedudukan diSummitmas Il lantai 12, Jalan Jendral
Santosa, S.H., dan kawankawan, Para Advokatberalamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central BusinessDistrict (SCBD), Jalan Jendral Sudirman Kav.5253, Jakarta 12190,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015;Termohon dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 30 hal. Put.
48 — 7
NORDANTO, Tempat lahir di Hikun pada tanggal 10 Nopember 1968, Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; --------------------------------------------------II. MARTINI, Tempat lahir di Kambitin Hikun, pada tanggal 24 Desember 1982, Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab.
P/2012/PN.TjgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkaraperkara perdata pada tingkatpertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan olehI NORDANTO, Tempat lahir di Hikun pada tanggal 10 Nopember 1968, Lakilaki, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec.Tanjung, Kab.
Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;II MARTINLTempat lahir di Kambitin Hikun, pada tanggal 24 Desember 1982,Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun,Kec. Tanjung, Kab.
LISNAWATI ; n nne nnnBahwa saksi kenal dengan para pemohon, ada hubungan dengan para pemohon,karena para pemohon adalah kakak ipar saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaandengan para pemohon ; Bahwa para pemohon tinggal di jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun,Kec. Tanjung, Kab.
P.2 merupakan Kartu Tanda Pendudukpemohon ORDANTO dan pemohon MARTINI, bukti surat P.4 merupakan kartu keluargapara pemohon ; Menimbang, bahwa sesuai Undangundang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas resmipenduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempattinggal para pemohon ; Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi LISNAWATI dan MANSYURmenerangkan bahwa para pemohon bertempat tinggal di jalan Jendral
Tabalong, oleh karenanya dari keterangan keduaorang saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 yang salingbersesuaian dan berhubungan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilanberkesimpulan para pemohon adalah penduduk Kota Tanjung yang bertempat tinggal dijalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab.
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDRAL PAJAK tersebut;
perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDRAL
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, dk
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,berkedudukan di Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Arie SetiadiMoerwanto, M. Sc., selaku Direktur Jenderal Bina Marga,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Nuryanti,S.H., M.M., dan kawankawan, Para Pegawai KementerianPekerjaan Umum, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 20,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 November 2017;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 675 K/Pat/20182.
254 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN tersebut;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN VS H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H
PUTUSANNomor 143 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Renvoi Prosedur) padatingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJPBALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNGSELATAN, yang diwakili olen Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Badung Selatan Dr. Widi Widodo, S.E., M.Si.
HENDRA RUSLI
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
146 — 22
Pemohon:
HENDRA RUSLI
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
123 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direktorat Jendral Merek
Terdakwa:
ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH
25 — 4
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Terdakwa:
ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH
ROCKY SIRAIT, SH
Terdakwa:
ETIN CHRISMAS Br. SIMAMORA
31 — 24
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral
pajak senilai Rp 130.000.000.-.untuk biaya masuk jaminan calon pegawai negeri sipil tanggal 06 september 2022
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral pajak senilai Rp.100.000.000,-untuk biaya masuk jaminan calon pegawai negeri sipil tanggal 06 september 2022
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementrian republik indonesia direktorat jendral pajak senilai Rp.30.000.000,- untuk biaya perlengkapan peralatan
pengisian alat genggam merek apple tanggal 01 september 2022
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral pajak senilai Rp. 85.000.000,- untuk biaya pembelian tunai Macbook, pajak negara, perangkat dan alat genggam Iphone 13 pro 1 TB, tanggal 04 oktober 2022
- 1 (satu) lembar surat berlogo kementriaan republik indonesia direktorat jendral pajak perihal pemberitahuan kepada Sdr.
HENY MARIHOT BR BAGARIANG, SE dari kementerian republik indonesia direktorat jendral pajak petikan keputusan menteri dalam negeri RI Nomor: 097.2/202-2003 tanggal 31 Oktober 2022 yang di ketahui Menteri Keuangan SRI MULYANI, SE,M.Sc.,Ph.D
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral
- 1 (satu) buah kartu ujian berlogo kementrian republik indonesia direktorat jendral pajak a.n.
HENY MARIHOT BAGARIANG
- 2 (dua) buah kartu nomor kursi a.n.RAMSINA MANALU dan GEBY PUTAR LUKAS BAGARIANG berlogo direktorat jendral pajak
- 1 (satu) bet nama a.n. HENY MARIHOT BR BARAGIANG, SE
- 1 (satu) kartu pengenal berlogo direktorat jendral pajak a.n. HENY MARIHOT BR BARAGIANG, SE
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening : 531001006826533 a.n.
terlampir dalam berkas perkara
136 — 58
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLOlawanPT. JAFA INDONESIA,
PUTUSANNomor : 08/PKPU/2016/PN.Niaga.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkaraPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 08/PKPU/2016/PN.Niaga.Sbyyang memeriksa dan mengadili keberatan atas Rapat Verifikasi Piutang Pajak danPencocokan Piutang oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral PajakKantor Wilayah DJP Jawa Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocoloterhadap PT.
JAFA INDONESIA (Dalam Pailit) dalam permohonan yang diajukan oleh : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJPJAWATIMUR KANTORPELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO,Jalan Jagir Wonokromo Nomor 104 Surabaya, dalam hal inimemberi Kuasa kepada UTAMI.,S.Sos.,MM Dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2016. SelanjutnyaCiSebut SDAA ..........ceeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PEMOHON ;TERHADAPPT.
106 — 21
DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tasikmalaya2.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. (BANK BJB) KANTOR CABANG SINGAPARNA
21 — 11
IDRIS BIN BAKRI LAWAN- NURDIN ANDUGA- KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,DIREKTORAT JENDRAL JALAN BEBAS HAMBATAN,PERKOTAAN DAN FASILITAS,JALAN DAFTAR SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEMATANG PANGGANG KAYUAGUNG II- BADAN PERTANAHAN NASIONAL OGAN KOMERING ILIR SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALN TOL PEMATANG PANGGANG KAYUAGUNG
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL HAKI CQ. DIREKTORAT PATEN