Ditemukan 34407 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 2 Februari 2012 —
9224
  • Malang telah membuat 42 IMB dan 47 HO ataspendirian menara telekomunikasi (Tower) yang terletak di 52 lokasiyang tersebar di wilayah Kabupaten Malang yaitu :Izin Mendirikan Bangunan :10111213Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0021/IMB.T/TB/421.302/2010tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Dian Swastika Sentosa ;Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/2010,tanggal : 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/421.302/2010
    Bangunan : 1 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0021/IMB.T/TB/421.302/2010 tanggal 27 Agustus 2010 atas nama Dian SwastikaSeNtOSa 5 $= =n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne2 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/2010,tanggal : 29 Juli 2010 atas nama Daya Mitra ;3 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal : 29 Juli 2010. atas nama Daya Mitra ;4 Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0013/IMB.T/TB/421.302/2010,
    ,23242526Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0040/IMB.T/TB/421.402/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama PT.Solusindo Kreasi Pratama / Abdul Satar ;Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0048/IMB.T/TB/421.302/ 2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT.Solusindo Kreasi Pratama / Abdul Satar ;Izin Mendirikan Bangunan Tower Bersama Nomor : 180/0049/IMB.T/TB/421.302/ 2009 tanggal 4 Desember 2009 atas nama PT.Solusindo Kreasi Pratama / Abdul Satar ;Izin Mendirikan Bangunan
    LEUMBA GINTING.14 1.1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal : 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten MalangNomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;21 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal : 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah kabupatenMalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0013
    LEUMBA GINTING.14 1. 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0014/IMB.T/TB/421.302/2010, tanggal : 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten MalangNomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;1022 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor : 180/0012/IMB.T/TB/ 421.302/2010, tanggal : 29 Juli 2010 berdasarkan Peraturan Daerahkabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;3 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan Tower, Nomor
Putus : 29-08-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 29 Agustus 2018 — TIMUR MALAKA, S.H.
843671 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3933/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3934/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3935/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3936/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.
    Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3937/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3938/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/3939/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4030/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.
    Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/4031/IB/BPPT.I/2013, tanggal 02Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4032/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4033/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4036/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.
    Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4000/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4001/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4002/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4003/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.
    Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4004/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4005/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4006/IB/BPPT.1/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT. Keluarga Tegar Sejahtera;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/4007/IB/BPPT.I/2013, tanggal02 Januari 2013 atas nama PT.
Register : 03-01-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — WALIKOTA SAMARINDA VS FUSANTO WIJAYA, DKK;
7675 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa karena Tergugat tidak mencermati tata Cara mengajukan Permohonan Izin13.14.Mendirikan Bangunan (PIMB) untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan(IMB) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah No. 34Tahun 2004 ;a. Gambar situasib. Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50; 1: 100; 1: 200.c. Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan bagi bangunan tertentu ;d.
    ,M.Hum, untuk memperoleh Surat KeputusanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum.Bahwa demikian juga dengan H. RUBBY HARTONO, S.H.,M.Hum, sebagaiKepala Dinas Pasar Kota Samarinda, mengajukan permohonan untuk mendapatkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut pada saat dikabulkan Permohonan olehTergugat, maka timbulah pertanyaan, apakah selama ini H. RUBBY HARTONO,S.H.
    ,M.Hum, sudah menjalankan kewajibannya dengan baikuntuk membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal2 Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2006 tentang Retribusi IzinHalaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 20 K/TUN/2012.15.16.17.18.Mendirikan Bangunan jo pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 34Tahun 2004 tentang Bangunan dalam wilayah Kota Samarinda.Bahwa H. RUBBY HARTONO, S.H.
    ,M.Hum, sebagai Kepala Dinas Pasar KotaSamarinda, jelasjelas tidak memiliki bukti surat satupun, sebagai syarat formaluntuk mendapatkan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, oleh karenaitu Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 383/BPPTSPKS/IMB/C/III/2010,tanggal 23 Maret 2010, atas nama H.RUBBY HARTONO, S.H.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Samarindatentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 383/BPPTSPKS/IMB/C/IH/2010,tanggal 23 Maret 2010, atas nama H. RUBBY HARTONO, S.H.,M.Hum.4.
Register : 29-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 70/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 16 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT SEBANGUN BUMI ANDALAS DIWAKILI OLEH SULAIMAN HAKIM Diwakili Oleh : IIR SUGIARTO, SH
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : RAHMAT FAUZI M, SH., M.Si
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. INDO CITRA MULIA DIWAKILI OLEH GUNAWATI KOKOH THAMRIN
855
  • Penggugat/Pembanding;---------------------

    - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 58/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 07 Februari 2018 yang dimohonkan Banding;------------------------------------------

    I. Dalam Penundaan;

    - Menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa berupa Surat Keputusan izin Walikota Palembang Nomor: 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan

    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

    diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) berupa Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;-----------------------------

    3.

    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding (Atas Nama Walikota Palembang Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mencabut Surat Keputusan Izin Walikota Palembang Nomor; 640/IMB/1120/BPM-PTSP/2016, tanggal 24 November 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama Gunawati Pandarmi o;--

    4.

Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/TUN/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — REZA VAHLEPI VS BUPATI KABUPATEN MERANGIN;
12163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Sengketa; Sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses suratpermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan olehReza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014;B.
    keseimbangan dalam pengendalianPenyelenggaraan Negara.Penggugat sebagai Pemohon Izin Mendirikan bangunan (IMB)dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, dalam rentangHalaman 6 dari 23 halaman.
    Penggugat sebagai Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Surat Permohonan tanggal 1 Desember 2014, didiamkan dantidak proses surat permohonan sebagai kewajiban pemerintah untukmelaksanakan tindak pemerintah apakah diterima atau ditolak suratpermohonan izin mendirikan bangunan, sesuai dengan Asasproporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelengara Negara.
    Camat Bangko didalamsurat permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan olehPenggugat sama sekali tidak terdapat tanda tangan dan cap jabatanLurah Pematang Kandis maupun Camat Bangko dengan demikianterlinat bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukanoleh Penggugat juga tidaklah memenuhi persyaratan Administratifsebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganyang berlaku;Halaman 13 dari 23 halaman.
    Jangka Waktu ProsesPenerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung angka 1 dan 2Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007,Halaman 15 dari 23 halaman.
Register : 16-07-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 42/Pid.C/2021/PN Lbp
Tanggal 16 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRI SWANDANA SAPUTRA
Terdakwa:
1.H AZHARI
2.MADIA LAGAN ALS TAMBI
230
  • Hakim oleh karena Para Terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
    4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Surat kuasa nomor 2 BKL/X/VIII/2020 tanggal 3 agustus 2020 dari manejer PTPN II Kebun Bandar Klipa
    - fotocopy legalisir sertifikat hak guna usaha nomor 152 an PT Perkebunan Nusantara II Sampali
    - Fotocopy legalisasi surat PT Perkebunan Nusantara II kepada sdr AZHARI 2 BKL/X/15/VII/2020 Perihal larangan mendirikan
    bangunan diatas areal HGU PT PN II Bnadar Klippa sampali
    - Fotocopy legalisasi surat PT Perkebunan Nusantara II kepada sdr AZHARI 2 BKL/X/15/VII/2020 Perihal larangan mendirikan bangunan diatas areal HGU PT PN II Bnadar Klippa sampali tgl 27 Juli 2020
    - Fotocopy legalisasi surat PT Perkebunan Nusantara II kepada sdr AZHARI 2 BKL/X/15/VII/2020 Perihal larangan mendirikan bangunan diatas areal HGU PT PN II Bnadar Klippa sampali tgl 20 Juli 2020
    Tetap Terlampir
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
16479
  • /2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 27 Desember 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi atasnama PT.
    :MEMUTUSKANMenetapkanPERTAMA : DiberikanIzin Mendirikan 1 (Satu) Unit Bangunan TowerTelekomunikasi PT.
    bangunan yang diajukan oleh TERGUGATll INTERVENSIVIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DIBERIKAN MELALUI Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun Nomor 1707/BPPT/IMB84/2012 tertanggal 27 Desember 2012Bahwa ijin mendirikan bangunan menara telekomunikasi diberikan kepadaTERGUGAT Il INTERVENSI melalui:Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenKarimun Nomor 1707/BPPT/IMB84/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentangZin Mendirikan Bangunan
    Surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan bermaterai Rp 6.000ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenKarimun;b.
    dan PeraturanMenteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2010 tentang PedomanPemberian Izin Mendirikan Bangunan ;Bahwa dalam pengajuan permohonan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)melalui prosedur yakni permohonan diterima oleh bagian informasi yang kemudiandiarahkan ke bidang perizinan tertentu;Bahwa kronologis pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pihaktergugat Il intervensi yakni pada awal November 2012 pihak PT.
Putus : 24-07-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN AMURANG Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Amg
Tanggal 24 Juli 2014 — Pendeta GEORGE HANDRY TEWAL lawan 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado, cq. Bupati Minahasa Selatan di Amurang, cq. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Minahasa Selatan, Alamat Kompleks Perkantoran Kantor Bupati Minahasa Selatan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut : TERGUGAT I ; 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado, cq. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, cq. Camat Motoling/Pemerintah Kecamatan Motoling, Alamat Kantor Camat Motoling di Motoling. Selanjutnya disebut : TERGUGAT II ; 3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, cq. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, cq. Camat Motoling di Motoling, cq. Kepala Desa Motoling, Alamat Kantor Kepala Desa Motoling di Motoling. Selanjutnya disebut : TERGUGAT III ; 4. HEN MAKALIWE, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Motoling Jaga III Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut : TERGUGAT IV ; 5. DIRK TUMBEL, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Desa Motoling Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut : TERGUGAT V ;
9939
  • Menyatakan perbuatan Tergugat II melalui Tergugat V yang telah memberikan ijin kepada Tergugat IV mendirikan bangunan rumah diatas sebagian objek sengketa pada bagian barat dengan luas 186 M2 adalah melawan hukum karenanya juga perbuatan Tergugat V yang telah memberikan ijin kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan melawan hukum ;6.
    Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan diatas objek sengketa pada bagian timur serta perbuatan Tergugat IV yang telah mendirikan bangunan rumah pada bagian barat objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menduduki / menguasai baik seluruhnya ataupun sebagian objek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;8.
    , sedangkan sisanya yaitu pada bagian tengah tetapdikuasai oleh Tergugat II ;Bahwa perbuatan dari Tergugat II yang telah memberikan ijin kepada TergugatI untuk mendirikan bangunan pada bagian timur serta perbuatan Tergugat IVuntuk mendirikan bnagunan pada bagian barat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sehingga dengan demikianpula perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan diatas tanah objeksengketa pada bagian Timur serta perbuatan Tergugat IV yang telah
    adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;6 Menyatakan perbuatan Tergugat II melalui Tergugat V yang telah memberikanijin kepada Tergugat IV mendirikan bangunan rumah diatas sebagian objeksengketa pada bagian barat dengan luas 186 M?
    Londah, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwadaftar ukur tanah nomor 184 Folio 37 yang terletak di Jaga 4 dengan luas 0.0397 haadalah milik dari Lian Rondonuwu ;Bahwa dari bukti T.1.24 ditarik data adanya surat pernyataan tertanggal 11Februari 2014 oleh Mike Runtuwene yang pada pokoknya menerangkan bahwa padatahun 2000 atas ijin dari Pemerintah Kecamatan telah menempati sementara tanah kintalmilik desa Motoling dengan mendirikan rumah tinggal.
    Demikian pula perbuatan Tergugat IV yang mendirikan bangunan rumahdiatas objek sengketa adalah perbuatan tanpa alas hak yang sah sebab berdasarkanketerangan SaksiSaksi yang diajukan Tergugat I dan II pada pokoknya menyatakanbahwa Tergugat IV mendirikan bangunan dengan meminta ijin pada Tergugat Iataupun Tergugat II, sehingga dengan demikian petitum pada poin tujuh patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat II atas objek sengketaadalah perbuatan melawan hukum, maka dengan
    adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;Menyatakan perbuatan Tergugat II melalui Tergugat V yang telahmemberikan ijin kepada Tergugat IV mendirikan bangunan rumah diatassebagian objek sengketa pada bagian barat dengan luas 186 M?
Register : 06-08-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 13-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 167/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Januari 2011 — Hj. LAILANI LATHIFAH; KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T) KOTA BANJARBARU; H. NASPI; NURKHANDIQ; MUKHLIS; Hj. SUKARTINI
9131
  • Ijin Mendirikan Bangunan No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama H. NASPI, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11,Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru. 2229222 nono nnn nnn nnn nnn nn en nnn n ennb. lin Mendirikan Bangunan No. : 503.185/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama MARIANA INDRAWATI, lokasi di Jalan A.
    Win Mendirikan Bangunan No. : 503.187/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama RANO RAHMANSYAH, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42RW.11, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru. 222 292 orn nnn nnn nnn nnn nnn n enn ne nnn n ee. Win Mendirikan Bangunan No. : 503.188/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama Drs. ACHMAD KAHFI, lokasi di Jalan A.
    Win Mendirikan Bangunan No. : 503.191/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama MUKHLIS, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11,Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru. 222 292 orn nnn nnn nnn nnn nnn n enn ne nnn n eejin Mendirikan Bangunan No. : 503.192/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama ORYS SETIAWAN, S.Hut., lokasi di Jalan A.
    Win Mendirikan Bangunan No. : 503.191/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama MUKHLIS, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11,Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru. 22222 noon nnn nnn nnn nnn nnn enn nn nnn n =ein Mendirikan Bangunan No. : 503.192/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama ORYS SETIAWAN, S.Hut., lokasi di Jalan A.
Register : 10-08-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 75/Pid.C/2023/PN Cbi
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN SUBHAN, SH
Terdakwa:
RUDOLF SINAGA
3323
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa RUDOLF SINAGA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin;
    2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Register : 16-06-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
1.SAPARUDDIN
2.RUGAYYA
3.HALIMAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Makassar
Intervensi:
KOPERASI PATRIA JUSTICIA MAKASSAR diwakili Ketua ANDI HAMKA AS., S.H., M.H.
183121
  • Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88971/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;b. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88972/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;c. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88973/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;d. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88974/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;e.
    Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88975/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, SH;f. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88976/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;g. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88977/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;h. Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88978/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;i.
    ;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88972/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88973/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88974/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.
    ;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88975/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, SH;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88976/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88977/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.;Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/88978/IMBB/09/DPMPTSP, tanggal 16 Maret 2017, atas nama Hasta Sukidi, S.H.
Register : 20-09-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAMBI Nomor 5/G/2010/PTUN.JBI
Tanggal 24 Februari 2011 — MARDIANA (PENGGUGAT) melawan WALIKOTA JAMBI - dkk (TERGUGAT)
177109
  • Bahwa pada saat ADEK mendirikan bangunantersebut tidak ada surat izin yang Penggugaturus untuk pembangunan bangunan tersebut;.
    Sehingga benar jika yangdicari adalah permohonan atau berkasIzin Mendirikan Bangunan (IMB) a.n.Penggugat memang tidak ada. Kecualipermohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) a.n. Adek (Tergugat II50Intervensi) tertanggal 28 Pebruari2001 (Bukti T.II 1) berkasnya ada;.
    Penggugat sudah mengetahui bahwaIzin Mendirikan Bangunan (IMB) yangdimohonkan~ diatas tanah hak ~= milikPenggugat adalah; untuk dan atas namaAdek (Tergugat II Intervensi), karenadalam surat Pernyataan tertanggal 9Maret 2001, nyata nyata dengan tegasPenggugat menyetujui atau tidakberkeberatan bahwa Adek (Tergugat IIadanya...5051Intervensi) mendirikan bangunan rumahdiatas tanah milik Penggugat.Kemudian adalah; Sangat tidak masukakal apabila Penggugat mengajukanPermohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB
    Bahwa Tergugat II selaku Dinas atauInstansi yang memproses penerbitanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) yangdikenal dengan Surat KeputusanWalikota Jambi Nomor 648/137/S JTG2001, tanggal 20 Maret 2001 tentangIzin Mendirikan Bangunan/MengubahBangunan a.n. Adek dalam perkara ini,telah bertindak secara cermat.
    Surat Keputusa n Walikota Jambi Nomor648/137/5/JTG 2001 tanggal 20 Maret 2001Tetang Izin Mendirikan Bangunan /MengubahBangunan atas nama Adek yang diterbitkan olehWalikota Jambi ;TENTANG. . .68a. Surat Nomor 640/296/Distarum/2010 Tanggal 5Agustus 2010, Perihal Permohonan PembatalanIzin Mendirikan Bangunan an.
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — BUPATI KABUPATEN MERANGIN vs REZA VAHLEFI
7766 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek Sengketa; Sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses SuratPermohonan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan olehReza Vahlefi pada tanggal 1 Desember 2014;B.
    NamaPemegang Hak Reza Vahlefi, yang terletak di Kelurahan PematangKandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi;Bahwa Penggugat telan mengajukan surat permohonan 3 (tiga) unitruko perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai surat permohonantangal 19 Agustus Desember 2014, dengan persyaratan:1. Foto copy KTP;2. Pas Foto 3 X 4.6 lembar:3. Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal19 Agustus 2014 yang mengetahui Lurah Pematang Kandis;4.
    Camat Bangko didalamsurat permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan olehPenggugat sama sekali tidak terdapat tanda tangan dan cap jabatanLurah Pematang Kandis maupun Camat Bangko dengan demikianterlinat banhwa permohonan ljin Mendirikan Bangunan yang diajukanoleh Penggugat juga tidaklah memenuhi persyaratan AdministratifHalaman 13 dari 27 halaman.
    Putusan Nomor 19 K/TUN/2016Mendirikan Bangunan Gedung angka 1 dan 2 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang PedomanTeknis Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 9 Agustus 2007, yangmenjadi peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002, tentangBangunan Gedung telah disebutkan:Proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan Gedung meliputijangka waktu:1.
    Menyatakan batal sikap diam Bupati Kabupaten Merangin yang tidakmemproses surat permohonan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yangdimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses danmenerbikan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan RezaVahlefi tanggal 1 Desember 2014;4.
Register : 02-04-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA
Tergugat:
NY. SUMIATI DHARMADI
Turut Tergugat:
SUMIATI DHARMADI
118192
  • HGB Nomor 1100//Ciriung, dengan Ijin = Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011, tanggal 01 Nopember2011 ;5.3 HGB Nomor 1101/Ciriung, dengan = jin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011, tanggal O01 Nopember2011 ;5.4 HGB Nomor 1102/Ciriung, dengan jin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011, tanggal O01 Nopember2011 ;5.5 HGB Nomor 1103/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00131/BPT/2011, tanggal O01 Nopember2011 ;5.6 HGB Nomor 1104
    /Ciriung, dengan Ijin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00135/BPT/2011, tanggal O01 Nopember2011 ;5.7 HGB Nomor 1105/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00134/BPT/2011, tanggal O1 Nopember2011 ;5.8 HGB Nomor 1106/Ciriung, dengan = ljin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00126/BPT/2011, tanggal O01 Nopember2011 ;Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Cbi5.9 HGB Nomor 1107/Ciriung, dengan = jin Mendirikan BangunanNomor 648.1/003.2.PC/00133
    Raya Ciriung, RT.01, RW.01, Kelurahan Ciriung, KecamatanCibinong, Kabupaten Bogor, masingmasing dengan : jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00128/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ; lin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011. jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011: Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00131/BPT
    /2011, tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00135/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 lin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00134/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00126/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00133/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00129/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011.11.Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak
    , dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00128/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ; HGB Nomor 1100//Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011; HGB Nomor 1101/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011; HGB Nomor 1102/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011; HGB Nomor 1103/Ciriung, dengan ljin Mendirikan Bangunan
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — MUHAMMAD YANI VS WALI KOTA PALEMBANG, DK
9149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Martadinata RT.11 RW.07 KelurahanKecamatan Ilir Timur IT Palembang.Bahwa atas adanya Izin Mendirikan Bangunan tersebut Penggugat sangat keberatandan melakukan pengecekan ke Tergugat II, dan mendapat informasi ternyatamemang benar Johan Winarta telah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan keTergugat II sesuai dengan plang Izin Mendirikan Bangunan yang terpampang didepan jalan RE.
    Bangunan yang terterah di depan lokasi tanah adalahmilik Johan Winarta dan yang member plang Izin Mendirikan Bangunan tersebutadalah Tergugat I dan Tergugat IT;Bahwa terbukti didalam proses sidang persiapan Tergugat IJ menyatakan JohanWinarta belum memiliki surat izin mendirikan bangunan dari Tergugat II karenaNomor : Agenda Nomor : 540/0510/2013 atas nama Johan Winarta bukanlah atasnama Johan Winarta namun Plang Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalah atasnama MERRI yang lokasi tanahnya bukan
    dan merugikan Penggugat;Bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan daerah Nomor : 13 Tahun 2004 tentangpembinaan dan Retribusi perizinan bangunan Bab III Izin Mendirikan Bangunanpasal 7 ayat 1 Kepala Daerah dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan apabila: Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan kelengkapan Izin yang diajukan danketerangan pemohon yang ternyata tidak benar; Pelaksanaan pembangunan meyimpang dari persyaratan yang tercantum dalamsurat Izin Mendirikan Bangunan pasal 8 ayat (c) dikemudian hari
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — SUJADI vs. KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN, DKK
145124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/1441/21.06/2011tanggal 14062011 Jenis RTT/Pagar Jumlah Unit: 26 Unit, Jumlah Lantai3 (tiga). Lokasi: Jalan Paltina (Sudut Platina VII) Kecamatan Medan Deliatas nama Charles Tigor Silalahi;2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/1363.K tanggal 1Agustus 2011, atas nama Charles Tigor Silalahi;Il. Tenggang Waktu Gugatan;1.
    Bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata BangunanKota Medan adalah selaku Penerbit dari Surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) Nomor 648/1441/21.06/2011 tanggal 14062011, atas namaCharles Tigor Silalahi;2. Bahwa Tergugat Il sebagai Walikota Pemerintah Kota Medan adalahselaku penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor648/1363.K tanggal 1 Agustus 2011, atas nama Charles Tigor Silalahi;3.
    Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/1363.K tanggal1 Agustus 2011, atas nama Charles Tigor Silalahi adalah berupaPenetapan atau Keputusan Tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan olehWalikota Medan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,sehingga dengan kualifikasi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)merupakan beschikking yang dikeluarkan oleh Tergugat Il yangHalaman 3 dari 26 halaman.
    Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/1441/21.06/2011tanggal 14062011 Jenis RTT/Pagar. Jumlah Unit: 26 Unit, Jumlah Lantai3 (tiga). Lokasi: Jalan Platina (Sudut Platina VII) Kecamatan Medan Deliatas nama Charles Tigor Silalahi;b. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/1363.K tanggal 1Agustus 2011, atas nama Charles Tigor Silalahi;.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) Nomor 648/1441/21.06/2011 tanggal 14062011 Jenis RTT/Pagar.Jumlah Unit: 26 Unit, Jumlah Lantai 3 (tiga). Lokasi: Jalan Platina (SudutPlatina Vil) Kecamatan Medan Deli atas nama Charles Tigor Silalahi;. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/1363.Ktanggal 1 Agustus 2011, atas nama Charles Tigor Silalahi;.
Register : 17-12-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1477/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 5 Maret 2020 — Penuntut Umum:
I Kadek Wahyudi Ardika, SH
Terdakwa:
Arif Kuswanto, SE.
202119
  • Bahwa saksi tidak mengetahui yang memalsukan Surat Izin MendirikanBangunan Nomor 1303/BPPT/IMB/2019 tanggal 15 Maret 2019 tersebutnamun dalam perkara yang dilaporkan oleh MADE AGUS ARYAWAN,ST., MT. adalah CV DEVIS JAYA (MEGAWATI) karena CV DEVIS JAYAyang mendirikan Bangunan Reklame dengan alasan mempunyai SuratIzin Mendirikan Bangunan Nomor 1303/BPPT/IMB/2019 tanggal 15Maret 2019 tersebut yang diduga palsu tersebutBahwa benar Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor1303/BPPT/IMB/2019 tanggal 15 Maret
    /PN Dps Bahwa setelah mengetahui adanya teguran dari Satpol PP terkaitSurat Izin Mendirikan Bangunan tersebut palsu selanjutnya saksimenghubungi ARIF KUSWANTO untuk mengecek kebenaran dari SuratIzin Mendirikan Bangunan Nomor 1303/BPPT/IMB/2019 tanggal 15Maret 2019 kemudian dari pemberitahuan ARIF KUSWANTOmengatakan bahwa Izin mendirikan bangunan tersebut resmi sehinggasaksi menyuruh tukang melanjutkan lagi pekerjaan proyek mendirikantiang papan reklame tersebut; Bahwa setahu saksi ditegurnya hanya
    By PassNgurah Rai (Bundaran Tugu Ngurah Rai) Badung dimana saksimengerjakan proyek tersebut atas permintaan dari IBU MEGAWATI dariCV DEVIS JAYA; Bahwa setahu saksi proyek papan reklame itu sudah ada Izinnyayaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1303/BPPT/IMB/2019tanggal 15 Maret 2019 yang diberikan oleh Ibu Megawati dari CV DevisJaya; Bahwa surat izin mendirikan bangunan tersebut dibuat dalamrangka mendirikan bangunan reklame yang berlokasi di JI.
    Bahwa penggunaan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor1303/BPPT/IMB/2019 tanggal 15 Maret 2019 berpotensi menimbulkankerugian berupa secara materiil yaitu menghilangkan pendapatandaerah dari retribusi izin mendirikan bangunan dan apabila dibiarkanakan berpotensi kehilangan potensi pajak dari penyelenggaraanreklame tersebut.
    Bay Pass Ngurah Rai(Bundaran Tugu Ngurah Rai) Badung; Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor1303/BPPT/IMB/2019 tanggal 15 Maret 2019 tersebut di buat dalamrangka mendirikan bangunan reklame yang berlokasi di JI. Bay PassNgurah Rai (Bundaran Tugu Ngurah Rai) Badung. Bahwa pengajuan izin mendirikan bangunan reklame oleh CVDevis Jaya tersebut dilakukan sekitar pertengahan bulan Pebruari 2019dimana pada saat mengajukan dibantu oleh orang atas nama ARIFKUSWANTO.
Register : 07-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — ALI TOLHAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI., II. PT. ADABARULAND ANUGERAH PRATAMA DAN MOH. SAIFUL MALIK, DKK;
7754 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlu diketahui pula,setelah Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini terbit, Para Penggugat sangat penasaran dan ingin tahubagaimana bentuk surat pemberitahuan kepada tetangga yangsebenarnya ?
    Pencabutan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor503.4/0196/2015/KPPT/2011, Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal13 Desember 2011 dan diganti dengan Surat Izin Walikota Cimahi Nomor :503.4/0196A/2076/KPPT/2011,Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kota Cimahi bertentangan dengan Peraturan Daerah KotaCimahi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diWilayah Kota Cimahi ;Bahwa, alasan Tergugat
    tidak adaaturan dan tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahisedangkan alasan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimanadiatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahisedangkan alasan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimanadiatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011Tentang Retribusi
    Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Cimahi adalahsebagai berikut :(1).
    Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Cimahi,yang menyatakan, bahwa :"Dalam proses penerbitan IMB fungsi hunian, meliputi :d.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 11 Mei 2015 — WILSON, S.Sos
8946
  • Bangunan;1 (satu) bundel Foto Copi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;1 (satu) bundel Foto Copi Dokumen ljin Mendirikan Bangunan (IMB)beserta Surat Tanda Setoran tahun 2012;1 (satu) Bundel Foto Copi Dokumen ljin Mendirikan Bangunan (IMB)beserta Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2013;1 (satu) bundel Foto Copi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor823.3PD/1588.04KP/TT/2011 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil atas nama Syarifudin SE;1 (satu) Bundel Foto
    Bangunan;= Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan keuanganatau perekonomian Negara Republik Indonesia Cq.
    Bangunan;5. 1 (satu) bundel Foto Copi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;6. 1 (satu) bundel Foto Copi Dokumen ljin Mendirikan Bangunan(IMB) beserta Surat Tanda Setoran tahun 2012;7. 1 (satu) Bundel Foto Copi Dokumen ljin Mendirikan Bangunan(IMB) beserta Surat Tanda Setoran (STS) tahun 2013;8. 1 (satu) bundel Foto Copi Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor823.3PD/1588.04KP/TT/2011 tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil atas nama Syarifudin SE;439.10.11.12.13.14.1
    Bangunan di Kab Tolitoli tahun 2012 dan 2013 adalahPeraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20 tahun 2007 tentang RETRIBUSIIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN dan diperbaharui dengan Peraturan DaerahKabupaten Tolitoli Nomor 6 tahun 2013 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKANBANGUNAN;Menimbang bahwa baik Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 20tahun 2007 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN dandiperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 tahun 2013tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
    telah mengatur secarategas tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi IZIN MENDIRIKAN BANGUNANyaitu :1.
Register : 27-11-2014 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 563/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 10 Juni 2015 — - Ferry Soehendro LAWAN - Suandy - Walikota Medan - Kadis Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan
8614
  • Bahwa kemudian yang membuat Penggugat semakin keberatan dengankeberadaan bangunan ruko milik Tergugat I, di mana sekitar tahun 2013Tergugat dengan kehendak sendiri mendirikan bangunan pagar di depanrukonya tersebut, tanoa meminta izin lebih dahulu dari Penggugat sebagaijiran garis sepadan bangunan ;.
    , dan kemudian diatur lebih lanjutdalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 28 Tahun 2002 tersebut,dinyatakan : Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedungharus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan olehPemerintah Daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin ;10.
    Menyatakan perbuatan Tergugat yang Menyalahgunakan Hak (Misbruik vanRecht) mendirikan bangunan ruko dan pagar di atas tanah yang terletak diJalan Iskandar Muda No. 150D, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan MedanBaru Kota Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnrechtMatigedaad) ;3.
    Bahwa ruko yang dibangun Tergugat sepengetahuan saksi tidak memiliki izinuntuk mendirikan bangunan. Bahwa saksi pernah melihat bukti P2 di kantor Tata Bangunan kota Medan.Putusan No.563/Pdt.G/2014/PN.Mdn.hal. 9 dari 18 Bahwa Tergugat mendirikan dan membuat pagar pembatas antara Ruko milikPenggugat dan ruko milik Tergugat melanggar batas garis sepadan bangunan. Bahwa saksi mengetahui ruko nomor 150d milik orang tua Tergugat yangbernama Zen. Bahwa ahli waris Zen adalah Suandi (Tergugat ).
    bangunan rumah dan toko di Jalan Sultan Iskandar MudaNomor 150D yang letaknya berbatas sebelah kanan dengan bangunan rumah dantoko milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat membangunventilasi udara ataupun jendela, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena orang15tua Tergugat mendirikan bangunan rumah dan toko tidak di atas tanah milikPenggugat.Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai orang tua Tergugat mendirikanbangunan rumah dan toko tanpa adanya surat izin mendirikan bangunan (