Ditemukan 44594 data
57 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAREYKE DENGAHVSKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO-BITUNG, DKK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADOBITUNG, yang diwakili oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiUtara Ir. Rowland. P.
34 — 29
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KALIMANTAN TENGAH, Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2.Tony Djoko Haryono
3.Tan Sugito
46 — 41
Kementerian Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN RI cq Kepala Kantor Agraria Raya
2.Tony Djoko Haryono
3.Tan Sugito
102 — 37
- SUSI- SUMA - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA KALIMANTAN TIMUR cq KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
32 — 7
ABET SUHAIAN;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG;
., Kepala Bagian Kepaawaiaa dan Umum Sekretaris Direktorat Jendefal PenangananSe Masalah Agraria, Pemanpaatan Ruaiig dan Tanah ; SS oOa 3. EKO JAUHARI, SH..M.Kn.,..Kepala Bagian Program danSs Ss& Hukum Sekretaris ktorat Jenderal PenangananYY & = Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah ; =Ss $ ssoe 4. HADIAT >a Perkara Tata Usaha Negaraa Wilayah ; wononnng oF6. JUADA HERMAWAN, S.H., Kepala Seksi PenangananSYSe Perkara Perdata Wilayah ; SE wane n enn ne nnn nn nen en eensY Y 7.
Terbanding/Tergugat : Masroni
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara
49 — 26
Pembanding/Penggugat : Banu Barusman Diwakili Oleh : Irhammudin.SH.MH
Terbanding/Tergugat : Masroni
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional di Jakarta cq kantor wilayah agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional Jawa timur cg kantor agraria dan tata ruang / badan pertahanan nasional kabupaten sidoarjo
51 — 14
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional di Jakarta cq kantor wilayah agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional Jawa timur cg kantor agraria dan tata ruang / badan pertahanan nasional kabupaten sidoarjo
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
37 — 17
Mkn
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
Tergugat:
Pembakal Desa Sungai Batang
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Banjar
25 — 8
SURATMI
Tergugat:
Pembakal Desa Sungai Batang
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Banjar
217 — 62
Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prop. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
214 — 17
Negara RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Provinsi Kalimantan Tengah Cq KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;
SUHUIMAN
Tergugat:
1.AGUSTINUS JONI
2.ANASTASYA HARTINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
48 — 27
Penggugat:
SUHUIMAN
Tergugat:
1.AGUSTINUS JONI
2.ANASTASYA HARTINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang
110 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARYANE C.I LUNTUNGAN VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG DK
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Cq KEMENTRIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA Cq PANITIA PELAKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNG ,diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Rowland P.
152 — 79
MENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/KAKANWIL BPN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI SELONG, dkk
MENTRI AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI DI JAKARTA cq. KEPALA KANTORWILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/KAKANWILBPN PROPINS NUSA TENGGARA BARAT DIMATARAM cg. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR DISELONG, berkedudukan Kantor di Jalan MT. HaryonoNo. 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa TenggaraBarat, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I;2.
131 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
145 — 53
Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
Manalu sendiri atauBPNBogor, atau Menteri Agraria, adalah tidak sah menurut KUHPer Pasal551 untuk dipindahtangankan.Maka layaklah Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan mencabut/membatalkan sertifikatatas nama Manalu yang sudah almarhum, dan abhli warisnya wajib menyerahkan / mengembalikan tanah itu tanpasyarat kepada Penggugat pemilik tanah semulayang sah.
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang, bertanggung jawab penuh atas jaminan pelaksanaan projek termasuk administrasi ganti rugi/ tukar guling tanahkorban. Kenyataannya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang telah lalai dan ingkar janji (wanprestasi) , mengalihkan hak sertifikat tanah tukar guling untuk Penggugat malah diberikan kepada Karl Pondang B.
Manalu, karena hal itumenguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan tanah Negara di atas nama ada hak hak pakai Nomor : 16 dari 29 Perkara No. 758/Pat/2017/PT.DKIIndonesia, dalam hal ini Penggugat warga Indonesia yang telah memiliki hakpakai itu sebelumnya, terdaftar resmi pada Register Agraria No. 18//th1980untuk 7000m?, Register Agraria No.21/Vth1980 untuk 3000m?
Memerintahkan kepada Tergugat Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia untukmenyerahkan / mengembalikan tanah milik Penggugat, Prof. Dr. WimanjayaLiotohe seluruhnyaseluas satu hektar (10.000m?) dalam keadaan kosong.. Memerintahkan kepada Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikattanahsatuhektarmilik Penggugat, Prof. Dr.
Lagipula ini perkara perdata yang hanya menyangkut tanggungjawab perdatanya Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang yang telah menerbitkan sertifikat itu untuk Manalu.
177 — 152
UUT SRI RAHAYU dan SILVIA HAQIATI Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SEMARANG
RPI/17dan Nomor 411/RPIJ/17 , masing masing tertanggal 01 Februari 2017, telahmemberi kuasa kepada : AHMAD RIZAL, SH, KewarganegaraanIndonesia,PekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Kertanegara 3/3 PleburanHalaman 1 dari halaman 35 Putusan No.002/P/FP/2017/PT UN.SMG.Semarang Jawa Tengah, Pemohon I dan Pemonohon II secara bersamasama,Untukselanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON:Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan terhadap : Nama Pejabat Pemerintahan :Tempat KedudukanKEPALA KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA
Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan /Agraria dan Tata Ruang Kota Semarang (Termohon) untuk membatalkandan menarik kembali semua alashak atas tanah yang diterbitkan Termohondiatas tanah Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor 368/KelurahanTambakrejo, Kecamatan Genuk (sekarang Kecamatan Gayamsari), KotaSemarang atas nama Maskon bin Haji Masykur dengan ukuran luas tanahberdasarkan Surat Ukur tanggal 2311981 Nomor 515/1981 adalah seluas+ 22.699 m2 (kurang lebih dua puluh dua ribu enam
Bahwa perlu diketahui oleh Para Pemohon, hasil akhir pekerjaan dariPermohonan Pengukuran ulang (rekonstruksi batas) dalam SistemKomputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang ada pada Termohon, adalahBerita Acara, BUKAN Peta Bidang; Didalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanahsecara tegas dan jelas disebutkan :6.
Uut Sri Rahayu dan Silvia Hadgiati(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Ahmad Rizal, SH selaku Kuasa dari Uut.SriRahayu dan Silvia Haqiati yang ditujukan KepadaKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/Agraria danTata Ruang Kota Semarang , tanggal 17 Januari 2017,perihal permohonan penjelasan (fotokopi darifotok Opi); #2 n= 2 nn one nnn ene ene en eee eeSurat Tanda Terima Setoran (STTS) dari PemerintahKota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Nomor Object Pajak 33.74.130.012.0070014.0atas
atauPejabat Pemerintahan, dimana dalam konsideran Menimbang huruf amenyebutkan : Bahwa ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor : 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Para Pemohon tertanggal 17Januari 2017 Perihal : Permohonan Penjelasan yang ditujukan kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional / Agraria
62 — 37
Dinar Rumia Pandjaitan, SH X Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Dkk
Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 Jo.
Pasal 19 s/d. 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997. Kemudian sebelumpenerbitan Sertipikatnya untuk memenuhi Pasal 59 Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997, Jo.
Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria No.2 Tahun 1962 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 sehingga: Telah sesuai dengan azas legalitas;> Tidak berbuat sewenangwenang ( De tornement de pouvoir); Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);> Sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);> Tidak melanggar hukum;Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus:1.
Nydia Sumarno.2.2.Bahwa tentang susunan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruangtelah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentangKementerian Agraria dan Tata Ruang (selanjutnya disebut PerpresNo.17/2015).
Di dalam Perpres No.17/2015 tersebut secara jelas dapatHalaman 41 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/2016diketahui bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak memilikistruktur organisasi di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupunkabupaten/kota.
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
., VS KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BOGOR, dkk.
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA dan TATARUANG KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan TegarBerimanCibinong, Kabupaten Bogor;2. KEPALA DESA HAMBALANG, berkedudukan di Jalan RayaHambalang Nomor 1, HambalangKabupaten Bogor;3. NYDIA SUMARNO, bertempat tinggal di Delima Timur III2425, RT 014/03, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diwakili olehpara ahli warisnya: Tonny Marwati, Sydharama Rudianto, DidyMahendra R. Soemarno, Ny. Syafitri R.
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA
129 — 49
Penggugat:
1.SUHARTO SYAM HAU
2.SURYA HAU
Tergugat:
2.SALEH HAN
3.KEMENTRIA AGRARIA DAN TATA RUANG RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG PROV.MALUKU UTARA