• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010,tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan Pasal103 ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "Pimpinan PartaiPolitik" adalah Pimpinan Partai Polifik di Provinsi untuk DPRD Provinsidan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota, sesuai denganrekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yangbersangkutan;5.

  Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Partai berdasarkanPasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yaitu :Pasal 32:(1).

  Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4).

  Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan denganHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/201 4kepengurusan.Jo.

  IN casu sesungguhnya substansi penentu tersebut sebagai masalah internalPartai Politik yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hal tersebut menjadikewenangan Mahkamah Partai dan kalau tidak berhasil diselesaikan makaselanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat 1).3.

• Apabila ada keberatan Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikanpermasalahan yang ada dalam urusan internal Partai Politik itu sendiri, dan Tergugattidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan menilainya. Dengandemikian apabila terjadi konflik internal di dalam tubuh Partai Politik, maka dapatdiselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut,sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008PAGEtentang Partai Politik.

  Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. maka perselisihan internal yang terjadi didalam Partai Politik wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai yangdilakukan oleh Mahkamah Partai yang tugas dan fungsinya dapat dipergunakansebagai saluran untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik bagi anggotadan pengurus partai ;14.

  Surat tersebut diketahui dan disahkan oleh Ketua KPU Provinsi NTB sertadiketahui pula oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang ProvinsiUntuk diketahui bahwa Penggugat telah berhenti/diberhentikan sebagai kader/anggotaPartai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI) karena Penggugat telah masuk sebagaikader/anggota Partai Bulan Bintang ;Bahwa pada Pemilu 20092014 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB,Penggugat memperoleh suara terbanyak dari Partai Pekerja dan Pengusaha IndonesiaHalaman

  Bahwa secara ringkas akan Tergugat II Intervensi uraikan proses terbitnya suratkeputusan obyek sengketa dan juga surat keputusan pengangkatan Tergugat IIIntervensi sebagai anggota DPRD Provinsi NTB ;Bahwa proses tersebut diawali dengan berpindahnya Penggugat dari kenaanggotaanPartai Pekerja dan Pengusaha Indonesia ke Partai lain case quo Partai Bulan Bintangdan mendaftar untuk ikut sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTB padaPemilu 20142019 dari Partai Bulan Bintangtersebut ; Tindakan Penggugat

  Adnan Kasogi, SH yang ditujukan kepadaPengurus DPP Partai Pekerja dan PengusahaIndonesia ;Kemudian atas usulan DPD Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia Provinsi NTBtersebut, pengurus DPP Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia mengirim surat No.0581/ORG/DPPPPPI/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 yang isinya : 1. Mencabutstatus keanggotaan Penggugat dari anggota/kader Partai Pekerja dan PengusahaIndonesia, 2. Memberhentikan dengan hormat Penggugat dari anggota DPRD ProvinsiPAGENTB Jo.

• atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Rp6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :A.

  RISKI selaku Bendahara DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan dan H.

  Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang danberkelanjutan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggarandalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,Bab VIL Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;e Pasal 22;Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;e Pasal

  atas nama Partai Politik;e Rekening atas nama Partai Demokrat;e RAB;e Surat Pernyataan Partai Politik bermaterai Ro6.000,00;Bahwa jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangdiajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan sebagaimanatertuang dalam proposal pencairan Dana Bantuan Keuangan PartaiPolitik dari Bakesbangpol yang bersumber dari APBD KabupatenBangkalan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:A.

• ONTO ;

• Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama ABD GAWI DJAFAR ;
• Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama SUHARNI DJABANI ;
• Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD kab.

  Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

• Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir

  Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

• Asli 2 (dua) lembar surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 03-DPC/PKB-Kab Boalemo/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB kab.

  Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

  Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersamaHerson Tina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihan UmumKabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehattersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukanperbaikan dokumen.

  Saksi Zulkifli Alwi alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah maupun semenda; Bahwa saksi adalah Operator Partai/LO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo sejak 4 bulan lalu atau sejak juli 2018;Bahwa Terdakwa adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo:Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, telahmengajukan bakal calon anggota legislatii DPRD Kabupaten

  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:OoOoOoOofe)Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Gerindra;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalammenyelenggarakan

  ;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Boalemo menerima jenis dokumen berupa:OoOoOofe)OoModel B DPRD Kabupaten;Model B1 DPRD Kabupaten;Model B2 DPRD

• ONTO ;

• Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama ABD GAWI DJAFAR ;
• Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama SUHARNI DJABANI ;
• Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD kab.

  Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

• Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;
• Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

Asli 2 (dua) lembar surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 03-DPC/PKB-Kab Boalemo/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB kab.

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersamaHerson Tina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihan UmumKabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehattersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukanperbaikan dokumen.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:OOOOOPartai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Gerindra;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalammenyelenggarakan

o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);oO Partai Golkar (Golongan Karya);oO Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);oO Partai Keadilan Sejahtera (PKS);oO Partai Perindo (Persatuan Indonesia);o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);o Partai Amanat Nasional (PAN);oO Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);o Partai Demokrat;o Partai Bulan Bintang (PBB); Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilinan Umum (KPU) KabupatenBoalemo menerima jenis dokumen berupa:o Model B DPRD Kabupaten;Oo Model B1 DPRD Kabupaten

Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasibakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon tetap(DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

• Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat(selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Ketua DewanPimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkanHalaman 3 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor:SKEP/056/DPPHANURA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang SusunanPengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi NusaTenggara Timur Masa Bakti Tahun 20152020 (Bukti P1) dan

  Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

  terhadap keputusan partai politik;3.

  Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011dengan tegas menyatakan:(1) Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan 01 eh suatu Mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai

  oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Ayat (2):Penyelesaian Perselisinan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Ayat (4):Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;Ayat (5):Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan

• Partai Amanat Nasional, Partai PNBK tidak melakukantindakantindakan hukum atas pencalonan Tardi sebagai calon legislatif dariPartai Amanat Nasional, namun Partai PNBK meminta Tardi untukmengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan melaluiSekretaris DPRD Kabupaten Grobogan;Bahwa karena amanah sebagai anggota DPRD dan adanya kasuskasusyang berkembang berkaitan dengan anggota DPRD suatu partai yangmencalonkan diri sebagai calon legislatif partai lain, serta masin dalamproses Daftar Calon

  Tardi mendaftar di Partai Amanat Nasional harus disertaidengan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Groboganperiode 20092014 dari Partai PNBK;Bahwa Komisi Pemilihan Umum menyatakan "apabila pencalonandilakukan oleh anggota legislatif aktif dari suatu partai politik ke partalpolitik lain, karena tidak lolosnya suatu partai politik dari prosesverifikasi KPU, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaanlegislatif".

  Partai Politik merupakan badan hukum;b. Partai Politik memiliki kewenangan melakukan rekruitmen danmenetapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota;c.

  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, berbunyi:huruf angka 2, berbunyi:Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagianggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukanPeserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaianggota partai politik asal (model BB5);huruf j, berbunyi:Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka2 adalah anggota

  calontetap dari partai yang mencalonkannya;2.

• NURYASIN sebagai Bupati diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu 1. Partai Hati NuraniRakyat (HANURA), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 3. Partai NasionalDemokrat (NASDEM).3. Bahwa untuk kelanjutan pengusungan tersebut dilanjutkan dengan pembuatankesepakatan yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Dalam Kontrak Politik dan untukdengan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) telah ditanda tangani SuratPerjanjian Kerjasama Dalam Kontrak Politik pada tanggal 12 Maret 2015,dimana Drs. H. M.

  Bahwa dalam hali ini tergugat membantah tidak benar dan menolak secarategas dalil pada point 2 ini serta menanggapinya ada 4 partai pengusung padasaat itu, bahwa pencalonan penggugat sebagai wakil bupati dan Drs. H. M.NUR YASIN sebagai bupati diusung oleh 3 (tiga) partai yaitu 1. Partai HatiHalaman 12 dari 49 Putusan No.29/Pdt.G/2020/PN.SbwNurani Rakyat (HANURA), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 3. PartaiNasional Demokrat (NASDEM)..

  NUR YASIN dan penggugat sebagai PIHAK PERTAMA dan tergugat 1selaku Ketua Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumbawa Baratdan tergugat 2 selaku Sekretaris Cabang Partai Kebangkitan BangsaKabupaten Sumbawa Barat sebagai PIHAK KEDUA..

  dari Sekretaris PartaiKebangkitan Bangsa garagara tidak loyal karena Tergugat II tidak pernahhadir untuk bahas tentang partai;Bahwa Saksi menjadi wakil sekretaris Partai KebangkitanBangsa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2015Saksi juga diangkat menjadi sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa yang Saksi ketahui waktu Pilkada periode tahun2016 sampai dengan tahun 2021awalnya Partai Kebangkitan Bangsamengusung M.

  NUR YASIN denganPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Calon Wakil Bupati Saksibelum jadi Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa;Bahwa kenapa Partai Kebangkitan Bangsa tidak jadimengusung Calon Bupati M.

• MARULI MALAU, sebagai PEMOHON KASASI, dahulu sebagai PENGGUGAT;Lawan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dpp Ppp Di Jakarta, Dkk, sebagai Para Termohon Kasasi/dahulu sebagai Para Tergugat;

  Maruli Malau Anggota DPRD FPPP KotaBinjai;19.Bahwa upaya hukum peninjauan kembali Penggugat tersebut sesuai denganmaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AnggaranRumah Tangga PPP dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Penjelasan : Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi

  Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (8)Susunanmahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehPimpinan Partai Politik kepada Kementerian.(3) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat

  Sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada angka 18 Posita gugatannyabahwa perkara a quo telah terdaftar pada Mahkamah Partai pada Partai PersatuanPembangunan dengan Nomor : 06/MPDPPPPP dan sesuai juga dengan hasilcross cek Tergugat pada Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunanyang ternyata memang benar perkara a quo masih dalam proses pemeriksaan danbelum diputus olen Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan ;e.

  Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 yang diubah denganUU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa :Penyelesaianperselisihan iternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik, dan sedangkan pada Pasal 33 ayat (1) UU No.2 Tahun 2008 yang diubahdengan UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa:Dalam halpenyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

  Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UUNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.4.

• Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

  Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

  Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

  bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

  Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

• • 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

  Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

  • 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;
  • 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan;

  Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

  • 1 (satu) examplar

  salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

• 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk

Persatuan Indonesia ( PERINDO),dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59 /PL.01.1Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang PenetapanNOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRDProvinsi, PRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai Perindosebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta9 (sembilan ) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/O3/KPU/IV/2018 tentangperubahan Kedua atas Keputusan

KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU) Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / KotaTahun 2019 Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi PemilihanUmum tersebut diatas maka terdakwa dalam tenggang waktu masihdalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dimana terdakwa selakuCalon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia( PERINDO )dengan Nomor Urut 8 dari Daerah Pemilihan

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.

Kita harus dapatmemilin orangorang yang dapat membangun Bangsa dan Kota Palu, kalauibuibu sudah punya pilihan silahkan pilin mereka , mungkin dari Partai lain.Kita tidak boleh Golput, kita harus menyukseskan pesta Demokrasi.

• bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar surat dukungan calon Ketua Partai

  Nasran di Desa Tanjung Raya pemilinan calonkomcad partai golkar kec. SDU kab.

  Partai Golkar KabupatenMuara Enim untuk melaksanakan Muscam di 20 (dua puluh) kecamatanyang ada di Kabupaten Muara Enim;Bahwa tujuan Muscam Partai Golkar yang ada di Kabupaten Muara Enimadalah untuk mengisi pelaksanaan regenerasi kepimpinan atau mengisikekosongan jabatan Ketua Partai Golkar tingkat kecamatan;Bahwa masa jabatan Ketua Partai Golkar tingkat kecamatan adalah 5(lima) tahun;Bahwa saat itu ada 3 (tiga) kecamatan yang akan melaksanakanpemilinan Partai Golkar yakni Kecamatan Semende Darat

  Tengah,Semende Darat Ulu dan Semende Darat Laut, yang mana pelaksanaanMuscam Partai Golkar 3 (tiga) Kecamatan tersebut pelaksanaannyadigabung di Kecamatan Semende Darat Tengah;Bahwa sebelum pelaksanaan Muscam dilaksanakan dulu rapat di tingkatDPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim, yang mana rapat tersebutdihadiri oleh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim danpengurus tingkat kecamatan Partai Golkar yang ada di Kabupaten MuaraEnim;Bahwa saat rapat di ditingkat DPD Partai Golkar Kabupaten

  Muara Enimtersebut yang dibahas adalah mekanisme dan aturan pelaksanaanMuscam Partai Golkar;Bahwa syarat untuk menjadi bakal calon Ketua Partai Golkar tingkatkecamatan ada 2 (dua) yakni syarat umum dan syarat khusus, syaratumum adalah KTP, KK dan Kartu Anggota Partai Golkar sementarasyarat Khusus adalah selurun pengurus Golkar tingkat kecamatan yangakan menjadi bakal calon Ketua Partai Golkar harus mendapatkandukungan minimal 30 (tiga puluh) persen dari pimpinan Partai Golkartingkat desa yang ada

  dari pimpinan Partai Golkar yang ada diKecamatan Semende Darat Ulu tersebut;Bahwa pelaksanaan Muscam Partai Golkar di Kecamatan SemendeDarat Ulu tersebut dimulai dengan absensi pimpinan Partai Golkartingkat desa, Ketua Partai Golkar tingkat kecamatan serta pimpinanAMPG tingkat kecamatan, selanjutnya dilaksanakan pembacaan tatatertio lalu pemeriksaan berkas dukungan dari bakal calon yang berasaldari pimpinan Partai Golkar tingkat desa dimana surat dukungan tersebutdiperiksa dan dikonfirmasi secara

• Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai. Tergugat I; 2. Reinova Serry Donie, bertempat tinggal di Jl.

  Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok, dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat dijalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasrkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai sebagai Turut Tergugat I;4.

  Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Gerindra sejak bulanApril 2018 Sebagaimana Kartu keanggotaan Partai Gerindra(TERGUGAT 1) ;2.

  Partai Gerindra Kota Depok /TURUT TERGUGAT dalam surat No.

  Partai serta Peraturan Partai ;11.

  /RT Partai GERINDRA.

  Rumah Tangga (ART)Partai GERINDRA Jo.

• Apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan Putusan sebagaimanadiatur ayat (1) diatas, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkankewenangannya untuk melaksanakan Putusan kepada Dewan PimpinanDaerah (DPD) Partai Demokrat atau kepada Dewan Pimpinan Cabang(DPC ) Partai Demokrat.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, dan berdasarkan Surat keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5tahun 2014, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai AnggaranDasar Partai

  Putusan No. 479/Pdt/2018/PT MKS10.Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa.

  mewakili partal dalam bertindak ke dalam dan keluar.Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai Demokrat tersebut di atas, sangatjelas bahwa putusan Mahkamah Partai Demokrat baik berupa sanksipemecatan/pemberhentian dari keanggotaan partai atau janis sanksi lainnya hanyamengikat secara internal Partai Demokrat, dan putusan Mahkamah Partai Demokrattersebut harus terlebin dahulu ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Demokrat dengan menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian

  dan/atau Pemecatan dari Keanggotaan Partai Demokrat terhadapanggota Partai Demokrat yang dijatuhi sanksi pemberhentian dalam putusanMahkamah Partai Demokrat, agar dapat ditindaklanjuti oleh pihakpihak lain dilingkupeksternal Partai Demokrat sebab yang berwenang mewakili Partai Demokrat dalambertindak ke dalam dan keluar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (videPasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat).

  Malah,berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten GowaNomor : 016/B/DPCPD/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 Perihal : RekomendasiPimpinan Fraksi Partai Demokrat, terlinat jelas bahwa Andi Lukman Dg Naba masihberstatus sebagai Kader Aktif di Partai Demokrat sehingga dirinya masihdirekomendasikan menjadi Pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPRD KabupatenGowa (Lampiran Memori Banding).Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 406 ayat(1) UndangUndang

• Fuad Zakaria, dkk
  Tergugat:
  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  Intervensi:
  Partai Bulan Bintang (DPP PBB)

• HANURAseharga Rp.14.000.000,00; Jadi jumlah keseluruhan .............005 Rp.69.750 .000,00; Yang kesemuanya dibiayai oleh dana pribadi Penggugat sendiri; Bahwa, ketika akan terjadi Musyawarah Cabang Partai HANURAKabupaten Jember untuk memilin Ketua DPC Partai HANURA Kab.

  ) Partai HANURAKabupaten Jember oleh Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai HANURAPropinsi Jawa Timur telah diputuskan bahwa Tergugat Il sebagai KetuaPartai HANURA Kabupaten Jember periode tahun 2015 2020; Bahwa, kemudian dari penyelenggaraan dari MUSCAB Partai HANURAKabupaten Jember termaksud diatas timbul perselisinan dan telah diajukanGugatan di Pengadilan Negeri Jember oleh Penggugat dengan perkaraNomor: 99/Pdt.G/2016/PN.

  Ketua Terpilin Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURAKabupaten Jember dan dipertegas dalam Surat Keputusan DewanPimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Jawa Timur Nomor:SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/V1V2016 Tentang Susunan pengurusdewan pimpinan cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten JemberMasa Bhakti 2015 2020.

  Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas sangat tidak berdasar, karenaTERGUGAT meminjamkan sebagian Gedung GNI (Gedung NasionalIndonesia) tersebut kepada Partai HANURA untuk digunakan sebagaikantor sekertariat DPC Partai HANURA bukan dipinjamkan kepadapribadi PENGGUGAT; 4.

  Photocopy sesuai aslinya Surat Keputusan DPD Partai Hanura JawaTimur No.SKEP/02/C/DPD.JTM/HANURA/IV2016 Tentang PerpanjanganWaktu Pengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten se Jawa Timur masabhakti 20102015, diberi tanda P3; . Photocopy Gugatan Pembatalan S.K Dewan Pimpinan Daerah PartaiHanura Propinsi Jawa TimurNo.SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/VIV/2016 dan PenyelenggaraanUlang Musyawarah Cabang Il (MUSCAB Il) Partai HANURA KabupatenJember Tahun 20152020, diberi tanda P4; .

• 1, Nomor Urut 2 (dua)atas nama ZET YEIMO dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;2.

  DPRDKabupaten Deiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;10.

  1, Nomor Urut 2 (dua) atas nama ZET YEIMOdari Partai Gerakan Indonesia Raya ;b.

  Putusan No. 50/G/2010/PTUN.JPRterpilih dari Partai Gerakan Indonesia Raya ;7.

  namanama calon Anggota DPRD dari pesertaPemilu (dari Partai Partai) ; Penyelenggaraan Pemilu (serentak di seluruhIndonesia)tanggal 9 April 2009 ; Penetapan hasil Pemilu).

• RakyatDaerah Kabupaten Deiyai periode tahun 2009 = 2014,khususnya pada lampiran Nomor Urut 5 (lima) atas namaPITER PIKEI dari Partai Persatuan Daerah ;.

  memperoleh 3 (tiga) kursidi DPRD Kabupaten Deiyai dan Partai Persatuan Daerahmemperoleh 1.373 (seriou tiga ratus tujuh puluh tiga)suara, jadi berdasarkan suara pembagian kursi di DPRDKabupaten Deiyai, Partai Persatuan Daerah memperoleh 1(satu) kursi' di DPRD Kabupaten Deiyai.

  Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara hasil pemilihanumum calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai sesuai denganrincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD dan suara tidak sah YSHaR92009 ai:KPU KabupatenPaniai, khususnya Partai Gerakan Indonesia Raya,YANUARIUS EDOWAY, ~~ S.sos atau penggugat menempatiperingkat ke 3 (tiga) perolehan suara sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai dari Partai GerakanIndonesia Raya ;Demikian jawaban dari tergugat dan merupakan satu kesatuandengan kronologis

  lampiran 1, Nomor Urut5 (lima) atas nama PITER PIKEI dari Partai PersatuanDaerah ;Dalam pertimbangan a quo dikenal sebagai Objek Sengketa ke2.

  Politik yangdimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;(2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3)pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaankewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6)keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraianketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 UndangUndang tersebut,3536perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan olehinternal

• Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU)
  2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU)
  KUASA HUKUM : Ymron Farcham, SH

  Personalia Dewan Pengurus Partai dapat diberhentikan karena :a. Melanggar AD/ART;b. Melanggar disiplin Partai;(3).

  atasUU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegassebagai berikut : Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :1.

  Perselisinhan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;2. Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;4.

  anggota partai lain..

  atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politikmenyatakan dengan tegas sebagai berikut : Tentang Penyelesaian PerselisihanPartai Politik,Pasal 32 berbunyi :Perselisinan Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal PartaiPolitik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atausebutan lain sebagaimana

• Diusulkkan oleh Dewan Pimpian Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

  Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang dst.+ Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak memilikikewenangan untuk mencampuri urusan internal partai sepanjangterhadap apa yang sudah diperintahkan oleh undangundang.+ Bahwa karena kemelut Partai Politik harus diselesaikan olehPartai Politik yang bersangkutan maka seharusnya Penggugatmengajukan keberatan terhadap Partai Politik yangmemberhentikan Penggugat baik lewat jalur non litigasi maupunmelalui

  Indonesia tentang Pengesahan perubahan susunan danpersonalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi IndonesiaKabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 20082013 tertanggal 3Mei 2011.Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengusulan .Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia dan dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia.Bahwa ada aturan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Pasal 20 Mengaturtentang

  tahun 20092014Bahwa Pada saat itu Rudison Kamau Lily sebagai Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah di Partai Dewan Pimpinan CabangPartai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.22Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan PersonaliaPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, di dalamsusunan itu Rudison Kamau

  Politik diselesaikan oleh imternal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian .....2)3)4)5)1)2)3)32Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana