ONTO ;

Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersamaHerson Tina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihan UmumKabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehattersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukanperbaikan dokumen.

Saksi Zulkifli Alwi alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah maupun semenda; Bahwa saksi adalah Operator Partai/LO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo sejak 4 bulan lalu atau sejak juli 2018;Bahwa Terdakwa adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Kabupaten Boalemo:Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, telahmengajukan bakal calon anggota legislatii DPRD Kabupaten

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:OoOoOoOofe)Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Gerindra;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalammenyelenggarakan

;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Boalemo menerima jenis dokumen berupa:OoOoOofe)OoModel B DPRD Kabupaten;Model B1 DPRD Kabupaten;Model B2 DPRD

ONTO ;

Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

Diusulkkan oleh Dewan Pimpian Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang dst.+ Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak memilikikewenangan untuk mencampuri urusan internal partai sepanjangterhadap apa yang sudah diperintahkan oleh undangundang.+ Bahwa karena kemelut Partai Politik harus diselesaikan olehPartai Politik yang bersangkutan maka seharusnya Penggugatmengajukan keberatan terhadap Partai Politik yangmemberhentikan Penggugat baik lewat jalur non litigasi maupunmelalui

Indonesia tentang Pengesahan perubahan susunan danpersonalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi IndonesiaKabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 20082013 tertanggal 3Mei 2011.Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengusulan .Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia dan dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia.Bahwa ada aturan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Pasal 20 Mengaturtentang

tahun 20092014Bahwa Pada saat itu Rudison Kamau Lily sebagai Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah di Partai Dewan Pimpinan CabangPartai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.22Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan PersonaliaPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, di dalamsusunan itu Rudison Kamau

Politik diselesaikan oleh imternal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian .....2)3)4)5)1)2)3)32Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy rekening tabungan;2. Copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;3. Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;6.

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.8. Membebankan kepada Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah).

Bahwa alat perjuangan utama partai adalah organisasipartai itu sendiri ;2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektifapabila di dalamnya terdapat kaderkader partai yangmilitan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai ;3.

Bahwa apabila ternyata secara sungguhsungguh terbuktidi dapat kader Partai yang menjabat di jajaran strukturalPartai berperilaku menyimpang, menyeleweng, melanggarbahkan ingkar atas tugas, tanggung jawab dan wewenangyang melekat pada diri kader Partai yang besangkutan,maka DPP Partai akan melakukan evaluasi, disertaitindakan ;4.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2).

Pengurus Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan olehbadan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Hal. 15 dari 27 hal. Put.

bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Bahwa Tergugat tidakdapat mengambil secara sepihak kebijakan dan keputusanterhadap kegiatan ataupun langkahlangkah partai politik dimanaTergugat bernaung.

Bahwa dengan tidak mendudukkan pula Dewan PimpinanPusat Partai Demokrat c.q Dewan Pimpinan Daerah PartaiDemokrat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KotaYogyakarta untuk turut pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkaraaquo sehingga jelas gugatan Para Penggugat terdapatkekurangan pihak yang harus didudukkan sebagai tergugat (gemison hoedeningheia);7.

Para Penggugat telah keliru dalammengkualifikasi dan mengkonstatasi suatu peraturan yang berlakudalam Partai Demokrat (termasuk dalam AD/ART PartaiDemokrat);4.

Bahwa senyatanya kesemua Para Penggugat yang padatanggal 9 Januari 2013 telah menyerahkan surat pengunduran diridari keanggotaan Partai Demokrat kepada Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Yogyakarta sehingga jelas ParaPenggugat bukan lagi menjadi anggota Partai Demokrat.

BahwaTergugat hanya melaksanakan sistem, mekanisme , peraturanyang berlaku dalam Partai Demokrat, serta ketentuan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1Tahun 2010 Tentang Tata Tertib knususnya Pasal 2 yang berbunyi19DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umumyang dipilin melalui pemilihan umum. Bahwa mundurnya ParaPenggugat dari keanggotaan Partai Demokrat maka jelas ParaPenggugat tidakGOED

pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambing sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab saya juga tidaktahu, kemudian Terdakwa membawa pulang lembaran tersebut denganseizin dari Pak Gecik tersebut yang berjumlah 3 (tiga) lembar, setelahsampai di rumah Terdakwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa membukakembali contoh lembaran tersebut, dengan tidak mengerti Terdakwasebab apa nomor partai, lambang serta nama partai

kepada partai local contoh surat suaratersebut tidak ada nomor, lambing nama partai mulai dari No.35 s/d 40,kirim kepada temanteman seluruh Aceh dan Panwaslu seluruhIndonesia contoh surat suara tersebut ada 3 lembar diambil dari kepalaDesa lewat jadi Kec.

Lewa, jadi ke rumah Pak Gecik tersebut bersama dengan temanTerdakwa yaitu RAMADANI pada saat di rumah Pak Gecik Terdakwamelihat Pak Gecik sedang membuka lembaran yang berisikan contohpencontrengan legeslatif, melihat hal tersebut ternyata nomor partai danlambang serta nama partai local tidak ada dari No.35 s/d 40, kemudianpada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambang sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab

Acehsekaligus juru kampanya Partai Aceh, telah melakukan fitnah dengancara mengirimkan SMS dengan kalimatnya informasi tentangkecurangan KPU/KIP Bener Meriah menyebarkan ketiaptiap KepalaDesa/Kampung dalam rapat tadi siang Kantor KIP dengan membagikancontoh suratsurat suara yang tidak ada partai lokalnya dengan dijanjikanuang Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), apabila tidak ada suara partai localcontoh surat suara tersebut ada 3 (tiga) lembar diambil dari KepalaKampung Lewa Jadi Kec.

Bandar, contoh surat suara tersebut ada padaTengku HASBY IDRIS jurkam dari partai Aceh Kab.

Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRDHalaman 7 dari 29 halaman.

EVEREADY SITORUS sertaPutusan Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Tanggal 27Agustus 2015 ~~ Tentang Persetujuan PemberhentianKeanggotaan Partai Gerindra atas nama Sdr EVEREADYSITUROS;8.6.

Bahwa memperhatikan secara cermat alasan tersebut, ternyata8.7.proses yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan DPDPartai Gerindra Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan sesuaidengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, yaitu:(1) Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilanselama Proses Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindraoleh DPP Partai Gerindra dan DPD Partai GerindraProvinsi Sumatera Utara;(2) Bahwa Penggugat selama Keanggotaan Partai Gerindatidak pernah mendapat surat

peringatan baik lisan maupuntulisan dari DPP Partai Gerinda dan DPD Partai GerindraProvinsi Sumatera Utara maupun dari DPRD ProvinsiSumatera Utara selama ini;(3) Bahwa Proses Hukum yang. dialami Penggugatsebagaimana dimaksud DPP Partai Gerindra bukanlahterkait atas Partai Gerindra dan terjadi jaunh sebelumPenggugat diangkat menjadi Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara;(4) Bahwa ancaman Hukuman maksimal yang diajukan dalamProses Hukum pada Penggugat bukan merupakan TindakPidana dengan ancaman Hukuman

5 (lima) Tahun penjaraatau lebih, sehingga alasan Pemberhentian KeanggotaanPenggugat dari Partai Gerindra bukan merupakan alasanyang dapat di berlakukan kepada Penggugat:Bahwa berdasarkan alasan Hukum di atas, maka perbuatanDPP Partai Gerindra yang menerbitkan Surat KepurtusanDewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA) Nomor 080132/Kpts/DPPGERINDRA/2015Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian KeanggotaanEVEREADY SITORUS adalah tidak sah dan tidak BerkekuatanHukum,;Halaman 8

Reky Jehubebjaan Ketua DPDPartai Buruh, Samuel Ratumurun Ketua DPD Partai Nasional BentengKerakyatan Indonesia, Edy Talahatu Sekretaris DPD Partai Persatuan Daerah,Maur Karepesina Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional, Mustafa KamalKetua DPW Partai Persatuan Nahdathul Ulama Indonesia, Saimin MorhomKetua DPD Partai Indonesia Sejahtera, Sdr, Mahmud Rumasukun Ketua DPDPartai Penegak Demokrasi Indonesia dan Sdr.

Asrul bin Usman SekretarisDPW Partai Patriot adalah memberikan dukungan partai politik kepada korbandan pasangannya sebagai calon Walikota Ambon tahun 2011 melalui SuratDukungan Partai Politik Nomor : 001/KAUSMRF/SD/X/2010 tanggal 21Oktober 2010.

yang diberikan oleh saksi korban sebesarRp50.000.000,00 ditambah Rp10.000.000,00 untuk biaya transportasi keJakarta guna mengurus Surat Rekomendasi dari masingmasing partai nonseat sebagai pendukung calon saksi korban yang telah dikeluarkan untukkeperluan pengurusan surat rekomendasi dari DPP partai tersebut telahditerima oleh masingmasing partai non seat pendukung saksi korban tersebuttermasuk juga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yakni Terdakwajuga menerima dana kompensasi dari saksi

Dan hasil rapat TimPenanganan Masalah Internal Partai PDK SulSel tanggal 5 April 2005,yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan usul PAW AnggotaDPRD Partai PDK Kab. Bulukumba;b. Surat DPP Partai PDK Prop. SulSel Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Usul PAW Anggota DPRDPartai PDK Kab. Bulukumba kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai PDK di Jakarta, yang pada intinya DPP Partai PDK Prop. SulSelmelanjutkan usul PAW Anggota DPRD Partai PDK Kab.

Digantikan oleh Zainal Akbar, untuk mendapatkan persetujuandan penetapan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai PDK;c. DPN Partai PDK menyetujui usul PAW di atas melalui surat Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005;d. DPP Partai PDK Prop.

Foto copy Peraturan Partai Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 16 Juni 2004tentang Anggota Legislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yangdiberi tanda bukti (PVIII); 9 Foto copy Kesimpulan Rapimnas Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaantanggal 1920 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti (PIX); 10 Foto copy surat dari Dewan Pengurus Kecamatan Partai PDK KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada Ketua Umum DPK Partai PDKKabupaten Bulukumba Nomor : PDK/B/ BP.09/04/XII/2006, tanggal 11Desember 2006

bukti(T.ILINT18);19 Foto copy surat dari Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumbakepada Pimpinan DPRD Bulukumba Nomor : PDK/B/KS/30.16/06/IV/2006, tanggal 12 April 2006 perihal PAW Anggota DPRD KabupatenBulukumba dari Partai PDK, yang diberi tanda bukti (T.IIINT19);20 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumba Nomor : PDK/A/KUSU/30/062/IV/2006, tanggal 11 April 2006 perihal PAW Anggota33 Perkara No. 70/2007/P.TUN.MksDPRD dari Partai

2005 perihal PAWAnggota DPRD Partai PDK Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT22);23 Foto copy surat dari Presiden Dewan Pengurus Nasional Partai PDKkepada Ketua Umum DPP Partai PDK Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005 perihal PAWAnggota) DPRD Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT23);24 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Dewan Pengurus Nasional Partai PDK Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005

Fuad Zakaria, dkk
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Bulan Bintang (DPP PBB)

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN OlmTahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ARTPartai

Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisinan Hukum danPeraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAIGOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMANBERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DIMAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwapenyelesaianperselisinan partai politik haruslan diselesaikan dalam internal partai melaluiMahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K

aquo tersebut denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3

dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dengan (2)tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaianperselisinan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri denganmelalui Suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik itusendiri sebagaimana dalam AD/ART masingmasing partai sedangkan dalampenjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan cukup jelas maka terhadap pasaltersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik

Untuk memeriksa dan memutus perselesihan internal partai Golongan Karyadibentuk Mahkamah Partai;2. Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya harus Independen dan bebas darikonflik kepentingan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai;3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat ;4. Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai GolonganKarya;5.

078/KPTS/V/ 2011tanggal 6 Mei 2011 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow telah membuat suratyang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dengansuratnya Nomor 072/DPC/BM/EXT/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal :Pemberitahuan Surat Pemecatan sekaligus Pergantian Wakil Ketua DPRD (BuktiP3);Bahwa oleh karena, Penggugat selaku kader dari Partai Demokrasi IndenesiaPerjuangan yang mempunyai hak untuk membela diri atas tindakan

politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; Ayat (3)Halaman 5 dari 21 halaman.

partai politiknya, dengan alasan:1Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan pada rapat tanggal 5Mei 2011 menilai sikap, tindakan dan perbuatan Hi.

(Penggugat/ Terbanding)mendalilkan diberhentikan sebagai anggota partai pada tanggal 28 Okotober2011 dengan surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 (suratkeputusan tidak diajukan sebagai bukti) dan telah mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Kotamobagu (Bukti P4), namun alasan pergantian antarwaktu merupakan kewenangan partai dan bukan kewenangan anggota partaiyang telah di jatuhi sanksi oleh pimpinan partai;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas Mejelisberpendapat bahwa persyaratan

(Penggugat/Terbanding) mendalilkan diberhentikan sebagai anggotapartai pada tanggal 28 Okotober 2011 dengan surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 (surat keputusan tidak diajukan sebagai bukti) dan telahmengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu (Bukti P4), namunalasan pergantian antar waktu merupakan kewenangan partai dan bukankewenangan anggota partai yang telah dijatuhi sanksi oleh pimpinan partai;Bahwa Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2012, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tandai

) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

PPP (Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

PPP (Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. mendapatkan tambahan suara,sedangkan Ir.

Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut PKB) adalah PartaiPolitik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang bersumberdari perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;Bahwa prosedur penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana bunyiPasal 32 ayat 1, 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai

Perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan;3.

Andy Muawiyah Ramli Sunrawa, M.Pd, sebagai SekretarisDewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa(DPP PKB) masa khidmad 20082013, (Tergugat IV);Sehingga dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3)jJuncto Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf c AnggaranRumah Tangga (ART) PKB juncto Peraturan Partai Nomor 0534/DPPO2/III/A.I/I/2002 Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan JabatanAntar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa;13.

adalah nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkan bahwapemberhentian sementara personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapatdilakukan melalui rapat pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD,ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKB Nomor0534

berdasarkan ketentuan Pasal 3 BAB II Peraturan Partai Nomor0534/DP P02/111/A.1/I/2002 tentang Tata Cara Pengisian LowonganJabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwapersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena:a.

Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PartaiPolitik dimana dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagimana diatur dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian 5 nn non nonnn enn nnn en nnn nnnePenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) Nari ; 2022 2n nen nen nnn nn nnn nen nn nnn nn nnnPutusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan 5 nn 0m nnn nn nnn nnn nenaSelanjutnya Pasal 33 UndangUndang

dapat diselesaikanmelalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini ;2.

Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati danditaati oleh Penggugat ;Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBKL, Hal. 15 dari 43 hal.3.

2011 tentang PartaiPolitik ditegaskan bahwa : " 2220 20251)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART 52 2222202222022 2 2222222Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau. sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai PolitikkepadaKementerian

Caleg Nomor Urut 10 Dapil Bener Meriah II Partai Golkar,Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil Bener Meriah II Partai Nasdem, danSaudarta SUCIPTO,SH.

Caleg Nomlor Urut 10Dapil Bener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Nasdem dan Saudara SUCIPTO, SH.

Caleg Nomor Urut 10Dapil Bener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Nasdem dan Saudara SUCIPTO, SH. Caleg Nomor Urut Dapil Bener Meriah Partai PKPI sebagai Calon Anggota DPRK Bener MeriahPada Pemilu Tahun 2014 ; 21.

Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil BenerMeriah Il Partai Nasdem, dan Saudara SUCIPTO, SH.

Caleg Nomor Urut 10 DapilBener Meriah II Partai Golkar, Saudara Y U S A Caleg Nomor Urut 10 Dapil BenerMeriah II Partai Nasdem, dan Saudara SUCIPTO, SH.

: 35/G/2018/PTUN.SBYPasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kotadiberhentikan antarwaktu pada ayat 1 huruf c apabila ;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganperaturan perundangundangan;Penjelasannya adalah Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politikyang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan

, kalau tidak salah Penggugat sebagaiwakil ketua konsep partai;Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari temanteman;Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAWPenggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melaluimekanisme partai;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P9, waktu Penggugat memanggil saksi kerumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernahdiperlihatkan Penggugat sebulan

kami senantiasa diberi tahubaik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalampersoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itumerupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkracht, lazimnya diusulkan kembalidari bawah sebagaimana AD/ART dan UndangUndang, tidak boleh langsungke Gubernur;Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku tidak

AD/ART maka diajukan kePengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikatdalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusanMahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakalakeputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat denganAD/ART dalam melaksanakan tugas;Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah

sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itudimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalampemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewancuma Gubernur meresmikan saj aorang yang diutus oleh partai itu makanyaahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai,tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan clien sdr akanmelakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh

Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/201524.25.2G;dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni Dalam halPartai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkanPasangan Calon;Bahwa pengurus baru partai politik, tidak berarti dapat melaksanakankewenangan yang berlaku surut dan serta merta, kewenangan pengurusbaru. partai politik lebih pada kewenangan untuk bertindakmengatasnamakan atau mewakili partai politik

ABDUL GANI, M.Pd.I adalah PartaiHanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) ;Bahwa dalam satu dokumen pengusungan bersama Partai Hati NuraniRakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai KebangkitanBangsa (PKB), yang telah dilakukan perbaikan terhadap SuratKepengurusannya, seharusnya seluruh partai pengusung menandatanganibersama dalam satu dokumen pengusungan yang telah diperbaiki tersebutdan tidak dipisahpisah dalam bentuk dokumen khusus perbaikan PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), karena pengusungan

harus dilakukan secarabersamasama dan tidak terpisahpisah dan hal ini sebagai bukti bahwapengusungan tersebut dikehendaki oleh seluruh partai pengusung, karenasetiap Partai Politik memiliki ideologi dan garis perjuangan yang berbedadan belum tentu partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN)menyetujui kepengurusan baru dari Partai Kebangkitan Bangsa untuksecara bersamasama mengusung Pasangan Calon AJl SUMARNO,Halaman 13 dari 28 halaman.

pengusung dalam satu dokumen pengusunganyang sama oleh seluruh Partai Pengusung Pasangan Calon AudlSUMARNO, S.STP.

dokumen pengusungan perbaikan Kepengurusan Partai Politik PKB,dengan dokumen pengusungan partai pengusung lainnya yakni PartaiHanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan munculnya beragam versi inimembuktikan adanya upaya meloloskan Pasangan Calon AJl SUMARNO,S.STP.