• Agus;Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, saksi Riduansyah menghubungi saksiuntuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yangsudah selesai dikerjakan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan BangunanNomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan BangunanNomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama

  dicek bawah 3 (tiga) lembarSurat IMB tersebut tidak terdaftar dan secara fisik tidak pernahmengeluarkan 3 (tiga) lembar Surat IMB dengan format seperti itu;Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN BjbBahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Riduansyah danmendapatkan penjelasan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunanyaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan

  saksi membuat surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebutsaksi menggunakan laptop di rumah saksi kemudian contoh dari suratIMB (Izin Mendirikan Bangunan) tersebut saksi lihat dari foto yang pernahsaksi ambil dari surat IMB (I zin Mendirikan Bangunan) lainnya yang asilikemudian saksi ketik sesuai dengan foto yang ada di handphone saksitersebut dan kemudian pada surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan)tersebut terdapat kop kabupaten banjar namun saksi searching digoogledan saksi tempel pada surat IMB

  Bangunanyaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, danSurat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yangdikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atasnama Muhammad Ervan, S.H. yang kemudian saksi Eko Prati Dinantoserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020 di rumahTerdakwa di Jalan Karang Rejo Guntungmanggis

  Selanjutnya untuk pekerjaantersebut saksi Eko Prati Dinanto meminta saksi Agus Santoso untuk membuatIMB tiruan dimaksud;Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yaituSurat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020,Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat IzinMendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjartentang Pemberian Izin Mendirikan

• a/n Yayasan Kasih Thamrindan 1 (satu) lembar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.03980/IMB/1998 untuk mendirikan bangunan Yayasan KasihThamrin; tetap terlampir didalam berkas untuk dipergunakan sebagaibarang bukti dalam perkara lain;Menetapkan agar para Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhipidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp.1.000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1176/Pid.B/2005/PN.

  Bahwa Organisasi/Jemaat GMAHK Thamrin IA Jakarta tidak pernahmenyetujui mendirikan atau membentuk Yayasan Kasih Thamrinsesual dengan surat kami tertanggal 7 Februari 1996;4. Bahwa pada kenyataannya yang mengelola dana bantuan tersebutadalah bukan Organisasi/Jemaat GMAHK Thamrin IA melainkanYayasan Kasih Thamrin;5.

  Notaris di Jakartatentang kegiatan usaha bahwa Yayasan Kasih Thamrin telah melakukanusahausaha antara lain Mendirikan dan menyelenggarakan PendidikanUmum dan Agama dengan mendirikan SD, SMTP, SMTA, PerguruanTinggi serta Kursuskursus dan Ilmu Keterampilan: Mendirikan SekolahLuar Biasa, mendirikan Panti Asuhan, mendirikan Panti Wreda,mendirikan Rumah Sakit dan Poliklinik Kesehatan, mendirikan danMenyelenggarakan Usaha Percetakan: Mendirikan kerja sama denganPemerintah, Usahausaha lain yang syah dan

  tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan;Membentuk suatu Buffefonds guna membina dana ke yayasan yayasandibidang kesejahteraan masyarakat umum dan Ilkut membantupemerintah menanggulangi masyarakat putus sekolah;Dan sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta No.03980/IMB/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal07071998; memutuskan memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepadaYayasan Kasih Thamrin ala mat Jl.

  JakartaTimur untuk Mendirikan Bangunan Baru, Sekolah tanpa seijin dariJemaat GMAHK Thanrin IA Jakarta;Menurut Doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup, apabila terdapat suatukenyataan, bahwa TerdakwaTerdakwa telah mempunyai niat untukHal. 16 dari 18 hal. Put.

• DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan suratgugatannya tertanggal 10 September 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 September 2007 di bawah Register Nomor :10/G.TUN/2007/PTUNKdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20Nopember 2007 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut :seBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : SuratKeputusan Nomor 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan

  Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa Tergugat I menyangkali dalildalil yang dikenakan Penggugat, kecuali apayang diakuinya secara tegastegas ; Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor :648/566/IMB/2002 tanggal 27 Septenber 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunanyang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangiwangi atas namaLA SAMSA ; ~nnnneeenn eee Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut

  Bangunan tidak ada kegiatan,maka IMB dimaksud batal dengan sendirinya, jadi untuk mendirikan bangunansekarang harus mengurus IMB baru di Dinas Tata Ruang kabupaten Wakatobi dantidak bisa lagi menggunakan IMB Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 SeptemberBahwa dengan terbentuknya Kabupaten wakatobi menjadi Daerah Otonomberdasarkan Undangundang Nomor 29 Tahun 2003 dimana tanah yang dimaksudHalaman 11 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUNKDIdalam surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 648/566

  Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat I(Bupati Buton) untuk mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi KeputusanBupati Buton (Tergugat I) Nomor 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / DesaMandati II Atas Nama LA SAMSA sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan ; 2.

  bangunan tersebut berdasarkan Peraturan daerah ButonNomor 6 Tahun 2002 telah batal dengan sendirinya ; 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Bupati Wakatobi sebagai pihakTergugat II, karena Bupati Wakatobi tidak bertanggung jawab atas terbitnya SuratKeputusan Izin mendirikan bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/KelurahanMandati IT Kec.

• KepalaDinas Perhubungan dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan syarat syarat : e zin mendirikan bangunan menara telekomunikasi terpadu.e Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasinya secara terpadu.e zin alokasi frekuensi. e Surat kesanggupan ganti rugi jika menara jatuh menimpa warga atau orang lain. e Surat izin usaha / izin gangguan (HO).

  Khususnya syarat izin mendirikan bangunan, pada hal padaSaat Terbanding menerbitkan Izin operasional 5 (lima) menaratelekomunikasi milik Pembanding , pada waktu itu Peraturan BupatiBadung Nomor 62 Tahun 2006 telah berlaku; Dengan demikian pada saat menerbitkan izin operasional atas 5 (lima)menara telekomunikasi milik Pembanding , benar Terbanding telahmenganulir dan tidak konsisten dengan ketentuan yang dibuatnya;e Bahwa selama Pembanding membangun 5 (lima) menaratelekomunikasi, Terbanding tidak

  pernah mempermasalahkanpelaksanaan pembangunan tersebut, sekalipun dalam membangunPembanding tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

  Terbanding mempermasalahkan 5 (lima) menara telekomunikasi milikPembanding tidak memiliki izin mendirikan bangunan baru padatahun 2009, yaitu kurang lebih 2 dua) tahun setelah izin operasionalatas 5 (lima) menara telekomunikasiberakhir; Bahwa surat perjanjian yang dibuat antara Terbanding selaku pihak dengan Terbanding II selaku pihak ke Il tanggal 7 Mei 2007, pada saatmana izin operasional 5 (lima) menara telekomunikasi milik Pembanding masih berlaku.

  Dinas10Perhubungan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :e zin mendirikan bangunan menara telekomunikasi terpadu.e Surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasinya secara terpadu. e zin alokasi frekuensi.e Surat kesanggupan ganti rugi jika menara jatuh menimpa warga atau orang lain. e Surat izin usaha / izin gangguan (HO).

• Surat Nomor 640.700/399/DTKP tanggal 29 Agustus 2016perihal Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan Tanpa IMB(Peringatan Kesatu);C. Surat Nomor 640.700/410/DTKP tanggal 6 Oktober 2016Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan Tidak Sesuai IMB(Peringatan kedua);d. Surat Nomor 640.700/988/DTKP tanggal 18 Oktober 2016perihal Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan Tidak SesuaiIMB (Peringatan Ketiga);e.

  Surat nomor 640.700/399/DTKP tanggal 29 Agustus 2016tentang Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan Tanpa IMB( Peringatan Kesatu);C. Surat Nomor 640.700/410/DTKP tanggal 6 Oktober 2016Perihal Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan Tidak sesuai IMB( Peringatan kedua);d. Surat Nomor 640.700/988/DTKP tanggal 18 Oktober 2016perihal Penghentian Kegiatan Mendirikan Bangunan tidak sesuai IMB( Peringatan Ketiga );e.

  yang ingin mendirikanbangunan untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB ) terlebin dahulu sebelum memulai kegiatan Mendirikan Bangunan...Halaman 42 Putusan Nomor: 22/G/2017/PTUN.SMD Bahwa proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kuranglebih selama 14 hari FO Atenas 2 222 ss eanseenci sae perme 222: Bahwa saksi sebelum melakukan penegoran telah melakukanpengecekan kelapangan / lokasi terlebin dahulu) untuk mengetahuikeberaran laporan masyarakat; Bahwa suratsurat tegoran ke ,

  PP meminta bantuanmelakukan penertiban dilapangan; Bahwa berdasarkan pengalaman pernah terjadi kasus semacam inilalu pemilik bangunan dipanggil untuk memperbaruhi Izin MendirikanBangunan (IMB) sesuai dengan Kegiatan Mendirikan bangunan; Bahwa dibalik Buku Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada katakatayang menyatakan bersedia...... apabila pemilik bangunan melakukanpelanggaran dalam kegiatan mendirikan Bangunandan = pernyataantersebut ditandatangani oleh pemilik bangunan; Bahwa selain telah melakukan

  saksi telah menyarankan kepada Denny Setiawan untuk mintapersetujuan tetangga sebagai salah satu syarat tambahan untukmengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Perubahan; Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada Denny Setiawanuntuk membuat surat Pernyataan dan Perjanjian; Bahwa sampai saat ini Denny Setiawan belum pernah mengajukanpermohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Perubahan secaratertulis; Bahwa Izin Mendirikan Bangunan a.n.

• Lab : 1855 / DCF / 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dibuat di Banjarbaru pada tanggal 19 Oktober 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

tiga) Surat Izin Mendirikan Bangunan kekantor saksi yang beralamat di Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin,Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) yang dibayarkan oleh rekan kerja saksi yaitu Sdr.Agus; Bahwa 1 (satu) bulan kemudian, saksi Riduansyah menghubungi saksiuntuk menyerahkan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunan yangsudah selesai dikerjakan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan

kepada saksi Riduansyah danmendapatkan penjelasan 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunanyaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunanatas nama Muhammad Ervan, S.H., dibuat oleh saksi Suryanto; Bahwa kemudian

Bangunantersebut dapat dijadikan 1 (satu) Surat IMB sebagai 1 (satu) hamparankemudian saksi mengecek ke lokasi bangunan yang terletak di Gang Ikhlas,Sekumpul Martapura, lalu saksi Ervan menunjukkan 3 (tiga) lembar SuratIzin Mendirikan Bangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan Nomor 648/ 115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan BangunanNomor 648/ 116/ BP2T/ 2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor648/ 117/ BP2T/ 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu

lokasi untuk membuatkan peta lokasi pada surat yang akandibuat oleh saksi; Bahwa setelah itu saksi mencari di internet melalui google terkait namakepala dinas DPMPTSP Kabupaten Banjar, untuk format Terdakwamengambil dari Surat IMB milik orang lain yang dahulu saksi pernah foto,kemudian saksi membuat 3 (tiga) lembar Surat Izin Mendirikan Bangunanyaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/ 115/BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/2020, dan Surat Izin Mendirikan

,Apt., dan AgungYuli Prabawa, dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) lembar Surat Izin MendirikanBangunan yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor 648/115/ BP2T/ 2020, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 116/ BP2T/2020, dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/ 117/ BP2T/ 2020 yangdikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Banjar tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas namaMuhammad Ervan, S.H., adalah Non Identik atau merupakan produk

• Ini artinya bahwaTergugat dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yangdimohonkan oleh Sdr. Avi Yunawan tidak mendasarkan kepada alasperaturan perundangundangan yang lebih tinggi atau peraturan yangberlaku dari ketentuan yang mengatur aturan Izin Mendirikan Bangunan.Penggugat dalam berpendapat sangat keliru sekali. Denganmenggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perda No.2 Tahun 2013 yangmenjadi pasal gacoan bagi Penggugat untuk menegatifkan Tergugat yangmenerbitkan IMB untuk Sdr. Avi Yunawan.

  Pada konsideran kata Dasar itu menunjukkan bahwa SuratIzin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan padaalas peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain :Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.BDGa. Perda No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KotaDepok No.12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;b.

  Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT tidak sesuai/memenuhi prosedur,karena pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT II Intervensidilakukan sebelum IMB ke luar dan tidak dilengkapi persetujuan tetanggaserta Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Rumah Tinggal;c. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT cacat hukum dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;d.

  Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehTERGUGAT dinilai oleh PENGGUGAT bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB);Berdasarkan dasar alasan menggugat tersebut di atas PENGGUGATmeminta kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk menyatakan SuratIzin Mendirikan Bangunan No.648.12/336/IMB/DPMPTSP/2018 IMBRenovasi dan Balik Nama dari IMB No.648/241/X/2009 atas nama AviYunawan dinyatakan batal dan tidak sah.

  Bukti P 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunandan Izin Mendirikan Bangunan diundangkantanggal 22 Januari 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;3. Bukti P 3 : Surat Permohonan ljin Mendirikan Bangunan(fotocopy dari fotocopy) ;4. Bukti P 4 : Foto tanggal 29 Nopember 2017 dan 30 Maret2018 (fotocopy dari foto print warna) ;5.

• Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil mengadakan pendekatansecara baikbaik kepada Tergugat, kemudian Penggugat melakukansanggahan atas bangunan tambahan milik Tergugat, tersebut denganalasan bahwa sewaktu Tergugat hendak mendirikan bangunan tambahantidak adanya izin dari Penggugat selaku tetangga dari Tergugat yangditujukan kepada Dinas Tata Kota Palembang.Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat melayangkan sanggahankepada Dinas Tata Kota Palembang, dan pada tanggal 12 Nopember 2013Dinas

  Surat Peringatan Tanggal 18102013 Nomor: 640/721/DTK/2013.Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tata Kota Palembang perihal PeringatanPembongkaran yang ditujukan kepada Walikota Palembang, atas didirikannyabangunan tambahan tanpa izin milik Tergugat, jelas telah melanggar PeraturanDaerah No. 05 tahun 2010 (tentang Izin Mendirikan Bangunan).6.

  MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikanputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini untukseluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat mendirikanbangunan tambahan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, sehinggamengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupunkekhawatiran bila terjadi kebanjiran adalah suatu perbuatan melawanhukum;3.

  ., yang selajutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda (T 3) ;Foto Copy Formulir Setoran dari Tergugat mendirikan kepada PemkotPalembang untuk Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnyapada foto copy tersebut diberi tanda (T 4) ;Foto Copy Tanda Terima Penyerahan berkas Izin Mendirikan Bangunan dariPemkot Palembang tanggal 3 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (T5) ;Foto Copy Surat Permohonan Revisi Izin Mendirikan Bangunan, yangselanjutnya pada foto

  Bahwa, masalah Izin Mendirikan Bangunan yang dipermasalahkanoleh Penggugat bukanlah urusan Penggugat, karena terhadapbangunan milik Tergugat tidak ada Izin Mendirikan BangunannyaHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pat.G/2014/PNsedangkan terhadap penambahan bangunan Tergugat telahmengajukan revisi Izin Mendirikan Bangunannya ke Dinas Tata KotaPalembang ;Dengan alasan tersebut Tergugat mohon kepada Pengadilan NegeriPalembang menolak gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat

• Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDGOBYEK GUGATAN....1.Adalah Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0225/IB/BPPT.2,tertanggal 16 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada :PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia, Jenis bangunan : MenaraAnte na. == == == 22222 nnn enn nnn nnn nnn nn cn cn nn nnn nnn nnn cnn.

  ProfesionalTelekomunikasi Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikanmenara antena yang berlokasi di Jalan Mangga Raya Nomor 44,RT. 006/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan BekasiUtara, Kota Bekasi yang telah merugikan kepentingan Penggugat.TENTANG TENGGANG WAKTU. 27" 0222 222 222 222 22 oneObyek dalam gugatan ini adalah Kepuusan Tata Usaha Negara berupaIzin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal16 Maret 2015 kepada PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia.

  Protelindo dengan Nota Dinas Nomor : 640/444DISTAKO, yang isinya menghentikan pembangunan sementarakarena belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan.

  Surat Izin Mendirikan Bangunan tanpa dengan teliti mengeceklangsung ke lokasi menara antena yang terletak di Jalan ManggaRaya Nomor 44, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Kaliabang Tengah,Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, hal mana suratizin mendirikan bangunan baru dikeluarkan setelah MENARAANTENA yang didirikan oleh PT. Protelindo BERDIRI ;b.

  Protelindo dari dinasdinas dilingkungan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sebutkandi atas sehingga seharusnya TERGUGAT TIDAKMENGELUARKAN Surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.Oleh karenanya tindakan TERGUGAT terbukti melanggar ASASKECERMATAN dan LARANGAN BERTINDAK SEWENANGWENANG.

• Bahwa surat No. 503/32/KPPT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal :Kejelasan Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana yang telah Tergugatterbitkan tersebut adalah bersifat konkret karena mengenai ijin mendirikan Rumah SakitUmum Dharma Sentana. Bersifat Individual, yaitu surat tersebut ditujukkan kepadaPenggugat....Penggugat in casu Ketua UmumYayasan Patria Usada.

  izin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana sudah memenuhipersyaratan sesuai dengan Peraturan Kesehatan Nomor : 147/Menkes/Per/I/2010tentang Perizinan Rumah Sakit, serta peraturan perundangundangan yang berlaku danKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana berkenan memberikan rekomendasiproses pengurusan izin mendirikan Rumah Sakit Umum Dharma Sentana, yangditandatangani oleh tim pemeriksa Dr.

  (Fotokopi sesuai aslinya);Daftar Periksa Pemohon Izin Mendirikan Rumah Sakit, dicek olehKasi Verifikasi, tanggal, 24 Juli 2013.

  dan izin operasional.Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakitsetelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; 77 777 777 = =j. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); dan k.

• mendirikanbangunan gedung ; Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,yaitu.

  No. 50/G/2014/PTUNBDGterlebih dahulu harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;8.

  Bangunan Nomor503/966/022IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunantertanggal 26 Pebruari 2014 atas nama PT.

  , penerbitan objek sengketa a quo telahmemenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentangPedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung juncto PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang PedomanPemberian Izin Mendirikan Bangunan juncto Peraturan Bupati GarutNomor 497 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;Dalam hal kewenangan, Tergugat menetapkan objek sengketa aquo didasarkan

  Bangunan Gedungdinyatakan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunangedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.

• Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Daerah KotaPalembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. L.Bahwa Penerrbitan Objek Sengketa TIDAK BERTENTANGANDENGAN Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010Tentang Izin Mendirikan Bangunan ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah KotaPalembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunandinyatakan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (1).

  izin Mendirikan Bangunan No. 640/IMB/BPMPTSP/2016 tanggal 5Oktober 2016 atas nama B.

  Siregar(fotocopy sesuai asli) ;Rekomendasi izin Mendirikan bangunan No. BPMPPTSPFormReg019.07 (fotocopy sesuai asli) ; Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari B.

  Bangunan ; .sehubungan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Pihak PakB.Siregar kepada Pemerintah Kota adalah telah sesuai dengan persyaratannya sehinggaterbit Izin Mendirikan Bangunan ; .Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan diatas bidang tanah sebagaimana sertipikat hakmasingmasing pemohon dan yang dalam permasalahan ini adalah sertipikat hak milikatas nama B.Siregar ; .Jika permohonan izin mendirikan bangunan tersebut ternyata dalam verifikasi yangdilakukan oleh pihak yang

  ; .Khusus permohonanizin untuk mendirikan Bangunan berupa Gudang diperlukanpersetujuan tetangga ; == === ==.Untuk berkas permohonan atas nama B.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan menurut hukum Pemohon ISKAHA sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7206091508650001 adalah satu orang yang sama dengan TAHANG ISMAIL yang tercatat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2875, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2874, Akta Jual Beli No: 360/VI/TMT/1990, Izin Mendirikan Bangunan No: 1824;
  3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000.- ( seratus tiga puluh ribu

• Bangunan;Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUNMDN12.13.14.Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang mengabaikankeberatan atas kegiatan mendirikan bangunan dari Para Penggugatadalah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 poin a Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan yangmenegaskan:Permohonan izin mendirikan bangunan ditunda apabila:a.

  Adanya surat permohonan penudaan akibat keberatan atas kegiatanbangunan tersebut dari pihak lain berkaitan dengan sengketa tanahMmaupun adanya dampak lingkunganBahwa pembangunan ruko tersebut dimulai sejak akhir tahun 2019,namun objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2020, dengandemikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangandengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menegaskan:Pekerjaan mendirikan bangunan

  Menurut peraturan perundangundangan bahwapemilik bangunan sudah diizinkan melakukan pembangunan menungguproses terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan.

  Bukti T6: Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274/2.5/0705/06/2020 tanggal O07 Juli 2020 atas nama SitiHenny Br Simbolon;: Fotokopi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yangditujukan kepala Walikota Medan, C q. Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan yang diajukan Sdri.

  Bukti T.ll.Int2: Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0457/0458/0274.2.5/0705/06/2020 tanggal 7 Juli 2020diterbitkan oleh Tergugat atas nama Siti Henny BrSimbolon ( Tergugat II Intervensi );: Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No.593.7/I/SK/SD/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

• ,dengan menghadap Kakan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang;Bahwa adapun surat panggilan tersebut didasari oleh ketentuan PerdaNomor 14 tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, pada Pasal 15dinyatakan setiap orang pribadi atau badan dilarang:a. Mendirikan bangunan tanpa izin;b.

  Mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan Izin MendirikanBangunan (IMB) yang telah diberikan;Bahwa demikian pula pada Pasal 45 ayat (1) dinyatakan: Wajib retribusiyang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendaHalaman 2 dari 11 hal. Put.

  Nomor 1207 K/Pdt/201610.11.paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta bangunandapat diperintahkan untuk dibongkar atas biaya dan resiko ditanggungpemilik bangunan;Bahwa ternyata Tergugat IV tidak mengindahkan panggilan dari Tergugat ,dan oleh karenanya Tergugat meminta kepada Tergugat IV untukmelakukan pembongkaran sendiri atas bangunan pagar beton/tembok yangtidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan sepanjang + 600 m (enamratus meter) tersebut, sebagaimana dalam surat Tergugat

  tembok terperkara tersebut;Memerintahkan Tergugat IV atau pihak lain agar tidak menambahpembangunan pagar beton/tembok tanpa Izin Mendirikan Bangunan(IMB).Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat , Il, Ill dan IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik TergugatIV atau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telahmelanggar Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 tahun 2006tentang Izin Mendirikan Bangunan

  Menyatakan bangunan pagar beton/tembok terperkara milik Tergugat IVatau pihak lain tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah melanggarPerda Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 tahun 2006 tentang IzinMendirikan Bangunan;4. Memerintahkan Tergugat dan II untuk melaksanakan pembongkaran atasbangunan pagar beton/tembok terperkara tersebut;5.

• Bahwa walaupun Para Penggugat telah mengeluarkan uang untukpengurusan pembaharuan jjin mendirikan bangunan (IMB) dan uangkeamanan kepada anggota Satpol PP Pemerintah Kota Semarang (Tergugat1), Para Tergugat tetap menghalang halangi Para Penggugat untukmengurus pembaharuan ijin mendirikan bangunan, padahal Para Penggugatsudah mengeluarkan banyak uang kepada Pemerintah Kota semarang(Tergugat 1), Camat Candisari, Kota Semarang (Tergugat II), dan LurahCandi/Pemerintah Kelurahan Candi Kecamatan Candisari

  2013, dan Para Penggugat juga sudah mengurus suratpembaharuan ijin mendirikan bangunan (IMB);Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 497/Pat.G/2017/PN Smg.2.Perubahan gugatan halaman 4 (empat) pada petitum angka 8 (delapan)adalah sebagai berikut:Semula:Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan pembaharuan ijinmendirikan bangunan (IMB) atas nama Para PenggugatBerubah menjadi:Menghukum / Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkanpembaharuan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Para Penggugatdan

  Bahwaterkait dengan dalil Penggugat yang padaintinyamenyebutkan Tergugat telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) dengan nomor : 748.116571IMBIDTKPI2013 adalah tidakbenar dan mengada ada, karena, hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengeluarkan jin Mendirikan Bangunan atas namaPenggugat mengingat Penggugat tidak mempunyai ijin mendirikanbangunan untuk melakukan renovasi lantai 2.8.

  perbuatan melawanhukum atau permintaan ganti rugi ataukah memintapembaharuan ljin Mendirikan Bangunan (IMB);3.

  Saksi EKO RAHAYUNING DWI K, SE., dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai jinMendrikan Bangunan (IMB) ; Bahwa bukti P 2 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) An.

• Tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri , dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi ?Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

  Umum Kejaksaan Negeri Medanyang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU :see Bahwa terdakwa MARSAID YUSHAR PHD Pada hari Kamis tanggal 25 Juni2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni2015 di Jalan Gatot Subroto No.179 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnyadikantor KNPI Sumut atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Negeri Medan, Perseorangan, Organisasi atau penyelenggarapendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin mendirikan

  ofSumatera.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkanUang tunai sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) Dikembalikankepada saksi SUCIPTOMenetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seriou rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2796/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :7.Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan

  Menyatakan terdakwa MARSAID YUSHAR PHD telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan tanpaizin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari Menteri, dilarangmemberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelarprofesi;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda Rp.500.000.000.

• Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan ;

  2.

  Asep Wahyudintelah mendirikan bangunan tanpa izin dan melanggar (Pasal 31 ayat (1) huruf a Perda No. 6 tahun2017) :Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknyamengakui bahwa ia telah Mendirikan bangunan tanpa IMB ;c.

  Menyatakan Terdakwa Asep Wahyudin tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan Tanpa dilengkapi IjinMendirikan Bangunan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

• HGB Nomor 1100//Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.3 HGB Nomor 1101/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.4 HGB Nomor 1102/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.5 HGB Nomor 1103/Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00131/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.6 HGB Nomor 1104

  /Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00135/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.7 HGB Nomor 1105/Ciriung, dengan jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00134/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.8 HGB Nomor 1106/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00126/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.9 HGB Nomor 1107/Ciriung, dengan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00133/BPT/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;5.10HGB Nomor 1108/Ciriung, dengan

  Raya Ciriung, RT.O1, RW.01, Kelurahan Ciriung, KecamatanCibinong, Kabupaten Bogor, masingmasing dengan : jin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/003.2.PC/00128/PT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 ; jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00130/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011. jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00127/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011: jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00132/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00131/BPT/2011

  ,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00135/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00134/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00126/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011 jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00133/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor: 227/PDT/2019/PT.BDG. jin Mendirikan Bangunan Nomor648.1/003.2.PC/00129/BPT/2011,tanggal 01 Nopember 2011.11

  03 Oktober 2011.Bahwa kemudian Pembanding/Penggugat mengajukan pemecahanatas Surat ijin Mendirikan Bangunan tanggal 03 Oktober tersebut menjadi 10(sepuluh) surat Ijin Mendirikan Bangunan, masingmasing diatas tanah :1.

• Tte, tanggal 16 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar pada bagian dictum / amar , selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; - Menyatakan Pembanding I semula Tergugat II sebagai pihak yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) tahun 2007 untuk pembangunan Mall dan Hotel Jati Land seluas 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) ;- Menghukum Pembanding I / Terbanding IV semula Tergugat II, Pembanding II / Terbanding V semula Tergugat III untuk

  Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan Penggugat adalah mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan(DTKP) Kota Ternate sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, dan pensiunpada Tahun 2011;Menyatakan Tergugat II sebagai pihak yang mengajukan permohonan IzinMendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 untuk bangunan Mall dan Hotel Jati Landseluas 20.000 M2 (dua puluh Meter Persegi) ;Menyatakan proses penerbitan Izin Mendirikan

  Bangunan (IMB) Tahun 2007 untukMall dan Hotel jati Land yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut Hukumkarena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate;Menyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 untuk Mall dan HotelJati Land seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) dengan nilai penetapanretribusi sebesar Rp.2.800.000.000, (dua milyar delapan ratus juta Rupiah) adalahsah menurut hukum ;Menyatakan Tergugat I telah membayar retribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB)Tahun 2007

  untuk bangunan Mall dan Hotel Jati land seluas 2.000 M2 (dua ribuMeter Persegi) sebesar Rp.196.000.000, (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah)kepada Tergugat I ;Menyatakan Tergugat IT mempunyai kewajiban membayar sisa tunggakan (sisahutang) retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2007 untuk bangunanMall dan Hotel Jati Land seluas 18.000 M2 (delapan belas Meter Persegi) sebesarRp.2.604.000.000, (dua milyar enam ratus empat juta Rupiah) yang harusdibayarkan kepada Tergugat I ;Menyatakan Penggugat

  tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.88.500.000,(delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Tergugat IV ;Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat tidak pernah melakukan perbuatanyang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.2.800.000.000 (dua milyard delapanratus juta rupiah) ;10 Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat IT yang tidak melaksanakan kewajibanmembayar sisa tunggakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Mall danHotel Jati land sebesar Rp.2.604.000.000 (dua milyar

  Bangunan untuk PT Jatiluhur Gemilang (bukti T.I P.21 );Fotocopy Surat Tanda Setoran Pemerintah Kota Ternate tanggal 17 Januari 2013Nomor : 08/IMB/DTKP/2013 sebesar Rp. 88.500.000,00 ( delapan puluh delapan jutalima ratus ribu rupiah ) untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atasPembangunan Mall dan Hotel Jati Land Ternate ( bukti T.I P. 24 );Fotocopy Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/5235/ tanggal 9 September2009 ( bukti T.I P. 25 ) ;Menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan